Pak Yusril, saya pengagum bapak dalam soal ketatanegaraan. Tetapi saya pernah sedikit luntur pada diri pak Yusril tatkala pada tahun 1998 era reformasi pak Yusril mengatakan bahwa Berhentinya Soeharto dari jabatan presiden dan digantikan Bj. Habibie di istana negara itu konstitusional. Bukankah presiden yang memilih MPR pengangkatan dan pemberhentiannya harus dilakukan di hadapan sidang majelis?.
Terima kasih pak Yusril.

adinda sangat menyesal ketika ada pergantian di Kabinet, suatu negara yang besar dan sedang berkembang itu membutuhkan orang yang enerjig dan sistim yang baik, bukan hanya menggantikan orang di kabinet tetapi sistim yang harus di rubah, penguatan kapasitan pelayanan harus mengiblat kepada hati nurani bukan nurani hati. kemudian saya melihat bahwa pemerintahan kita kurang solit sehingga sehingga kita sering di goncangkan berbagai persoalan-persoalan yang semestinya tidak harus berlarut -larut dalam penentuaan sikap yang akan menyebabkan penderitaan karena kekurangan makan, tidak bisa maka karena tidak cukup makanan, mau masak minyak tanah naik harga dan langkah ( sulid) di dapat. fenomena ini di perlukan suatu pimpinan yang mempunyai jiwa merakyat dan mempunyai hati nurani. pendekatannya adalah pendekatan antropologi, bukan pendekatan sistim yang ingin perperkaya negara namun masyarakatnya miskin. Negara ini hadir bukan untuk siapa-siapa hanyalah untuk Rakyat Indonesia. bukan untuk sekelompok orang. sehingga kedepan yang menjadi Presiden Kita adalah orang Sipil yaitu Bang Yusril Izha Mahendra,

Wassalam .
Yakin Usaha Sampai

Arah UUD 1945 yang semula bernafaskan kekeluargaan, gotong royong, dan kebersamaan kini telah menjurus ke arah individualisme, matrealisme, dan pragmatisme dengan membangun negara atas dasar paham politik neoliberalisme sehingga terbentuk Indonesia yang berbentuk negara kapitalisme yang bergantung kepada kapitalisme intermasional. Berbeda dengan gagasan “berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan” yang dilontarkan Pak Karno.

Selain itu yang lebih aneh lagi kini di Indonesia terjadi dualisme konstitusi:
-UUD1945 yang sah secara de facto tetapi tidak secara de jure, dan
-UUD2002 yang sah secara de jure tetapi tidak secara de facto.

Semakin kompleks UUD,semakin tidak ambigu suatu konstitusi dasar, semakin mudah pengaruh asing dalam melenggangkan kakinya di Indonesia, apalagi dalam era globalisasi ini segalanya kita anggap transparan, jadi kita mudah terkena doktrin pemikiran tentang kebaikan untuk kita yang menyelimuti kepentingan asing. Kita ambil contoh yaitu Undang-Undang Dasar pasal 33 sekarang.

Demokrasi terpimpin tak selamanya buruk. Pada masa Presiden Soekarno, Demokrasi Terpimpin, yang di dalam negeri diperdebatkan, justru dipuji oleh syeikh al-Azhar itu sebagai, “lam yakun ila shuratu min shara asy syuraa’ allatiy ja’alha al-Qur’an sya’ana min syu’un al-mu’minin” (tidak lain hanyalah salah satu gambaran dari permusyawaratan yang dijadikan oleh Al Quran sebagai dasar bagi kaum beriman).

Marilah kita semua sadar sebagai rakyat dan bangsa Indonesia.
“jiwa Indonesia adalah djiwa gotong-royong, jiwa persaudaraan, jiwa kekeluargaan”(Ir. Soekarno)

Beberapa hari ini terutama kemarin, di DPR ada pembahasan yang sangat alot menyangkut soal parliamentary threshold and electoral threshold. Dalam soal ini, panja RUU Pemilu belum bersepakat. Untuk pencerahan kita bersama, saya ingin minta penjelasan dari bapak mengenai hal tersebut. karena kita juga sedang mengkaji apakah ini mekanisme untuk menyederhanakan partai untuk sebuah stabilitas politik ataukah untuk kepentingan parpol besar saja yang ingin membajak demokrasi kita. Terimah kasih sebelumnya.WASSALAM

Saya mau tanya apa yang di maksud dengan Hukum Tatanegara Darurat ? atau dalam hukum internasional di sebut “State of Emergency” ?
Apa pula dampaknya terhadap perlindungan atau pemulihan hak asasi manusia akibat dari State of Emergency tsb.
apakah ada kaitannya dengan posting bapak kali ini…
Sekian dan terimakasih banyak atas tanggapannya…