Comments on: TANGGAPAN ATAS EDITORIAL KORAN TEMPO DAN MEDIA INDONESIA

By: Fazar

Fazar — Thu, 10 Nov 2011 06:20:41 +0000

@ Ass. pak Yusril. apa kbr ni. saya tetap mendukung bp menegakkan keadilan hukum di indonesia, agar hukum ini jngn di biarkan, amiiiiiinnnnn insyahallah………….

By: Suhaemi

Suhaemi — Wed, 07 Sep 2011 06:48:53 +0000

Blog ini wajib dibaca bagi mahasiswa segala jurusan yang bercita cita ingin menjadi pejabat publik.

By: H.Dahlan

H.Dahlan — Thu, 21 May 2009 06:44:58 +0000

Pah YIM bagaimana nasib PBB, sayang kalau tidak diperhatikan, mengapa tidak sampai Parlemeter T. hasilnya, bagaimana riwayat muncul persyaratan PT ini apakah anggota PBB di DPR menyetujuinya? tidak ataupun setuju. apa alasannya?

By: max umbu

max umbu — Wed, 20 May 2009 11:26:30 +0000

SISTIM EKONOMI YANG AKAN DI “ TABUH “ INDONESIA KEDEPAN
KETIKA ADA YANG HARUS MENJADI BUTA, TABU dan TUBA
(SISTIM EKONOMI “ ABAKADABRA” )

Suatu sistem ekonomi apapun itu namanya, bila sistem itu buta, pasti akan menjadi tuba yang tabu untuk kita tabuh.

Hal penting bagaimana agar rakyat turut serta menabuh genderang sistim ekonomi offensif dan invasif guna memecah kebuntuan ekonomi rakyat menjadi syarat utama bagaimana mencapai target ekonomi yang rasional. Tidak ada MAGIC WORD dalam suatu sistim ekonomi apapun , tidak ada ABAKADABRA (NYULAP) ataupun NEOLIB.

Magic word ekonomi kedepan adalah “RAKYAT”, dengan rakyat,bersama rakyat dan untuk rakyat.. Bagaimana rakyat diperi peran dan mendapatkan peranannya kembali untuk segera secara spartan dan berketahan di ajak menadi PELAKON UTAMA ekonomi. Dan untuk itu tentu tidaklah mudah!!. Terkadang UNTUK MENANDUK terpaksa KITA HARUS MENUNDUK terlebih dahulu. Ada satu pepetah bijak yang saya ingin ungkapkan disini bagi siapa saja yang selalu mengimpikan memegang api tanpa terbakar,mencebur tanpa basah. “ RODA PEDATI SANG PANGERANPUN TERKADANG HARUS MENGINJAK SEMUT ”. Inilah konsekwensi suatu pilihan. Pilihan mengandung resiko,besar ataupun kecil pasti ada.
Beberapa komunitas ekonomi di eropa seperti MEE, lahir atas kesadaran atas apa yang mereka namakan “TANTANGAN”. Dan kesadaran berkomunitas itu jelas DITOPANG oleh kesadaran rakyatnya atas apa yang menjadi masalah di depan. Apa yang dilihat dan dirasakan pemerintahnya adalah merupakan terjemahan ASLI dari denyut nadi rakyat mereka. Kesadaran inilah yang secara pasti menjelma menjadi suatu kekuatan ekonomi yang menakutkan komonitas ekonomi dunia lainnya di dunia. Kesadaran yang berakar pada kesadaran rakyat buan menjadi TOPENG. Akhirnya kita tau dan sadar ketika bangsa-bangsa di dunia mulai merasa tersisihkan/terisolasi dan harus manut pada rambu-rambu ekonomi dan perdagangan tyang telah mereka ciptakan. Inilah TER UMBU EKONOMI.. Negaramanapun yang terpikat masuk kedalamnya maka resikonya IA AKAN MENGGANTIKAN TERUMBU MENJADI UMPAN merekan untuk menagkap/menikat negara/kelompok ekonomi yang lebih besar dan potensial.
Usaha-usaha untuk memikat korban ekonomi mereka,banyak cara diakukan,mengundang negara berkembang untuk menjadi pemantau,pembicara di beberapa forum ekonomi,sesunggungnya hanya akan menyuburkan niat ekonomi ivasif mereka.Kehadiran negara berkembang dalam rangka tukar pendapat/pernyataan pendapat berbau petisi hanyalah dalam rangka “basa-basi pergaulan internasional”. PENAJAMAN dari PETA -JAMAN ,trend ekonomi kedepan akan mengarah pada menguatnya MEE. Kecurigaan yang kelewat batas terhadap Amerika berdasarkan analisa PETA JAMAN, sungguh tidak beralasan. Kita juga perlu sadar bagai mana dunia perbankan kita telah terjebak pada apa yang dinaman BMSR (Badan sertifikasi managemen resiko) yang disusun dan dipaksakan untuk kita jalankan. Namun pa yang terjadi RESIKO perbankan semakin terpuruk,membesar dan takkan terkendali. Modul yang berpusat dieroa ini merupakan otak kecil/intelektual dari sistim operasi perbankan ditanah air.Sisitim operasi ekonomi nakal ini memanfatkan sumberdaya intelektual kita,sumberdaya yang telah mengalami “BRAIN WASHING/CUCI OTAK”. Kita tinggal jalankan tanpa banyak tanya ini dan itu. Ini untuk saya dan itupun untuk saya.

Menggalakkan operasi sebagai dasar /basis ekonomi rakyat perlu ditata dan di tuntun secara sistimatis agar terarah tepat pada kebutuhan rakyat. Sumberdaya manusia pekerja Koperasi perlu mendaatkan elatihan dan perlu SERTIFIKASI SDM KOPERASI. Inilah koperasi moderen,koperasi yang tiada henti bermutasi tanpa kelilangan sifat asli (GOTONG ROYONG).
Lalu dimanakah kita harus menempatkan ekonomi abakadabra???Terserah anda .Sekalilagi terserah anda.

OLEH :
MAX UMBU

By: Abdul Syair

Abdul Syair — Sat, 18 Apr 2009 07:54:34 +0000

Saya salut pada Bang Yusril…..

Kiprahnya dalam perpolitikan di Indonesia banyak memberikan pembelajaran pada seluruh fihak yang haus akan kekuasaan. Saya teringat pada 10 tahun yang lalu (tahun 1999) ketika itu Bapak Yusril dipercayakan untuk tampil sebagai presiden tapi dengan sangat tegas menolak keinginan anggota dewan. Saya melihat bahwa Bapak waktu itu memberi kesempatan kepada Gusdur untuk tampil. Pada sidang MPR tahun 2009 itu disiarkan secara langsung oleh semua stasiun swasta nasional. Penolakan bapak untuk menjadi seorang Presiden menjadi sebuah wujud penilaian bahwa Bapak Yusril tidak haus kekuasaan.

Seandainya pada Pilpres 2009 ini bapak bisa tampil sebagai Cawapres, maka saya akan menjadi pendukung Bapak, Jikapun tidak 5 tahun kedepan bapak masih dapat bersaing.

Bapak adalah negarawan sejati……
Terus Berjuan untuk Bangsa dan Negara…

By: novel damopolii

novel damopolii — Sun, 09 Mar 2008 11:17:37 +0000

ass.wr wb
setiap orang berhak mempunyai pendapat..bagus dan jeleknya kembali kepada yang bersangkutan, namun jikalau sdh menyangkut benar dan salah,.pendapat itu akan ditimbang dgn menggunakan Hukum agama, hukum negara dan hukum adat
pak yusril,selama pikiran,ucapan tindakan bapak adalah benar menurut hukum agama,hukum negara dan hukum adat,maka teruslah berkarya…dukungan kepad bpk akan terus ada dan mengalir,,walau kadang itu hanya pembenaran di dlm hati.
kalo bung karno disebut sbg “penyambung lidah rakyat indonesia”, pak harto “bapak pembangunan indonesia”,maka pak yusril adalah “bapak” sekaligus “guru” bagi jiwa2 rakyat indonesia yang memerlukan “pencerahan”.

Terima kasih atas komentarnya (YIM)

By: dumas

dumas — Sun, 10 Feb 2008 16:55:13 +0000

wahh….. melelahkan ternyata. Membaca forum tanggapan ini membuat saya seolah masuk dalam alam lain. Betul-betul politik sangat melelahkan.

Pak Yusril…. terus berjuang. Salah seorang sahabat saya pernah bilang… “mari kita berDEBART, BERGULAT tapi tetap BERSAHABAT”.

salam…

By: R Muhammad Mihradi

R Muhammad Mihradi — Sun, 03 Feb 2008 06:48:23 +0000

Bapak Yusril Ihza Mahendra yang saya hormati.
Berkenaan dengan Keppres No.80 tentang Pengadaan Barang dan Jasa menurut hemat saya kiranya perlu direvisi. Hal yang penting mungkin dipertimbangan bagi pembentukan hukum ke depan yakni pertama, kiranya harus dibedakan indikator pengadaan barang dan jasa karena untuk menilai jasa agak tidak sesederhana menilai barang untuk ditenderkan. Kedua, mengenai kewenangan dalam melakukan penunjukan atau tender, menurut hemat saya mesti jelas dicantumkan. Misalnya, pengadaan barang dan jasa di pusat dan di daerah mesti jelas siapa yang berwenang. Dan, sepengetahuan saya, di dalam hukum administrasi, kewenangan (bevoegdheid) ini dapat bersumber dalam konteks atribusi, delegasi dan mandat serta dapat pula bersifat kewenangan terikat dan bebas (diskresi). Untuk kewenangan terikat diuji oleh peraturan perundang-undangan dan untuk diskresi diuji hukum tidak tertulis yakni Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuurs).Mungkin pendekatan hukum administrasi mengenai kewenangan nampaknya perlu dipertajam di dalam pembentukan hukum. Ketiga, saya melihat bahwa pembangunan hukum kita seringkali terjebak sektoral dan antar disiplin ilmu hukum tidak saling memahami. Misalnya, batas mana indikator pidana dapat digunakan untuk menjerat perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum administrasi. Ini tidak sederhana, mengingat implikasi yang berbeda. Sahabat saya, sedang menulis tesis menari mengenai penyalahgunaan wewenang dalam maladministrasi yang berdampak pada tindak pidana korupsi. Ia menggabungkan dua disiplin, hukum pidana dan administrasi. kesimpulan sementaranya, nampak harus berhati-hati menggunakan indikator dua disiplin ini dan sifatnya kasuistis. Apalagi, tindak pidana korupsi itu pada hakikatnya delik jabatan (ambt delicten) sehingga dua sisi selalu ada, sisi pidana dan administrasinya. Sayangnya, pengembangan hukum administrasi kita cenderung belum memadai digunakan dan terjebak diberbagai literatur dalam pendekatan kebijakan publik dan kurang maksimal disisi normatifnya. Padahal, hakikat ilmu hukum kita adalah normatif tanpa menutup kemungkinan dikaji dari sisi-sisi empiris (dengan metode sosiologi hukum dan sebagainya).
Pada akhirnya, saya berkesimpulan, sinergitas dalam pengembanan hukum baik berupa pembentukan maupun penemuan hukum harus dilakukan dalam konteks pertemuan berbagai disiplin ilmu hukum. Masalah korupsi misalnya, dari penelitian sahabat saya tadi, ternyata disiplin ilmu hukum pidana tidak memiliki kategori yang jelas dan definisi yang tegas tentang penyalahgunaan wewenang sementara di hukum administrasi telah dikenal dalam penjelasan UU No.5 Tahun 1986 pada Pasal 53 ayat (2) huruf b sebagaimana telah diubah oleh UU No.9 Tahun 2004. Nah, menurut saya, ini membuktikan perlunya pendekatan holistik dalam penyelesaian kasus-kasus dan semakin menegaskan pula kebutuhan pengembangan hukum administrasi negara (yang di dalam media massa tidak sepopuler hukum tata negara meski sebenarnya keduanya merupakan bagian dari hukum publik). Kiranya bapak dapat mengomentari pemikiran-pemikiran berserak saya ini dan mohon maaf bila mungkin sangat tidak terlalu baik dan ilmiah dari sisi analisis bapak yang saya kagumi.
Salam hormat,
R Muhammad Mihradi
Universitas Pakuan Bogor

By: Muhammad Suhrawardi

Muhammad Suhrawardi — Thu, 24 Jan 2008 15:01:41 +0000

#39 PrimaryDrive,

Pak YIM telah menjawab komentar anda dengan nada balik bertanya kepada anda. Saya kira akan bagus kalau anda menjawabnya. Saya ingin sekali mengetahui landasan berpikir yang melatarbelakangi saran yang anda kemukakan kepada Pak YIM tentang tawaran Presiden SBY untuk posisi hakim/ketua MK itu.

By: hairul Wz

hairul Wz — Thu, 24 Jan 2008 07:59:51 +0000

Bagi para komentator yang suka dengan pak YIM mari kita dukung dan pilih Partai Bintang Bulan agar YIM dapat dicalonkan sebagai Presiden. bagi komentator yang tidak suka pak YIM pilih Partai Bintang Bulan juga agar tau indahnya negara dengan ber-syariat islam. Indonesia tidak akan pernah menjadi negara yang penuh barokah tanpa tegaknya syariat islam di bumi nusantara ini. selamat buat pak Yusril semoga tetap tabah dan sabar dan mudah mudahan Partai Bintang Bulan dapat mengikuti Pemilu 2009 dan lolos ET amin