Warning: include(/home/yusril/public_html/yusril/wp-content/plugins/different-posts-per-page/defines.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/yusril/public_html/yusril/wp-settings.php on line 2

Warning: include(): Failed opening '/home/yusril/public_html/yusril/wp-content/plugins/different-posts-per-page/defines.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/yusril/public_html/yusril/wp-settings.php on line 2

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/yusril/public_html/yusril/wp-settings.php:2) in /home/yusril/public_html/yusril/wp-includes/feed-rss2-comments.php on line 8
Comments on: PERMOHONAN UJI MATERIL UU KEJAKSAAN KE MK http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/27/permohonan-uji-materil-uu-kejaksaan-ke-mk/ Blog Yusril Ihza Mahendra Mon, 13 Mar 2017 14:58:41 +0000 hourly 1 By: irwan http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/27/permohonan-uji-materil-uu-kejaksaan-ke-mk/comment-page-1/#comment-184271 Thu, 24 May 2012 01:49:53 +0000 http://yusril.ihzamahendra.com/?p=339#comment-184271 Ass Wb., maaf bang YIM sy mengutip blog dibawah ini, mungkin bang YIM belum lihat.

Ketika Yusril menggugat Diri Sendiri.

Hari Rabu tanggal 22 September 2010 kemarin mungkin menjadi hari yang melegakan sekaligus menggelikan bagi mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra, karena hari itu Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian dari permohonannya. Sebagai pemohon tentu saja Yusril layak untuk bersuka cita dan merayakannya, namun jika melihat apa yang dimohonkan tentu terasa menggelikan. Lho ?

Dalam permohonannya Yusril menguraikan bahwa Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kejelasan batas masa jabatan Jaksa Agung. Dengan demikian Pasal tersebut menjadi INKONSTITUSIONAL jika tidak memiliki penafsiran yang pasti. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum Yusril memohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dengan menyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional).

Atas permohonan tersebut majelis MK dalam putusan nomor 49/PUU-VIII/2010 akhirnya mengabulkan sebagian permohonan Yusril yang antara lain menyatakan bahwa Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”.

Dari putusan di atas setidak-tidaknya dapat dimaknai bahwa Hendarman Supanji secara resmi sudah sudah tidak sah lagi menjabat sebagai Jaksa Agung sejak putusan MK dibacakan, meskipun Keppresnya masih menyatakan menjabat. Tentu saja pendapat ini juga masih debatable, karena yah…inilah Indonesia kita. Lha putusan MK sendiri juga tidak bulat, karena ada 2 orang hakim MK yang memberikan Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion). Kadang kita sendiri bingung, harus bangga atau malah pusing tujuh keliling karena memiliki banyak pakar hukum he he he.

Namun bukan itu yang coba dibahas di sini, karena terus terang saya juga jadi senewen kalau harus ikut-ikutan debat kusir soal hukum Indonesia. Mengapa ? karena hukum di Indonesia memang masih kacau balau. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) saja sampai saat ini masih menggunakan peninggalan penjajah Belanda. Di negeri ini memang terasa aneh, kita seperti memiliki banyak sekali pakar hukum namun untuk membuat KUHP saja tidak bisa. Yang lebih tragis lagi anggota DPR RI yang membahas perundang-undangan seringkali tidak mengerti bagaimana membuat Undang-undang yang baik dan benar. Itulah mengapa kemudian para perancang undang-undang dan para wakil rakyat kita pada akhirnya harus banyak menghambur-hamburkan uang buat melancong ke berbagai negara hanya untuk mencontek perundang-undangan negara itu lalu dicoba diterapkan di sini. Padahal belum tentu cocok dengan kultur di Indonesia. Ya mungkin dari pada susah-sudah mikir, lagian sekalian jalan-jalan gratis he he he.

Makanya menjadi tidak aneh juga kalau kemudian muncul peristiwa seperti permohonan Yusril. Lha UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan itu Yusril yang merancang, kemudian Yusril juga yang membahas dengan DPR RI lalu disahkan menjadi Undang-undang, lantas Yusril pula yang menggugat salah satu pasalnya. Jasi cute, kan ?

dikutip dari http://zamronicenter.blogdetik.com/2010/09/23/ketika-yusril-menggugat-diri-sendiri/

]]>
By: Doni Arya Dinata http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/27/permohonan-uji-materil-uu-kejaksaan-ke-mk/comment-page-1/#comment-184267 Thu, 24 May 2012 01:21:24 +0000 http://yusril.ihzamahendra.com/?p=339#comment-184267 Kenapa Pak Yusril Tidak buka Biro Bantuan Hukum BBH di tiap tiap Kabupaten di Jawa Barat untuk melindungi masyarakat kalangan bawah yang ter aniaya ? sy aktifis Parta Bulan Bintang Di kab Subang dan saya pernah aktif di Brigade Hizbullah dan sdh pernah menginap sampai di rumah Bpk. Ahmad Sumargono di Jakarta yg pada waktu itu berharap bisa ketemu bapak tp ternyata susah.
Pak !Pengujian materi bapak ke MK merupakan titik tolak ternya perorangan individu manusia mempunyai hak menjadi warga negara dan akan menjadi acuan utk warga negara indonesia lainnya ! thx ini bekal utk pribadi saya.

]]>
By: adranika http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/27/permohonan-uji-materil-uu-kejaksaan-ke-mk/comment-page-1/#comment-135420 Mon, 25 Jul 2011 14:36:54 +0000 http://yusril.ihzamahendra.com/?p=339#comment-135420 saya tidak paham dengan tulisan bang YIM… tapi sepintas saya mencoba memaksa diri untuk membaca.. saya sebagai warga negara jadi takut… jangan-jangan… smoga Allah memberikan pencerahan bagi pemikir-pemikir dan para pemimpin di negeri ini agar Indonesia bisa menjadi negara yang benar-benar melindungi dan memberikan rasa tenang bagi segenap rakyatnya… bang YIM… smoga Allah memberikan yang terbaik buat abang….

Insya Allah. Kita saling mendo’akan (YIM)

]]>
By: krismawan http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/27/permohonan-uji-materil-uu-kejaksaan-ke-mk/comment-page-1/#comment-98908 Sun, 21 Nov 2010 19:37:11 +0000 http://yusril.ihzamahendra.com/?p=339#comment-98908 assalamualaikum bang yusril…..

.

pencerahan yg diberikan sangat bermakna bagi saya karena kebetulan saya juga mempelajari HTN seperti halnya yg sering anda tulis disini

dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada bang yusril saya memohon seandainya ada file soft copy tentang tulisan-tulisan anda maka sangat lebih bermanfaat lagi bagi saya karena keterbatasan waktu untuk membaca dan mempelajari tulisan anda yang begitu panjang sangat menjadikan sebuah alasan

maklum anak desa harus ke warnet jika ingin menambah ilmu

.

terima kasih dan selamat berjuang demi keadilan…….

wassalam…….

Tulisan di sini bisa di print. jadi bisa dipelajari lebih mendalam (YIM)

]]>
By: DANIEL http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/27/permohonan-uji-materil-uu-kejaksaan-ke-mk/comment-page-1/#comment-95995 Mon, 18 Oct 2010 05:07:59 +0000 http://yusril.ihzamahendra.com/?p=339#comment-95995 Bang Yusril saya membuat judul skripsi dengan judul sinkronisasi HUKUM POLEMIK SISMINBAKUM DALAM KACAMATA UU PNBP DAN UU TIPIKOR…….
saya mendukung anda Bang sepenuhnya………….

]]>
By: A P Sasmito http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/27/permohonan-uji-materil-uu-kejaksaan-ke-mk/comment-page-1/#comment-93020 Tue, 07 Sep 2010 17:28:40 +0000 http://yusril.ihzamahendra.com/?p=339#comment-93020 Sejak dulu aku selalu percaya pada engkau Bang Yusril, seorang tokoh yang merupakan murid kesayangan M. Natsir.Kalau seandainya aku mampu aku akan mengajakmu untuk menyingkir kedesa. Istirahat dari hiruk pikuknya jelaga politik negara kita. Orang jujur sepertimu tidak cocok untuk berdekatan dan berkecimpung dengan rakus serta culasnya dunia perpolitikan negara kita. M.S Kha’ban yang demikian sederhana saja tidak luput dari bidikan fitnah dan rekayasa. Dan kalau seandainya M. Natsir masih hidup, pasti beliau terus menangisi nasibmu karena tidak beda jauh dengan nasibnya dulu. Kalau toh nanti kamu diputus kalah, salah, kemudian dipenjara karena kasus ini, hanya satu do’a saya. Semoga ngkau tidak pernah lelah untuk terus berjuang menegakkan amanah sebagai muslim sejati. Semoga Allah SWT memberikan keadilan dunia akhirat kepadamu.

]]>
By: Hendra Indersyah http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/27/permohonan-uji-materil-uu-kejaksaan-ke-mk/comment-page-1/#comment-92427 Tue, 31 Aug 2010 04:43:04 +0000 http://yusril.ihzamahendra.com/?p=339#comment-92427 ASPIRASI 18/8/2010.

Adalah cukup perlu sebenarnya mengajukan aspirasi kepada Pemerintah; “SBY Diminta Jelaskan Status Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung”, demikian Berita Utama JAWA POS edisi 4 Juli 2010.

Pada hemat saya, permintaan seperti itu terlalu ‘tinggi’. Dan baiknya mempelajari-sendiri dulu persoalannya dlsb. O ya.. tdk apa2 ya dlm hal seperti itu seringkali saya tampak lelet atau sepertinya ber-tele2? Maklumlah..

Jadi, sesudah coba turut memahami duduk persoalan serta peraturan2 dan ketentuan yg ada (antara lain dari beberapa kali sidang MK), permintaan/aspirasi tsb – ataupun bentuk-lainnya – pada hemat saya baiknya ditujukan kpd Jaksa Agung, bahwa harusnya menolak jabatan Jaksa Agung itu jika sdh pernah mengingatkan pihak Presiden ttg isi & maksud UU 16/2004 Pasal 22 (1) huruf d & (2) dan Pasal 19, dll.

(HI, Jaktim).

]]>
By: Hendra Indersyah http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/27/permohonan-uji-materil-uu-kejaksaan-ke-mk/comment-page-1/#comment-92420 Tue, 31 Aug 2010 04:03:59 +0000 http://yusril.ihzamahendra.com/?p=339#comment-92420 Tidak mengusik dan terus mempercayakan jabatan Jaksa Agung di pundak pak Hendarman Supandji? Dalam suatu komunikasi canggih antara Presiden dan Jaksa Agung?
Ya betul..! 20-21 Oktober 2009. Dan – tampaknya pula – kemudian terus saja berlangsung tdk produktif. Pengharapan kita semua adalah kemerdekaan Kejaksaan (Pasal 2 UU 16/2004) dan kekuasaan Kehakiman yg merdeka (Pasal 24 UUD 1945), dalam tertib administrasi dan perlindungan bagi warga negara thdp tindakan semena-mena dari pejabat yg kedudukannya tdk sah.
(HI, 30-31/8/2010).

]]>
By: Hendra Indersyah http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/27/permohonan-uji-materil-uu-kejaksaan-ke-mk/comment-page-1/#comment-92336 Mon, 30 Aug 2010 07:55:24 +0000 http://yusril.ihzamahendra.com/?p=339#comment-92336 Asslm, Prof.
Kiranya berkenan saya partisipasi lagi.

Tampaknya apa yg dimaksudkan oleh Presiden SBY dgn ‘terus mempercayakan’ ataupun ‘tidak mengusik’ jabatan Jaksa Agung di pundak pak Hendarman Supandji, adalah – sebagaimana dpt dipahami dari “Denny Indrayana I : Kemerdekaan Jaksa Agung Non-Kabinet” – sbb.: “suatu upaya penguatan pemisahan Jaksa Agung dari Kabinet”, dan “merupakan upaya serius Presiden SBY”, serta “penegasan dan penghormatan Presiden SBY kepada kemerdekaan kejaksaan, yang menurut Penjelasan Pasal 2 UU Kejaksaan berarti ”terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya”.

Namun sayangnya, tampaknya komunikasi yg coba dibangun ternyata tidak jalan dgn cukup baik. Dan “kemerdekaan kejaksaan” yg diharapkan justru tidak terhindarkan dari distorsi dan ilegalitas pimpinannya sendiri, yaitu Jaksa Agung, meskipun memang benar bisa menampilkan “kemerdekaan kejaksaan” tadi.

Sesungguhnya hal itu semua merupakan pelajaran penting & berharga bagi calon2 pejabat kita saat ini dst. Semoga. Namun demikian, masalah “perlindungan bagi warga negara thdp tindakan semena-mena dari pejabat yang kedudukannya tidak sah” tentunya merupakan masalah yg tidak kalah penting pula bagi semua kita. Semoga. Sesudah itu, barulah tentang pengertian “kemerdekaan Kejaksaan” dari isi Penjelasan Pasal 2 UU Kejaksaan “terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya” (yg ‘melandasi’ fakta ttg situasi dan kondisi Jaksa Agung tadi pasca pembubaran KIB I) harus terus dicarikan pula kejelasannya: haruskah berarti “pemisahan Jaksa Agung dari Kabinet”? Pada hemat saya (tentu lebih-kurangnya dari pasal2 dlm UU terkait juga adanya), hanya Kejaksaan (Kejaksaan Agung dst ke bawah) yg terpisah dari kabinet, sedangkan Jaksa Agung adalah memang bagian dari kabinet pemerintahan (demikian KIB I dan kabinet2 pemerintahan sebelumnya).

Jadi, makna & maksud UU 16/2004 Pasal 22 (1) huruf d itu tampaknya memang sesuai dgn maksud semula dlm perumusannya.

Sekian dulu. Maaf ini saya agak buru2; besar kemungkinan nantinya saya akan membuat koreksi dan pejelasan2 sedikit lagi.

Wasslm,
HI, Jaktim.

]]>
By: Hendra Indersyah http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/27/permohonan-uji-materil-uu-kejaksaan-ke-mk/comment-page-1/#comment-92330 Mon, 30 Aug 2010 05:33:12 +0000 http://yusril.ihzamahendra.com/?p=339#comment-92330 Tdk salah lagi. Sangat menarik. Penting & tidak main2. UU 16/2004 masuk Mahkamah Konstitusi, utk permohonan uji materi dan/atau permohonan tafsir konstitusional Pasal 22 (1) huruf d, plus permohonan provisional. Ya, legalitas Jaksa Agung Hendarman Supandji dlm sorotan para pakar Hukum Tata Negara. Dari legal standing Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. Dan hingga saat ini MK sdh bersidang 5 kali, utk selanjutnya semua pihak menantikan putusan YM para Hakim Konstitusi di dlm ‘sidang ke-6’nya. Semua pihak, dgn tentunya juga berpengharapan ttg kemerdekaan Kejaksaan & kekuasaan Kehakiman: ”terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya” (Pasal 2 UU 16/2004 dan Pasal 24 UUD 1945).

Kalau mau dan bisa dijadikan pembelajaran Hukum Tata Negara bagi rakyat awam, ya bagus, berarti bisa alias rajin dan betah baca2 UU & teori2 terkait serta bisa meng-hubung2kan satu & lainnya fakta2 yg ada baik yg langsung maupun tdk langsung, dlsb, dst. Demikian kita coba berpartisipasi aktif, antara lain karena turut prihatin menyaksikan macam2nya persoalan negeri sejauh ini dlm Reformasi.

]]>