KEBIJAKAN ORDE BARU, MASYUMI DAN ISLAM
Kebanyakan orang-orang Masyumi itu berpikir strukturalis dan bahkan cenderung formalis. Tak lama sesudah tokoh-tokoh Masyumi dikeluarkan dari tahanan, mereka mulai bergerak untuk 
merehabilitasi partai itu. Partai adalah alat untuk mencapai tujuan. Karena itu, keberadaan Masyumi adalah keharusan. Dukungan untuk merehabilitasi Masyumi juga datang dari Persahi. Para ahli hukum mengeluarkan statemen yang ditandatangani Dr. Wirjono Prodjokiduro, agar Masyumi direhabilitasi, karena partai itu adalah korban kesewenang-wenangan Orde Lama. Padahal Wirjono pula, yang ketika menjadi Ketua Mahkamah Agung, memberikan fatwa kepada Soekarno tentang keabsahan alasan hukum untuk membubarkan Masyumi berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyederhanaan dan Pembubaran Partai Politik. Penpres itu sendiri sangat kontroversial, karena tidak ada dasar hukum keberadaannya. Prawoto Mangkusasmito mengatakan bahwa Penpres itu adalah langkah sepihak Presiden Soekarno untuk menyeleksi mana partai yang mendukung Revolusi pro Nasakom dan mana yang menentangnya.
Namun keinginan tokoh-tokoh Masyumi untuk merehabilitasi partainya segera menghadapi tembok penghalang yang kukuh. Soeharto dan para jendral pemegang kendali Orde Baru, ternyata cenderung bersikap anti ideologi. Mereka bukan saja anti Komunis, tetapi juga anti Islam yang ditransformasikan sebagai ideologi dan kekuatan politik. Slogan terkenal Orde Baru sejak kelahirannya ialah “melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen”. Mereka mempunyai tafsir sendiri terhadap Pancasila dan UUD 1945, yang kemudian dijadikan doktrin dan pijakan ideologis Orde Baru. Dalam komunikasi politik yang dibangunnya, Orde Baru mengatakan bahwa mereka tidak berorientasi ideologi. Mereka ingin membangun. Mereka cenderung “anti politik” dan mengedepankan langkah pragmatis untuk menyelesaikan persoalan sosial ekonomi yang amat berat. Kekuatan politik baru muncul dibalik Orde Baru, yakni militer dan teknokrat pragmatis, sebagiannya berorientasi ideologis kepada PSI dan kalangan politisi dan teknokrat non Muslim. Sebagai mesin politik, mereka mereorganisasi Sekber Golkar menjadi Golongan Karya (Golkar), yang mereka katakan bukan partai politik seperti halnya partai-partai yang lain.
Meskipun menolak rehabilitasi Masyumi, namun Orde Baru dibawah kepemimpinan Jendral Soeharto sedia berkompromi untuk mewadahi kelompok eks Masyumi, dengan memberi peluang kepada mereka mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).Namun penguasa Orde Baru menolak eks tokoh-tokoh Masyumi memimpin partai itu. Jangankan Natsir dan Prawoto, Mohamad Roem yang dikenal sangat moderat, diplomatis dan kompromis juga ditolak. Djarnawi Hadikusuma, tokoh muda Muhammadiyah yang dikukuhkan menjadi Ketua Parmusi juga terganjal, sampai akhirnya dengan dukungan penguasa, partai itu dikomandani oleh Jailani Naro yang tak begitu jelas akar keterlibatannya dalam gerakan politik Islam di masa lalu.
Itulah awal keterlibatan kekuasaan dalam mengintervensi suatu kekuatan politik. Sejak itu, hampir tidak ada partai yang sepenuhnya independen dan berdaulat. Setiap calon pimpinan sebuah partai, memerlukan “restu” atau persetujuan penguasa. Intervensi kekuasaan, baik terang-terangan maupun secara terselubung melalui operasi intelejens, selalu membayangi setiap partai dan gerakan politik manapun juga. Bahkan lebih jauh dari itu, setiap organisasi – termasuk organisasi sosial, kepemudaan dan profesi — gerakan kampus bahkan sampai ke mesjid-mesjid tidak sunyi dari pantauan intelejens. Orde Baru melakukan rekayasa sosial dan politik yang efektif melaluiDwi Fungsi ABRI. TNI dan POLRI bukan saja kekuatan pertahanan dan keamanan, tetapi juga kekuatan sosial dan politik. TNI dan POLRI mendapat jatah kursi di DPR, MPR dan DPRD. TNI melalui Kodam, Kodim dan Koramil, aktif memantau semua gerakan politik, bahkan melakukan intervensi terhadap semua kegiatan itu, demi menjaga “stabilitas nasional” untuk kelangsungan pembangunan.
Meskipun telah menghirup udara bebas, tokoh-tokoh inti Masyumi secara perlahan mulai tersingkir dari panggung politik, sejalan dengan menguatnya Orde Baru. Mohammad Natsir dan rekan-rekannya mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan mulai memusatkan perhatian mereka ke bidang dakwah, sambil tetap bersikap kritis kepada Pemerintah Orde Baru. Dulu kita berpolitik, sekarang kita berdakwah. Nanti hasilnya akan sama saja, kata Natsir kepada saya suatu ketika.Natsir mungkin benar. Dakwah Islam akan makin meluas dan tak terbendung, justru ketika kiprah politik mereka menghadapi hambatan. Natsir dan kawan-kawannya mulai menyadari bahwa mereka mulai tua. Mereka mulai berpikir untuk membangun kesadaran keagamaan kepada masyarakat menuju masa depan. Mereka perlu menyiapkan generasi penerus bangsa yang dilandasi semangat dan komitmen Keislaman. Untuk itu dakwah dalam arti seluas-luasnya, terutama di kampus-kampus, harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
Orde Baru merancang format politik dan pembangunan Indonesia ke depan secara sistematik dan terencana. CSIS (Center for Strategic and International Studies) menjadi salah satu lembaga kajian yang tersohor dalam merumuskan dan memback-up konsep-konsep pembangunan Orde Baru dengan berbagai rekayasanya. Buku Ali Moertopo yang berjudul “Akselerasi Modernisasi 25 Tahun” yang diterbitkan CSIS adalah salah satu “buku sakti” yang memuat perencanaan itu. Dari buku itu saja suda tergambar bahwa Presiden Soeharto telah dirancang untuk menjadi Presiden minimal 5 periode, atau lima kali Pelita (Pembangunan Lima Tahun) sampai saatnya Indonesia tinggal landas dalam pembangunan ekonomi. Dalam rekayasa politik, partai-partai dikelompokkan berdasarkan program, bukan lagi berdasarkan ideologi. Akhirnya partai-partai Islam berfusi dengan tekanan penguasa ke dalam Partai Persatuan Pembangunan, dan partai-partai nasionalis, Kristen dan Katolik ke dalam Partai Demokrasi Indonesia. Sejak itu selalu dikatakan bahwa di negara kita ini ada dua partai politik dan satu Golongan Karya. Golongan Karya (Golkar) meskipun memenuhi segala syarat dan rukun – kalau menggunakan istilah fikih – untuk disebut sebagai partai politik, menolak menyebut dirinya sebagai partai.
Pancasila menjadi satu-satunya ideologi bagi semua kekuatan politik dan UUD 1945 menjadi landasan operasionalnya dengan tafsiran khas Orde Baru. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila, kata Ali Moertopo, bukanlah tuhan sebagaimana dipahami agama, melainkan tuhan dalam makna politik. Proses sekularisasi Pancasila mulai dicanangkan. Konsepsi ideologis keagamaan mulai dipinggirkan. Namun pada saat bersamaan, secara bertahap konsepsi mistis-Kejawaan mulai menguat, dan berujung dengan munculnya Eka Prasetya Pancakarsa sebagai pedoman pelaksanaan Pancasila melalui Ketetapan MPR tahun 1978, meskipun ditentang keras oleh PPP. Sekularisme dan Javanisme seakan menemukan titik temu dan saling mendukung. Kebatinan Jawa mendapat baju baru yang dinamai Aliran Kepercayaan, sehingga terkesan mendapat legitimasi konstitusional di dalam Pasal 29 UUD 1945. Status Aliran Kepercayaan hampir-hampir mendapat perlakuan setara dengan agama. Soeharto, Ali Moertopo dan Sudjono Humardani berada di balik semua ini. Zahid Hussein, salah seorang pejabat di Sekretariat Negara, menjadi operator penyebar-luasannya.
Cetak artikel Oleh Yusril Ihza Mahendra — January 31st, 2008
74 tanggapan untuk “KEBIJAKAN ORDE BARU, MASYUMI DAN ISLAM”
Pages: [1] 2 3 » Show All
haishor (komentar #1)
Terima kasih Pak YIM
Saya dari dulu memang sangat membutuhkan informasi ini.
January 31st, 2008 at 11:37 am
haishor (komentar #2)
oh ya Pak, sepertinya ada yang harus dikoreksi sedikit.
Pada paragraf ini,
Bukankah seharusnya Tahun 1997 ?
Terima kasih. Anda benar. Sudah saya perbaiki.
January 31st, 2008 at 11:57 am
ricky (komentar #3)
terimakasih Pak YIM, sedikitnya mata saya terbukakan untuk memahami perjalanan sejarah negeri kita lebih dalam
January 31st, 2008 at 12:10 pm
Iwan Asnawi (komentar #4)
@Yth: YIM
@Apakah yang anda maksudkan itu krisis moneter tahun 1997? Yang tertulis tahun 1977? Bahkan sampai tiga kali…
Terima kasih, wassalam…
Sudah saya perbaiki, mohon maaf atas kesalahan ini (YIM)
January 31st, 2008 at 12:35 pm
v-jay (komentar #5)
pembaca setia
:)
January 31st, 2008 at 1:28 pm
hafiz baswara (komentar #6)
Ass Wr Wb
Bang Yusril, apakah yang dimaksud anak-anak orang masyumi yang dimaksud abang itu pasti anak HMI atau PII ? banyakkah munurt abang anak NU yang masyumi seperti halnya nurcholish madjid, bisa disebyt bang yang abang ke tahui ?
January 31st, 2008 at 1:51 pm
Erwin Juanda (komentar #7)
Saya juga ikutan terima kasih atas penjelasan Pak YIM yang berharga,
Semenjak saya belajar sejarah dari SD(1984) sampai SMA kemudian kuliah (dalam mata kuliah Pancasila) saya belum menemukan isi materi seperti apa yang di tulis Pak YIM ini, mungkin waktu itu penulis buku sejarah belum berani menulis seperti tulisan pak YIM ini,..
berarti selama ini saya merasa ada yang salah dengan sistem pendidikan kita terutama pelajaran sejarah (PSPB, SNI, Penataran P4, dan silabus Pancasila) ada kebohongan publik buat anak didik kita..
Bagaimana Pak YIM menyikapinya ?
terima kasih sebelumnya !
Tanggapan saya:
Ada penulisan sejarah yang bersifat resmi oleh Pemerintah untuk diajarkan di sekolah-sekolah. Ada pula yang “tidak resmi” yakni hasil riset dan penulisan seorang sejarawan atau peminat sejarah. Penulisan sejarah yang bersifat resmi memang seringkali mengandung bias yang besar. Sejarah tentu bukan sekedar catatan tentang tahun, peristiwa dan tokoh-tokoh, tetapi juga penafsiran atas suatu peristiwa. Sejarah resmi adalah pemahaman kontemporer terhadap masa lalu, yang sering dipengaruhi oleh pandangan politik, baik untuk legitimasi sebuah rezim, maupun untuk tujuan yang lebih besar yakni bagaimana sebuah bangsa memahami masa lalunya. Sebab itulah setiap kali Pemerintah Jepang menulis sejarah resmi khusus mengenai Perang Dunia II, selalu diprotes oleh China dan Korea. Pemerintah Jepang dituduh ingin menghapus peristiwa buruk yang terjadi di masa lalu, yang menyebabkan pengalaman pahit bagi China, Korea dan negara-negara Asia yang lain.
Dalam buku sejarah yang ditulis di zaman Belanda misalnya, Diponegoro, Teuku Umar dll adalah pengkhianat dan penjahat. Tetapi di masa merdeka, kita menyebut beliau-beliau itu sebagai pahlawan dan pejuang dan kita menghormatinya. Buku sejarah resmi boleh saja dibaca, namun kita hendaknya tetap kritis, dengan membaca juga hasil-hasil penulisan sejarah yang lain. Penulisan sejarah adalah proses yang tak pernah selesai. Dari waktu ke waktu akan muncul tulisan baru membahas topik atau episode yang sama dari suatu peristiwa. Mungkin mereka menemukan data baru yang belum didapat sebelumnya. Atau mungkin data tetap sama, tetapi ditulis dengan kerangka historiografi dan kerangka teori yang berbeda. Hal ini lumrah saja.
Perihal yang sama saya amati terjadi juga di Philipina. Orang Philipina umumnya lebih mengenal Magellan daripada Lapu-Lapu, Sultan Kudarat atau Raja-Sulaiman. Magellan adalah penakluk Spanyol dan penyebar Agama Katolik di Philipina. Lapu-Lapu adalah pemimpin Muslim dari Visaya, Sultan Kudarat adalah Sultan di Mindanao, demikian pula Raja Sulaiman adalah Raja Manila yang beragama Islam. Mereka melawan penaklukan Spanyol dan mempertahankan Agama Islam. Lalu-Lapu kalah, demikian pula Raja Sulaiman dan Sultan Kudarat. Istana Raja Sulaiman dengan mesjidnya dihancurkan. Di atas lahannya berdiri Benteng Intramuros dan Katedral Manila, yang menjadi cikal-bakal kota Manila sekarang ini.
Orang Philipina selalu bingung memahami sejarah, karena Spanyol selalu mengatakan Lapu-Lapu, Sultan Kudarat dan Raja Sulaiman adalah penjahat. Cukup banyak orang Philipina keturunan Spanyol dan mayoritas penduduknya beragama Katolik. Baru sekarang pandangan itu sedikit berubah. Di Manila Bai ada patung besar Raja Sulaiman, dan di prasastinya disebut dia adalah raja Muslim dan “the defender of souvereignty of the Philippine”. Patung Sultan Kudarat, raja Muslim dari Mindanao, kini dibangun di Makati. Meskipun telah terjadi perubahan pandangan terhadap masa lalu, namun kebanyakan orang Philipina tetap bingung memandang sejarah masa lalunya. Mereka mayoritas Katolik berkat penaklukan Spanyol, sementara yang melawan penaklukan Spanyol justru adalah orang-orang Islam. Apakah orang-orang Islam itu musuh atau pahlawan? (YIM)
January 31st, 2008 at 2:08 pm
paydjo (komentar #8)
fyuh, panjang juga ceritanya.
makasih pak, jadi tau cerita pada masa2 itu :D
tetap-semangat™
January 31st, 2008 at 2:34 pm
wahyu (komentar #9)
Terima kasih Pak YIM.
Jadi lebih jelas runtutan sejarah.
Oh.. ternyata gitu to..
January 31st, 2008 at 2:44 pm
a.malik (komentar #10)
Pak Yusril YTH.
Menarik sekali tulisan Pak Yusril mengenai perkembangan politik dan kultural Islam semasa Soekarno dan Seharto.
Islam politik secara garis besarnya diwakili oleh Masyumi dan NU. Masyumi dengan sikap legalitas formalnya dan NU terkenal dengan politik akomodatip.Hasilnya seperti yang terlihat adalah kalau banyak ummat Islam yang berjasa dalam mendirikan negara akhirnya Masyumi dibubarkan pada zaman Soekarno. Kalau pada awal pemerintahan orde baru , Soeharto menjadi kuat karena antara dukungan dari sayap politik Islam tetapi pada akhirnya ditengah perjalan tersingkir dan dari segi ideologi partai/ormasnya harus berazas tunggal. Secara politik pernah terpinggirkan pada saat posisi konci pemerintahan dibawah non muslim.Dilain fihak pada saat Pak Natsir berkiprah dalam Dewan Dakwah semangat keagaam makin berkembang bahkan islam abangan yang tadinya alergi mendengar nama Pak Natsir dan Masyumi dapat menerima kegiatan dakwah yang dilaksanakan oleh Dewan Dakwah. Selain itu dengan ISLAM KULTURALyang dijalan pada bagian akhir pemerintahan Soeharto ternyata membawa hasil yang baik terbukti denganberkembangnya pendidikan, lembaga ekonomi dan fasilitas peribadatan lainnya dan yang sangat menonjol adalah”hijrah”nya abangan menjadi santri dan simbol-2 Islam bukan merupakan suatu alergi bahkan menjadi kebangaan. Melihat hal yang sedemikian itu-terlepas benar salahnya pendapat tersebut - dalam kondisi soasial politik yang berbeda pada zaman orde lama dan orde baru apa yang perlu dilaksanakan dan melalui sarana perjuangan apa saja yang lebih efektif dilaksanakan oleh ummat Islam dewasa ini. Apakah melalui jalur politik atau melalui jalur dakwah.Memang kedua duanya harus dijalankan,. tetapi mana yang lebih efektif. Kalau melalui jalur dakwah /kultural yang ditekankan berarti benar apa yang dikatakan oleh Nurcholis Majid Islam Yes Partai Islam no, kalau melalui jalur politik hasil pada masa lampau sudah terlihat.Mungkin Bapak dapat dapat menjelaskan dalam tulisan tersendiri yang Insya Allah dapat menghilangkan kebimbangan saya.terima kasih.
January 31st, 2008 at 4:25 pm
bangzenk (komentar #11)
Pertama, hormat saya buat almarhum Pak Natsir. Beliau merupakan inspirasi bagi saya.
Islam dan politik memang tidak dapat dipisahkan, karena itu satu. Sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan dalam bentuk kepemimpinannya di Madinah.
Bang Yusril, dengan kondisi saat ini dimana segala “serba bebas” banyak aliran kepercayaan menjelma jadi sesuatu yang meresahkan umat, kemudian juga terkait dengan gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam atau berbau islam dan sedikit banyak menuai kebingungan di masyarakat awam. Bagaimana pendapat abang? sepertinya hal ini juga jadi pertanyaan pada komentar #9
Ada episode yang belum terungkap, sebenarnya kesadaran Soeharto dimulai pada akhir ‘70-an. Ketika beberapa aktivis islam dari Bandung di panggil ke Istana. Salah satu dari peserta adalah saudara dekat saya, sehingga saya dapat menyatakan informasi ini valid.
Hasil dari pertemuan itu, Soeharto sempat menyampaikan kesediaannya untuk mewujudkan aspirasi teman-teman kala itu untuk melegalkan pemakaian jilbab di sekolah-sekolah umum/ negeri. Namun, beliau menyatakan bahwa saat itu tidak bisa serta merta, insya Allah 10 tahun ke depan ujarnya. alasannya karena “orang-orang dekat” Soeharto tidak ingin itu terjadi. Dan beliau mohon maklum. Pertemuan ini bersifat rahasia, semoga penyampaian ini dapat setidaknya menambahkan bahwa proses kesadaran Soeharto itu dimulai dari waktu yang lama. Semoga Allah Yang Maha Tahu menjadikan ini sebagai amal shalihnya.
Begitu saja Bang, terakhir mengenai perpecahan umat yang dikendalai oleh perbedaan partai politik sepertinya menarik untuk dibahas. Bagaimana pandangan abang menyikapi hal ini, karena saya kira masyarakat kita masih belum siap untuk bisa memahami secara bijaksana bahwa Islam dan politik, serta persatuan umat adalah sesuatu yang satu dan utuh.
Hormat saya,
-bangzenk-
January 31st, 2008 at 5:14 pm
Nasrullah (komentar #12)
Bang Yim, cerita tentang Masyumi menarik, namun saya susah baca. Hurufnya terlalu besar, tolong diperkecil bang.
Thanks
Saya mohon maaf, saya kurang memahami teknis perkomputeran. Di laptop saya, saya menggunakan huruf ukuran 12 point. Kalau saya lihat menggunakan Firefox atau Explorer, hasilnya sama, tidak nampak besar seperti nampak di komputer anda. Mungkin Vavai bisa bantu menjelaskan mengapa hal itu terjadi. (YIM)
January 31st, 2008 at 5:52 pm
ded (komentar #13)
Bergidik, gemetar, haru-biru membaca catatan sejarah yang ditulis YIM, seorang engineer negara. Saya berharapa Pak YIM betul-betul menjadi presiden RI suatu saat. Karena bila tidak, yang rugi bukan YIM sendiri, saya kira. Melainkan bangsa ini dan jutaan rakyat muslim yang mencintai agamanya.
January 31st, 2008 at 6:06 pm
Arie Ashford (komentar #14)
Subhanallah. Artikel yang dipaparkan oleh Profesor menutup Bulan Pertama Tahun 2008 sungguh fantastis.
Saya termasuk yang intens mengikuti sekelumit perjalanan politik Islam di Indonesia, tapi uraian yang relatif komprehensif dan cenderung BERANI baru kali ini. Keterlibatan dan permainan kelompok-kelompok yang selama ini memang fobia terhadap ISlam semakin jelas.
Semoga akan lebih banyak lagi info tentang ISlam dan perkembangannya di tanah air umat ISlam ini. amin. Tapi terlepas dari hal di atas, Profesor, ada yang sangat-sangat mengganggu saya, bagian kalimat “Saya merasa perlu berkonsultasi dengan Anwar Harjono sebelum menerima tawaran itu, dan beliau mengatakan terima saja dengan mengucapkan Bismillah.” Saya akin ada dialog yang menarik antara Profesor dengan Pak Anwar tentang tawaran itu. Bila berkenan, bolehlah berbagi cerita.
Bagian kedua, penggalan “Islam telah, sedang dan tetap akan memainkan peranannya dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara kita, kini dan mendatang, baik dalam bentuk formal ideologis dan politis maupun dalam bentuknya yang lain.” Mau berbagi cerita yang lebih utuh untuk bagain ini, Profesor?
Wassalam.
January 31st, 2008 at 6:13 pm
Fatoni (komentar #15)
Bang Yusril
Yang Terhormat
Assslamu’alaikum
Salam Kenal (dari rakyat biasa)
Dari uraian panjang itu, bisakah saya simpulkan [sekaligus sebagai pertanyaan] berikut:
1) Rezim Soekarno dan Soeharto (setidaknya di awal sampai pertengahan masanya) sangat anti-Islam idologis. Benarkah demikian?
2) Melihat keberhasilan dakwah eks aktivis Masyumi [setelah selalu digenjet rezim] di dunia dakwah, maka kami jadi berpikir apakah masih tetap relevan berjuang di dunia politik bagi aktivis Islam kini?
3) Jika perjalanan Soeharto mengalami perubahan dari sikap anti Islam [ideologis], kemudian menjadi akomodatif dan bahkan terlihat Soeharto mulai “islamis” [termasuk oleh pengaruh Bapak Yusril], tapi mengapa pada periode akhirnya, masih tetap saja berbuat KKN [mengangkat Tutut dan Bob Hasan sebagai menteri, misalnya]. Apakah itu sebagai bagian dari proses perubahan ke arah “islamis” itu?
Salam
January 31st, 2008 at 6:41 pm
Abdurahman (komentar #16)
@atas,…
bantu jawab nomer 3 yah..,,
Pengangkatan Mbak Tutut dan Bob Hasan, tuh semata-mata karena pak harto dah tua.., murni kesalahan strategi, g ada hubungannya sama pak harto mulai “islamis”…
[..
Presiden Soeharto telah menyinggung kemungkinan dirinya “lengser keprabon, madeg pandito”, yakni mengundurkan diri dan hidup menjadi orang bijak. Namun para pendukung setianya tetap menginginkan dia bertahan. Presiden Soeharto yang sudah terlalu lama berkuasa, mulai meragukan kemampuan pemimpin penerus, apakah mampu melanjutkan segala kebijakan yang telah dilakukannya. Sementara para pendukung setia, juga menggantungkan nasib dan posisinya pada kepemimpinannya. Ketika dipilih kembali tahun 1997, Soeharto mulai salah melangkah. Dia mengangkat Siti Hardiyanti Indra Rukmana putrinya sendiri dan Bob Hasan sebagai menteri. Langkah ini menuai kritik dan menunjukkan tindakan yang mulai kurang bijaksana. Dari seorang jendral yang cerdas dan ahli strategi, di masa tua Soeharto mulai kurang hati-hati. Bagaimanapun juga, usia akan menggerogoti manusia.
..]
February 1st, 2008 at 12:17 am
Bimo (komentar #17)
Pak Yusril, saya ada beberapa pertanyaan. Jika dianggap tidak relevan dengan isi blog, jawabannya bisa ditujukan ke email pribadi saya.
1. Apakah partai politik berlandaskan agama (Islam) masih relevan pada saat ini? Pertanyaan ini saya landaskan pada hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2006 yang menunjukkan 64.3% publik lebih memilih hukum nasional yang menjamin keragaman, bukan hukum Islam.
http://www.lsi.or.id/liputan/307/survei-lsi-parpol-islam-terpuruk
2. Partai Bintang Bulan (PBB) saya anggap sebagai penerus Masyumi. Islam seperti apakah yang dicita-citakan oleh PBB dalam konteks keindonesiaan? Apakah seperti Islam Hadhari-nya Abdullah Badawi? Atau Wahabi-nya Arab Saudi? Atau khilafah seperti cita-cita Hizbut Tahrir?
Terima kasih.
Bimo
Tentang survey LSI itu sendiri, responden bisa bingung kalau pertanyaannya bersifat tentative apakah “hukum nasional yang menjamin keragaman “atau “hukum Islam” (yang tidak menjamin keragaman?). Saya sarankan anda membaca dulu tulisan saya tentang transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional di blog ini, agar dapat memahami hukum Islam dan hukum nasional itu. Untuk memahami “ideologi” PBB, silahkan anda membaca “Tafsir Asas” Partai Bulan Bintang. Silahkan menghubungi DPP PBB atau website PBB. (YIM)
February 1st, 2008 at 4:47 am
marwan (komentar #18)
Ass Wr Wbr
Abang YIM,, Salam sejahtera. Terkait hal tsbt diats jadi keberadaan partai bulan bintang yang merupakan kekuatan politik baru merupakan penjelmaan dari Masyumi.namun kenapa tak disebut partai masyumi atau partai islam? karena tampak jelas ada ikatan emosional dari pendukung partai modernis masyumi dimasa lalu karena dari literatur yang saya baca dimasa lalu masyumi merupakan partai yang sangat domokratis. terbuka dan teguh memegang ketentuan hukum yg berlaku. contohnya ktka kbinet natsir jatuh, soekarno menanyakan dgn partai2 tentang mana kbinet yg disuka. Kasimo , tambunan ,menjawab kbinet natsir yg paling oke ktimbang kbnet PNI. Ini karena orng masyumi pegang teguh etika politik dan sungguh bersikap adil thdp gol lain.
Kini tmpaknya kita semua mesti bekerja keras agar Islam betul2 RAHMATAN LIL’ALAMIN. Tampaknya harapan kita BANG, masih panjang., Amien.
Wass Wb Wbr
February 1st, 2008 at 7:10 am
Idil Akbar (komentar #19)
Assalamu’alaikum Wr Wb
Tulisan ini cukup kontroversial saya kira dan mungkin jika orba masih berkuasa hingga sekarang, Bapak bisa jadi menginap di “hotel rodeo” untuk beberapa waktu dengan tuduhan subversif karena mengungkapkan pendapat yang tidak menyenangkan penguasa dan kroni-kroninya hehe..
Namun saya nilai ada benarnya juga. Kekuatan orba ketika itu sangatlah besar. Kekuatan dalam arti absolutly legitimation atau kekuasaan mutlak. Saya yang dilahirkan tahun 1981 mungkin tidak terlalu bisa menilai bagaimana orba “menggerogoti” (saya tidak menemukan kata yang tepat – maaf) pola pikir dan kehidupan masyarakat, selain mendengarkan dari pelaku sejarah dan membaca buku yang juga banyak didominasi oleh oleh sejarah orba. Tahun 1998, disaat rezim orba runtuh dengan ditandai lengsernya Bapak Suharto (alm), saya masih di bangku SMA. Sehingga praktis, pemahaman tentang orba tidak menimbulkan kesan yang mendalam, selain bahwa saya dan juga mungkin teman-teman saya waktu itu sangat hafal dengan nama-nama menterinya haha. Ketika saya kuliah, wacana orba juga masih sangat “menarik” untuk didiskusikan di kelas-kelas, di forum-forum, dan di arena-arena ilmiah lainnya. Orba kenyataannya memiliki daya tarik yang sangat kuat atas “perjalanan memerintahnya” selama ini.
Sejalan dengan pikiran Bapak, saya menilai legitimasi orba pada saat itu berakar pada dua pondasi utama dan dikombinasikan secara sempurna yakni rekayasa politik dan penguatan ekonomi yang sistematis. Rekayasa politik ditandai dengan hadirnya kekuatan politik tandingan yang sebetulnya bukanlah bagiannya untuk berperan, yakni ABRI yang kemudian terangkum dalam dwi fungsi ABRI. Saya melihat orba sangat efektif dalam mendalangi ABRI memainkan perannya dalam politik dengan memberikan ruang yang sangat besar bagi mereka untuk berkreasi. Saya kira kekuatan terbesar orba justru terletak pada pelembagaan ABRI yang oleh Suharto pada waktu itu menempatkan “orang-orangnya” di posisi-posisi strategis di arena politik dan ekonomi, mulai dari tingkat atas hingga ke bawah. Dan yang paling penting adalah semua komando terkonsentrasi pada satu orang, yakni Suharto. Sebagai seorang pemimpin tertinggi ABRI, baik dari sisi politik maupun militer, saya kira tak heran apabila kemudian Suharto mampu mengintegrasikan powernya ke dalam lembaga tersebut.
Saya menduga ada suatu grand desain yang dibuat orba untuk kemudian memberikan alasan kenapa ABRI perlu untuk masuk dalam ruang politik. Dugaan saya dan sejauh yang saya pelajari selama ini adalah orba menciptakan konflik-konflik horizontal antara masyarakat satu vis a vis dengan masyarakat lainnya. Konflik ini sengaja dibuat untuk memberi kesan bahwa orang-orang politik pada dasarnya tidak mampu menyelesaikan ini dengan baik. Karena itulah kemudian diperlukan kekuatan lain untuk mengatasinya. Disinilah kemudian ABRI berperan untuk “mendamaikan”.
Analisa saya lainnya berkenaan dengan ini adalah adanya konflik perebutan sumber daya. Mungkin pada awalnya disebabkan dorongan lembaga untuk mandiri dalam hal pembiayaan, namun lama kelamaan karena dorongan kebutuhan yang semakin tinggi, maka monopoli sumber daya menjadi jalan satu-satunya. Berlindung di bawah UUD Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan segala sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, maka dengan berasumsi bahwa ABRI merupakan komponen negara, orba kemudian menafsirkan secara sepihak bahwa ABRI boleh mendominasi sumber daya tersebut. Saya pikir, penetapan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada waktu itu serta konflik berkepanjangan di Papua lebih disebabkan karena adanya perebutan sumber daya antara orba dan ABRI dengan penduduk di daerah tersebut. Meski mampu menguasai, namun tetap tidak memberikan keadilan yang merata. (untuk ini agaknya perlu kita telaah dan diskusikan lagi pak).
Kekuatan kedua dari rekayasa politik orba adalah menguatkan legitimasi Golkar sebagai instrumen politik. Golkar merupakan “anak emas” orba yang menyokong eksistensi orba dalam setiap kebijakan-kebijakannya. Sebagai lembaga bentukan orba, Golkar juga diberikan kewenangan yang sangat besar dalam memberdayakan sumber daya yang dimilikinya untuk menyebarkan pengaruh sebanyak mungkin ke masyarakat. Saya masih ingat ketika ayah saya masih bekerja di PT Timah, sempat beberapa kali ditunda pemberian gajinya hanya gara-gara tidak taat pada atasan untuk mencoblos Golkar. Setahu saya seumur hidup ayah saya hingga sekarang tidak pernah mencoblos Golkar. Beliau adalah seorang Islamis yang tidak politis. Tentu Pak Yusril juga masih ingat kalau dulu sangat dikenal dengan istilah jalan Golkar dan jalan yang bukan Golkar. Kalau jalannya beraspal mulus dan bagus itu Golkar yang buat. Namun, kalau jalannya jelek itu artinya Golkar enggan membuatkannya menjadi bagus hahaha.
Pak Yusril tentu masih ingat juga dulu, mulai dari Lalang Atas (Dusun Durian) hingga Lalang Bawah (Sekep) ketika Pemilu akan berlangsung, mulai jalan-jalan diperbagus. Namun anehnya Pak, justru kampung Ujung yang mengarah ke Pantai Lalang, jalan tetap dibiarkan jelek. Saya lupa-lupa ingat ketika itu. Tetapi agaknya Golkar memang sedikit mengalami kesusahan “menyadarkan” warga disitu. Warganya pada memilih PDI ketimbang Golkar hahaha (mudah-mudahan saya tidak salah. Kalau salah tolong dikoreksi -trims).
Hingga saat ini, Golkar tetap tidak bisa dilepaskan dari keterkaitannya dengan rezim orba. Meski dengan (katanya) konsep baru, namun menurut saya dosa-dosa politik yang dibuat orba tidak bisa begitu saja dilepaskan dari Golkar. Golkar sedikit banyak telah menciptakan konstelasi politik negara yang tidak berimbang dengan menitikberatkan pada superioritas dan dominasi kekuasaan di satu sisi dan mengejentawahkan kebebasan memilih masyarakat. Cara-cara yang dipakaipun saya kira “kotor”, seperti dengan intimidasi dan lain sebagainya. Jika sekarang kenyataannya Golkar masih mendominasi pilihan masyarakat, hal ini tak lain tak bukan dipandang sebagai warisan masa lalu yang diakui memang masih sangat kuat. Saya teringat dengan omongan dosen saya, Prof. Riswandha Himawan (alm) yang mengatakan bahwa Golkar bagaimanapun tidak akan pernah bisa dibubarkan sebab Golkar memiliki pondasi politik yang sudah mengakar kuat. Hal ini ditambah dengan aturan dalam konstitusi yang ada yang hanya mengatur sistem serta proses pemilu dan kepartaian. Dengan kata lain Golkar tetaplah partai besar.
Kekuatan ketiga dari rekayasa politik orba adalah the behind man yakni orang-orang yang baik secara politis, ideologis dan emosional sangat dekat dengan Suharto. Orang-orang yang berada dibelakang Suharto ini tidak bisa kita pungkiri memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membuat dan menentukan arah dari kebijakan orba pada waktu itu. Benar apa yang diutarakan Pak Yusril bahwa CSIS merupakan lembaga bentukan Orba yang berfungsi sebagai think tanknya. CSIS sejauh yang saya tahu adalah lembaga pemikir, kumpulan orang-orang “pintar”, yang berperan memberikan pertimbangan kepada Suharto untuk menentukan arah kebijakan. Orang-orang seperti Ali Moertopo, Benny Moerdani dan Soedomo merupakan orang-orang yang selama ini dikenal berada dalam “lingkaran dalam” Suharto. Mereka, seperti kata Pak Yusril, merupakan arsitek ekonomi dan politik orba.
Kekuatan keempat dari rekayasa politik orba saya kira adalah politisasi Pancasila sebagai asas tunggal dalam masyarakat. Pancasila diterjemahkan sedemikian rupa dan kemudian diindoktrinkan sebagai paham atau ajaran yang posisinya bahkan mengalahkan kitab suci agama-agama. Pelembagaan Pancasila yang paling penting dan saya kira sangat efektif adalah melalui penataran P4 atau yang setara dengan itu semua. Saya merupakan orang yang dilahirkan di tengah-tengah puncak kekuasaan orba. Sehingga tidak mampu mengelak ketika indoktrinasi Pancasila sebagai asas negara ini ditanamkan. Tentunya sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Yusril, masyarakat politik kemudian harus menghadapi dilematika ketika dihadapkan pada sesuatu yang tidak ada alternatif pilihan lain kecuali menerima Pancasila sebagai asas kelompok atau lembaga. Uniformisasi dengan Pancasila sebagai landasan utama. Tidak ada tawar menawar dan mau tidak mau harus menerima.
Akar kedua dari langgengnya rezim orba adalah penguatan ekonomi yang sistematis. Saya mungkin orang yang hingga saat ini belum melihat secara jelas atau memperoleh informasi yang menyatakan bahwa orba juga melakukan penguatan politik, dalam arti mengintegrasikan instrumen politik secara wajar dan benar. Saya pikir selama ini orba terus menerus melakukan penguatan ekonomi dan mengarahkan instrumen politik kepada penguatan ekonomi tersebut. Tentunya kita bisa melihat sama-sama bahkan hingga Suharto meninggal beberapa waktu lalu, ulasan tentang pembangunan ekonomi selalu menjadi headline pemberitaan. Penguatan ekonomi yang sistematis tentunya dapat dilihat pada tahapan-tapahan rencana program pemerintah yang termaktub dalam Repelita yang terlihat sangat matang.
Orba kemudian juga membuat jargon yang mengeliminasi konsentrasi masyarakat pada hak-hak politik mereka. Orba menanamkan kondisi bahwa kepentingan perut lebih utama daripada sibuk mengurusi dan memikirkan politik. Sehingga tak heran bila sekarang masih banyak orang-orang yang apatis terhadap politik. Bukan begitu Pak? (Mungkin terlalu menyederhanakan kondisinya ya pak ya – maaf :-)
Diakui memang, sebagai ahli strategi, Suharto benar-benar menjadikan rezim orba sebagai the system dengan dirinya sebagai rajanya. Disini saya tidak mau menghujat personal, sebab topik utamanya adalah tentang orba baru. Saya ingin tetap berpendapat secara objektif sebagai tanggapan dari artikel Pak Yusril. Mungkin juga cukup relevan dengan tema ini pak yakni bapak mencoba menceritakan situasi dan kondisi politik ketika Bapak menjadi pembuat naskah pidato Presiden pada waktu itu hingga lengsernya. Saya pikir tidak banyak orang yang tahu dan menarik juga untuk didiskusikan sebetulnya apa yang yang terjadi ketika itu.
Saya beralih ke topik lain tentang artikel Bapak yang berjudul Praktik Ketatanegaraan Kita Ke depan yang diposting tanggal 24 Januari lalu. Saya ingin bertanya satu hal pak tentang yudikasi hasil Pilkada kita. Sebagaimana yang kita tahu bahwa konflik Pilkada di beberapa daerah, baik di Sulawesi maupun daerah lainnya keputusan hasil Pilkada selalu berada di tangan yudikasi yang berbeda. Di Sulsel misalnya, keputusan hasil Pilkada yang memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang di 4 kabupaten dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sementara di Maluku Utara, hasil Pilkada langsung harus dihitung ulang dan diambil alih dan diputuskan oleh KPU Pusat. Kenyataan lainnya di Sulut (kalau tidak salah, mohon dikoreksi Pak – trims) hasil Pilkada harus dibawa ketingkat Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan saya bagaimana sebetulnya sistem dan perundang-undangan mengatur semua ini? Apakah MA berhak memutuskan hasil Pilkada suatu daerah mengenai siapa yang menang atau hasil lainnya? Kemudian apakah MK juga berwenang untuk menghandle hasil Pilkada? Sejauh yang saya tahu MK hanya berfungsi sebagai lembaga konsultasi, advokasi dan determinasi dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UU di atasnya yang lebih tinggi. Lalu apakah KPU Pusat juga memiliki kewenangan untuk mengintervensi dan bahkan mengambil alih suatu keputusan justru ketika keputusan tersebut telah diputuskan oleh KPUD?
Saya pikir ini perlu ditelaah dan didiskusikan Pak. Ini jelas sangat membuat bingung masyarakat. Dan saya pikir ini ulasan yang menarik untuk dibahas.
Satu hal lagi Pak, maaf jika tidak ada hubungannya dengan topik yang dibicarakan di atas. Ini berkaitan dengan keberlangsungan Prov. Kep. Babel yang saya kira ini perlu mendapat perhatian semua pihak. Saya dan juga beberapa orang teman melihat bahwa ada kondisi yang tidak seimbang antara Bangka dan Belitung. Sejak di putuskan menjadi provinsi sendiri 7 tahun lalu nampaknya ada jurang yang cukup lebar mengenai pembangunan yang merata di Babel ini. Sisi yang saya pikir perlu mendapat perhatian tentang pemerataan ini adalah pada pendidikan, peningkatan mutu kehidupan, kesehatan, sosial kemasyarakatan dan pekerjaan. Dalam hal saya akui kelemahan saya tidak mampu menunjukkan data konkrit tentang ketidakmerataan itu. Untuk itu saya mohon maaf. Namun informasi itu bisa dicari sebagai penguat.
Saya yakin bapak terus memantau perkembangan provinsi selama ini. Namun saya pikir penting juga untuk melakukan pengkajian kembali tentang perlunya keseimbangan dan pemerataan pembangunan di dua pulau ini. Saya dan teman-teman (kami) sangat mengharapkan adanya perhatian semua pihak untuk membangkitkan kembali wacana tentang komitmen awal pembentukan prov. Babel. Bukan bertujuan utnuk memisahkan namun justru semakin mensolid-kan hubungan. Penting kiranya untuk merevisi komitmen tersebut jika memang ada kesepakatan sebelumnya. Dan jika tidak ada kesepakatan, mungkin kita perlu untuk merumuskan komitmen tentang Provinsi ini. Untuk saran ini bisa ditanggapi dengan mengirimkan langsung ke email saya mungkin pak, itupun jika bapak tidak keberatan.
Ini semua tanggapan dan pendapat saya pak. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Pe agik same-same urang Dusun Durian dak ke pak? Hehehe…..
Terima Kasih
Wassalamu’alaikum Wr Wb
Idil Akbar
February 1st, 2008 at 8:20 am
Hairul Wz (komentar #20)
Pro Mas Idil Akbar
Tanggapan koq puuuanjang buuuanget !!!!!!!!!
sampek cuuuapek aku bacanya
tapi aku suka kok setidaknya ada yang dibaca dan sebagai khasanah tambahan
February 1st, 2008 at 10:01 am
Hairul Wz (komentar #21)
Assalamu’alaikum Wr Wb
Bang Yusril saya mau minta izin mencetak artikel - artikel yang abang tulis dan perbolehkanlah saya memperbanyaknya agar orang - orang yang tidak membuka blog ini juga dapat membacanya (mudah - mudahan tidak melanggal UU hak cipta)
Islam telah, sedang dan tetap akan memainkan peranannya dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara kita, kini dan mendatang, baik dalam bentuk formal ideologis dan politis maupun dalam bentuknya yang lain.
saya sangat setuju dengan kalimat ini mudah mudahan Allah meridhoi dan memenangkan Partai Bintang Bulan dalam pemilu 2009 mendatang minimal bisa lolos elctoral threesold.
wassalam
Silahkan saja. Tidak ada masalah dengan Hak Cipta. Asal disebutkan bahwa ini adalah tulisan saya dan dikutip dari blog ini. (YIM)
February 1st, 2008 at 10:21 am
yohanfebrian (komentar #22)
Benar-benar mencengangkan. Yusril Ihza Mahendra (saya terbiasa menyebut tokoh politik dengan “nama lengkap-nya”) memberikan penggambaran yang berani, mungkin lebih tepat disebut kupasan sejarah, namun saya sendiri cenderung menggunakan titel “Pakar Hidden-stories” untuk Yusril Ihza Mahendra atas artikel ini.
Jujur saja, “kekecewaan” saya atas diri Yusril Ihza Mahendra agaknya berkurang setelah membaca ini. Era Pemilu 48 partai tahun 1999, saya sempat senang atas kehadiran PBB (Partai Bulan Bintang) setelah mengetahui latar belakang masa lalunya adalah Masyumi, namun melihat kiprahnya, baik partai dan politisinya, “kesenangan” saya mengendur dan akhirnya kecewa (maaf, saya lupa kenapa saya kecewa waktu itu dan saya masih anak kecil, tahunya yang bagus-bagus aja).
Saya suka sejarah, mengagumi Masyumi dan tokoh-tokohnya.
Pesan saya: Masyumi-kan PBB atau bergabung dengan PKS.
February 1st, 2008 at 10:57 am
yohanfebrian (komentar #23)
Oiya, mohon maaf, saya telah menyalin artikel Anda yang dimuat di Republika. Saya memuatnya dalam situs intranet di kantor saya, untuk kepentingan non-komersil, untuk dibagi dengan teman-teman “seperjuangan dan sepandangan”. Saya berencana menyalin artikel versi blog ini ke situs intranet saya juga.
Terimakasih.
Terima kasih atas tanggapannya. Saya menyadari banyak salah paham, baik terhadap saya maupun terhadap PBB, akibat distorsi pemberitaan media massa. Sering apa yang mereka beritakan, bukan apa yang saya katakan. Namun demikian, saya tetap berterima kasih kepada para wartawan yang sering meliput pemberitaan tentang saya dan PBB. Kalau ada yang salah dan keliru, saya akan mengoreksinya melalui blog ini.
Silahkan saja, anda menyalin tulisan ini. Saya merasa amat bahagia dan bersyukur, jika tulisan-tulisan saya dibaca oleh lebih banyak kalangan yang berminat. (YIM)
February 1st, 2008 at 11:08 am
Hairul Wz (komentar #24)
To Mas Yoahnfebrian
apakah anda tidak salah suka pada Masyumi, kagum pada yusril malah mengajak orang ke partai lain
saya ingat kan partai politik pak Yusril Ihza Mahendra adalah Partai Bulan Bintang sekarang menjadi Partai Bintang Bulan, bukan yang lain OK !?
jadi saran saya mari kita dukung Partai Bulan Bintang demi perjuangan tegaknya Syariat Islam di bumi Nusantara ini
karena Partai Bulan Bintang wadah perjuangan umat islam yang benar - benar mumperjuangkan syariat islam melalui konstitusi kalau yang lain mah aku kurang tahu
wassalam
February 1st, 2008 at 12:06 pm
Nasrullah (komentar #25)
Banyak komentar terhadap bang YIM dan tulisannya dalam blog ini, selain membaca tulisan dan komentar tersebut bang YIM nampaknya serius memberikan tanggapan. Saya senang dan menikmatinya, bagi saya bermanfaat banyak dan mendapatkan pengetahuan seperti kuliah jarak jauh dan gratis.
Thanks Bang YIM.
February 1st, 2008 at 1:58 pm
Vavai (komentar #26)
#11, Nasrullah
Artikel terkait sudah dimodifikasi bentuk huruf dan besarnya agar sesuai dengan bentuk yang lain. Waktu awal diposting, font yang tampil merupakan bawaan dari text editor.
Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.
February 1st, 2008 at 3:16 pm
yohanfebrian (komentar #27)
Seperti apa yang dikatakan oleh Yusril Ihza Mahendra dalam artikel ini: “Pada dasarnya saya tak memusuhi seseorang dan kelompok, tetapi bisa saja menentang kebijakannya yang tidak saya setujui. Karena itu jika kebijakan berubah dan prilaku juga berubah, saya merasa tak cukup alasan lagi untuk terus menentang.”
atau dari artikel yang dimuat oleh Republika: “Pada dasarnya saya tak memusuhi seseorang, tetapi bisa saja menentang kebijakannya yang tidak saya setujui. Karena itu, jika kebijakan berubah dan prilaku juga berubah, saya tak keberatan untuk bergabung.”
Begitu pun saya. Pemilu 2004, seperti halnya pemilu 1999, saya hanya punya 2 partai dalam hati saya, PBB atau PKS. Tapi ya itu tadi, saya mengalami penurunan “kesenangan” terhadap PBB. Jadi, seandainya ada “perubahan”, tidak ada salahnya bila Allah SWT menuntun tangan saya untuk mencoblos “Masyumi”. Perjuangan “saya” hanya satu, Syariat, dan partai saya ada “dua” untuk memperjuangkan “perjuangan saya”.
Terimakasih sekali HAIRUL WZ dan tentu saja terimakasih sekali untuk YUSRIL IHZA MAHENDRA atas izinnya.
Biar ALLAH SWT yang menunjukkan kebenaran, dan saya tidak mengajak seseorang untuk menentukan pilihannya, terserah “apa maunya”.
February 1st, 2008 at 3:25 pm
Mardias Gufron (komentar #28)
Terima kasih atas artikelnya Pak Yusril yang sangat menarik. Kalau saya berpandangan pada awalnya rezim orde baru memang memberikan sedikit “angin segar” bagi kelompok Islam, khususnya para mantan tokoh Masyumi dan penerus perjuangan Masyumi untuk ikut serta tampil dalam arena perpolitikan di Indonesia, namun ternyata belakangan sikap pemerintahan orde baru ternyata sama saja dengan rezim orde lama yang “mengkebiri” ruang gerak para tokoh politik Islam. Apalagi setelah terjadinya fusi partai-partai di tahun 1973, kebebasan mengekspresikan pendapat semakin dikekang. Belum lagi kebijakan keharusan menggunakan Pancasila sebagai “asas tunggal”, hal ini semakin menutup ruang gerak tokoh-tokoh Islam dalam perpolitikan di Indonesia. Lalu di tahun 80-an dihembuskan berbagai tuduhan subversif kepada para tokoh Islam yang semakin memandulkan peran mereka dalam percaturan politik di Indonesia. Namun sebelum jatuh dari kekuasaan, sekitar awal tahun 90-an sikap rezim orde baru mulai melunak, apalagi setelah berdirinya ICMI, menurut beberapa kajian yang perbah saya baca banyak faktor yang menyebabkan hal ini. Jadi pada dasarnya menurut saya sikap pemerintah orde baru terhadap Masyumi dan Islam di awal-awal cenderung refresif, namun belakangan lebih akomodatif.
February 1st, 2008 at 3:54 pm
luthfi maulana (komentar #29)
Satu kesalahan pemerintah orde baru yang saya tidak maafkan adalah ketika mereka atas perrmintaan tokoh - tokoh Bulan Bintang tidak mau merehabilitir Masyumi yang ” dipaksa ” membubarkan diri oleh rezim Soekarno dan mereka
( orde baru ) berusaha mengingkari sejarah demi langgengnya kekuasaan mereka, Kini Partai Bintang Bulan sebagai penerus cita - cita Masyumi berusaha untuk berkiprah kembali demi terwujudnya IZZATUL ISLAM WAL MUSLIMIN
( Kejayaan Islam dan Ummat Islam ) semoga ALLAH SWT meridhoinya, Amiin.
February 1st, 2008 at 7:44 pm
nurdin qusyaeri (komentar #30)
terima kasih, jazakallahu khairan katsiran atas tulisan yang saya kira bisa mencerahkan. menurut saya, tulisan tersebut banyak manfaatnya, paling tidak bisa memberikan pengetahuan yang seutuhnya mengenai sikap dankebijakan pak harto terhadap islam, wabilkhusus terhadap tokoh-tokoh islam (masyumi). pak yusril, saya saat ini sedang menulis tesis dengan tema “mosi integral m. natsir dalam perspektif komunikasi politik”. terus terang, saya kekurangan referens mengenai hal itu. seandainya bapak berkenan, saya mohon bantuan referensi sekaligus idenya buat suksesnya tesis termaksud.
sekian untuk sementara, saya tunggu jawabannya.
February 1st, 2008 at 11:14 pm
Pages: [1] 2 3 » Show All
Punya pendapat? Sampaikan pendapat Anda