|

OTONOMI DAERAH DAN POLITIK BIAYA TINGGI

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim,

Hari telah senja ketika saya mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang. Rekan saya Fachry Ali, punya hajatan menyelenggarakan lokakarya penguatan DPRD di kota itu. Walaupun akhir-akhir ini saya sibuk bukan kepalang, namun demi menghormati sahabat lama, saya bersedia juga untuk hadir ke Palembang walau hanya semalam. Besoknya pagi-pagi sekali saya kembali ke Jakarta. Lokakarya itu diikuti oleh para anggota DPRD Kabupaten dan Kota se Sumatera Selatan dan diselenggarakan di Hotel Novotel, Palembang. Sudah hampir setahun belakangan ini, saya tak pernah memberikan ceramah di hadapan para politisi dari berbagai latar belakang partai politik. Faktor ini, juga menjadi pertimbangan saya untuk hadir. Saya berharap, akan terjadi pertukar-pikiran yang menarik untuk membahas berbagai isyu politik yang berkembang di daerah.

Dalam ceramah yang saya sampaikan, saya mengemukakan berbagai aspek amandemen konsitusi kita, beserta implikasi-implikasinya kedalam kehidupan politik, baik nasional maupun daerah. Konstitusi kita kini memberikan penguatan kepada posisi pemerintahan di daerah, baik eksekutif maupun legislatif daerah. Kepala Daerah dan Wakilnya, harus dipilih dengan cara-cara yang demokratis. Otonomi daerah mendapat penegasan dalam konstitusi. Tentu semua ini memerlukan pengaturan lebih lanjut pada tingkat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Mengenai otonomi daerah, saya menggambarkan kilas balik perdebatan antara negara kesatuan dengan negara federal di awal reformasi. Waktu itu saya memberikan jalan tengah, yakni Indonesia tetap menjadi negara kesatuan, sebagaimana cita-cita awal kemerdekaan, namun memberikan penguatan tugas, kewenangan dan tanggungjawab kepada pemerintahan di daerah. Waktu itu, saya juga menggagas tentang keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) – suatu lembaga yang pada umumnya hanya ada di negara federal – untuk diterapkan di negara kita yang menganut susunan negara kesatuan. DPD memang terbentuk, walau masih banyak hal yang harus disempurnakan.

Soal otonomi daerah, saya mengatakan bahwa di awal reformasi, saya beda pendapat dengan Prof. Ryas Rasyid yang menekankan otonomi daerah ke tingkat kabupaten dan kota. Konsep Prof. Ryas waktu itu, ialah menciptakan kabupaten/kota yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang telah ada. Saya berpendapat sebaliknya, otonomi diberikan kepada propinsi, dengan jumlah propinsi yang lebih banyak, yang dalam perhitungan saya, akan ada sekitar 42 provinsi di seluruh tanah air. Dengan otonomi kepada provinsi, maka kompetisi antar daerah akan menjadi lebih nyata. Pemerintah Pusat juga akan lebih mudah mengawasi Gubernur, dibandingkan dengan mengawasi Bupati/Walikota yang waktu itu lebih dari 400 jumlahnya. Pemberian otonomi kepada provinsi memang akan mendorong Indonesia menjadi negara yang mendekati negara federal – atau biasa disebut dengan istilah quasi federal – namun hakikatnya tetap sebuah negara kesatuan.

Kalau otonomi diberikan kepada provinsi, maka gubernur dapat saja dipilih secara langsung oleh rakyat, sebagaimana halnya pemilihan Presiden. Konstitusi kita tidak mengharuskan adanya pemilihan langsung, namun hanya menyebutkan dipilih secara demokratis. Bupati dan Walikota cukup dipilih oleh DPRD. Dengan demikian, tidak terlalu banyak pemilu (termasuk Pilkada) seperti sekarang ini. Banyaknya Pemilu, mulai dari Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden – yang nampaknya akan selalu terjadi dalam dua putaran – dan pemilu kepala daerah untuk gubernur, dan bupati/walikota. Biaya penyelenggaraan Pemilu ini sangat besar. Demokrasi memang mahal. Tidak sedikit uang negara dihabiskan untuk membiayai pemilu ini dalam lima tahun. Belum lagi dampak sosial dan politiknya, terutama di daerah-daerah. Ketegangan yang terjadi di Sulawesi Selatan dan Maluku Utara, pasca pemilihan gubernur, membuat saya sangat prihatin.

Para anggota DPRD Kabupatan/Kota di Sumatera Selatan itu, mempunyai keprihatinan yang sama dengan apa yang saya rasakan. Di provinsi ini, tak lama lagi akan ada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur. KPUD Provinsi konon telah mengajukan anggaran Rp 350 milyar untuk hajatan itu. Namun yang disetujui adalah Rp. 150 milyar. Biaya ini belum terhitung biaya yang dikeluarkan oleh para pasangan calon, baik dalam persiapan, maupun dalam kampanye, pengawasan dan penghitungan suara. Entah berapa biaya yang dikeluarkan oleh para pasangan, termasuk biaya yang dikeluarkan oleh para simpatisan dan pendukungnya, kita tidak tahu. Ada dugaan, biaya yang dikeluarkan adalah jauh lebih besar dari biaya yang dilaporkan secara resmi. Kalau biaya yang dikelurkan oleh masing-masing pasangan itu cukup besar, bagaimanakah mereka mengembalikannya?

Pertanyaan seperti di atas juga menghantui benak saya. Tidak semua orang benar-benar mempunyai idealisme tingggi, sehingga memandang jabatan adalah tugas dan amanah, tanpa perhitungan materi. Tak semua pula para pendukung bersedia mengeluarkan dana sponsor karena idealisme pula, seperti ingin melihat bangsa dan negara – atau daerah – menjadi maju. Mereka mungkin saja seperti udang dibalik batu. Kompensasi bantuan dana sponsor itu bukan mustahil pula harus “dibayar” dengan “pemberian” proyek-proyek Pemerintah atau kemudahan lain yang bersifat menguntungkan. Bukankah semua ini akan membuka peluang tumbuh-suburnya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme? Hati saya sukar untuk mengatakan tidak atas segala prasangka ini. Namun di sisi lain, saya juga tak dapat menafikan, idealisme tetap tinggi. Ada faktor ideologi, ada faktor subyektif misalnya rasa senang dan suka, yang mungkin saja mendorong seseorang untuk membantu. Mereka ingin melihat bangsa ini menjadi maju dan berkembang, tanpa memikirkan imbalan bagi dirinya sendiri.

Di akhir ceramah malam itu, ada beberapa anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Selatan itu, yang bertanya apakah saya serius mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden 2009? Menurut mereka telah tiga kali berita itu menjadi headline Koran Sriwijaya Pos, yang menyebut dirinya sebagai “Korannya Wong Kito” itu. Berbagai tabloid di kota Palembang juga memberitakan hal yang sama. Terhadap pertanyaan itu saya menjawab, ibarat sembahyang, nawaitunya memang sudah dilafadzkan, tetapi takbirnya belum. Takbirnya itu baru dikumandangkan nanti setelah Pemilu DPR selesai, dan kita melihat apakah Partai Bulan Bintang berada dalam posisi yang dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden atau tidak. Kini kami sedang berjuang ke arah itu.

Kalau modal pengalaman, ilmu, kesehatan jasmaniah dan rohaniah dan keanggupan kerja keras, saya katakan, Insya Allah, telah ada. Penyusunan program memang sedang dalam proses penggodokan. Sudah banyak pula kawan-kawan yang menawarkan diri menjadi tim sukses. Namun kalau ditanya persiapan dana, saya katakan, saya mungkin adalah bakal calon yang paling kedodoran. Saya menyadari bahwa biaya kampanye dan sebagainya sangatlah besar. Untuk hal yang satu ini, saya posisi saya seperti orang sudah kalah sebelum bertanding. Saya kembali kepada salah satu pokok persoalan yang dibahas dalam diskusi. Demokrasi sangat mahal. Biaya politik menjadi sangat tinggi. Meskipun begitu, saya tetap memiliki optimisme bahwa idealisme yang tinggi tetap ada. Rakyat juga sudah belajar banyak tentang demokrasi dari berbagai pengalaman yang mereka peroleh selama era Reformasi ini.

Hari sudah larut malam. Acara ceramah dan diskusi yang dimulai pukul delapan itu, berakhir pukul sebelas malam. Tak terasa kami telah melewati waktu selama tiga jam untuk bertukar-pikiran dengan jernih. Pagi-pagi sekali saya meninggalkan hotel menuju bandara untuk kembali ke Jakarta..

Wallahu’alam bissawwab

Cetak artikel Cetak artikel

Short URL: http://yusril.ihzamahendra.com/?p=246

Posted by on Apr 18 2008. Filed under Politik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

67 Comments for “OTONOMI DAERAH DAN POLITIK BIAYA TINGGI”

  1. Pengembang Web IF

    Dulu ada negara bagian Baberi, sekarang ada rebutan bagian antara Babel dan Riau. Baca “Perundingan Pulau Tujuh Berlangsung Alot” di Bangka Pos CyberMedia pada tanggal 22 Mei 2008.
    http://www.bangkapos.com/breakingnews/1f3de89a25725b51d6db1cc9b31b801a/2849/baca/0/0/0/0/2008/Mei/22/0

    Padahal, perhatian terhadap Kecamatan Belinyu sendiri kurang meyakinkan selama ini. Ayo, mestinya sibuk rebutan dengan Singapura, bukan sesama saudara seperti itu. Ayo, mestinya rebutan menyejahterakan penduduk Pulau Tujuh, bukan cuma gengsi-gengsian. Apa artinya ini, Pak Yusril (yang sangat memahami bagaimana terbentuknya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung)?

  2. Yth Pak YIM,
    ikut nimbrung juga pak,,, pertama saya salut untuk YIM yang masih mempunyai waktu untuk menulis blok ini.kalau kita lihat maknanya dari otonomi daerah tentunya tujuannya adalah baik.namun yang terjadi dalam pelaksanaannya sangat tidak baik. saya tidak mengerti ketidakbaikan itu karena sistem yang dibuat itu tidak baik atau pihak yang melaksanakan dari sistem itu yang tidak benar-benar baik.Kembali ke masalah pilkada kabupaten atau daerah tingkat II jelas sangat menghaburkan uang negara. tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan dari proses yang mahal itu.belum lagi seperti apa yang diungkapkan oleh bang YIM dimana para calon dan sponsor akan berlomba untuk mengembalikan ” modal ” yang dikeluarkan .tentunya pengembalian modal secara berjemaah itu dilakukan dengan cara apapun dengan waktu yang sesingkat-singkatnya.. bisa diperkirakan apa yang akan terjadi..

  3. Ada suatu negri yang demolratis, punya perwakilan rakyat dalam satu dewan dari pemerintah terendah sampai tertinggi, para pemimpinnya dipilih oleh rakyat lengkap satu paket ada lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif
    namun sayang negri itu tidak punya KEBERPIHAKAN PADA RAKYAT.

    Ada suatu negri, yang lengkap punya polisi, pengadilan terendah sampai tertinggi, ada jaksa ada hakim,
    namun sayang negri itu tidak punya KEADILAN.

    Semoga rakyat negri itu tidak tertipu untuk kesekian kalinya dalam memlih pemimpin … Amin.

  4. Elfian Sikumbang

    “Tuah sakti hamba negeri….”

    Kepada Yang Berhormat,

    Yusril Ihza Mahendra

    Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh,

    Jika Bang Yusril memang serius mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden 2009, seperti yang Abang tulis “…ibarat sembahyang, nawaitunya memang sudah dilafadzkan…” Saya ikut mendoakan nawaitunya tersebut, Insya Allah.

    Seperti juga yang Abang tulis ” Demokrasi sangat mahal. Biaya politik menjadi sangat tinggi. Meskipun begitu, saya tetap memiliki optimisme bahwa idealisme yang tinggi tetap ada. Rakyat juga sudah belajar banyak tentang demokrasi dari berbagai pengalaman yang mereka peroleh selama era Reformasi ini”

    Dan seperti juga Laksamana Hangtuah, atau mungkin juga Abang, memiliki optimisme idealisme yang tinggi ternyata itu tidak cukup juga. Karena garis kemiskinan yang panjang dinusantara itu untuk masa ini tidak butuh idealisme buat perut rakyat yang masih lapar.Sejarah Residen Belanda yang baik hati itu, yang tidak setuju merobohkan kota melaka, ternyata juga harus menguburkan idealisme.Atau sejarah Hangtuah yang malang merelakan puteri gunung ledang diserahkan kepada Sultannya.Bagaimanapun perjuangan adalah doa.

    Saya yakin Abang sedikit punya rahasia disebalik rahasia soal strategi dunia politik di Indonesia. Saya kenal betul cara orang melayu, disebalik ” halus budi resam melayu…” ada makna yang dalam daripada hasrat si tuan yang punya pantun itu.

    Akhir kalam daripada Adinda, saya kutip falsafah daripada orang Minang dan syair lagu HangTuah, semoga ianya menjadi satu pengajaran yang baik untuk kita yang sedang berjuang menjujung tinggi makna idealisme……

    ” Alun ta kilek lah ta kalam, lah tahu jantan dan batino…”

    ”Laksamana Hangtuah setia amanah, menjujung harkat juga martabat, jangan melayu buang juriat.Tuah sakti hamba negeri,esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang kan berganti, takkan melayu hilang dibumi,engkau susun jari sepuluh mengatur sembah duduk bersimpuh,halus budi resam melayu…..”

  5. Saya setuju dengan tulisan Pak Yuzril. Thanks

  6. Bang… Setelah Otonomi saya kira Pemimpin daerah konsentrasi bekerja dalam 5 tahun hanya 3 taun, 1 tahun pertama sibuk untuk mencari legalitas kemenangannya, dan melobi KPUD, Mendagri, MA, untuk segera mensyahkan Jabatanya, Satu tahun terahir sibuk menyiapkan kampanye untuk kepilih lagi, sudah gitu ongkos pemilu yang bermilyar2 kalau dipakai untuk kesejahteraan rakyat kan lebih bermamfaat, kalau pemilu tahun depan abang belum kepilih jadi presiden toh bisa tunjukan kinerja yang bagus dan penuh prestasi di bidang yang sedang abang pegang sekarang, niscaya rakyat juga bisa menilai..

  7. M. ZUCHRI SATRIYO

    Peran kabupaten/ kota sebagai leading sector pembangunan negara harus terus dilakukan, memang benar sekiranya ada penguatan otonomi tingkat provinsi, namun perlu ditekankan disini, jika terjadi penguatan otonomi provinsi, peran provinsi pun harus diperbesar. menurut pengamatan saya area kekuasaan provinsi tidaklah sebesar kabupaten, lingkup provinsi pun hanya sebatas wilayah kerja mereka, selebihnya adalah daerah/ wilayah otonomi kabupaten, hatta (wakil presiden RI yang pertama ) lebih menekankan pada otonomi kabupaten, lebih baik provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat saja sebagai koordinator kabupaten-kabupaten, dengan jumlah aparatur yang tidak terlalu banyak, efisien, dan efektif, biarkan pengelola pemerintahan di kabupaten-kabupaten agar dapat terus maksimal berhubungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentang pilkada, rakyat dapat lebih arif dan cerdas untuk dapat menentukan pemimpin mereka,

  8. Bang Yusril,
    Saya setuju pendapat abang mengenai biaya tinggi Pemilu/Pilkada dll, tapi sistem demokrasi seperti itu yg diakui di dunia/barat, jadi hanya pengusaha dan orang2 kaya2 saja yg bisa naik. Coba bentuk segera team sukses Pilpres abang untuk menelaah kampanye yg paling jitu.
    Abang di kalangan intelektual sudah top, cuman dikalangan bawah hendaklah abang fokus juga, ikuti gaya rakyat kebanyakan, seperti non formal, egaliter dan jangan lupa perhatikan cara program pengentasan kemiskitan, ciptakan kemakmuran. Wong deso itu tidak macam2, contoh petanin hanya butuh tersedianya bibit padi dan pupuk, tersedianya bahan bakar minyak dan gas yang kontinyu, lapangan kerja, keamanan, kesehatan dan utilitas jalan, listrik, komunikasi juga jangan lupa.
    Bang Yusril, jangan sampai gakl jadi caleg ya, saya siap membantu finansial dan tenaga, walau tidak besar.
    Jangan terpengaruh omongan2 orang2 yg menilai abang tidak bagus…maju terus sampai final.
    Wassalam,

  9. assalamualaikum wr wb,

    Tanah kelahiran saya sama dengan bapak di Manggar, saya berterimakasih atas bantuan bpk. atas terbentuknya propinsi Bangka Belitung, semoga hal ini bisa lebih memajukan kehidupan masyarakat kepulauan BABEL, karena setahu saya dari zaman penjajahan belanda sampai sekarang bergabung dengan NKRI, masyakat belitung adalah termaksud sapi perah kurus di tanahnya sendiri yang kaya. Walaupun kenyataan sekarang sapi perah diperah oleh sapi perah.

    Ada kebanggaan tersendiri melihat seorang putera belitung menjadi seorang yang Pakar Hukum Tata Negara Dan Politisi yang diperhitungkan, salut atas perjuangannya.

    Saya termaksud orang yang pesimis mengenai dunia politik dan partai politik, karena dari masa kecil yang saya lihat dan rasakan sampai sekarang partai politik baik yang berasaskan Islam dan bukan, sebagian besar digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok dengan menghalalkan segala cara, membodohi serta memperbudak rakyat dengan hasil positif yang sangat minim.

    Umur saya sekarang 30 thn dan sampai saat ini hanya satu kali mengambil hak pilih saya sebagai pemilih pada tahun 1998 (maaf kalau salah tahun) dan saya tidak bangga menjadi golput. Partai yang saya pilih pd tahun tersebut adalah Bulan Bintang yang dipimpin oleh Bapak Yusril (tempat pemilihan di Bandung). Target Point saya adalah Terbentuknya Prop. Bangka-Belitung dan berharap Bapak dan PBB dapat berbuat lebih di era reformasi bagi Bangsa Indonesia umumnya dan Masyarakat Babel khususnya.

    Hasil pemilu di Babel menunjukkan partai bulan bintang menang besar, namun yang menang dalam pilkada di Beltim adalah notabene orang lain yang didukung partai lain dengan suara minoritas (Bpk. Ahock). Hal ini menunjukkan bahwa wakil yang dicalonkan Oleh PBB belum membumi dan dipercayai oleh masyarakat setempat.

    Saya pribadi sempat mengalami krisis kepercayaan terhadap bapak akibat pemberitaan Media masa mengenai Dept. Kehakiman yang Bapak Pimpin karena Klarifikasi yang minim dan kinerja politik PBB beserta janjinya khususnya di Babel.

    Beberapa pendapat dari teman saya mengenai bapak ada yang bagus dan kurang bagus, ada yang bilang bapak orang yang pintar dan berkharisma tapi ada juga yang berkomentar bapak orang yang sombong dan arogan.

    Beberapa harapan saya untuk bapak dan PBB:

    1. Pilih team sukses dan wakil rakyat yang amanah, tepati janji dan katakanlah maaf ketika tidak terpenuhi karena janji adalah hutang.

    2. Hindari debat , karena sebagian orang akan menganggap itu sebagai bentuk arogansi. Mohon lebih diperbanyak tindakan nyata karena lebih bermanfaat dan menyentuh hati rakyat secara langsung.

    3. Berikan sanksi yang tegas kepada anggota yang melanggar peraturan partai yang berasakan Islam ini.

    4. Teruslah berjuang di jalan yang haq.

    Mohon maaf kalau ada kata kata saya yang salah dan tidak bermanfaat, anggaplah ini sebagai curahan isi hati seorang anak kepada orangtuanya.

    Wassalam mualaikum Wr. WB

    surya

  10. awalnya saya sangat setuju dengan pemikiran otonomi daerah,, karena kesempatan kepada daerah untuk memimpin daerahnya menjadi llbh baik.. tapi saya salah OTONOMI DAERAH sekarang ini ibarat Jurang yang memisahkan antar daratan yg satu dengan yang laen … Faktanya orang2 sekarang lebih bersifat kedaerahan,, Pejabat2 skrg harus dari PUTRA DAERAH,, yang lebih PARAH banyaknya pejabat2 di daerah yang tidak kompeten/sesuai dengan bidangnya… sungguh menyedihkan… SUNGGUH OTONOMI DAERAH SUDAH KEBABLASAN …

  11. selamat atas terpilihnya Guru Bajang sebagai Gubernur NTB. Semoga dalam menjalankan tugas dapat mengemban aspirasi rakyat Lombok.

  12. sesuatu perubahan membutuhkan pengorbanan

  13. Aslm. Saya ingin meminta izin untuk mencopy artikel ini sebagai bahan tugas kuliah saya, atas izinnya saya ucapkan banyak terima kasih. Rudy K. Mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan UNNES. Waslam.

  14. Susilo Hambeg Poromarto

    Jika kita kembali ke Dasar Negara kita “PANCASILA” dan Pembukaan UUD 1945, di sana jelas diamanatkan BENTUK dan SUSUNAN Negara kita seharusnya Negara PERSATUA, bukan Negara KESATUAN. Dengan bentuk negara PERSATUAN ini otonomi akan terletak di Propinsi. Dengan negara Konsep negara PERSATUAN, maka semua propinsi/daerah/state mempunyai wewenang untuk mengatur pemerintahan ke dalam. Hal ini juga berarti bahwa semua daerah diperlakukan sama, tidak ada lagi idaerah istimewa lagi, karena memang semua sudah menjadi istimewa.

  15. Susilo Hambeg Poromarto

    Ini penjelasan saya, mengapa bentuk dan susunan Negara “Kesatuan” tidak diamanatkan dalam Pembukaan UUD 45 dan atau Pancasila.

    Menurut saya, BENTUK dan SUSUNAN Negara KESATUAN Republik Indonesia (NKRI) bukanlah yang DIAMANATKAN oleh Pancasila (Pembukaan UUD 1945). Namun yang lebih tepat (menurut saya) adalah Negara PERSATUAN Republik Indonesia. Mengapa?

    1. arti kata “KESATUAN” punya makna dan arti yang berbeda dengan “PERSATUAN” baik secara filosofis maupun penerapannya dalam tata bentuk dan susunan organisasi
    2. Kata “KESATUAN” tidak pernah ada dalam PANCASILA, yang ada adalah kata “PERSATUAN”
    3. Semboyan “bhineka tunggal ika” lebih dekat maknanya dengan PERSATUAN” dan sama sekali berbeda dengan “KESATUAN”

    Coba baca dan pahami seksama Pembukaan UUD 1945, dan konsentrasi penuh pada alinea ke 4, sebagai berikut:

    “Kemudian daripada itu untuk MEMBENTUK suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka DISUSUNLAH Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang TERBENTUK dalam suatu SUSUNAN Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, PERSATUAN INDONESIA, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

    It’s very clear stated and declared that “BENTUK” and “SUSUNAN” negara kita mesthinya “Negara PERSATUAN”, bukan “negara “KESATUAN”.

    Pertanyaannya adalah apakah kita akan mengingkari sesuatu yang jelas tertulis dalam Pembukaan UUD 45?

  16. hmmm seandainya YIM jadi presiden… oh cuma seandainya….

Leave a Reply