|

AJAKAN PAK AMIEN MEMAAFKAN DAN STATUS HUKUM MANTAN PRESIDEN SOEHARTO

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim,

Dua malam yang lalu, di Metro TV, saya diajak berdialog dengan Pak Amien Rais tentang ajakan beliau memberi maaf kepada mantan Presiden Soeharto dan status hukumnya. Sebelumnya, saya memang telah membaca keterangan Pak Amien di media massa, Amien Raistentang ajakannya kepada rakyat dan kepada Presiden untuk memaafkan mantan Presiden Soeharto itu. Landasan pemikiran Pak Amien kali ini adalah moralitas keagamaan. Sudah lewat empat Presiden, namun hingga sekarang langkah hukum menangani kasus mantan Presien itu tak kunjung tuntas, kata Pak Amien. Kini, mantan Presiden itu terbaring di rumah sakit dalam keadaan kritis menghadapi sakratul maut. Karena upaya hukum tak pernah berhasil, maka Pak Amien berijtihad dengan memetik teladan dari para Nabi. Kesimpulannya: Sudahlah kita maafkan saja Pak Harto, agar beliau dapat meninggalkan dunia fana ini tanpa beban batin lagi. Beban batin Pak Harto sejak berhenti dari jabatannya, yang berupa hujatan, kecaman dan sanksi sosial lainnya, menurut Pak Amien sudah cukup. Saya mengamini saja pandangan Pak Amien, karena pijakannya adalah moral keagamaan, yang tentu tak relevan dibantah dari sudut pandang hukum tatanegara. Memaafkan orang yang melakukan kesalahan, adalah tindakan yang dianjurkan oleh agama. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan.

Kepada saya juga ditanyakan: Bagaimana kalau yang memaafkan itu Presiden SBY atas nama rakyat Indonesia? Kalau saya harus menjawab dari sudut hukum tatanegara, pertanyaan seperti itu memang tidak ada jawabannya. Kalau secara pribadi dan secara lisan, Presiden SBY melakukan itu, tentu semuanya kita pulangkan kepada beliau. Pak Amien mengatakan, Presiden itu dipilih rakyat. Karena itu dia mendapat amanat rakyat. Maka Presiden berhak mengemukakan sesuatu atas nama rakyat yang memilihnya. Pendapat Pak Amien benar saja kalau dilihat dari sudut ilmu politik, sesuai kepakaran beliau. Pertanyaan soal maaf-memaafkan ini terus berlanjut. Kepada saya ditanyakan pula apakah mantan Presiden Soeharto pernah minta maaf kepada rakyat. Apakah hal yang sama juga pernah dilakukan oleh keluarganya, dan lebih khusus lagi oleh anak-anaknya.
Menjawab pertanyaan di atas, saya hanya merujuk kepada sebuah dokumen, yakni naskah Pernyataan Berhenti Sebagai Presiden Republik Indonesia, yang ditandatangani dan dibacakan mantanSoeharto Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998. Di samping naskah resmi yang disiapkan Sekretariat Negara, mantan Presiden Soeharto menambahkan dengan tulisan tangan pada halaman belakang teks itu yang antara lain berbunyi: “Atas bantuan dan dukungan Rakyat selama saya memimpin Negara dan Bangsa Indonesia ini, saya ucapan trima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga Bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 45nya”. Tulisan tangan itu diberi paraf oleh beliau. Jadi permintaan maaf itu telah diucapkan langsung oleh mantan Presiden Soeharto sendiri.

Radio Trijaya bertanya kepada saya, bagaimana suasana hati mantan Presiden Soeharto ketika menyampaikan permintaan maaf itu. Apa beliau ikhlas atau karena ada tekanan politik. Saya menjawab, saya tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Saya bukan ahli nujum yang pandai membaca suasana hati seseorang, apalagi menilai ikhlas atau tidaknya. Kalau permintaan maaf dari keluarga, khususnya anak-anaknya, saya belum pernah mendengar. Menurut pendapat saya, ketika mantan Presiden Soeharto kini dalam keadaan kritis, maka jika keluarga beliau, khususnya anak-anaknya, menegaskan kembali permohonan maaf mantan Presiden Soeharto, atas segala kesalahan dan kekurangan selama beliau memimpin bangsa dan negara, pada hemat saya, hal itu baik juga jika dilakukan. Sikap rendah hati yang dicerminkan dalam ucapan meminta maaf, adalah sikap yang terpuji. Semuanya harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Bahwa kemungkinan ada sebagian rakyat yang sudi memaafkan, dan ada pula sebagian yang menolak, semua itu kita serahkan kepada pendirian dan keinginan masing-masing. Apa yang penting, permohonan maaf sudah dilakukan.

Kepada saya, banyak pula yang menanyakan, apakah pemberian maaf dapat dilakukan oleh Presiden SBY, dan apakah ada landasannya dalam hukum tata negara kita. Saya katakan, landasan hukum Presiden memberi maaf (dalam makna harfiah) tidak ada dalam hukum tata negara kita. Namun sebagai manusia, tentu boleh saja beliau memaafkan. Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hanya mengatur hak Presiden untuk memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, di samping memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Di antara keempat hak Presiden ini, sampai sekarang baru grasi yang diatur dengan undang-undang. Ketiga hak lainnya, belum ada undang-undang yang mengaturnya. Pelaksanaannya diserahkan kepada kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan. Kalau ditelaah keempat hak Presiden ini, yang paling mungkin dilakukan ialah memberikan rehabilitasi untuk memulihkan harkat, martabat dan nama baik seseorang, yang oleh sesuatu sebab dianggap telah tercemarkan. Masalah ini pernah dibahas serius oleh Presiden SBY mula-mula dengan melibatkan sejumlah menteri, dan kemudian melibatkan para ketua lembaga-lembaga negara, pada tanggal 10 sampai 12 Mei 2006. Kesimpulan pertemuan itu adalah semuanya sepakat kalau Presiden SBY memberikan rehabilitasi, bukan saja kepada mantan Presiden Soeharto, tetapi juga kepada mantan Presiden Soekarno.

Permasalahan hukum yang menyangkut mantan Presiden Soekarno di satu sisi ada unsur kesamaannya, tetapi tentu perbedaan latar belakangnya cukup besar. Sisi kesamaannya itu ialah adanya Ketetapan MPRS dan MPR. Tentang mantan Presiden Soekarno Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 Pasal 6 yang menyatakan “Menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Sukarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden”. Sebagaimana kita maklum, sampai wafatnya mantan Presiden Soekarno, “penyelesaian persoalan hukum” itu tidak pernah dilakukan.Masalah ini menjadi selesai dengan wafatnya mantan Presiden Soekarno. Dengan wafatnya beliau, maka maka segala tuntutan pidana otomatis gugur demi hukum.

Terhadap mantan Presiden Soeharto, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 pasal 4 menyatakan “Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia”. Langkah proses hukum pidana kepada mantan Presiden Soeharto telah dimulai dengan penyelidikan, penyidikan dan pelimpahan perkara ke Pengadilan. Sidang pengadilan Jakarta Selatan – yang dilaksanakan di Kantor Departemen Pertanian Jakarta Selatan – telah dibuka oleh Ketua Majelis Hakim. Namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat menghadirkan terdakwa dengan alasan sakit. Sakit mantan Presiden Soeharto itu ternyata berlarut-larut dan berkepanjangan, sehingga Pengadilan Jakarta Selatan kemudian menetapkan penuntutan perkara itu tidak dapat diterima, dan menyatakan menghapusnya dari register perkara. Berkas perkara dikembalikan ke JPU. Terhadap Penetapan ini, JPU melakukan banding dan dilanjutkan dengan kasasi. Putusan Kasasi MA tanggal 28 September 2000 menyatakan, penuntutan JPU terhadap terdakwa HM Soeharto “tidak dapat diterima” dan memerintahkan kepada JPU “untuk melakukan pengobatan terdakwa sampai sembuh atas biaya Negara, untuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan ke pengadilan”.

Sampai hari-hari terakhir ini keadaan sakit mantan Presiden Soeharto itu tak kunjung sembuh untuk dapat dihadirkan di pengadilan. Tim dokter telah meyimpulkan sakit beliau itu bersifat permanen, artinya kecil kemungkinannyadapat disembuhkan seperti sediakala. Atas dasar itulah, maka Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 12 Mei 2006 menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, yang intinya menyatakan “Menghentikan penuntutan perkara pidana atas nama terdakwa H. Muhammad Soeharto, karena perkara ditutup demi hukum”. Surat Ketetapan itu dapat dicabut, apabila di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh Penuntut Umum. Sampai hari-hari terakhir ini alasan baru itu belum juga ditemukan. Seandainya esok-lusa mantan Presiden Soeharti dipanggil menghadap Allah SWT, maka segala tuntutan pidana atas beliau, juga otomatis gugur demi hukum, sama halnya seperti tuntutan terhadap mantan Presiden Soekarno.

Berdasarkan uraian diatas, dapat saya katakan bahwa Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tidak dapat dilaksanakan dengan wafatnya mantan Presiden Soekarno. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 sudah mulai dilaksanakan. Mantan Presiden Soeharto sudah dinyatakan sebagai terdakwa dalam perkara pidana. Tetapi proses itu terhenti dengan sakitnya beliau. Lantas apakah yang harus dilakukan oleh Presiden sekarang terhadap kedua mantan Presiden itu? Itulah sebabnya pada pertengahan Mei 2006, ketika kondisi kesehatan mantan Presiden Soeharto sedang kritis, ada rencana Presiden untuk memberikan rehabilitasi untuk memulihkan segala hak, harkat dan martabat mantan Presiden Soeharto dan juga mantan Presiden Soekarno. Rencana Presiden itu hemat saya dapat dilaksanakan tanpa harus mencabut Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tadi. Upaya melaksanakan Ketetapan itu — seperti telah saya katakan — telah dilakukan, walau kemudian terhenti akibat sakitnya mantan Presiden Soeharto. Tidak ada yang harus disalahkan dan dituduh mengkhianati Ketetapan itu, kalau dilihat dari sudut hukum.

Mahkamah Agung, pada tanggal 11 Mei 2006, juga telah menyampaikan pertimbangan, yang intinya tidak keberatan atas rencana Presiden yang akan memberikan rehabilitasi untuk memulihkan segala hak, harkat dan martabat almarhum mantan Presiden RI Soekarno dan mantan Presiden RI Soeharto. Pertimbangan itu menyatakan bahwa sebagai manusia kedua mantan Presiden itu tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Namun kesalahan dan kekeliruan itu tidak dapat meniadakan jasa keduanya dalam membangun bangsa dan negara. Meskipun sudah ada pertimbangan MA, namun kemudian ternyata Presiden SBY “mengendapkan” rencana rehabilitasi itu. Kita tidak dapat pula menyalahkan beliau, karena hal itu adalah hak Presiden. Keputusan akhir ada di tangan beliau. Saya sendiri tidak mengetahui apa alasan Presiden SBY mengurungkan niatnya memberikan rehabilitasi kepada kedua mantan Presiden, pada tanggal 12 Mei 2006 itu.

Dalam beberapa hari belakangan ini pembicaraan kemungkinan Presiden SBY menggunakan ketentuan Pasal 14 UUD 1945 kembali mencuat ke permukaan, setelah gagasan memberi maaf yang dilontarkan Pak Amin Rais. Anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution berpendapat Presiden tidak bisa memberi maaf kepada mantan Presiden Soeharto sebelum status hukumnya jelas. Kalau yang dimaksud maaf oleh Pak Buyung itu sama dengan grasi, maka pendapat beliau itu benar adanya. Grasi hanya diberikan Presiden kalau telah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng, juga mengatakan bahwa konsep “pardon” tanpa putusan pengadilan seperti di Amerika Serikat tidak dikenal di negeri kita. Mungkin yang dimaksud Pak Andi itu adalah grasi juga.

Seskab Sudi Silalahi bahkan tegas mengatakan bahwa keempat hak Presiden di dalam Pasal 14 UUD 1945 itu hanya bisa diberikan “kalau sudah ada putusan”. Penjelasan Pak Sudi itu menurut hemat saya, keliru. Kalau grasi memang benar. Namun kalau amnesti, abolisi dan rehabilitasi, dapat dilakukan Presiden, dengan atau tanpa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi di sini, beda dengan pengertian rehabilitasi yang ditetapkan pengadilan atas seseorang yang telah diadili, namun terbukti tidak bersalah, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mahkamah Agung berpendapat sama dengan pendapat saya, ketika lembaga itu memberikan pertimbangan kepada Presiden SBY seperti telah saya uraikan di atas. Rehabilitasi dapat diberikan kepada seseorang baik ada maupun tidak ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Saya belum tahu apa langkah yang akan ditempuh Presiden SBY dalam situasi mantan Presiden Soeharto yang kritis sekarang ini. Berita terakhir yang saya dengar ialah upaya Jaksa Agung Hendarman untuk menyelesaikan gugatan perdata kepada mantan Presiden Soeharto dengan cara “win win solution” yang kemudian menimbulkan saling bantah di kalangan petinggi negara, termasuk bantahan oleh Presiden sendiri, dan para pengacara mantan Presiden Soeharto. Harus kita sadari bahwa Jaksa bertindak dalam perkara perdata, bukanlah menjalankan tugas penuntutan seperti dalam perkara pidana. Jaksa dalam hal ini bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Sebagai JPN, jaksa bertindak sebagai kuasa hukum Presiden dalam suatu perkara perdata. Jadi Jaksa tidak mengambil inisiatif sendiri, melainkan segalanya tergantung kepada Presiden sebagai pemberi kuasa.

Mengenai perkara perdata yang menempatkan mantan Presiden Soeharto sebagai tergugat, yang harus membayar ganti rugi materil maupun immateril, semuanya tergantung negosiasi penggugat dan tergugat. Saya hanya menyarankan, lebih baik kalau perdamaian dilakukan dengan meminta kerelaan mantan Presiden Soeharto dan seluruh pengurus yayasan, termasuk keluarga mantan Presiden Soeharto agar dengan sukarela menyerahkan seluruh aset yayasan-yayasan itu kepada negara, untuk dimiliki dan dikelola oleh negara. Selanjutnya, segala kewajiban kepada yayasan dan piutang kepada pihak mana saja, semuanya ditagih dan diselesaikan oleh yayasan, setelah yayasan diserahkan kepada negara. Seluruh pendiri/pengurus yayasan dan keluarga mantan Presiden Soeharto tidak terbebani lagi dengan berbagai yayasan itu, dan negara dapat mengelolanya untuk kepentingan rakyat. Kalau mantan Presiden Soeharto wafat, toh aset yayayan-yayasan itu juga tidak dapat diwarisi oleh anak-anaknya. Ini saran saja dari saya. Mau diikuti boleh, tidak dikuti juga tidak apa-apa.

Demikianlah tulisan saya ini. Mungkin ada kelemahan di sana sini. Namun lebih baik semua ini saya ungkapkan untuk memperluas cakrawala pemikiran kita bersama, dalam menyelesaikan masalah kongkrit yang dihadapi bangsa dan negara kita. Kalau apa yang saya tuliskan ini benar, saya menganggap semuanya dari Allah. Namun jika ternyata salah, maka semuanya berasal dari diri saya sendiri. Akhirnya kepada Allah jua saya mengembalikan persoalan, sambil kita berikhtiar mencari penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara kita.

Wallahu’alam bissawwab.

Cetak artikel Cetak artikel

Short URL: http://yusril.ihzamahendra.com/?p=87

Posted by on Jan 17 2008. Filed under Hukum. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

54 Comments for “AJAKAN PAK AMIEN MEMAAFKAN DAN STATUS HUKUM MANTAN PRESIDEN SOEHARTO”

  1. kalau pak harto dianggap sosok yang punya dosa besar terhadap bangsa dan negara ini, lalu siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap kebobrokan pasca reformasi..?

  2. marilah jangan hanya melihat kesalahan pak harto, tetapi juga kita lihat jasa besar beliau dalam membangun negara RI yang begitu besar. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah kita bersedia memaafkan beliau. Semoga Arwah Beliau diterima di sisi Allah SWT.

  3. Assalamu’alaikum,

    Ini saya kutip dari suatu blog yang isinya saya pikir sangat baik dalam merespon ajakan pk Amin dan pada prinsipnya saya setuju dengan ajakan beliau:

    Menurut penelitian terakhir, para ilmuwan Amerika membuktikan bahwa mereka yang mampu memaafkan adalah lebih sehat baik jiwa maupun raga.

    Salah satu sifat mulia yang dianjurkan dalam Al Qur’an adalah sikap memaafkan:
    Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. (QS. Al Qur’an, 7:199)

    Dalam ayat lain Allah berfirman:
    “…dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. An Nuur, 24:22)

    Mereka yang tidak mengikuti ajaran mulia Al Qur’an akan merasa sulit memaafkan orang lain. Sebab, mereka mudah marah terhadap kesalahan apa pun yang diperbuat. Padahal, Allah telah menganjurkan orang beriman bahwa memaafkan adalah lebih baik:

    … dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. At Taghaabun, 64:14)

    Juga dinyatakan dalam Al-Quran bahwa pemaaf adalah sifat mulia yang terpuji. “Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.” (Qur’an 42:43) Berlandaskan hal tersebut, kaum beriman adalah orang-orang yang bersifat memaafkan, pengasih dan berlapang dada, sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur’an, “…menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain.” (QS. Ali ‘Imraan, 3:134)

    Wassalamu’alaikum

  4. pak harto adalah seorang presiden paling berjasa bagi indonesia….

Leave a Reply