yth, Prof Yusril Ihza Mahendra.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Kurnia Nya pada hari tanpa di senggaja aku mendapatkan alamat Tokoh yang aku kagumi .

Prof Yusril yang saya hormati bersama surat ini aku akan menanyakan status Hukum kehutanan dan mohon ketegasan dari Pemerintah terhadap penyalahgunaan kawasan hutan oleh BUMN.
pada bulan November 2008 , saya (sekretaris MKGR Lampung ) diantar oleh Ketum dan Sekjen DPP MKGR mengahada Menhut RI pada waktu itu Bapak MS. Ka’ban melaporkan kondisi kawasan hutan yang pengelolaannya oleh Pt. Inhutani V pada Reg 42. 44 & 46 dengan luas 55.000 ha dibiarkan terbengkalai dan di tamani tebu dan singkong oleh swasta kami sampaikan ke pak Menteri pada waktu itu agar izin pengelolaan di cabut dan di HTR demi kesejahteraan masyarakat. dengan berjalannya waktu dan Menhut saat pak Zulkifli Hasan belum juga terealisasi.
pertanyaan : tidak beranikan Menhut untuk mencabut izin Inhutani V.
sampai kapan rakyak menunggu cerita pengelolaan lahan oleh rakyat terealisasi sedangkan program HTR di Iklankan selalu.

Saya mhn maaf, tidak mendalami masalah hukum terkait kehutanan (YIM)

atas perhatian Bapak kami haturkan terima kasih

Saya sangat prihatin dengan perkembangan berita akhir-akhir ini yang menjurus kepada fitnah yang menyudutkan Bapat, menurut saya sudah sangat tepat untuk menanyakan keabsahan status Kajagung RI saat ini, Hendarman Supanji, SH.

Juga saya berharap agar Bapak dapat berkolaborasi dengan kelompok pak Susno Duaji yang sekarang ini beliau sedang ditahan dengan tidak ada kejelasan dan dizolimi oleh penguasa negeri saat ini.

Menurut saya ada pola dan sistem yang salah dengan penegakan hukum di RI saat ini. Hal yang terpenting isyu yang juga harus dikedepankan adalah tentang SISTEM PERADILAN JURI SEBAGAI SEBUAH PILIHAN SOLUSI karena SISTEM PERADILAN MAJELIS KONVENSIONAL sudah tidak sesuai lagi dengan RASA KEADILAN yang selalu tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat kita yang selalu dinamis, adapun alasannya adalah sebagai berikut :

1. Sistem Peradian Majelis Konvensional tidak menganut Azas Kedaulatan Rakyat dan juga tidak Azas Kedaulatan
Hukum. Legislatif dan Eksekutif (Presiden, Gubernur dan Bupati) sudah dipilih oleh rakyat secara langsung tetapi
mengapa untuk Yudikatif khususnya dalam menentukan Vonis Pengadilan masih menyerahkan melalui cara-cara
perwakilan penuh tanpa melibatkan rakyat sebagai Dewan Juri di dalam ruang sidang pengadilan sebagai salah
satu unsur penentu untuk pengambilan keputusan di dalam vonis.

2. Dalam Sistem Peradilan Majelis Konvensional, Hakim minta disebut dan dipandang sebagai YANG MULIA MAJELIS
HAKIM, sehingga rakyat dalam memandang kedudukan Hakim sedemikian TINGGINYA sama seperti Firaun
seakan-akan seperti Tuhan yang menyebut (al a’la) yang tidak pernah salah dan keliru dalam memutus suatu
perkara.

Demikianlah untuk menjadi renungan kita bersama dalam mencari solusi yang lebih baik bagi negeri yang sudah
carut-marut ini.

Mantan Ketua Biro Hukum DPW PBB Sumsel

Saya sangat prihatin dengan perkembangan berita akhir-akhir ini yang menjurus kepada fitnah yang menyudutkan Bapat, menurut saya sudah sangat tepat untuk menanyakan keabsahan status Kajagung RI saat ini, Hendarman Supanji, SH.

Juga saya berharap agar Bapak dapat berkolaborasi dengan kelompok pak Susno Duaji yang sekarang ini beliau sedang ditahan dengan tidak ada kejelasan dan dizolimi oleh penguasa negeri saat ini.

Menurut saya ada pola dan sistem yang salah dengan penegakan hukum di RI saat ini. Hal yang terpenting isyu yang juga harus dikedepankan adalah tentang SISTEM PERADILAN JURI SEBAGAI SEBUAH PILIHAN SOLUSI karena SISTEM PERADILAN MAJELIS KONVENSIONAL sudah tidak sesuai lagi dengan RASA KEADILAN yang selalu tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat kita yang selalu dinamis, adapun alasannya adalah sebagai berikut :

1. Sistem Peradian Majelis Konvensional tidak menganut Azas Kedaulatan Rakyat dan juga tidak Azas Kedaulatan
Hukum. Legislatif dan Eksekutif (Presiden, Gubernur dan Bupati) sudah dipilih oleh rakyat secara langsung tetapi
mengapa untuk Yudikatif khususnya dalam menentukan Vonis Pengadilan masih menyerahkan melalui cara-cara
perwakilan penuh tanpa melibatkan rakyat sebagai Dewan Juri di dalam ruang sidang pengadilan sebagai salah
satu unsur penentu untuk pengambilan keputusan di dalam vonis.

2. Dalam Sistem Peradilan Majelis Konvensional, Hakim minta disebut dan dipandang sebagai YANG MULIA MAJELIS
HAKIM, sehingga rakyat dalam memandang kedudukan Hakim sedemikian TINGGINYA sama seperti Firaun
seakan-akan seperti Tuhan yang menyebut (al a’la) yang tidak pernah salah dan keliru dalam memutus suatu
perkara.

Demikianlah untuk menjadi renungan kita bersama dalam mencari solusi yang lebih baik bagi negeri yang sudah
carut-marut ini.

Semoga Presiden, Menteri. Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara dan seluruh aparat penegak hukum yang Nggak Adil, memutar balikan fakta, meminta dan terima suap, memeras, menampilkan barang bukti palsu, dakwaan palsu, penahanan yang tidak ada dasar dan barang bukti …. dll segera Allah beri peringatan. Seandainya tetap membantah bandel dan berlaku khianat … AWAS SIKSA ALLAH ….. KALIAN BAKAL JADI KERAKNYA NERAKA … PALING BAWAH LAGI …. HAYO PADA TAKUTLAH …