Warning: include(/home/yusril/public_html/yusril/wp-content/plugins/different-posts-per-page/defines.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/yusril/public_html/yusril/wp-settings.php on line 2

Warning: include(): Failed opening '/home/yusril/public_html/yusril/wp-content/plugins/different-posts-per-page/defines.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/yusril/public_html/yusril/wp-settings.php on line 2

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/yusril/public_html/yusril/wp-settings.php:2) in /home/yusril/public_html/yusril/wp-includes/feed-rss2-comments.php on line 8
Comments on: KEDUDUKAN KEJAKSAAN DAN POSISI JAKSA AGUNG DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI BAWAH UUD 1945 http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza-mahendra-pendahuluan-hampir-seluruh-negara-modern-di-du/ Blog Yusril Ihza Mahendra Mon, 13 Mar 2017 14:58:41 +0000 hourly 1 By: Gampito Tjahjo Said http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza-mahendra-pendahuluan-hampir-seluruh-negara-modern-di-du/comment-page-1/#comment-170731 Sat, 17 Dec 2011 23:50:35 +0000 http://yusril.ihzamahendra.com/?p=329#comment-170731 Alhamdulillah dan terima kaih uaiannya. Namun saya rasa kondisi selama awal kemerdekaan s/d uuds tahun 1950 tetap cukup ideal bukan?

]]>
By: Budi http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza-mahendra-pendahuluan-hampir-seluruh-negara-modern-di-du/comment-page-1/#comment-117361 Fri, 15 Apr 2011 06:16:14 +0000 http://yusril.ihzamahendra.com/?p=329#comment-117361 Ok sBgt

]]>
By: kodir http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza-mahendra-pendahuluan-hampir-seluruh-negara-modern-di-du/comment-page-1/#comment-97409 Mon, 01 Nov 2010 09:46:41 +0000 http://yusril.ihzamahendra.com/?p=329#comment-97409 Kalau Pangeran Kejaksaan nama aslinya syekh Abdurrahman asal Iraq, disebut Pangeran Kejaksaan Oleh Syekh Maulana Gunung Jati Karena Terkenal ahli Fiqih dan bijak dalam memutus perkara. hingga dengan landasan itu dia diantgkat sebagai Jaksa dikerajaan cirebon sekitar tahun 1478 M. president mempertimbangkan itu ga ych waktu mengangkat Jaksa Agung.

]]>
By: ade http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza-mahendra-pendahuluan-hampir-seluruh-negara-modern-di-du/comment-page-1/#comment-93991 Wed, 22 Sep 2010 08:09:18 +0000 http://yusril.ihzamahendra.com/?p=329#comment-93991 Pak Mahendra, mungkin pa SBY lupa mengaggap NKRI adalah Kerajaan / monarchi yang ucapan lisannya adalah undang2
jadi dengan mengucapkan kata-kata ke pa hendarman dia anggap sbg UU dan syah diangkat kembali sbg jagung.

]]>
By: Lukman Payapo http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza-mahendra-pendahuluan-hampir-seluruh-negara-modern-di-du/comment-page-1/#comment-92084 Wed, 25 Aug 2010 16:24:26 +0000 http://yusril.ihzamahendra.com/?p=329#comment-92084 Pasal 18 (1) UU No 16 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. (2) Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda. (3) Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan. (4) Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan. Lalu bagaimana mungkin Jaksa Agung Muda membantu Jaksa Agung yang statusnya ilegal?

Bila dikaji dengan seksama, kekuasaan negara diwakilkan oleh presiden pemenang pemilu berdasarkan UUD 1945. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan mewakilkan tugasnya dalam bidang penuntutan kepada Jaksa Agung melalui pengangkatan jabatan berdasarkan UU Kejaksaan. Tentunya seluruh kekuasaan jaksa penuntutan umum terletak kepada kekuasaan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Dengan presiden tidak memberhentikan dan mengangkat kembali Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung, maka presiden telah membuat rancu kewenangannya sendiri. Perlu diingatkan kembali, yang memiliki kekuasaan negara untuk menuntut adalah kepala negara yang diwakili oleh Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri. Ketiganya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Apabila Jaksa Agung tidak sah, maka Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri juga tidak sah. Ternyata jabatan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung tersebut ilegal karena tidak ada pemberhentian dan pengangkatan kembali oleh SBY sebagai kepala negara. Padahal segala tindak pidana dalam masyarakat menjadi kewenangan kejaksaan sepenuhnya untuk menuntut.

Dalam UU No 16 Tahun 2004 (UU Kejaksaan), pasal 2 (1) menyebutkan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka. (3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan. Pasal-pasal tersebut menekankan kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang merdeka mewakili kekuasaan negara melakukan tuntutan atas tindak pidana yang dilakukan anggota masyarakat.

Sementara pasal 5 menyebutkan Susunan Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Pasal 4 (1) menyebutkan Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Sementara pasal 19 (1) menyebutkan: Jaksa Agung adalah Pejabat Negara. Sementara presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan, yang sudah sesuai jalur hirarkinya berdasarkan pasal 19 (2) yang menyebutkan: Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Sementara pasal 22 (1) (d): Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena berakhir masa jabatannya. Kalimat dalam UU tersebut yang berbunyi “Berakhir masa jabatannya” memiliki pengertian bahwa Jaksa Agung memiliki masa jabatan. Karenanya masa jabatan menjadi hal yang krusial dalam menentukan keabsahan kewenangan Jaksa Agung. Karenanya, Jaksa Agung wajib memiliki legalitas dari presiden sebagai kepala negara untuk memimpin lembaga kejaksaan yang meliputi seluruh wilayah Indonesia tersebut. Ini bukanlah sekedar formalitas kealpaan yg ringan, akan tetapi mslh administrasi yg berakibat hukum fatal bagi setiap “criminal/penal policy” yg dikeluarkan oleh jaksa agung sejak 20 november 2009.

Jaksa mrpkn satu kesatuan (één en ondeelbaar) & ia berbeda dgn hakim. Ketua MA misalnya tdk membawahi para hakim. Krn nya maka seluruh fungsi hierarki di kejaksaan berlaku. Tdk semua konstitusi itu adalah konstitusionalisme, krn konstitusionalisme itu adalah membatasi kekuasaan. Tatkala tdpt suatu konstitusi yg di dalamnya tdk membatasi kekuasaan, dia adalah “constitutie het as well constitutie maar geen constitusionalisme”. Polyinterpretable di seputar masa jabatan Jaksa Agung dimaksud mengakibatkan rechtsonzekerheid di kalangan para burgers, utamanya para pencari keadilan (justitiabelen) yg menjalani proses pemeriksaan & penuntutan Jaksa di bawah Jaksa Agung.

Sudah waktunya Mahkamah Konstitusi RI mengakhiri multitafsir Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI bahwa frasa berakhirnya masa jabatan Jaksa Agung adalah antara lain bersamaan dengan berakhirnya masa bakti suatu kabinet yang didalamnya termasuk Jaksa Agung selaku anggota kabinet berkedudukan setingkat menteri negara, serta memutuskan legal standing pemohon dlm memeriksa perkara pengujian ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang negara hukum dan asas kepastian hukum mengingat MK adlh ”the guardian of the constitution” & sekaligus ”the final interpreter of the constitution” seperti dikemukakan oleh Prof Yusril.

]]>
By: BiduAndra http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza-mahendra-pendahuluan-hampir-seluruh-negara-modern-di-du/comment-page-1/#comment-92020 Mon, 23 Aug 2010 22:40:21 +0000 http://yusril.ihzamahendra.com/?p=329#comment-92020 Ass. Wr. Wb. Bang Yusril!

Tulisan Bang Yusril ini sangat memberikan pencerahan, terutama bagi orang awam seperti saya yg tertarik pd Ilmu Tata Negara, tetapi bukan berasal dari background hukum. Kebanyakan pakar lain kurang memperhatikan perspektif sejarah dan perbandingan hukum. Bang Yusril sangat beruntung karena telah berguru kpd Alm. Prof. Ismail Sunny, sang pakar konstitusi tiga negara, yaitu: RI, AS, dan Kanada dan menganut mazhab hukum sejarah. Dukungan dari Prof. Mahfud M.D., Prof. Laica Marzuki, dan Prof. Bagir Manan menunjukan bahwa pendapat ini benar atau setidak-tidaknya ada benarnya.

Wassalaam! Mohon dikoreksi jika salah, terima kasih!

]]>
By: Hendra Indersyah http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza-mahendra-pendahuluan-hampir-seluruh-negara-modern-di-du/comment-page-1/#comment-91986 Sun, 22 Aug 2010 10:14:14 +0000 http://yusril.ihzamahendra.com/?p=329#comment-91986 Asslm wrwb.

I.
Ralat dan pelengkap komentar no. 3:
– alinea 1 (di dalam kalimat “- Kenapa …dst): “UU 16/2004 Pasal 19 (1) & (2)”, harusnya “UU 16/2004 Pasal 19 (1) & (2) sehubungan Pasal 22 (1) huruf d”.
– alinea 2 (di dalam kalimat “Kini, …dst): “.. tidak ada suatu diskresi ttg jabatan Jaksa Agung”, maksudnya/harusnya “.. tidak ada suatu diskreasi dlm hal masa jabatan Jaksa Agung menurut UU 16/2004 dll”.

II.
Pada hemat saya, urgensi sidang V mendatang adalah tinggal soal pembuktian oleh pihak Pemerintah, utk adilnya peradilan (di MK) dan khususnya pengamatan (a.l diri saya di sini, di fb sendiri, dll), apa yg dimaksud oleh Pemerintah itu (Setneg, Jaksa Agung, ..) dgn kalimat “sedangkan 3 pejabat negara yang lain yaitu Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri, belum saya lakukan secara pergantian. Berarti 3 pejabat itu tetap menjalankan tugasnya sampai suatu saat nanti saya lakukan pergantian sesuai dengan ketentuan undang-undang” di dalam Keppres pembentukan KIB II (UU serta pasal dll yang mana ya?). Karena sebaliknya, isi “UU 16/2004 Pasal 22 (1) huruf d” tampaknya sudah cukup jelas dalam/dari sidang IV 12 Agustus 2010, yaitu sehubungan fakta hukum dari berbagai sudut pandang/UU bahwa “Jaksa Agung adalah pejabat negara, setingkat menteri, anggota kabinet, … (dst dlm konteksnya)”.

III. Saya sendiri tentunya juga menyiapkan jawaban tersendiri, coba2 menapak-tilasi pemikiran pihak Pemerintah waktu itu dgn kalimat dan Keppres pembentukan KIB II tanpa Jaksa Agung itu, khususnya ttg UU yg dimaksud di dalamnya (“… saya lakukan pergantian sesuai dgn ketentuan undang-undang”). Yah.. meskipun sebenarnya cocok hanya sbg bahan ngobrol di kedai kopi (komentar no. 21 dlm “Tanggapan untuk Artikel Denny Indrayana: Kontroversi Keabsahan Hendarman (oleh Yusril Ihza Mahendra)” situs ini).

Terima kasih.
Wasslm,
Hendra Indersyah
di Jaktim.

]]>
By: Hadi http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza-mahendra-pendahuluan-hampir-seluruh-negara-modern-di-du/comment-page-1/#comment-91984 Sun, 22 Aug 2010 09:03:15 +0000 http://yusril.ihzamahendra.com/?p=329#comment-91984 Pencerahan yang bagus untuk mengetahui hukum, Terima kasih bang Yusril dan Bravo!

Wassalam,
Hadi

]]>
By: Hendra Indersyah http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza-mahendra-pendahuluan-hampir-seluruh-negara-modern-di-du/comment-page-1/#comment-91982 Sun, 22 Aug 2010 08:53:22 +0000 http://yusril.ihzamahendra.com/?p=329#comment-91982 Asslm, Prof.

Bagus uraian ttg profil Kejaksaan Agung dlm latar belakang sejarah dan posisinya dlm HTN selama ini, tsb di atas. Ditambah dgn pemaparan dan perdebatan legal-formal dlm 4 sidang Uji Materi UU 16/2004 di MK hingga 12 Agustus baru lalu, maka permasalahan Kejaksaan Agung itu khususnya jabatan Jaksa Agung saat ini dlm hal legalitas-formalnya selaku lembaga pemerintahan dan pejabat negara, pd hemat kita memang sudah cukup jelas. Dan apa yg selayaknya disayangkan bersama dari/terhadap pimpinan Kejaksaan Agung itu selama ini, sejak peralihan pemerintahan KIB I ke KIB II pd 20 Oktober 2009, adalah sbb.:
– Kenapa bpk Hendarman Supandji (selaku Jaksa Agung dan anggota KIB I yg telah dibubarkan pd 20 Oktober 2009) tidak menolak jabatan Jaksa Agung dalam KIB II yg dibentuk secara resmi dan pelantikan pd 21 Oktober 2009, meskipun Presiden mengangkat melalui penunjukan dgn ucapan biasa seusai pelantikan KIB II itu (kecuali Jaksa Agung), namun juga justru karena toh hanya secara informal seperti itu, yaitu menepuk2 bahu pak Hendarman Supandji dan berkata “Pak Hendarman, Bapak tetap Jaksa Agung”? Dan tidak mengingatkan pihak Presiden misalnya Setneg/Mensesneg ttg isi & maksud UU 16/2004 Pasal 19 (1) & (2) dlm mengkritisi isi Keppres pembentukan KIB II “sedangkan 3 pejabat negara yang lain yaitu Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri, belum saya lakukan secara pergantian. Berarti 3 pejabat itu tetap menjalankan tugasnya sampai suatu saat nanti saya lakukan pergantian sesuai dengan ketentuan undang-undang”, segera sesudah pembentukan KIB II itu? Atau di hari2 berikutnya, khususnya ketika pihak DPR RI mempertanyakan keabsahan beliau sebagai Jaksa Agung dlm KIB II, untuk tidak malah tampak turut heran dgn keberadaan pin Nayaka yg masih beliau pegang? (dan kadang dikantongi saja?).

Kini, dalam menantikan putusan MK ttg Uji Materi UU 16/2004, boleh kiranya kita mengungkapkan di sini suatu pengharapan ttg jabatan Jaksa Agung tadi? Suatu pengharapan secara khusus kepada Jaksa Agung Hendarman Supandji, jadi bukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena semua pihak – termasuk beliau tentunya – sudah & baru menyadari saat ini dan sejauh ini secara legal-formal dari 4 sidang MK perkara Uji Materi UU 16/2004 (dan hampir berkepastian hukum), bahwa harusnya tidak ada suatu diskresi ttg jabatan Jaksa Agung itu.

Sekian dulu. Terima kasih.
Wasslm,
Hendra Indersyah.

]]>
By: khafidhin http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza-mahendra-pendahuluan-hampir-seluruh-negara-modern-di-du/comment-page-1/#comment-91937 Sat, 21 Aug 2010 01:53:25 +0000 http://yusril.ihzamahendra.com/?p=329#comment-91937 ma’af, kalo tidak salah setahu saya sekarang masih tahun 1431 H.

]]>