pertama saya mohon maaf ini bukan tanggapan atas artikel ini, saya ingin memberikan sedikit pertanyaan kepada bapak -alhamdulillah sekali kalau bapak berkenan menanggapi sehingga saya mendapatkan ilmu- tentang konsekuaensi yang mungkin terjadi pada pemilu 2009 nanti baik eksekutif maupun legislatif tapi saya tidak menemukan atau saya yang lalai artikel yang berhubungan hehehehe jadilah karena mungkin topiknya sama-sama menegenai suksesi kepemimpinan jadilah artikel ini yang saya pilih. ini pertanyaan klasik tetapi sampai sekarang saya belum puas dengan jawaban yang ada. begini, bunyi Pasal 8 UUD 1945 tentang suksesi kepemimpinan, begini pak pasal ditu kan hanya merujuk pada saat presiden masih dalam masa jabtannya! tetapi apa jadinya atau lebih tepatnya bagaimana indonesia ini jikalau pemilu presiden dan wakil presiden -paling lambat KPU harus memutuskan hasilnya tanggal 2 oktober 2009- tidak memperoleh akhir final -seperti kasus pilkada dibeberapa daerah- sedangkan pasal tersebut hanya merujuk pada presiden dalam masa jabatannya. sehingga bagaimana indonesia ini??? apakah akan terjadi kekosongan hukum??? atau bahkan chaos!!! siapa yang k\akan mengendalikan pemerintahan??? dan lebih parahnya lagi kalau [pemilu legislatif pun tidak membuahkan hasil??? bagaimana negara ini. saya ingin bertaya pada bapak bagaiman solusinya dari sudut pandang ketata negaraan. terima kasih banyak Guru atas ilmu dan kesediaan untuk sharig dengan saya. semoga ilmu selalu membuat kita haus untuk terus mencari telaga ilmu itu sendiri guna kemaslahatan bersama. Amien ya Robbal Alamien.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh…

Memang begitulah manusia yang selalu lupa akan dirinya. Ingatlah waktu kita belajar di SD banyak peribahasa-2 yang kita pelajari. Peribahasa-2 itu bisa untuk introspeksi diri kita.

“Hanya karena nila setitik rusak susu sebelanga” itulah kisah dari Pak Harto