Bismillah ar-Rahman ar-Rahim,
Hari telah senja ketika saya mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang. Rekan saya Fachry Ali, punya hajatan menyelenggarakan lokakarya penguatan DPRD di kota itu. Walaupun akhir-akhir ini saya sibuk bukan kepalang, namun demi menghormati sahabat lama, saya bersedia juga untuk hadir ke Palembang walau hanya semalam. Besoknya pagi-pagi sekali saya kembali ke Jakarta. Lokakarya itu diikuti oleh para anggota DPRD Kabupaten dan Kota se Sumatera Selatan dan diselenggarakan di Hotel Novotel, Palembang. Sudah hampir setahun belakangan ini, saya tak pernah memberikan ceramah di hadapan para politisi dari berbagai latar belakang partai politik. Faktor ini, juga menjadi pertimbangan saya untuk hadir. Saya berharap, akan terjadi pertukar-pikiran yang menarik untuk membahas berbagai isyu politik yang berkembang di daerah.
Dalam ceramah yang saya sampaikan, saya mengemukakan berbagai aspek amandemen konsitusi kita, beserta implikasi-implikasinya kedalam kehidupan politik, baik nasional maupun daerah. Konstitusi kita kini memberikan penguatan kepada posisi pemerintahan di daerah, baik eksekutif maupun legislatif daerah. Kepala Daerah dan Wakilnya, harus dipilih dengan cara-cara yang demokratis. Otonomi daerah mendapat penegasan dalam konstitusi. Tentu semua ini memerlukan pengaturan lebih lanjut pada tingkat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Mengenai otonomi daerah, saya menggambarkan kilas balik perdebatan antara negara kesatuan dengan negara federal di awal reformasi. Waktu itu saya memberikan jalan tengah, yakni Indonesia tetap menjadi negara kesatuan, sebagaimana cita-cita awal kemerdekaan, namun memberikan penguatan tugas, kewenangan dan tanggungjawab kepada pemerintahan di daerah. Waktu itu, saya juga menggagas tentang keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) – suatu lembaga yang pada umumnya hanya ada di negara federal – untuk diterapkan di negara kita yang menganut susunan negara kesatuan. DPD memang terbentuk, walau masih banyak hal yang harus disempurnakan.
Soal otonomi daerah, saya mengatakan bahwa di awal reformasi, saya beda pendapat dengan Prof. Ryas Rasyid yang menekankan otonomi daerah ke tingkat kabupaten dan kota. Konsep Prof. Ryas waktu itu, ialah menciptakan kabupaten/kota yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang telah ada. Saya berpendapat sebaliknya, otonomi diberikan kepada propinsi, dengan jumlah propinsi yang lebih banyak, yang dalam perhitungan saya, akan ada sekitar 42 provinsi di seluruh tanah air. Dengan otonomi kepada provinsi, maka kompetisi antar daerah akan menjadi lebih nyata. Pemerintah Pusat juga akan lebih mudah mengawasi Gubernur, dibandingkan dengan mengawasi Bupati/Walikota yang waktu itu lebih dari 400 jumlahnya. Pemberian otonomi kepada provinsi memang akan mendorong Indonesia menjadi negara yang mendekati negara federal – atau biasa disebut dengan istilah quasi federal – namun hakikatnya tetap sebuah negara kesatuan.
Kalau otonomi diberikan kepada provinsi, maka gubernur dapat saja dipilih secara langsung oleh rakyat, sebagaimana halnya pemilihan Presiden. Konstitusi kita tidak mengharuskan adanya pemilihan langsung, namun hanya menyebutkan dipilih secara demokratis. Bupati dan Walikota cukup dipilih oleh DPRD. Dengan demikian, tidak terlalu banyak pemilu (termasuk Pilkada) seperti sekarang ini. Banyaknya Pemilu, mulai dari Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden – yang nampaknya akan selalu terjadi dalam dua putaran – dan pemilu kepala daerah untuk gubernur, dan bupati/walikota. Biaya penyelenggaraan Pemilu ini sangat besar. Demokrasi memang mahal. Tidak sedikit uang negara dihabiskan untuk membiayai pemilu ini dalam lima tahun. Belum lagi dampak sosial dan politiknya, terutama di daerah-daerah. Ketegangan yang terjadi di Sulawesi Selatan dan Maluku Utara, pasca pemilihan gubernur, membuat saya sangat prihatin.
Para anggota DPRD Kabupatan/Kota di Sumatera Selatan itu, mempunyai keprihatinan yang sama dengan apa yang saya rasakan. Di provinsi ini, tak lama lagi akan ada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur. KPUD Provinsi konon telah mengajukan anggaran Rp 350 milyar untuk hajatan itu. Namun yang disetujui adalah Rp. 150 milyar. Biaya ini belum terhitung biaya yang dikeluarkan oleh para pasangan calon, baik dalam persiapan, maupun dalam kampanye, pengawasan dan penghitungan suara. Entah berapa biaya yang dikeluarkan oleh para pasangan, termasuk biaya yang dikeluarkan oleh para simpatisan dan pendukungnya, kita tidak tahu. Ada dugaan, biaya yang dikeluarkan adalah jauh lebih besar dari biaya yang dilaporkan secara resmi. Kalau biaya yang dikelurkan oleh masing-masing pasangan itu cukup besar, bagaimanakah mereka mengembalikannya?
Pertanyaan seperti di atas juga menghantui benak saya. Tidak semua orang benar-benar mempunyai idealisme tingggi, sehingga memandang jabatan adalah tugas dan amanah, tanpa perhitungan materi. Tak semua pula para pendukung bersedia mengeluarkan dana sponsor karena idealisme pula, seperti ingin melihat bangsa dan negara – atau daerah – menjadi maju. Mereka mungkin saja seperti udang dibalik batu. Kompensasi bantuan dana sponsor itu bukan mustahil pula harus “dibayar” dengan “pemberian” proyek-proyek Pemerintah atau kemudahan lain yang bersifat menguntungkan. Bukankah semua ini akan membuka peluang tumbuh-suburnya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme? Hati saya sukar untuk mengatakan tidak atas segala prasangka ini. Namun di sisi lain, saya juga tak dapat menafikan, idealisme tetap tinggi. Ada faktor ideologi, ada faktor subyektif misalnya rasa senang dan suka, yang mungkin saja mendorong seseorang untuk membantu. Mereka ingin melihat bangsa ini menjadi maju dan berkembang, tanpa memikirkan imbalan bagi dirinya sendiri.
Di akhir ceramah malam itu, ada beberapa anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Selatan itu, yang bertanya apakah saya serius mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden 2009? Menurut mereka telah tiga kali berita itu menjadi headline Koran Sriwijaya Pos, yang menyebut dirinya sebagai “Korannya Wong Kito” itu. Berbagai tabloid di kota Palembang juga memberitakan hal yang sama. Terhadap pertanyaan itu saya menjawab, ibarat sembahyang, nawaitunya memang sudah dilafadzkan, tetapi takbirnya belum. Takbirnya itu baru dikumandangkan nanti setelah Pemilu DPR selesai, dan kita melihat apakah Partai Bulan Bintang berada dalam posisi yang dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden atau tidak. Kini kami sedang berjuang ke arah itu.
Kalau modal pengalaman, ilmu, kesehatan jasmaniah dan rohaniah dan keanggupan kerja keras, saya katakan, Insya Allah, telah ada. Penyusunan program memang sedang dalam proses penggodokan. Sudah banyak pula kawan-kawan yang menawarkan diri menjadi tim sukses. Namun kalau ditanya persiapan dana, saya katakan, saya mungkin adalah bakal calon yang paling kedodoran. Saya menyadari bahwa biaya kampanye dan sebagainya sangatlah besar. Untuk hal yang satu ini, saya posisi saya seperti orang sudah kalah sebelum bertanding. Saya kembali kepada salah satu pokok persoalan yang dibahas dalam diskusi. Demokrasi sangat mahal. Biaya politik menjadi sangat tinggi. Meskipun begitu, saya tetap memiliki optimisme bahwa idealisme yang tinggi tetap ada. Rakyat juga sudah belajar banyak tentang demokrasi dari berbagai pengalaman yang mereka peroleh selama era Reformasi ini.
Hari sudah larut malam. Acara ceramah dan diskusi yang dimulai pukul delapan itu, berakhir pukul sebelas malam. Tak terasa kami telah melewati waktu selama tiga jam untuk bertukar-pikiran dengan jernih. Pagi-pagi sekali saya meninggalkan hotel menuju bandara untuk kembali ke Jakarta..
Wallahu’alam bissawwab
Cetak artikel Oleh Yusril Ihza Mahendra — April 18th, 2008
62 tanggapan untuk “OTONOMI DAERAH DAN POLITIK BIAYA TINGGI”
Pages: « 1 [2] 3 » Show All
Robert Manurung (komentar #31)
Bang Yusril, apakah kita lantas beralih ke sistem federal ?
btw aku baru saja memposting hasil wawancara dengan Gus Dur, dia sedikit menyindir Bang Yusril, lihat di :
http://ayomerdeka.wordpress.com/2008/04/25/islam-itu-agama-damai/
Terima kasih
Salam Merdeka!
April 25th, 2008 at 3:58 pm
Putra Melayu (komentar #32)
Bile mengenal akan empat hal
Itulah insan yang paling dicari
Demokrasi kita terlalu mahal
Sistem Pilkada harus dibenahi
Elang mengepak diatas bukit
Memandang pekat mangsa dicari
Sudah saatnya pak Yusril bangkit
Tegap menuju memimpin negeri
Mengasah pisau hendaklah cermat
Bile tak hendak beroleh luka
Dekatkan lagilah kerabat dan umat
Banyak berkawan kepada media
Gadis Melayu manis di dagu
Bujang memandang tak kedip mata
Majulah cik Yusril tiada ragu
Doa hamba kan selalu menyerta
April 25th, 2008 at 6:31 pm
Nelayan Melayu (komentar #33)
Memang dak kian, timah hitam asyik diayak-ayak
Entah lebihkah 111 juta siput isep tertimbun
Masih saja kapal keruk orientalis menyerak bicak
Sudah 111 tahun umur protokolat hukama shuhyun
April 26th, 2008 at 3:56 pm
AgusOnly (komentar #34)
Bung Yusril
Saya sangat salut dengan ulasannya yang lugas mengenai otonomi daerah, serta analisanya tentang dampak apa yang akan terjadi nantinya.
April 28th, 2008 at 10:35 am
adrian tuswandi (komentar #35)
Bang Yusril terhormat, persolan otonomi kayaknya sudah basi untuk dibahas lagi, meski tak haram untuk tak diamandemen. daerah saya Sumatra Barat misalnya, Gubernurnya, Gamawan Fauzi sangat kelabakan melakukan kordinasi karena otonomi masih berada di kota dan kabupaten. Sering saya melihat untuk rapat kordinasi saja dengan bupati atau walikota, Gamawan kesulitan. Hadir sih ada tapi bukan BUpati paling tinggi Wabup atau wawako, paling rendah cukup Kepala bappeda daerah setempat.
Intropeksi otonomi daerah di kabupaten dan kota memang perlu dilakukan, soalnya, bayangkan bang, ada bupati tak mau melantik sekdanya karena yang di sk kan gubernujr tak seusai dnegan keinginan si bupati (Bupati Mentawai, misalnya).
Setuju saya uang banyak habis karena konsekuensi pemilihan langsung. Tapi biar aja bang dariu pada uang calon kepala daerah dinikmati oleh segfelintir anggota dewan, lebih baik rakyat banyak menikmatinya (konsekuensi pilihan langsung).
Khusus buat cawapres, saya istiqomah mendukung abang. Trims. Adrian di padang
April 28th, 2008 at 8:03 pm
hafidzi (komentar #36)
ngga nyangka, bapak yg sesibuk ini masih bisa and sempat nulis di blog…..salute, boleh minta saran and trik nya ngga Pak? biar waktu yg kita punya ini lebih efisien dan bermanfaat…..
salam dari Egypt,
April 29th, 2008 at 3:28 pm
iwanez (komentar #37)
salut dah tataran Pemikiran…………….
sayang.. INDONESIA ini selalu ‘mikir’, gw tunggu AKSI nya.
semoga berhasil bosz…
April 30th, 2008 at 4:10 pm
akmal fahmy, M.Ag (komentar #38)
Roda akan senantiasa berputar, menurut hemat saya pak; untuk mencapai kemakmuran dan pemerataan dimulai dari arahan yang jelas dan terencana. Pemimpin perlu tampil sebagai orang yang punya komitmen untuk rakyat yang dibuktikan dengan sikap dan tindakannya. Apabila rakyat mengalami kesulitan atau krisis mestinya pemimpin lebih dapat merasakannya dengan “rasa yang sebenarnya”. Bukan kamuflase, contoh rakyat dilanda banjir, ibu dharma wanita datang memberi bantuan dengan pengawalan lengkap bahkan pakaiannya dijaga agar tidak basah atau “loda”. BBM sulit, pejabat dapat melakukan kunjungan yang tidak jelas juntrungannya untuk membuang-buang BBm. Selanjutnya yang kita perlukan pengawasan dan kedewasaan. Pejabat yang berkepentingan menjalankan fungsi sesuai dengan aturan, tidak ada pengkambinghitaman, pembohongan, rekayasa, atau trik-trik kotor lainnya yang dijalankan. Semua harus kembali pada kebenaran yang dijunjung tinggi, apapun kompensasi dan akibat yang harus kita terima. Bravo pak Yusril ……
April 30th, 2008 at 4:42 pm
Andi Gunawan (komentar #39)
Pesta rakyat bernama demokrasi memang membutuhkan biaya tinggi, hasil dari pesta rakyat belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat, adapun yang pasti dari pesta itu adalah munculnya raja-raja kecil di daerah, mereka kuat karena dipilih rakyat, buktinya mereka tidak takut tertidur (karena tidak konsentrasi) ketika presiden memberi wejangan dan tidak takut dipecat karenanya, Bukankah presiden dan ‘raja-raja kecil’ itu sama-sama dipilih rakyat?, mereka pun bisa dengan mudah tergelincir pada korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Namun kita berharap yang terpilih itu berbuat jujur dan amanah dalam masa kepemimpinannya itulah yang diharapkan rakyat. Terima kasih atas pencerahannya Bang Yusril, saya tetap menunggu tulisan berikutnya…
O, ya Bang Yusril, saya mau mengirim naskah buku yang bersumber dari blog saya ke sebuah penerbit, blog saya : http://www.AyoBangkitIndonesiaku.Wordpress.com pada posting komentar yang lalu Bang Yusril akan membuat kata pengantar untuk buku saya itu, Bang Yusril mau khan buat Kata Pengantar-nya, o.. ya.. kirim KP-nya ke email yang ada di posting komentar …terima kasih banyak Bang ..
May 1st, 2008 at 11:13 am
SAMARUDIN (komentar #40)
Sistem Demokrasi yang sedang kita jalani sekarang adalah keinginan seluruh rakyat yang diwakili oleh lembaga yang berwenang. Keinginan ini juga perwujudan agenda reformasi yang didengungkan oleh kaum reformis. Oleh karena hal ini (pilkada langsung) sudah merupakan kehendak rakyat, maka benar ataupun salah harus kita laksanakan.
May 2nd, 2008 at 3:53 pm
Bonar (komentar #41)
#40:
rakyat yang mana?
koq saya dulu nggak ditanyain ya? :)
tetangga-tetangga juga banyak yang ‘nggak “ngeh” tuh bahwa itu adalah kehendak mereka…
hehehehe, mungkin sikap yang lebih tepat: yah, kita sudah terlanjur begini, dengan kondisi awal seperti ini, apa yang bisa diperbaiki pelan-pelan? atau… perubahan radikal?
May 2nd, 2008 at 10:16 pm
naimul hajar alkaromy (komentar #42)
memang susah hidup di lingkungan yang kurang berpendidikan … di indonesia sendiri masyarakatnya bisa di bilang begitu ..olhe karena itu bila ada pemimpin yang latar belakangnya intelektual pasti sulit menang .. liat saja Amin Rais ..tapi saya berharap seorang YIM nantinya mampu memutus mata rantai demokrasi indonesia .. yang hanya mengandalkan masa dan kaya….. andaikan semua pemimpin berpikir lewat sudut pandang keilmuan insya alloh semua masalah bisa d kaji …. lihat saja di daerah2 sangat jarang sekali menemukan kepala daerah yang berasaskan keilmuan.
selamat berjuang bang YIM saya mendukung segala usaha mulia anda … HIDUP kaum intelek!!
May 3rd, 2008 at 9:30 pm
Syam Jr (komentar #43)
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Reformasi digerakan nyaris tanpa konsep, pokoknya asal berubah saja, tentang kemudian ternyata berubah jadi republik kodok atau apa saja..yaaah bagaimana jadinyalah. Sehingga desentralisasi dalam wujud otonomi daerah atau lebih ekstrim lagi dengan model pilkada seperti sekarang memang tanpa perhitungan alias trial and error gitu deh.
Nah ketika bung YIM dengan pemikiran otonomi daerah pada provinsi atau kuasi federal berbanding otonomi daerah pada kabupaten argumentasinya Professor Ryas Rasyid yang kemudian disepakati DPR menjadi Undang Undang. Suatu keputusan politik yang sangat emosional karena disemangati oleh perlawanan terhadap “Jawanisasi” era orde baru.
Ketika BJ Habibie yang bukan Jawa cenderung populer, maka semangat “harus kembalikan ke Jawa” menjadi trauma baru. Orde Baru melalui Trilogi pembangunan dengan pendekatan penduduk, bukan dengan pendekatan potensi menyebabkan sumber daya alam di luar Jawa terkuras hanya untuk dimakan saja terutama oleh wilayah yang padat penduduknya. Daerah yang selama ini merupakan ayam bertelor emas tidak tumbuh infrastruktur ekonominya secara berimbang karena demographic approach tadi.
Pada sisi lain keadaan kehidupan kita sekarang belum ditopang oleh manufakturing apalagi perdagangan modern. Realitasnya kita bisa makan sekarang karena masih bertumpu pada mengais tanah dan merambah hutan. Sementara dengan kejamnya operasi ilegal loging dan ilegal mining sedang berlangsung.Inilah pikiran saya.
Bung YIM yang terhormat, tentu punya konsep menganai hal ini karena telah siap untuk Pilpres tahun depan. Adalah sangat berharga jika bisa mengtahui lebih awal, apa gagasan dan pemikiran anda. Terima kasih
May 3rd, 2008 at 10:49 pm
jebee (komentar #44)
# naimul hajar
Salam kenal
Memang pendidikan dan ilmu adalah tiang kemajuan, pencerahan dan kemaslahatan.
Cuma harus hati hati juga mengatakan orang yang berpendidikan dan berilmu akan bisa mengatasi persoalan, tidak semua orang berpendidikan dan berilmu juga dapat mengimplementasikan apa yang ada di jalur kebenaran.
Karena itu jangan lupakan sendi lainnya yakni MORAL, INTEGRITAS, KOMITMEN, KEJUJURAN, KEBENARAN dan KEGARANGAN dalam MENUMPAS KEBIADABAN.
Ilmu tanpa Moral ibarat Mobil tidak punya rem.
Moral tanpa Ilmu ibarat Mobil tidak punya bahan bakar.
Untuk itu cari dan temukanlah orang yang lebih memiliki KEDEKATAN antara ILMU dan MORAL itu, walau sampaikan kapanpun kita tak akan bisa menemukan sebuah tataran ideal dan sempurna karena “TIDAK ADA MANUSIA YANG SEMPURNA.”
Mata rantai demokrasi Indonesia tidak harus diputus, karena memang tak akan bisa untuk diputus, biarkanlah dia terus melaju dan tersambung apa adanya sepanjang aliran waktu ntuk terus berkata.
Jebee
Indonesia
May 4th, 2008 at 5:29 pm
widarta (komentar #45)
Sangat setuju dengan otonomi daerah di tingkat provinsi..
Kabupaten tempat tinggal saya sekarang seperti bupatinya seperti raja..
ngak denger omongan rakyat..
Maju saja Pak…
Jadi Presiden
Biar lebih banyak pilihan..
Sebelum saya bilang pilih bapak.
saya tunggu dulu program-program dan inovasinya ;)
May 8th, 2008 at 2:11 am
Nasrullah (komentar #46)
Maaf diluar topik.
Bang YIM saya ingin tahu pendapat Abang tentang Ahmadiyah dan solusi terbaik untuk mereka di Indonesia, saya kira abang tahu itu apalagi pernah tinggal di Pakistan.
Ditunggu ya bang?
Salam,
Inas
May 9th, 2008 at 10:08 am
jebee (komentar #47)
# 46 Nasrullah
Menjelang dijawab oleh Pak Yusril, mungkin sekarang Beliau lagi sibuk.
Ini saya ada baca komentar Beliau yang dikutip dari Detik.com
Semoga bisa menjawab sementara.
Salam
Jebee
Indonesia
——————————————————————————
08/05/2008 14:09 WIB
Yusril Ihza: Tak Ada Dasar Hukum SKB Ahmadiyah
Gunawan Mashar - detikcom
Jakarta - Surat keputusan bersama (SKB) Ahmadiyah yang tidak kunjung dikeluarkan pemerintah menjadi perdebatan beberapa pihak. Sebenarnya dalam perundang-undangan, SKB ini tidak diatur sehingga tidak ada dasar hukumnya.
“SKB itu tidak ada dasar hukumnya. Saya yang membuat UU 10/2004 (tentang pembentukan peraturan perundang-undangan). Surat keputusan itu, soal mengangkat menjadi kepala atau menjadi direktur. Tidak ada itu diatur dalam UU soal keputusan bersama. Kalau peraturan menteri, itu ada prosedurnya,” kata mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra.
Yusril menyampaikan hal ini di sela-sela dialog publik bertemakan Rekonstruksi Kepemimpinan Muda Untuk Kebangkitan Bangsa, di Jakarta Media Center (JMC), Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2008).
Menurut Yusril, untuk mengatasi Ahmadiyah sebenarnya dapat mempelajarinya dari negara asal ajaran ini di Pakistan. Di negara tersebut, Ahmadiyah, digolongkan bukan ajaran Islam.
“Kalau di Pakistan, Ahmadiyah itu sudah digolongkan sebagai non-Islam. Tempat ibadahnya tidak bernama masjid lagi. Tapi temple. Kalau kita memperlakukan hal sama, masalah Ahmadiyah selesai,” ujar profesor Hukum Tata Negara UI ini.
“Kalau di Pakistan, Ahmadiyah itu sudah digolongkan sebagai non-Islam. Tempat ibadahnya tidak bernama masjid lagi, tapi temple. Kalau kita memperlakukan hal sama, masalah Ahmadiyah selesai,” ujar dia. ( mly / nrl )
May 9th, 2008 at 2:10 pm
Nasrullah (komentar #48)
Buat Jebe komentar #47 Thanks infonya.
Saya kira Bang YIM nggak terlalu sibuk, buktinya beliau udah posting tulisan tentang Ahmadiyah.
Salam hangat.
Inas
May 9th, 2008 at 9:27 pm
Hermansyah (komentar #49)
Saya setuju dengan pendapat pak yusril tentang otonami derah yang sekarang berlangsung, dengan jumlah kab/kota lebih dari 400 dapat dibayangkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk sebuah pesta demokrasi, kalau kita hitung dengan jumlah kab/kota sebanyak itu kurang lebih ada 100 pilkada yang gelar setiap tahun, biaya yang dibutukan untuk pilkada sekitar Rp 30 milyard jadi biaya yang tersedot untuk keperluan ini sebesar Rp 300 milyard/ tahun suatu akangka yang pantastis yang apabila di alokasikan untuk pembangunan sekolah, dapat dibangun 300 sekolah
Hasil penalitian ahli terhadap suatu negara yang telah melaksanakan demokrasi, ternyata belum menunjukan adanya pengaruh terhadap kesejanteraan masyarakat, pemilihan bupati/walikota secara langsung merupakan pemborosan dan rawan resistensi wasalam
May 19th, 2008 at 3:56 pm
srie_jambi (komentar #50)
Artikelnya bagus bang, sy setuju sekali dengan uraian bang YIM tentang hal ini, gimana tidak ada berapa kabupaten/kota serta propinsi di Indonesia yang harus menganggarkan dana pilkada? belum lagi untuk kampanye, atribut dll……….Berapa dana yang berputar di pilkada? Lebih baik alokasi untuk kepentingan publik seperti pendidikan dan kesehatan yang mahal saat ini.
Bila Bupati/walikota di pilih oleh DPRD maka akan banyak uang yang terselamatkan.
Belum lagi bupati yang tak bisa kompak or tidak seiya dengan gubernurnya…. gubernur minta hutan diselematkan/dijadikan lahan konservasi, eh malah bupatinya mengeluarkan izin penggunaan lahan kepada perusahaan besar..
Setuju bang.. Bang YIM nyalon jadi presiden ya… Insyaallah saya dukung…..
May 28th, 2008 at 10:35 am
Pengembang Web IF (komentar #51)
Dulu ada negara bagian Baberi, sekarang ada rebutan bagian antara Babel dan Riau. Baca “Perundingan Pulau Tujuh Berlangsung Alot” di Bangka Pos CyberMedia pada tanggal 22 Mei 2008.
http://www.bangkapos.com/breakingnews/1f3de89a25725b51d6db1cc9b31b801a/2849/baca/0/0/0/0/2008/Mei/22/0
Padahal, perhatian terhadap Kecamatan Belinyu sendiri kurang meyakinkan selama ini. Ayo, mestinya sibuk rebutan dengan Singapura, bukan sesama saudara seperti itu. Ayo, mestinya rebutan menyejahterakan penduduk Pulau Tujuh, bukan cuma gengsi-gengsian. Apa artinya ini, Pak Yusril (yang sangat memahami bagaimana terbentuknya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung)?
May 28th, 2008 at 4:26 pm
Tedy Triharsa (komentar #52)
Yth Pak YIM,
ikut nimbrung juga pak,,, pertama saya salut untuk YIM yang masih mempunyai waktu untuk menulis blok ini.kalau kita lihat maknanya dari otonomi daerah tentunya tujuannya adalah baik.namun yang terjadi dalam pelaksanaannya sangat tidak baik. saya tidak mengerti ketidakbaikan itu karena sistem yang dibuat itu tidak baik atau pihak yang melaksanakan dari sistem itu yang tidak benar-benar baik.Kembali ke masalah pilkada kabupaten atau daerah tingkat II jelas sangat menghaburkan uang negara. tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan dari proses yang mahal itu.belum lagi seperti apa yang diungkapkan oleh bang YIM dimana para calon dan sponsor akan berlomba untuk mengembalikan ” modal ” yang dikeluarkan .tentunya pengembalian modal secara berjemaah itu dilakukan dengan cara apapun dengan waktu yang sesingkat-singkatnya.. bisa diperkirakan apa yang akan terjadi..
May 30th, 2008 at 4:29 pm
Anung A (komentar #53)
Ada suatu negri yang demolratis, punya perwakilan rakyat dalam satu dewan dari pemerintah terendah sampai tertinggi, para pemimpinnya dipilih oleh rakyat lengkap satu paket ada lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif
namun sayang negri itu tidak punya KEBERPIHAKAN PADA RAKYAT.
Ada suatu negri, yang lengkap punya polisi, pengadilan terendah sampai tertinggi, ada jaksa ada hakim,
namun sayang negri itu tidak punya KEADILAN.
Semoga rakyat negri itu tidak tertipu untuk kesekian kalinya dalam memlih pemimpin … Amin.
June 2nd, 2008 at 8:37 am
Elfian Sikumbang (komentar #54)
“Tuah sakti hamba negeri….”
Kepada Yang Berhormat,
Yusril Ihza Mahendra
Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh,
Jika Bang Yusril memang serius mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden 2009, seperti yang Abang tulis “…ibarat sembahyang, nawaitunya memang sudah dilafadzkan…” Saya ikut mendoakan nawaitunya tersebut, Insya Allah.
Seperti juga yang Abang tulis ” Demokrasi sangat mahal. Biaya politik menjadi sangat tinggi. Meskipun begitu, saya tetap memiliki optimisme bahwa idealisme yang tinggi tetap ada. Rakyat juga sudah belajar banyak tentang demokrasi dari berbagai pengalaman yang mereka peroleh selama era Reformasi ini”
Dan seperti juga Laksamana Hangtuah, atau mungkin juga Abang, memiliki optimisme idealisme yang tinggi ternyata itu tidak cukup juga. Karena garis kemiskinan yang panjang dinusantara itu untuk masa ini tidak butuh idealisme buat perut rakyat yang masih lapar.Sejarah Residen Belanda yang baik hati itu, yang tidak setuju merobohkan kota melaka, ternyata juga harus menguburkan idealisme.Atau sejarah Hangtuah yang malang merelakan puteri gunung ledang diserahkan kepada Sultannya.Bagaimanapun perjuangan adalah doa.
Saya yakin Abang sedikit punya rahasia disebalik rahasia soal strategi dunia politik di Indonesia. Saya kenal betul cara orang melayu, disebalik ” halus budi resam melayu…” ada makna yang dalam daripada hasrat si tuan yang punya pantun itu.
Akhir kalam daripada Adinda, saya kutip falsafah daripada orang Minang dan syair lagu HangTuah, semoga ianya menjadi satu pengajaran yang baik untuk kita yang sedang berjuang menjujung tinggi makna idealisme……
” Alun ta kilek lah ta kalam, lah tahu jantan dan batino…”
”Laksamana Hangtuah setia amanah, menjujung harkat juga martabat, jangan melayu buang juriat.Tuah sakti hamba negeri,esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang kan berganti, takkan melayu hilang dibumi,engkau susun jari sepuluh mengatur sembah duduk bersimpuh,halus budi resam melayu…..”
June 2nd, 2008 at 11:13 am
Freelance Web Designer (komentar #55)
Saya setuju dengan tulisan Pak Yuzril. Thanks
June 8th, 2008 at 9:27 am
arons (komentar #56)
Bang… Setelah Otonomi saya kira Pemimpin daerah konsentrasi bekerja dalam 5 tahun hanya 3 taun, 1 tahun pertama sibuk untuk mencari legalitas kemenangannya, dan melobi KPUD, Mendagri, MA, untuk segera mensyahkan Jabatanya, Satu tahun terahir sibuk menyiapkan kampanye untuk kepilih lagi, sudah gitu ongkos pemilu yang bermilyar2 kalau dipakai untuk kesejahteraan rakyat kan lebih bermamfaat, kalau pemilu tahun depan abang belum kepilih jadi presiden toh bisa tunjukan kinerja yang bagus dan penuh prestasi di bidang yang sedang abang pegang sekarang, niscaya rakyat juga bisa menilai..
June 18th, 2008 at 1:16 pm
M. ZUCHRI SATRIYO (komentar #57)
Peran kabupaten/ kota sebagai leading sector pembangunan negara harus terus dilakukan, memang benar sekiranya ada penguatan otonomi tingkat provinsi, namun perlu ditekankan disini, jika terjadi penguatan otonomi provinsi, peran provinsi pun harus diperbesar. menurut pengamatan saya area kekuasaan provinsi tidaklah sebesar kabupaten, lingkup provinsi pun hanya sebatas wilayah kerja mereka, selebihnya adalah daerah/ wilayah otonomi kabupaten, hatta (wakil presiden RI yang pertama ) lebih menekankan pada otonomi kabupaten, lebih baik provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat saja sebagai koordinator kabupaten-kabupaten, dengan jumlah aparatur yang tidak terlalu banyak, efisien, dan efektif, biarkan pengelola pemerintahan di kabupaten-kabupaten agar dapat terus maksimal berhubungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentang pilkada, rakyat dapat lebih arif dan cerdas untuk dapat menentukan pemimpin mereka,
June 30th, 2008 at 9:16 pm
Hadi M. (komentar #58)
Bang Yusril,
Saya setuju pendapat abang mengenai biaya tinggi Pemilu/Pilkada dll, tapi sistem demokrasi seperti itu yg diakui di dunia/barat, jadi hanya pengusaha dan orang2 kaya2 saja yg bisa naik. Coba bentuk segera team sukses Pilpres abang untuk menelaah kampanye yg paling jitu.
Abang di kalangan intelektual sudah top, cuman dikalangan bawah hendaklah abang fokus juga, ikuti gaya rakyat kebanyakan, seperti non formal, egaliter dan jangan lupa perhatikan cara program pengentasan kemiskitan, ciptakan kemakmuran. Wong deso itu tidak macam2, contoh petanin hanya butuh tersedianya bibit padi dan pupuk, tersedianya bahan bakar minyak dan gas yang kontinyu, lapangan kerja, keamanan, kesehatan dan utilitas jalan, listrik, komunikasi juga jangan lupa.
Bang Yusril, jangan sampai gakl jadi caleg ya, saya siap membantu finansial dan tenaga, walau tidak besar.
Jangan terpengaruh omongan2 orang2 yg menilai abang tidak bagus…maju terus sampai final.
Wassalam,
July 8th, 2008 at 11:23 am
surya (komentar #59)
assalamualaikum wr wb,
Tanah kelahiran saya sama dengan bapak di Manggar, saya berterimakasih atas bantuan bpk. atas terbentuknya propinsi Bangka Belitung, semoga hal ini bisa lebih memajukan kehidupan masyarakat kepulauan BABEL, karena setahu saya dari zaman penjajahan belanda sampai sekarang bergabung dengan NKRI, masyakat belitung adalah termaksud sapi perah kurus di tanahnya sendiri yang kaya. Walaupun kenyataan sekarang sapi perah diperah oleh sapi perah.
Ada kebanggaan tersendiri melihat seorang putera belitung menjadi seorang yang Pakar Hukum Tata Negara Dan Politisi yang diperhitungkan, salut atas perjuangannya.
Saya termaksud orang yang pesimis mengenai dunia politik dan partai politik, karena dari masa kecil yang saya lihat dan rasakan sampai sekarang partai politik baik yang berasaskan Islam dan bukan, sebagian besar digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok dengan menghalalkan segala cara, membodohi serta memperbudak rakyat dengan hasil positif yang sangat minim.
Umur saya sekarang 30 thn dan sampai saat ini hanya satu kali mengambil hak pilih saya sebagai pemilih pada tahun 1998 (maaf kalau salah tahun) dan saya tidak bangga menjadi golput. Partai yang saya pilih pd tahun tersebut adalah Bulan Bintang yang dipimpin oleh Bapak Yusril (tempat pemilihan di Bandung). Target Point saya adalah Terbentuknya Prop. Bangka-Belitung dan berharap Bapak dan PBB dapat berbuat lebih di era reformasi bagi Bangsa Indonesia umumnya dan Masyarakat Babel khususnya.
Hasil pemilu di Babel menunjukkan partai bulan bintang menang besar, namun yang menang dalam pilkada di Beltim adalah notabene orang lain yang didukung partai lain dengan suara minoritas (Bpk. Ahock). Hal ini menunjukkan bahwa wakil yang dicalonkan Oleh PBB belum membumi dan dipercayai oleh masyarakat setempat.
Saya pribadi sempat mengalami krisis kepercayaan terhadap bapak akibat pemberitaan Media masa mengenai Dept. Kehakiman yang Bapak Pimpin karena Klarifikasi yang minim dan kinerja politik PBB beserta janjinya khususnya di Babel.
Beberapa pendapat dari teman saya mengenai bapak ada yang bagus dan kurang bagus, ada yang bilang bapak orang yang pintar dan berkharisma tapi ada juga yang berkomentar bapak orang yang sombong dan arogan.
Beberapa harapan saya untuk bapak dan PBB:
1. Pilih team sukses dan wakil rakyat yang amanah, tepati janji dan katakanlah maaf ketika tidak terpenuhi karena janji adalah hutang.
2. Hindari debat , karena sebagian orang akan menganggap itu sebagai bentuk arogansi. Mohon lebih diperbanyak tindakan nyata karena lebih bermanfaat dan menyentuh hati rakyat secara langsung.
3. Berikan sanksi yang tegas kepada anggota yang melanggar peraturan partai yang berasakan Islam ini.
4. Teruslah berjuang di jalan yang haq.
Mohon maaf kalau ada kata kata saya yang salah dan tidak bermanfaat, anggaplah ini sebagai curahan isi hati seorang anak kepada orangtuanya.
Wassalam mualaikum Wr. WB
surya
July 11th, 2008 at 3:39 am
Purwanto Adi (komentar #60)
awalnya saya sangat setuju dengan pemikiran otonomi daerah,, karena kesempatan kepada daerah untuk memimpin daerahnya menjadi llbh baik.. tapi saya salah OTONOMI DAERAH sekarang ini ibarat Jurang yang memisahkan antar daratan yg satu dengan yang laen … Faktanya orang2 sekarang lebih bersifat kedaerahan,, Pejabat2 skrg harus dari PUTRA DAERAH,, yang lebih PARAH banyaknya pejabat2 di daerah yang tidak kompeten/sesuai dengan bidangnya… sungguh menyedihkan… SUNGGUH OTONOMI DAERAH SUDAH KEBABLASAN …
July 26th, 2008 at 11:38 pm
Pages: « 1 [2] 3 » Show All
Punya pendapat? Sampaikan pendapat Anda