|

PRAKTIK KETATANEGARAAN KITA KE DEPAN

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim,

Kemarin, DPP KNPI mengundang saya untuk menyampaikan uraian dengan topik Roadmap Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kemanakah Arah Praktik Bernegara Kita? Topik ini mengingatkan saya ke masa awal reformasi ketika saya mengemukakan gagasan Istana Merdeka jakarta“Tidak Ada Reformasi Tanpa Amandemen Konstitusi”. Pergantian sebuah rezim tanpa perubahan sistem, sesungguhnya takkan banyak menghasilkan sesuatu yang ideal sebagaimana kita harapkan. Rezim baru yang penuh idealisme, lama kelamaan akan mengulangi pola-pola rezim sebelumnya dalam menjalankan kekuasaan negara. Kekuasaan itu menggoda. Ada kecenderungan umum dalam sejarah politik, sebuah rezim akan terus berupaya dengan berbagai cara — baik sah maupun tidak sah — untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam rangka itulah, maka penyelenggaraan kekuasaan negara harus diatur oleh norma-norma hukum, yang akan membentuk sistem bernegara itu. Sistem itu harus memberi jaminan agar semua pihak yang terlibat di dalam negara, baik lembaga-lembaga negara, maupun kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat, dapat melakukan kontrol atas jalannya sistem penyelenggaraan negara itu. Kontrol yang kuat, dan memberikan keseimbangan itu, kita harapkan akan memberi jaminan bahwa sistem akan berjalan sebagaimana kita inginkan.

Uraian singkat di atas itu menggambarkan kepada kita betapa pentingnya konstitusi bagi sebuah negara. Konstitusi itulah yang memberikan kerangka bernegara yang dianggap ideal bagi sebuah bangsa. Konstitusi itu meletakkan dasar-dasar sistem bernegara dan sekaligus mengatur mekanisme penyelenggaraannya. Tentu saja, konstitusi tidak mungkin akan mengatur segala-galanya. Rincian dari dasar-dasar itu dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan yang lebih rendah seperti undang-undang atau konvensi ketatenegaraan yang tumbuh, diterima dan dipelahara dalam praktek penyelenggaraan negara. Konstitusi sebuah negara pada hakikatnya memuat gagasan-gagasan pokok bernegara bagi sebuah bangsa, yang di dalamnya dirumuskan sistem dan mekanisme penyelenggaraan negaranya.

Sehari setelah kita menyatakan kemerdekaan, kita telah mengesahkan sebuah konstitusi, yang kemudian kita namakan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Filosofi bernegaranya telah dirumuskan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Pemikiran filosofis itu kemudian dituangkanke dalam pasal-pasal konstitusi yang merumuskan sistem bernegara dan mekanisme penyelenggaraannya. Namun seperti telah kita maklumi, konstitusi itu hanya bersifat sementara, yang dimaksudkan hanya berlaku untuk setahun saja, sampai dirumuskannya konstitusi yang bersifat permanen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum. Namun, karena pemilihan umum tidak dapat dilaksanakan, konstitusi itu berlaku dengan berbagai konvensinya, dan kemudian diganti dengan konstitusi yang lain, sampai dinyatakan berlaku kembali melalui dekrit Presiden pada tahun 1959.

Ketika Pemerintah – dalam hal ini Perdana Menteri Djuanda Kartawinata — mengusulkan kepada Konstituante agar kembali ke UUD 1945, telah timbul suara-suara yang mengkhawatirkan konstitusi itu akan menciptakan kediktatoran di negeri ini, karena kekuasaan Presiden yang begitu besar. Buya Hamka misalnya mengatakan di Konstituante bahwa kembali ke UUD 1945 itu bukanlah “shirat al-mustaqim” atau “jalan yang lurus” seperti dikatakan para pendukungnya, melainkan “shirat al-jahim”, yakni “jalan menuju ke neraka” karena akan membuka peluang kepada Presiden untuk menjadi diktator terselubung. Setelah UUD 1945 diberlakukan kembali, keadaan berkembang ke arah seperti dibayangkan oleh Buya Hamka itu. Walaupun UUD 1945 menyebutkan kedaulatan rakyat, namun tak sepatah katapun UUD 1945 itu menyebutkan adanya pemilihan umum. Professor Muhammad Yamin mengatakan bahwa pemilihan umum itu hanya alat saja untuk menegakkan demokrasi. Karena itu pemilihan umum bisa diselenggarakan bisa tidak, asal yang penting demokrasi bisa berjalan. Namun bagaimana demokrasi bisa berjalan, kalau seluruh anggota badan-badan perwakilan ditunjuk saja oleh Presiden?

Setelah Pemerintahan Presiden Soekarno digantikan oleh Pejabat dan kemudian Presiden Soeharto, rezim baru ini bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara “murni dan Gedung DPRkonsekuen”. Orde Baru yang diciptakannya bertekad untuk melakukan koreksi total terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Lama. Namun seperti saya katakan di awal tulisan ini, rezim baru yang penuh idealisme lama kelamaan cenderung akan mengulangi prilaku rezim lama yang digantikannya. Tentu banyak perubahan yang terjadi selama Orde Baru terutama pada pembangunan sosial dan ekonomi, namun satu hal nampak berkesinambungan, yakni kecenderungan rezim untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan, dengan menggunakan pola-pola yang hampir sama. Media massa diberangus, tokoh-tokoh oposisi ditangkapi tanpa proses hukum dan partai politik yang berseberangan dipaksa membubarkan diri, dilakukan baik oleh Orde Lama maupun Orde Baru.

Pancasila dan UUD 1945 yang ingin dilaksanakan secara murni dan konsekuen, dalam kenyataannya ialah Pancasila dan UUD 1945 yang ditafsirkan menurut pandangan rezim yang memerintah. Di masa Orde Lama, tafsiran itu disosialisasikan melalui “indoktrinasi” dan masuk kurikulum pendidikan. Di zaman Orde Baru, sejak tahun 1978, tafsiran itu disosialisasikan melalui penataran-penataran dan masuk pula ke dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Baik indoktrinasi maupun penataran hakikatnya tetap sama: Rezim yang memerintah ingin agar rakyat memahami hakikat bernegara, sistem dan mekanismenya seperti yang mereka anut. Mereka yang menolak tafsiran itu bisa dianggap sebagai musuh bangsa dan negara. Di sini kembali lagi nampak adanya kesinambungan di tengah perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Kedua rezim sama-sama memanfaatkan kelemahan-kelemahan UUD 1945 yang sejak awal dimaksudkan hanya sebagai konstitusi sementara itu. Kelemahan itu sengaja disembunyikan, namun ditutupi dengan berbagai cara, mulai dari konsep pseudo-akademis sampai ke hal-hal yang berbau mistik. Presiden Soekarno menyebut Pancasila dan UUD 1945 “Azimat Revolusi”. Presiden Soeharto menyebut Pancasila itu “sakti”. UUD 1945 adalah warisan luhur bangsa yang “dikeramatkan”.

Berkaca dari pengalaman sejarah seperti secara singkat saya uraikan di atas itulah, maka seperti telah saya katakan, di awal reformasi saya menegaskan pendirian “tidak ada reformasi tanpa amandemen konstitusi itu”. Di zaman Orde Baru, saya telah lama melontarkan gagasan amandemen konstitusi itu, baik dalam kuliah maupun dalam berbagai tulisan yang saya buat. Pendapat saya ketika itu dianggap sebagai pendapat “ekstrim kanan”. Saya menolak Eka Prasetya Pancakarsa dan tidak pernah mau mengikuti penataran P4 sampai kegiatan itu dihentikan oleh Presiden BJ Habibie. Kalau hanya rezim berganti, sementara konstitusi tidak diperbaiki dan disempurnakan, maka rezim baru yang dihasilkan oleh gerakan reformasi itu akan kembali mengulangi pola-pola yang dilakukan oleh rezim lama. Untuk merubah pandangan rakyat yang sudah cukup lama ditatar bahwa UUD 1945 tidak dapat dirubah kecuali melalui referendum, bukanlah pekerjaan mudah dan sederhana. Namun akhirnya kesadaran muncul juga. Beberapa partai politik dalam Pemilu 1999 tegas-tegas menyuarakan perlunya amandemen konstitusi. Akhirnya perubahan konstitusi terjadi juga dalam empat tahapan perubahan, yang disebut dengan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat.

Dengan empat tahapan amandemen konstitusi itu, niat yang sesungguhnya dari para penggagas adalah untuk memperbaiki dan sekaligus menyempurnakan sistem dan mekanisme penyelenggaraan negara kita, dengan bercermin pada pengalaman-pengalaman pelaksanaannya di masa yang lalu. Hal yang paling inti mengenai pembatasan masa jabatan Presiden, yakni selama lima tahun, namun hanya untuk dua periode saja, telah dilakukan. Hal ini mencegah diangkatnya Presiden seumur hidup seperti di masa Orde Lama, atau Presiden yang dipilih setiap lima tahun tanpa batasan periode seperti di zaman Orde Baru. Amandemen terhadap pasal tentang masa jabatan Presiden ini patut kita hargai. Di masa depan, kita harapkan tidak akan ada lagi Presiden seumur hidup atau dipilih berkali-kali tanpa batasan periode. Sistem ini akan mencegah terulangnya kekuasaan Presiden yang cenderung menyalahgunakan kekuasaannya karena memerintah terlalu lama.

Kita menyaksikan pula amandemen terhadap beberapa pasal yang membatasi kewenangan Presiden yang dinilai terlalu besar di dalam UUD 1945. Ketentuan yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibalik menjadi kewenangan DPR. Namun Presiden tetap berhak mengajukan rancangan undang-undang untuk mendapat persetujuan DPR. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan penguatan kepada DPR, walau tidak mengubah hakikat bahwa badan legislatif tidaklah hanya monopoli DPR. Badan ini memang memegang kekuasaan legislasi, namun tidak menyebabkan DPR menjadi badan legislatif, karena sebagian kewenangan legislasi tetap berada di tangan Presiden. Presiden tetap memegang kekuasaan legislatif bersama-sama dengan DPR dan untuk beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 bersama-sama juga dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Keberadaan DPD memang baru samasekali di dalam UUD 1945. Saya termasuk salah seorang penggagas keberadaan lembaga ini, untuk menengahi polemik tentang negara kesatuan dan negara federal di masa awal reformasi. Saya tetap berpendirian bahwa negara kita adalah negara kesatuan, namun dapat mengadopsi keberadaan Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana pernah dibahas di Majelis Konstituante. Keberadaan DPD atau senat pada umumnya hanya ada di negara federal atau quasi-federal. Negara kesatuan yang memiliki lembaga seperti ini, pada umumnya mempertimbangkan kepentingan daerah yang multi etnik dan juga problema alamiah, yakni ketidakseimbangan penduduk yang mendiami berbagai daerah. Di Malaysia, misalnya antara Semenanjung Malaya dengan Sabah dan Serawak. Di Philipina antara Pulau Luzon dengan pulau-pulau lain di wilayah selatan, dan di negara kita antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau di luarnya. DPR yang dipilih melalui pemilihan umum, praktis akan didominasi oleh daerah yang padat penduduknya. Keberadaan DPD yang anggota-anggotanya sama pada setiap provinsi akan menjadi penyeimbang ketimpangan perwakilan akibat ketidakmerataan penduduk itu.

Pada saat yang sama, utusan daerah dan utusan golongan-golongan yang dulu dimaksud untuk menambah anggota DPR untuk membentuk MPR, digantikan dengan anggota DPD. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum menggunakan sistem proporsional, sementara anggota DPD dipilih dengan menggunakan sistem distrik. Tidak ada lagi anggota DPR maupun MPR yang diangkat. Ketidakjelasan jumlah anggota MPR dan pengertian “ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan” yang dapat dijadikan Presiden sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaan, dapat dihindari, sebab jumlah maksimum anggota DPD adalah sepertiga anggota DPR seperti diatur dalam Pasal 22C ayat (2) UUD 1945. Pada awalnya, saya menggagas bahwa dalam pembahasan RUU tentang APBN, otonomi daerah dan hubungan luar negeri, harus dibahas dalam sidang gabungan DPR dan DPD.

Namun diskusi terus berkembang dalam Badan Pekerja MPR, sehingga kewenangan DPD membahas RUU adalah seperti dirumuskan dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen. DPD juga dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuanganpusat dan daerah. Pasal 22D ayat (2) itu juga mengatur kewajiban DPD untuk memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Saya berpendapat memberikan pertimbangan itu tidak perlu, karena akan menempatkan ketidakjelasan posisi DPD sebagai sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan legislasi.

Saya berpendapat kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU sebagaimana di atas terlalu luas. Sebaiknya dibatasi hanya dalam membahas APBN, otonomi daerah dengan berbagai aspeknya, serta hubungan luar negeri saja. Namun keterlibatan lembaga ini dalam membahas ketiga hal itu benar-benar intensif, sehingga aspirasi daerah dapat terserap secara optimal. Dalam UU tentang Susunan Kedudukan DPR sekarang ini, keterlibatan itu tidaklah menonjol. DPD ditempatkan mirip sebuah fraksi dalam membahas RUU yang disebutkan Pasal 22D ayat (2) itu. Saya berpendapat akan lebih baik keterlibatan DPD membahas RUU dibatasi, namun keterlibatannya dilakukan secara penuh, dalam bentuk sidang gabungan DPR dan DPD. Berkaitan dengan hal itu, saya berpendapat bahwa DPD dapat mengusulkan – bukan mengajukan — RUU berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah – yang kesemuanya dapat diringkaskan dengan istilah hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah –kepada DPR untuk dibahas bersama terlebih dahulu, sebelum DPR mengajukannya kepada Presiden. Mengenai kewenangan DPD melakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (3) UUD 1945 masih memerlukan mekanisme yang lebih tepat untuk mencegah tumpang-tindih pengawasan dengan DPR. Bagi Pemerintah, juga menambah beban pekerjaan.

Dalam konvensi ketatanegaraan kita, Presiden selalu menyampaikan Pidato Kenegaraan di hadapan rapat paripurna DPR pada setiap tanggal 15 Agustus. Setelah ada DPD, saya menyarankan agar Pidato Kenegaraan itu disampaikan di hadapan rapat gabungan DPR dengan DPD. Tidak perlu ada dua kali pidato kenegaraan seperti dikehendaki oleh Pimpinan DPD sekarang ini. Langkah kompromi mengatasi keinginan Pimpinan DPD itu sebagaimana saya usulkan ialah Presiden menyampaikan pidato di hadapan DPD, tetapi bukan pidato kenegaraan, melainkan menyampaikan Keterangan Pemerintah tentang Kebijakan Pembangunan Daerah. Namun, Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita tetap saja menyebutnya sebagai pidato kenegaraan. Langkah kompromi ini saya anggap bersifat sementara saja. Langkah paling baik yang harus dilakukan ialah memisahkan Pidato Kenegaraan tanggal 15 Agustus dengan Pidato Kenegaraan Dalam mengawali Pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan, yang kedua pidato kenegaraan itu disampaikan dalam rapat paripurna gabungan DPR dan DPD. Sebagaimana kita maklum, tahun anggaran kita berlaku mulai 1 Januari setiap tahunnya. Pidato Kenegaraan mengawali pembahasan RUU APBN dapat dilakukan pada akhir Juli atau tanggal 1 Agustus setiap tahunnya.

Amandemen Konstitusi juga telah menciptakan lembaga baru, yakni Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh dua lembaga, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan MK adalah suatu gagasan yang baik, untuk memeriksa perkara-perkara yang terkait langsung dengan konstitusi. Kekuasaan Kehakiman sebagai cabang kekuasaan yang merdeka, memang harus terpisah secara ketat dengan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya. Pada masa saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM saya telah menuntaskan sebuah pekerjaan cukup berat yakni memisahkan kewenangan adiminstrasi, personil dan keuangan peradilan dari Pemerintah. Kini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi secara administrasi, personil dan keuangan benar-benar independen, apalagi dalam menangani perkara. Jadi, meskipun dalam hal legislasi ada pembagian kekuasaan antara Presiden, DPR dan DPD, namun dalam hal kekuasaan kehakiman, maka kekuasaan ini adalah kekuasaan yang merdeka dan bebas dari campur-tangan lembaga manapun juga.

Mahkamah Agung berwenang memeriksa perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, memberikan pertimbangan kepada Presiden, dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Amandemen UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MK untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselesihan tentang hasil pemilihan umum. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah lahir. Saya mempersiapkan RUU ini dalam waktu singkat karena mengejar waktu pelantikan hakim-hakim MK pada tanggal 15 Agustus 2003, sesuai amanat MPR. Saya merasa bersyukur, tugas berat itu dapat dilaksanakan tepat pada waktunya.

Dalam hal kewenangan MK melakukan uji materil undang-undang terhadap UUD yang telah dilaksanakan dalam praktek, pada hemat saya masih diperlukan telaah mendalam, terutama pihak yang memiliki “legal standing” untuk mengajukan permohonan uji materil itu. Rumusan yang kini termaktub di dalam UU MK memberikan hak yang terlalu luas, termasuk kepada perorangan yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan berlakunya sebuah undang-undang. Dengan minimal lima hakim, MK dapat menerima atau menolak permohonan itu. Pertanyaan filosofis bernegara yang belum terpecahkan sampai selesainya pembahasan RUU MK ialah apakah cukup kukuh landasan pemikirannya, jika seorang warganegara dan minimal lima hakim MK dapat membatalkan sebagian atau seluruh materi undang-undang. Padahal undang-undang itu dibuat oleh Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum, dan seluruh anggota DPR – bahkan mungkin juga melibatkan DPD – yang seluruhnya juga dipilih melalui pemilihan umum? Jawaban sementara atas pertanyaan ini ialah, semua warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. MK adalah penjaga konstitusi. MK memeriksa dan memutus permohonan uji materil secara murni normatif dan akademis, demi menjaga agar konstitusi tidak dilanggar oleh kepentingan politik atau kesalahan konsepsi normatif ketika lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan legislasi membuat undang-undang itu.Hal yang menyangkut sengketa kewenangan, pada hemat saya haruslah dibatasi hanya pada lembaga-lembaga negara di tingkat pusat saja. MK tidak perlu menangani sengketa kewenangan lembaga-lembaga pemerintahan pada tingkat daerah.

Hal yang krusial mengenai kewenangan MK ialah ketika terjadi proses impeachment terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden.Keberadaan impeachment adalah konsekuensi dari Presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan perubahan kewenangan MPR setelah amandemen UUD 1945. Mekanisme impeachment telah jelas dirumuskan dalam UUD 1945. Hal krusial ialah mengenai alasan-alasan untuk melakukan impeacment sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, yakni jika DPR berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden “telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Ketika saya menyiapkan RUU Mahkamah Konstitusi dan membahasnya bersama DPR, kami menyepakati untuk mengembalikan segala sesuatu yang dirumuskan di dalam Pasal 7B ayat (1) ini kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian MK mempunyai pedoman untuk memeriksa dan mengadili pendapat DPR itu dengan merujuk kepada bukti-bukti yang sah, agar ketentuan Pasal 7B itu tidak disalahgunakan secara politik untuk menjatuhkan Presiden. Masalah yang masih tersisa sehubungan dengan penjabaran ketentuan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 ini ialah, apakah setelah MK katakanlah memutuskan bahwa pendapat DPR adalah benar, apakah Presiden dan/atau wakil Presiden masih dapat diadili di peradilan umum untuk dijatuhi sanksi pidana atas kesalahannya. Walaupun MK telah memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan kesalahan, namun secara politik belum tentu MPR akan memutuskan untuk memberhentikan Presiden. Segalanya tergantung pada keputusan MPR sebagaimana diatur di dalam Pasal 7B ayat (3), (7) dan (8) UUD 1945.

Dengan amandemen UUD 1945, kedudukan DPR telah diperkuat, bukan saja dalam kewenangan legislasi, namun juga dalam hal anggaran dan pengawasan. Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR. Inilah sesungguhnya inti dari sistem pemerintahan Presidensial yang kita anut. Para menteri adalah pembantu Presiden, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan karena itu bertanggungjawab kepada Presiden. DPR memang memiliki wewenang melakukan pengawasan, namun tidak dapat “memanggil” para menteri yang dapat menimbulkan kesan bahwa yang satu adalah bawahan dari yang lain, apalagi meminta pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban akhir penyelenggaraan pemerintahan negara, sesungguhnya terletak di tangan Presiden. DPR juga tidak dapat mendesak Presiden untuk memberhentikan menteri, karena pengangkatan dan pemberhentiannya adalah kewenangan Presiden yang tidak dapat dicampuri oleh lembaga negara yang lain.

Suatu hal yang memerlukan kehati-hatian yang tinggi ialah mengenai pemerintahan di daerah. Seperti telah saya katakan, Indonesia adalah sebuah negara kesatuan, namun sentralisme yang berlebihan sebagaimana dipraktekkan di masa lalu, telah dikurangi dengan otonomi daerah. Setelah amandemen, pengaturan tentang pemerintahan daerah, jauh lebih jelas dibandingkan ketentuan sebelumnya. Namun UU tentang Pemerintahan Daerah kiranya perlu dievaluasi untuk mencegah semangat kedaerahan yang berlebihan. Ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah ada baiknya juga dikaji ulang untuk mencegah politik biaya tinggi, yang dapat membawa implikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di daerah. Seringnya Pilkada, baik gubernur, bupati/Walikota, bahkan sampai pada pemilihan kepala desa dan kepala dusun, disamping berpotensi menimbulkan instabilitas politik di daerah, juga dapat memalingkan perhatian rakyat dari pembangunan sosial ekonomi ke bidang politik. Telaah tentang hal ini pada akhirnya akan membawa kita kepada perdebatan yang muncul di awal reformasi, yakni apakah otonomi daerah itu diberikan kepada kabupaten/kota atau kepada provinsi. Setelah sepuluh tahun reformasi, ada baiknya kita merenungkan kembali hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam suasana yang lebih jernih.

Saya ingin mengakhiri tulisan ini sampai di sini. Masih banyak hal yang belum disinggung dan dibahas dengan lebih mendalam. Insya Allah, saya akan menuliskannya lagi pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, untuk menjadi bahan diskusi bagi siapa saja yang berminat membahas ketatanegaraan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala akan memberikan kejernihan berpikir dan kebesaran jiwa kepada kita semua dalam membahas masalah yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara kita di masa depan.

Wallahu’alam bissawwab.

Cetak artikel Cetak artikel

Short URL: http://yusril.ihzamahendra.com/?p=95

Posted by on Jan 24 2008. Filed under Hukum. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

47 Comments for “PRAKTIK KETATANEGARAAN KITA KE DEPAN”

  1. Alhamdulillah Profesor telah kembali ke jalur yang sebenarnya. Sangat tepat waktunya kita memeriksa kembali secara menyeluruh segala hal terkait aturan dasar kita bernegara. Saya berharap Profesor terus menulislannya di blog ini –sebagaimana janjinya, agar menjadi pelajran bagi anak bangsa ke depan, khususnya para politikus yang seringkali tak begitu bersinambung dengan sesuatu yang harus dilakukannya.
    Namun Profesor, maaf agak sedikit melurukan. Sekurang-kurangnya ada 18 Hal yang kurang teliti ditulis, yaitu:
    (1) konvensi ketatenegaraan seharusnya ketatanegaraan
    (2) dipelahara seharusnya dipelihara
    (3) dituangkanke seharusnya dituangkan ke
    (4) di Konstituane bahwa seharusnya di Konstituante bahwa
    (5) “shirat al-mustaqim”atau seharusnya “shirat al-mustaqim” atau
    (6) dan konsekuen”.Orde seharusnya dan konsekuen”. Orde
    (7) Revolusi”.Presiden seharusnya Revolusi”. Presiden
    (8) merubah seharusnya merobah atau mengubah
    (9) dirubah seharusnya dirobah atau diubah
    (10) bercermin seharusnya becermin
    (11) dua peiode saja seharusnya dua periode saja
    (12) berhak mengajukanrancangan seharusnya berhak mengajukan rancangan
    (13) yakni ketidak seimbangan seharusnya yakni ketidakseimbangan
    (14) dan golongan-golongan”yang seharusnya dan golongan-golongan” yang
    (15) kewenangan adiminstrasi seharusnya kewenangan adiministrasi
    (16) memutus perselesihan seharusnya memutus perselisihan
    (17) melakukan impeacment seharusnya melakukan impeachment
    (18) menteriyang dapat seharusnya menteri yang dapat

    Sekali lagi maaf Profesor, agar hidangan yang enak ini tak terusik oleh kehadiran lalat pengganggu.
    Wassalam

    Terima kasih atas koreksinya. Sudah saya perbaiki (YIM)

  2. Ikutan menanggapi kawan Arie, mungkin sebaiknya Pak Yusril memasang pemeriksa ejaan (spellchecker) pada program tempat Pak Yusril menulis tulisan blog ini. Entah apakah MS Word menyediakan fitur pengecek ejaan Bahasa Indonesia. Setahu saya openoffice.org menyediakan fitur ini. Atau jika menggunakan Firefox 2, Pak Yusril bisa memasang Bahasa Indonesia language pack untuk Firefox 2, http://moz-langpack-id.googlecode.com (TTI=Tiba-Tiba Iklan :D ). Pengecek ejaan Bahasa Indonesia saya sertakan juga di sana. Bisa dilihat kata-kata salah ejaannya atau tidak dikenali ditandai dengan garis bawah titik-titik merah jika ejaannya salah. Lumayan untuk menghindari saalh keitk.

    Wassalam,

  3. Salam hangat Bung Yusril

    Terima Kasih atas posting pencerahannya.

    Jangan begitulah…..,
    lalat itu datang karena ada aroma yang menyengat,
    ada hidangan ada lalat, ada gula ada semut, ada kusir belum tentu ada lembu, hehe……
    yakinlah semua yang mengganggu itu akan ada hikmah positifnya kok…….

    Aduuuhh Bung, saya pingin banget ntuk diskusi panjang lebar tentang topik ini, tapi sawah saya lagi sangat butuh penanaman tanaman, jadi saya hanya baru bisa nyeletuk nyelutuk aja dulu…
    kapan kapan semoga Bung Yusril punya waktu dan mau melayani diskusi kita lagi…

    NB : sebelum lupa saya masih ingat Bung Yusril saat awal penggodokan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemda, pernah memberi wacana tentang otonomi daerah sebaiknya diletakkan di tingkat PROVINSI (tolong koreksi kalau salah/artikel Bung Yusril ini masih saya simpan), menurut saya itu juga ide menarik untuk didiskusikan, apalagi ada pula wacana yang dilemparkan oleh Prof. Muladi baru bau ini (apakah ide ini dlm kapasitas pribadi atau kelembagaan/Lemhanas saya belum tahu) yang menghembiskan supaya Gubernur diangkat oleh Presiden.
    Thanks

    Salam

    JEBEE
    Indonesia

    Saran saya, berdiskusilah dengan jernih, menggunakan bahasa yang baik, dan menggunakan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual dan akademis. Bebaskan diri dari prasangka suka atau tidak suka dan jauhkan diri dari kecenderungan menuduh orang lain. Kalau pendapat kita tidak didukung oleh argumen yang kukuh, kita harus bersedia meninggalkannya, dan mengikuti pendapat lain yang lebih kukuh landasannya. Kalau terdapat perbedaan pendapat, maka hormatilah perbedaan itu, tanpa terus-menerus mendesak agar orang lain agar setuju dengan pendapat kita, atau menyerang terus pendapat orang lain yang tetap dengan pendiriannya. Dalam berdiskusi kita dapat saja mengatakan bahwa pada akhirnya “kita sepakat untuk tidak sepakat”. Jadi tidak perlu mendesakkan sesuatu kalau memang berbeda. Itu saja saran saya sebagai “shohibul bait” di blog ini. Terima kasih atas perhatiannya. (YIM)

  4. Salam’alaykum, Prof.

    Terimakasih banyak, dan yaah ‘puji-tuhan’ karena artikel yang semacam inilah yang lebih saya tunggu-tunggu. Namun seperti halnya saat menyimak khutbah Jum’at: tema yang semenarik apapun akan kurang menggugah kalo tidak mengaitkannya dengan konflik kekinian, terlebih lagi yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup (saya) rakyat banyak. Artikel tentang tempe yang kemarin, itu pas!! Mungkin sebenarnya (konflik itu) ada namun saya tidak merasakan, dan Prof sendiri tidak mengutarakanya. Bisa saja kan dengan satu alinea pengantar menceritakan bahwa sedang berlansung kondisi rentan yang akan mengusik keingintahuan.

    Di luar beberapa kesalahan pengetikan saya sampaikan salut buat Anda, Prof. Tak heran beberapa teman saya memangil dengan sebutan’ Abang’. Sudah sepantasnya: dari usia, dan dalamnya pengetahuan. Salam!

  5. DARMADI ARIES WIBOWO

    Wah cukup banyak yang harus disempurnakan ya pak. Dengan kata lain harus ada amendemen terhadap UUD kita. Kenapa tidak dikomentari juga pasal 31 ayat 4 tentang memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Sebab kalau tidak salah sudah dua kali masalah ini dibawa ke MK. Saya ingin tau pendapatn bapak tentang ini … siapa tau nanti yang ke tiga kali, bapak yang ketua MK-nya ha ha.
    Pendapat bapak bagaimana tentang:
    a) kata memprioritaskan …. apa artinya ? kata harus atau tapi masih bisa tergantung hasil pembahasan dengan DPR/DPRD?
    b) apa maksud anggaran pendidikan … karena dalam pengertian keuangan negara/daerah itu ada urusan, fungsi, ada sektor … mosok UUD jadi penuh tafsir karena penyusunannya tidak tau perbedaan tentang itu.
    c) terus dari APBN/APBD …. apa maksudnya ? 20% khan kali angka, nah dari angka mana itu pak? Total pendapatan, total belanja, dan jangan lupa ada pembiayaan. Biar diintip di undang-undang nya juga tidak ada tuh. Kalau bapak punya pendapat siapa tau bisa kami pakai sebagai dasar dalam menyusun APBD kami.

    Wah kalau otonomi daerah menurut penyelenggaraan urusan pemerintah dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan maka untuk otonomi di tingkat provinsi atau kabupaten/kota menjadi tidak relevan. Ya menurut kriteria tadilah, gimana pak YIM.

    wassalam

  6. Pak Yus saya ada pertanyaan yang perlu jawaban dan penjelasan
    Apakah MA juga dapat memutuskan suatu ajaran itu sesat atau tidak ? apakah didalam MA terdapat orang yang lebih mengerti tentang islam dibandingkan dengan MUI ?

  7. ingat omongan seorang teman beberapa waktu yang lalu
    politik pada dasarnya bicara soal menang dan kalah
    bisnis pada dasarnya bicara soal untung dan rugi
    agama pada prinsipnya bicara soal benar dan salah, baik dan jelek

    sometimes, saya berfikir, perbaikan akan terjadi jika Indonesia punya pemimpin *yang oleh Hermawan Kertajaya dalam acara talk shownya di jaktv dinyatakan seperti Rasulullah* harus memenuhi minimal 4 kategori secara seimbang : seorang politikus, seorang negarawan, seorang spiritualis dan seorang economist. plus seorang kepala keluarga yang baik di rumahnya tentunya. saya baru saja membahas disini :

    http://www.edo.web.id/wp/2008/01/23/dicari-seorang-pemimpin-masa-depan/

    bang yusril, mohon pandangan dari bang Yusril. Salahkan saya berfikir, bahwa di negara kita, masih sangat sulit untuk membangun system dan ke-tata-annya (tata kelola, tata kenegaraan, tata pemerintahan etc). sehingga dibutuhkan pemimpin yang strong, dan sang pemimpinlah yang lebih penting untuk dicari ketimbang membentuk system? tipikal figuritas yang masih kental dan sudah terlalu mendarah daging pergeseran ideologi kita

    mohon pandangannya bang…

  8. Ikutan nimbrung!!
    Bang Yus, ini road map ketatanegaraan yang terkini atau yang seharusnya?
    Barangkali saya salah, namun mengapa tarik menarik antara satu badan dengan yang lain begitu kuat seolah saling merontokkan? Yang seharusnya jalin kelindan menghasilkan power solidnya bernegara namun kenyataannya justru sebaliknya?

    wassalam
    sbach

  9. Bang Yusril, saya lihat saat ini bangsa kita tidak berdemokrasi dengan efisien sehingga biaya ekonomi maupun sosialnya menjadi tinggi.

    Misalnya, kita menyelenggarakan pilkada pada waktu yang berbeda di tempat yang berbeda. Selain itu pemilihan parlemen dan Presiden juga diselenggarakan pada waktu yang berbeda. Berarti rakyat di sebuah kota dalam kurun waktu 5 tahun akan melakukan pencoblosan minimal 4 kali (untuk memilih bupati/walikota, gubernur, anggota parlemen dan Presiden). Semua ini menyebabkan ongkos politik menjadi tinggi. Alangkah efisiennya jika segala pemilihan ini bisa diselenggarakan pada waktu yang bersamaan.

    Hal tersebut dapat diselenggarakan di Philippines (tempat saya tinggal saat ini). Di negeri ini pilkada untuk memilih governor dan mayor diselenggarakan pada saat yang bersamaan dengan pemilihan Presiden, congressman dan senator. Ini berdampak bahwa masa kampanye dan segala akibat dari adanya kampanye hanya terjadi pada satu waktu tertentu. Oleh karenanya kegiatan sosial yang terhenti ataupun potensi konflik masyarakat akibat adanya kampanye hanya terjadi satu kali pada suatu kurun waktu tertentu. Biaya yang harus dikeluarkan oleh berbagai partai maupun para politisi juga sekali demikian pula dengan anggaran negara untuk penyelenggaraan pemilu juga hanya keluar sekali untuk kurun waktu tertentu.

    Alternatif lain adalah seperti Pakistan. Di negeri ini, pilkada untuk seantero negeri, yaitu untuk memilih “nazim” (pemimpin) pada tingkat distrik dan “taluka” (sub-district) diadakan sekaligus. Sedangkan pemilihan MNA (member of national assembly) ataupun MPA (member of provincial assembly) diselenggarakan pada waktu yang berbeda. Untuk saat ini, pemilihan MNA dan MPA akan diselenggarakan pada pertengahan Februari tahun ini. Sedangkan Presiden maupun PM mereka dipilih oleh MNA sedangkan Gubernur dipilih oleh Presiden dan Chief Minister dipilih oleh MPA.

    Mungkin Bang Yusril sebagai salah satu pemimpin bangsa kita saat ini dapat mempertimbangkan hal tersebut diatas. Salaam.

    Terima kasih banyak atas saran dan masukannya. Saya memang telah lama risau dengan keadaan ini. Insya Allah, suatu ketika saya akan menulis hal ini untuk menjadi bahan pemikiran dan pemecahan kita bersama. Nanti setelah saya posting, tentu akan menjadi bahan diskusi kita bersama. (YIM)

  10. Salam Bung Yusril

    # YIM
    ” Saran saya, berdiskusilah dengan jernih, menggunakan bahasa yang baik, dan menggunakan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual dan akademis. Bebaskan diri dari prasangka suka atau tidak suka dan jauhkan diri dari kecenderungan menuduh orang lain. Kalau pendapat kita tidak didukung oleh argumen yang kukuh, kita harus bersedia meninggalkannya, dan mengikuti pendapat lain yang lebih kukuh landasannya. Kalau terdapat perbedaan pendapat, maka hormatilah perbedaan itu, tanpa terus-menerus mendesak agar orang lain agar setuju dengan pendapat kita, atau menyerang terus pendapat orang lain yang tetap dengan pendiriannya. Dalam berdiskusi kita dapat saja mengatakan bahwa pada akhirnya “kita sepakat untuk tidak sepakat”. Jadi tidak perlu mendesakkan sesuatu kalau memang berbeda. Itu saja saran saya sebagai “shohibul bait” di blog ini. Terima kasih atas perhatiannya. (YIM)”

    ===========

    Bung Yusril terima kasih atas saran, pandangan dan apresiasinya yang konstruktif dan menyentuh terhadap komentar saya diatas.

    Saya kebetulan sedang istirahat nanam padi, jadi ada kesempatan ngintip rumah Bung Yusril dulu.

    Bung, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi, menurut saya itu adalah kata kata yang saya susun dengan apa adanya dan sepenuh hati untuk mengapresiasi postingan Bung Yusril yang mencerahkan, tidak ada maksud lain bagi saya untuk berprasangka, suka atau tidak suka atau menuduh orang lain, dsb.
    Biarlah yang tahu semua itu YANG DIATAS.
    THANKS.

    Saya tidak menyalahkan mengapa Bung Yusril mungkin menyarankan saya seperti itu, ini tentunya tidak terlepas dari perjalanan panjang diskusi kita yang melelahkan dan penuh gelora perasaan. Tapi berkali kali saya katakan itulah baru perjalanan ilmu bahasa, ilmu diskusi dan ilmu karakter yang saya miliki. Mungkin berkali kali pula Bung Yusril mengatakan “silahkan diambil hikmahnya saja, apa yang baik diambil kalau ada yang kurang baik dibuang saja”.

    Bung Yusril, dengan sepenuh hati, saya menerima koreksian Bung Yusril, dari postingan komentar saya diatas (jebee komentar # 2) , mana dan bagaimana komentar saya yang menjurus kearah miskomunikasi diantara kita. Supaya bisa pula saya berusaha membuat gaya bahasa yang sejuk untuk dibaca.

    Terima kasih
    Salam

    JEBEE

    Saya sepenuhnya dapat memahami. Semua ini adalah proses yang harus dilalui dalam perjalanan hidup seseorang menuju kematangan dan kedewasaan. Saran saya, saya tujukan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua, secara bertahap akan mampu mendewasakan diri menatap perbedaan-perbedaan antara kita. Untuk itu kita harus berjiwa besar untuk saling belajar. Saya sendiripun sedang menjalani proses itu dan juga terus menerus belajar dari kesalahan dan belajar pula untuk mendengarkan pendapat dan saran dari orang lain. Sekali lagi,saya berterima kasih atas responsnya (YIM)

  11. Dari posting ‘PRAKTIK KETATANEGARAAN KITA KE DEPAN’ kalau saya bisa simpulkan bahwa dari tiap orde selalu memanfaatkan celah-celah UUD1945 dengan masing-masing versi persepsi ketika orde itu berlangsung.
    Saya setuju dengan pernyataan Pak YIM bahwa kita harus memperbaiki sistem sehingga memperkecil penyalahgunaan yg dilakukan orde pd waktu itu.
    Cuma Pak YIM kalau kita mau mengamandemen pasal-pasal yg ada dalam UUD 1945 yang dalam implementasinya sangat multi persepsi harus dimulai dari mana? karena…,baik anggota DPR atau DPD orang2nya sarat dengan kepentingan masing-masing/kelompoknya.
    Kira-kira menurut Pak YIM bagaimana pemecahannya?
    Mohon pencerahannya Pak.

    Apa yang anda kemukakan itu menjadi kegalauan saya juga. Saya masih ingat di tengah berlangsungnya sidang MPR, saya dimintai masukan oleh beberapa fraksi, bahkan oleh Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR tentang rancangan amandemen konstitusi. Mereka semua tahu kalau saya Ketua Umum PBB. Namun di hadapan fraksi-fraksi yang mengundang itu, saya benar-benar berpikir sebagai akademisi yang memikirkan apa yang terbaik untuk bangsa dan negara, bukan lagi membicarakan kepentingan politik suatu kelompok. Apa yang anda katakan itu benar, kepentingan politik dalam membahas amandemen kadang-kadang terasa begitu besar. Namun semua ini adalah proses yang harus dilalui. Para politisi, termasuk saya juga, harus pandai menempatkan diri di mana mereka harus bertindak sebagai politisi dan di mana harus berpikir dan bertindak sebagai negarawan. Kalau kita membahas konstitusi, sifat kenegarawananlah yang harus di kedepankan. Kita harus meninggalkan kepentingan politik sesaat. Tentu semua ini memerlukan proses dialog dan diskusi mendalam, agar semua pihak dapat saling meyakinkan betapa luhurnya kepentingan bangsa dan negara yang harus dikedepankan. (YIM)

  12. alhamdulillah, akhirnya si abang menuliskan juga ide-ide politiknya..

    benar adanya, pertanyaan saya: adakah lembaga khusus buat perenungan itu bang?
    soalnya bangsa kita lebih disibukkan dengan urusan perut.. dan pemerintah kita repot urusan untung dagang.. tanpa melihat isi perut yang keroncongan di rakyatnya..

    terkadang butuh momentum juga bang, ato mungkin tidak bila tanpa momentum kita merenung? rasa-rasanya hanya i’tiad baik dari seluuh komponen bangsa inilah jawabannya.

    salamhangat,
    -WargaNegaraIndonesia-

    Semua itu sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Semuanya harus dikerjakan secara simultan. Soal perut, bahkan soal tahu tempe harus diselesaikan, begitu juga soal-soal fundamental yang menyangku kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tidak dapat menunda yang satu karena mengerjakan yang lain. Urusan bangsa dan negara harus dipecahkan oleh setiap pemimpin. Tentu segala sesuatunya harus proporsional, dan dikerjakan oleh mereka yang benar-benar ahli dan kompeten di bidangnya. (YIM)

  13. salam buat pak yusril

    setelah membaca dan mencermati tulisan bapak mengenai ketatanegaraan, saya sangat tertarik untuk sedikit berdiskusi lagi. menarik sekali perjalanan sistem kenegaraan kita yang sedang mencari bentuk yang pas dan menjiwai karakter bangsa ini. kita telah berapa kali melakukan perubahan atas konstitusi, namun itu belum juga cukup untuk menjabab persoalan yang ada.

    saya tentu tidak ingin menyikapi semua sisi dari apa yang bapak sampaikan. karena menurut bapak seorang pemimpin itu bukan hanya tau masalah umum saja , akan tetapi pemimpin mesti harus tau bagaimana detailnya sebuah persoalan. ketika kita tau masalah detailnya, maka kita baru tau tingkat kesulitan dalam memimpin sebuah negara. jadi dalam hal ini saya ingin mengetahui lebih dalam tentang kondisi politik lokal hingga soal pemekaran daerah

    sejak reformasi, istilah otonomi daerah sangat populer di berbagai forum dan media. sebuah angin segar bagi pemerintahan daerah untuk berbenah diri, mengingat sebelumnya sistem pemerintahan kita berjalan sentralistik. daerah dengan berbagai kewenangannya telah mencoba untuk mengali berbagai masalah dan potensi lokal untuk menjadi prioritas daerah dalam membangun. alhasil setiap daerah mengalami persoalan yang beragam, dari konflik elit hingga ke akar rumput (grassroot). uu otonomi daerah seakan tidak mampu untuk menjawab bagaimana solusi konflik-konflik tersebut. konflik SDA misalanya yang menjadi tren bagi daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam.

    ambil contoh di daerah bapak, di bangka belitung misalnya. konflik SDA samapai hari ini masih terus terjadi, mungkin bapak juga telah mendengar. konflik Pemerintah daerah dengan perusahaan pertambangan, konflik perusahaan pertambangan dengan masyarakat hingga konflik pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat menyangkut pengelolaan SDA mineral gol C. sepertinya manajerial yang baik menyangkut masalah ini belum dapat diselesaikan. setiap kelompok yang bertikai tadi, masing-masing mengklaim bahwa dirinyalah yang memiliki otoritas dalam mengelolah SDA tersebut. sulit memang membedakan mana yang menjadi kuasa perusahaan dan mana yang menjadi kuasa pemerintah dan mana yang menjadi kuasa masyarakt atas SDA tersebut. terutama yang menyangkut soal pengeloaan biji timah. hal ini trjadi karena memang tak ada sosialisasi dimana batas-batas wilayah kuasa pertambangan (KP) Tadi.

    dalam penanganan konflik pun, sepertinya telah mengalami distorsi, dalam UUD 1945 dengan jelas peran DPD sebagai wakil dari pemerintahan daerah yang ada di pusat untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan pengelolaan SDA di daerah. namun sepertinya ini belum menjadi bagian pekerjaan DPD. kami memang pernah mendiskusikan masalah ini ke kawan-kawan di DPD, namun mereka mengatakan bahwa kasus-kasus semacam ini sering menjadi santapan wakil rakyat yang di DPR dan bukan yang di DPD. sikap ini dibenarkan oleh bapak La Ode Ida sebagai wakil ketua DPD RI. ia mengatakan maslah konflik kedaerahan sering masuk ke meja DPR. sehingga sangat jelas bila peran DPD sekarang ibarat iklan mobil panter “nyaris tak terdengar”.

    lemahnya peran DPD pada dasarnya karenakonstitusi memang membatasi ruang gerak DPD. amandemen yang diusulkan beberapa waktu lalu menyangkut pasal 22D UUD 1945 kandas ditengah jalan. hal ini tentunya kita sangat paham karena DPR tidak mau sepenuh hati untuk memberikan kekuatan bagi DPD. DPD haya sebagai sayap DPR, dan sayap itu sudah hampir patah karena tidak jelas lagi akarnya. sebagai wakil daerah yang dipilih melalui sistim distrik tentunya mereka memiliki legitimasi yang lebih besar dari anggota DPR. namun tetap saya tidak mampu berbuat banyak padahal akhir-akhir ini kita direpotkan oleh persoalan kedaerahan. namun tidak banyak yang bicara kedaerahan. semua elit repot untuk unjuk gigi menjelang Pemilihan Presiden 2009. maslah pemekaran yang hari ini turus diinginkan oleh bayak daerah, semua daerah merasa layak untuk dimekarkan walaupun tidak memiliki kemampuan. tak ada yang berbicara bagaimana idealnya jumlah provinsi, kabupaten, kota dan lain sebagainya. grand policy untuk pemekaran mestinya sudah ada sebelum banyaknya daerah yang sudah dimekarkan. masalah pilkada juga banyak yang bermasalah, setiap daerah memiliki masalah tersendiri dalam soal ini. kasus sulawesi selatan akhir-akhirr ini telah banyak mengundang konflik yang menjadikan rakyat sebagai korbannya. semoga kedepan manajemen pemerintahan daerah akan lebih baik tentunya revisi yang masih dilakukan oleh depdagri dan DPR serta DPD sekarang ini harus menjaring sekaligus menyelesaikan masalah kedaerahan dan menjiwai semua karakter daerah kita. inilah konsekuaensinya karena kita adalah negara kesatuan dengan berbagai macam karakter sosial dan budaya daerah. moga bisa menjadi diskusi kita. wassalam

    Terima kasih. Saya mohon maaf belum dapat menjawab berbagai masalah yang ada kemukakan dalam komentar ini. Ada baiknya saya menulis masalah itu topik-pertopik, mulai dari DPR dan DPD, hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah dan kemudian membahas demokrasi kita dalam kaitannya dengan pemilihan umum, pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pilkada. Insya Allah, saya akan menuliskan masalah ini sebagai pengantar diskusi kita nanti (YIM)

  14. Assalamualaikum..

    Numpang saran pak Yusril, gimana kalo kapan2 bapak posting opini bapak tentang idealnya NKRI dari ketatanegaraannya.. plus kalau ada, kasih data2 ilmiah juga pak..

    trim’s

  15. [...] Bila ditelaah lebih lanjut didasari dengan agenda reformasi, otonomi daerah merupakan sesuatu yang harus. Dengan adanya amandemen UUD 1945, UU tentang pemerintah daerah semakin lengkap. Tapi, sadarkah kita akan adanya perpecahan dan tajamnya pertikaian di kalangan masyarakat bawah? Jika Yusril Ihza Mahendra (YIM) mengatakan dalam tulisannya Praktik Ketatanegaraan Kita ke Depan, [...]

  16. Assalamualaikum Bang Yusril,

    Berhubung postingan artikel kali ini menyinggung sedikit banyak tentang Konstitusi, maka saya ada beberapa pertanyaan yang hingga saat ini belum memperoleh jawaban yang pasti, meskipun saya sudah sempat berdiskusi kepada beberapa 2nd Founding Parents dan ahli hukum ketatanegaraan lainnya. Semoga respons atas diskusi ini bisa lebih memberikan pencerahan bagi saya khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya.

    Pertama, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia menganut gagasan supremasi Konstitusi (supremacy of constitution) dan bukan supremasi parlemen (supremacy of parliament, i.e. UK). Oleh karena itu, dengan mengikuti pola pemikiran dari Kelsen’s Grundnorm theory, segala peraturan yang berada di bawah UUD tidaklah boleh bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945 -red). Menjadi pertanyaan saat ini, saya menemukan bahwa terdapat celah kekosongan mekanisme pengujian konstitutional (constitutional review) dari seluruh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga mekanisme constitutional review kita masih dianggap sangat lemah. Untuk saat ini (sebelum kemungkinan terjadinya amandemen UUD atau UU MK/MA) adakah jalan lain untuk melakukan uji konstitusionalitas terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU yang dianggap bertentangan dengan UUD? Sebab, UUMK dan UUMA belum mengatur hal demikian.

    Kedua, terkait dengan legal standing perorangan warga negara untuk memperjuangkan hak konstitusinya (constitutional rights of citizen), hemat saya memang sudah sepatutnya diberikan. Sebab, dengan menggunakan teori yang sama, segala sesuatu yang bertentangan dengan UUD haruslah dinyatakan inkonstitusional, sekalipun ia melanggar pihak-pihak yang berada pada kelompok kecil atau minoritas tertentu. Terkait dengan hal tersebut, bagaimana pendapat Abang mengenai mekanisme constitutional complaint („Verfassungsbeschwerde“) yang dipraktikan di Jerman, Korea dan beberapa negara lainnya, apabila mekanisme yang sama diterapkan pula di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

    Di lain sisi, ketika kita masih memperdebatkan apakah legal standing perorangan sebaiknya diperbolehkan atau tidak, maka di dalam praktik ketatanegaraan lain, seperti misalnya India, legal standing perorangan pun dapat diberikan walaupun permohonan diajukan oleh pihak ketiga tanpa harus adanya persetujuan dari pemohon yang sesungguhnya. Dalam hal ini kita mengenal mekanisme Public Interest Litigation, hal mana juga mempunyai batasan dan beberapa persyaratan yang cukup ketat, seperti misalnya hanya untuk lingkup perlindungan terkait dengan fundamental rights warga negara bukan untuk motif ekonomis, politis dan lain sebagainya. Kiranya di masa mendatang, dalam koridor akademis, konsep ini dapat dikaji lebih mendalam lagi semata-mata guna melindungi hak konstitusional warga negara, khususnya bagi mereka yang sama sekali tidak mempunyai “jangkauan” untuk menggapai sistem hukum modern ini, terlebih untuk mereka yang tinggal di berbagai pelosok tanah air.

    Ketiga, menambahkan pertanyaan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Sdr. Darmadi Aries Wibowo, menurut Abang siapakah pemegang tafsir resmi UUD 1945 saat ini? Apakah diberikan kepada MK selaku pengadilan Ketatanegaraan RI, MPR selaku lembaga yang berwenang untuk mengubah UUD 1945, atau lembaga negara lainnya. Jika saya boleh meminjam konsep “Politik Hukum” dari Gus Mahfud MD, artinya saat ini penafsiran yang diputuskan oleh Mahkamah adalah penafsiran yang harus kita ikuti terlepas apapun hasil penafsiran yang dikeluarkannya. Namun demikian, ketika saya berdiskusi dengan Bpk. Patrialis Akbar, beliau menyampaikan bahwa penafsiran Konstitusi di Indonesia harus berada di tengah-tengah, artinya tidak ada lembaga tunggal yang bisa menafsirkan Konstitusi secara sepihak. Benarkah kita tidak mengenal pola “penafsir tunggal” UUD 1945 dalam sistem Ketatanegaraan RI? Mohon pencerahannya.

    Saya kira tiga pertanyaan ini dahul