|

PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL-PASAL KUHAP TERHADAP UUD 1945

PENGANTAR:

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Di bawah ini saya posting secara utuh permohonan uji materil ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang “saksi” dan “keterangan saksi” yang menguntungkan, yang saya ajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputuskan. Permohonan ini sangat panjang sehingga membacanya mungkin melelahkan. Bagi mereka yang tidak berlatar-belakang pendidikan hukum, membaca permohonan ini tentu sangat membosankan. Meskipun begitu, teks permohonan yang lengkap disertai argumen-argumen hukum dan petitumnya saya postingkan di sini. Siapa tahu ada yang berminat membacanya. Jika ada yang tertarik,  tentu  dapat memberikan saran-saran kepada saya, karena teks permohonan ini masih akan diperbaiki dan disempurnakan.  Panel Hakim MK dalam pemeriksaan pendahuluan, juga akan memberikan saran-saran perbaikan sebelum permohonan ini diperiksa dalam    sidang  pemeriksaan pokok perkara. Bagi mereka yang ingin belajar bagaimana caranya mengajukan permohonan uji materil ke MK, membaca posting ini, mungkin akan ada manfaatnya.

Saya ucapkan selamat membaca teks di bawah ini dan salam hormat..

Jakarta,   18 Oktober 2010

Kepada Yang Mulia

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta 10110

HAL:   PERMOHONAN  PENGUJIAN  PASAL 1 ANGKA 26 DAN ANGKA 27 Jo PASAL 65 Jo PASAL 116 AYAT (3) DAN AYAT (4)  Jo PASAL 184 AYAT (1) HURUF a  UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981  TENTANG HUKUM ACARA PIDANA     TERHADAP UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  1945.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra,  lahir di Belitung, tanggal 5 Pebruari 1956, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, adalah perorangan Warga Negara Republik Indonesia (Bukti P1) selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”.

Pemohon   mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 26 dan angka 27 jo Pasal 65 jo Pasal 116  ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 184 ayat (1) huruf a  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8  Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)   yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor  76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3256 (” UU Nomor  8  Tahun 1981 tentang KUHAP”) (Bukti P-2) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal Pasal  27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) (Bukti P-3), dengan uraian sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1.     Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 26  dan angka 27 jo Pasal 65 jo Pasal 116   ayat (3) an ayat (4) jo Pasal 184 ayat (1) huruf a  Undang-Undang Nomor 8  Tahun 1981 tentang  Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal  27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal  28J ayat   (1) UUD Negara RI Tahun 1945;

2.     Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (”UU MK”),  menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang  terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”);

3.     Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;

4.     Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon

1.     Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yang dalam huruf a menyebutkan “Perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang    Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2.     Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan ini, Pemohon menegaskan bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan persamaan di hadapan hukum sebagai konsekuensi dari ditegaskannya Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum  sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3); hak untuk mempunyai kedudukan yang sama di hadapan  hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1); hak untuk memperoleh  kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2); hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum serta hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun juga sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2), hak untuk mendapatan perlindungan dari  Pemerintah untuk yang berkewajiban  melindungi, memajukan dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945. Sementara pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

3.     Bahwa Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam UUD 1945 sebagaimana diuraikan dalam angka 3 di atas, telah  dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yakni Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 1 angka 26 dan angka 27 dihubungkan dengan Pasal 65 jo Pasal 116  ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 184 ayat (1) huruf a. Bunyi selengkapnya dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 26

”Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

Pasal 1 angka 27

”Keterangan saksi adalah  salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Pasal 65 KUHAP,

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Pasal 116 ayat (3) KUHAP

(3) Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.

Pasal 116 ayat (4) KUHAP

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut;

Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP

Alat bukti yang sah ialah:

Keterangan saksi;

4.     Bahwa pada saat mengajukan Permohonan ini, Pemohon berstatus sebagai Tersangka  pelaku tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan  berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-79/F.2/Fd.1/06/2010, tanggal 24 Juni 2010, melanggar Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001  jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Bukti P4)  Pemohon  diduga  telah melakuan tindak pidana korupsi “biaya akses fee dan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan HAM RI”. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus,  Kejaksaan Agung RI, Arminsyah,  telah menyampaikan keterangan pers kepada publik pada tanggal 29 Juni 2009 bahwa ancaman hukuman yang dikenakan kepada Pemohon adalah “hukuman seumur hidup”. (Bukti P5) Pernyataan ini bahkan disampaikan kepada publik sebelum Pemohon sendiri dipanggil untuk diperiksa oleh Penyidik. Pemohon berpendapat keterangan pers ini adalah bagian dari  penggalangan opini Kejaksaan Agung RI yang dapat  menyudutkan Pemohon;

5.     Bahwa Pemohon menganggap penetapan sebagai Tersangka tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimum penjara seumur hidup adalah sesuatu yang sangat serius yang menyangkut nama baik, harkat dan martabat Pemohon serta seluruh keluarga Pemohon. Dengan permohonan maaf kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, izinkanlah Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon  adalah seorang Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, akademisi dan politisi yang pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dua kali menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, satu kali menjadi Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dan berbagai jabatan publik lainnya. Pemohon juga diketahui rakyat Indonesia pernah secara resmi menjadi calon Presiden Republik Indonesia dan telah disahkan oleh rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Umum Tahun 1999. Pemohon juga dikenal luas sebagai mantan Ketua dan sekarang sebagai Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang, sebuah partai yang berasaskan Islam.

6.     Bahwa andaikata Pemohon dihukum satu hari saja akibat dakwaan  melanggar    Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 12 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 tahun 2001,  maka karier perjalanan politik Pemohon akan tertutup dengan serta-merta untuk selama-lamanya. Begitu banyak undang-undang di Negara Republik Indonesia yang mensyaratkan seseorang yang pernah menjalani pidana dengan ancaman hukuman di atas lima tahun, dia tidak diperbolehkan untuk menduduki jabatan  kenegaraan apapun juga. Jangankan mencalonkan diri menjadi Presiden, mencalonkan diri menjadi Kepala Desa saja sudah dilarang oleh undang-undang. Nasib Pemohon akan jauh lebih buruk dibandingkan dengan nasib mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang meskipun dizalimi dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun, namun ketika bebas, beliau tetap dibolehkan mendirikan partai politik yang baru dan kemudian terpilih lagi sebagai anggota Partemen, dan kini menjadi Ketua Pembangkang  (Oposisi) dalam Parlemen Malaysia;

7.     Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-79/F.2/Fd.1/06/2010, tanggal 24 Juni 2010, Pemohon telah berulang kali dipanggil untuk diperiksa sebagai Tersangka  dengan berbagai surat panggilan dan yang terakhir adalah Surat Panggilan No. SPT-2915/F.2/Fd.1/06/2010 tanggal 14 Otober 2010 (Bukti P6). Setiap kali pemeriksaan berlangsung puluhan wartawan media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri meliputnya di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, yang menandakan bahwa dengan kasus ini, Pemohon kini telah menjadi sorotan publik baik domestik maupun internasional. (Bukti P7) Kasus ini telah menjadi perhatian dan concern dari berbagai organisasi internasional, termasuk Asian-African Legal Consultative Organization  yang bermarkas di New Delhi dan International Bar Associaton yang bermarkas di London. Beberapa anggota parlemen di negara-negara ASEAN juga datang ke Jakarta untuk menanyakan apa yang terjadi pada Pemohon;

8.     Bahwa sebagai warga negara yang baik Pemohon mematuhi hukum sepanjang pelaksanaannya dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi dan bertentangan dengan norma moral universal. Pemohon  hadir memenuhi panggilan Penyidik, meskipun ketika itu Pemohon menolak keabsahan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung dan melakukan perlawanan terhadapnya, dan juga terhadap Presiden Republik Indonesia yang mengangkatnya, antara lain melalui mahkamah ini.

9.     Bahwa hanya dua kali pemohon tidak dapat hadir dalam pemeriksaan dengan alasan yang sah, yakni satu menderita sakit (operasi gigi dan mulut), dan satu kali lagi berhalangan karena berbenturan waktunya dengan sidang perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang diajukan Pemohon di Mahkamah Konstitusi ini. Kedua alasan yang sah itu telah disampaikan secara resmi melalui surat dan dapat dipahami serta diterima oleh Penyidik. Selama pemeriksaan berlangsung, Pemohon telah menunjukkan sikap koperatif. Tidak ada pertanyaan Penyidik yang tidak Pemohon jawab. Namun apabila ada hak-hak  konstitusional pemohon yang dilanggar oleh Penyidik dan aparatur Kejaksaan Agung RI, maka adalah hak pemohon untuk melakukan perlawanan atas pengabaian hak-hak konstitusional itu. Langkah ini Pemohon lakukan sejalan dengan komitmen Pemohon untuk turut serta membina tegaknya Negara Hukum Republik Indonesia;

10.Bahwa semua bentuk perlawanan itu Pemohon lakukan melalui cara-cara yang sah dan konstitusional, termasuk melakukan permohonan uji materil terhadap undang-undang yang sekarang Pemohon sampaikan sekali lagi kepada Mahkamah Konstitusi. Karena itu Pemohon menolak penggalangan opini oleh sementara pihak, bahwa perlawanan yang menempuh cara-cara yang sah dan konstutusional sebagai tindakan “tidak etis” dan bahkan “menghalalkan segala cara agar terhindar masuk bui” seperti diucapkan dua tokoh intelektual besar di negara ini, Professor Franz Magnis Suseno dan Professor Azyumardi Azra (Bukti P8).

11.Bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung telah mengumumkan kepada publik bahwa Penyidik telah memanggil dan meminta keterangan 27 (duapuluh tujuh) saksi yang semuanya memberatkan Pemohon. Sejumlah  ahli yang diperlukan untuk memperjelas perkara yang disangkakan kepada pemohon Kejaksaan Agung juga telah dan sedang diperiksa. Di tengah pemeriksaan yang sedang berlangsung, Kejaksaan Agung telah mengumumkan bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, mereka telah mendapatkan alat bukti yang cukup untuk mengajukan Pemohon sebagai terdakwa ke pengadilan; (Bukti P9)

12.Bahwa Pemohon berpendapat adalah kewenangan Penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi dan ahli yang pada pokoknya akan memberatkan pemohon untuk membuktikan dugaan mereka. Namun sebaliknya juga adalah  hak Pemohon sebagai Tersangka untuk membela diri dan menyangkal keterangan saksi yang memberatkan Pemohon, antara lain dengan cara mendatangkan saksi-saksi yang menguntungkan, yang menurut pertimbangan yang wajar dari Pemohon dapat menyangkal atau menggugurkan keterangan saksi-saksi memberatkan yang dipanggil dan diperiksa atas inisiatif Penyidik. Pemohon tentunya, menurut hukum acara yang berlaku, tidak berada dalam posisi yang dapat menilai atau menyampaikan keberatan apapun juga terhadap siapa saksi-saksi yang dipanggil dan diperiksa oleh  Penyidik itu;

13.Bahwa sebaliknya,  Pemohon berpendapat bahwa proses penyidikan haruslah dilakukan secara adil dan berimbang dengan menjunjung tinggi hak-hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, termasuk pengakuan terhadap asas yang berlaku secara universal, yakni asas praduga tak bersalah (presumption of innocent). Pemeriksaan akan berlangsung secara akan adil dan berimbang dan penghormatan atas asas praduga tak bersalah akan terwujud, jika hak tersangka untuk meminta kepada Penyidik agar memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang menguntungkan Pemohon dipenuhi oleh Penyidik, tanpa Penyidik mempunyai hak untuk menilai dan menyampaikan keberatan apakah saksi-saksi yang dianggap menguntungkan  oleh Pemohon itu relevan atau tidak dengan perkara. Kalau Pemohon menilai bahwa saksi yang menguntungkan itu samasekali tidak menguntungkan, bahkan merugikan, maka untuk apa Pemohon meminta agar saksi itu dipanggil dan diperiksa;

14.Sebagaimana Penyidik memiliki kebebasan, bahkan mempunyai hak untuk menggunakan pemanggilan paksa terhadap siapa saja yang mereka jadikan sebagai saksi yang memberatkan, maka Pemohon sebagai Tersangka, demi keadilan dan keseimbangan, semestinya juga berhak untuk meminta dipanggil dan diperiksa saksi-saki yang menguntungkan. Penyidik tidak berhak  untuk menilai dan menyampaikan keberatan terhadap siapa saksi-saksi yang Pemohon anggap sebagai saksi yang menguntungkan itu. Penyidik juga tidak berhak menolak dengan alasan bahwa saksi yang menurut Pemohon akan menguntungkan itu, justru akan merugikan Pemohon. Penyidik wajib untuk memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang menguntungkan itu;

15.Bahwa dalam pemeriksaan Penyidik telah bertanya kepada pemohon apakah Pemohon   menghendaki didengarnya saksi  dan ahli yang dapat menguntungkan pemohon, sesuai ketentuan Pasal 65 jo Pasal 116  ayat (3) KUHAP. Pemohon telah menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan “ya” dan Penyidik mencatat jawaban itu dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pemohon melalui kuasa hukumnya kemudian menyampaikan secara tertulis nama-nama ahli dan saksi yang  menguntungkan Pemohon, dan meminta kepada Penyidik untuk memanggil dan memeriksa ahli-ahli dan saksi-saksi yang menguntungkan tersebut, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP. Saksi-saksi yang menguntungkan pemohon sebagaimana tertuang dalam surat yang yang ditanda-tangani Penasehat Hukum Pemohon adalah Megawati Sukarnoputri, H.M Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie dan Susilo Bambang Yudhoyono; (Bukti P10)

16.Pemohon menyadari bahwa meminta saksi-saksi yang menguntungkan dan untuk dipanggil adalah hak Pemohon,  dan Penyidik wajib untuk memanggil saksi-saksi yang menguntungkan itu. Tentu saja saksi-saksi yang menguntungkan itu adalah saksi-saksi yang menurut pertimbangan Pemohon ada keterkaitannya dengan perkara pidana yang disangkakan kepada Pemohon. Permintaan mendatangkan saksi yang menguntungkan itu, menurut M. Yahya Harahap,  haruslah dilakukan dengan pertimbangan yang wajar, bukan dengan maksud untuk memperlambat jalannya pemeriksaan, atau dilakukan dengan iktikad buruk untuk mempermain-mainkan pemeriksaan  (Yahya Harahap: Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.  Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2001, hal 138). Menurut Harahap, jika ada iktikad buruk seperti itu, misalnya tersangka minta dipanggil dan diperiksa 100 orang saksi yang menguntungkan  yang susah untuk dicari dimana alamatnya. Sementara  menurut pertimbangan yang wajar, 100 saksi yang menguntungkan itu tidak ada hubungannya dengan perkara, maka iktikad buruk untuk mempermain-mainkan pemeriksaan seperti itu  dapat  menggugurkan kewajiban Penyidik untuk memanggil dan memeriksa mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 65 jo Pasal 116 ayat (4) KUHAP.

17.Pemohon tidaklah mengajukan 100 saksi yang menguntungkan yang susah untuk dicari di mana keberadaannya. Saksi menguntungkan yang Pemohon minta untuk dipanggil dan diperiksa itu alamatnya jelas dan  mudah untuk dicari. Menurut pertimbangan yang wajar dari Pemohon, keempat saksi yang menguntungkan itu memang relevan untuk menerangkan berbagai hal terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dikenakan kepada Pemohon. Tiga dari empat  saksi yang menguntungkan yang Pemohon minta itu (Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie dan Susilo Bambang Yudhoyono) pernah  bersama-sama dengan Pemohon menjadi menteri Kabinet Persatuan Nasional  yang dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Megawati Sukarnoputri ketika itu menjadi Wakil Presiden. Jusuf Kalla menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang sering mengeluhkan kelambatan pengesahan perseroan sehingga menghambat investasi di bidang industri dan perdagangan. Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu menjadi Menteri Pertambangan dan Energi yang juga berkepentingan dengan investasi  melalui berbagai perusahaan berbadan hukum Indonesia yang ingin didirikan oleh pengusaha dalam dan luar negeri. Kwik Kian Gie waktu itu adalah Menko Ekuin yang bertanggungjawab mengkoordinasikan upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional dan menangani kerjasama dengan IMF dan Bank Dunia. Belakangan  Pemohon selaku Ketua Umum Partai Bulan Bintang, menandatangani surat pencalonan Susilo Bambang Yudhyono sebagai calon Presiden RI ke Komisi Pemilihan Umum, sehingga dia memenuhi syarat menjadi calon. Susilo Bambang Yudhoyono kemudian terpilih menjadi Presiden dan Pemohon menjadi Menteri Sekretaris Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB I) yang dipimpinnya;

18.Bahwa tindak pidana yang diduga telah dilakukan Pemohon, yakni korupsi biaya aksess fee PNBP Sisminbakum, bukanlah semata-mata tindakan pribadi, tetapi melekat dengan jabatan Pemohon yang ketika dugaan tindak pidana itu terjadi, yakni dalam jabatan Pemohon sebagai Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. Dengan demikian, Pemohon  berpendapat bahwa bahwa meminta kehadiran saksi-saksi yang menguntungkan itu, yakni mantan menteri, mantan Wakil Presiden dan bahkan Presiden adalah sesuatu yang wajar dan tidaklah mengada-ada.  Tidak perlu ada anggapan bahwa kalau Presiden diminta menjadi saksi menguntungkan, maka hal itu akan menjadi precedent, nanti setiap tersangka akan meminta Presiden dihadirkan untuk jadi saksi menguntungkan. Seorang Penjual Roti bersepeda motor di Makassar menabrak  orang di jalan hingga mati dan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi saksi yang menguntungkan, tentu bukanlah  permintaanan yang wajar. Permintaan seperti ini, wajib ditolak oleh Penyidik karena dapat dikualifikasikan sebagai permintaan yang mengada-ada dan dilandasi iktikad buruk untuk mempersulit jalannya pemeriksaan;

19.Bahwa disamping alasan kewajaran, Pemohon berpendapat bahwa keempat nama yang diminta dipanggil dan diperiksa sebagai saksi yang menguntungkan itu, karena tugas dan jabatannya ketika itu, memang mempunyai keterkaitan   dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon. Keempat saksi yang menguntungkan di atas hadir dalam sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada awal Mei 2000, ketika Pemerintah mendengarkan usul-usul Dewan Ekonomi Nasional yang dipimpin Emil Salim. Salah satu hal yang dibahas dalam sidang tersebut adalah kelambatan Pemerintah, dalam hal ini Departemen Hukum dan Perundang-Undangan dalam mensahkan pendirian perserorang terbatas (PT), yang berakibat sukarnya Pemerintah Indonesia mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional akibat krisis tahun 1997.  Pemerintah RI yang ketika itu bekerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia dalam rangka penanganan krisis dan pemulihan ekonomi, juga mengkritik kelambatan itu.  IMF dan Bank Dunia berpendapat tidak mungkin akan terjadi pemulihan ekonomi kalau tidak ada investasi. Sementara investasi terhambat karena Pemerintah RI lambat mensahsahkan berdirinya perseroan. Di Singapura pensahan itu hanya memakan waktu satu hari. Di Malaysia dan Hong Kong hanya dua hari. Sementara di Indonesia memakan waktu lebih dari setahun tanpa adanya kepastian;

20.Bahwa keempat nama tersebut di atas juga hadir dalam sidang kabinet ketika Presiden Abdurrahman Wahid memberikan arahan bahwa  mengingat ketiadaan pos APBN 1999/2000 untuk membangun jaringan teknologi informasi guna mempercepat proses pengesahan perseroan tersebut, maka pembangunan jaringan  itu diserahkan  saja kepada swasta untuk melakukan investasi untuk membangunnya. Akhirnya Menteri Kehakiman dan HAM memutuskan agar jaringan teknologi informasi itu dibangun dengan perjanjian Built, Operate and Transfer (BOT) selama 10 tahun. Proyek itu diselesaikan dan beroperasi pada bulan Januari 2001 yang diresmikan oleh Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri.  Dalam Letter of Intent Pemerintah RI kepada IMF tanggal 21 Mei 2000, yang antara lain ditandatangani oleh Kwik Kian Gie, Pemerintah Indonesia mengemukakan komitmen bahwa Pemerintah RI akan mengatasi problema keleterlambatan pengesahan perseroan (company registration) dalam waktu satu tahun (Bukti P11). Ternyata masalah keterlambatan itu sudah dapat diatasi Pemerintah dalam waktu kurang dari satu tahun. Inilah proyek E-Government pertama di tanah air yang dianggap sukses dalam memberikan pelayanan publik  dan mendapatkan pengakuan standard internasional ISO 9001-2000; (Bukti P12)

21.Dampak ekonomi percepatan pengesahan perseroan itu memang sangat besar artinya bagi Negara. Selama 7 (tujuh) tahun percepatan melalui jaringan teknologi informasi yang dibangun dan dioperasikan oleh swasta itu, telah lebih dari 6000 perusahaan baru yang disahkan untuk sector industri,  jasa dan pertambangan saja, belum terhitung pengesahan perseroan pada sektor-sektor lainnya. Dalam tujuh tahun itu, dari sector ini saja, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa  Negara memperoleh nilai tambah pendapatan sebesar Rp 958 trilyun, dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 4,7 juta orang. (Bukti P 13). Angka ini jauh melampauI biaya Pemerintah dalam menangani krisi ekonomi 1997 yang menurut laporan Menteri Keuangan Budiono dalam Sidang Kabinet Gotong Royong (2002) adalah sebesar Rp. 632 trilyun. Kejaksaan Agung dengan hitungannya sendiri menyatakan biaya akses fee Sisminbakum yang merugikan Negara adalah sebesar Rp. 420 milyar. Angka ini adalah pemasukan kotor seluruh pemohon pengesahan perseroan melalui jasa jaringan teknologi informs Sisminbakum selama 7 (tujuh) tahun , bukan laba bersih perusahan swasta tersebut. Sementara BPKP setelah melakukan audit investigasi menyatakan tidak dapat memastikan apakah ada unsur kerugian Negara atau tidak dalam perkara ini;

22. Sepanjang pemahaman Pemohon, proyek yang dibangun dengan sistem BOT, yang seluruh modalnya pembangunan dan pengoperasiannya diserahkan kepada swasta, tidaklah mungkin pungutan fee yang didapatnya menjadi PNBP. Keuntungan Negara adalah dari lancarnya pelayanan publik, dan diserahkannya seluruh asset proyek kepada Negara setelah perjanjian BOT berakhir. Sedangkan pada pungutan fee oleh swasta itu Negara dikenakan pajak, bukan seluruhnya diambil Negara menjadim PNBP.  Ada puluhan, bahkan mungkin ratusan proyek BOT di seluruh tanah air, namun Sisminbakum inilah satu-satunya BOT yang dianggap oleh Kejaksaan Agung sebagai korupsi. Sisminbakum ini diberlakukan melalui Keputusan 4 (empat) Menteri Kehakiman, yaitu Pemohon, Baharuddin Lopa, Marsilam Simanjuntak, dan Hamid Awaludin. Namun belakangan pada saat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden, pemberlakuan Sisminbakum itu ditingkatkan dengan undang-undang, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  Pasal 9 undang-undang tersebut berbunyi “Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri..”. (Bukti  P14) Sistim Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) yang diberlakukan dengan undang-undang ini, kalau Pemohon baca dengan seksama Risalah Pembahasan RUU tentang Perseroan Terbatas  di DPR (halaman 428) adalah sama dengan Sisminbakum yang Pemohon dan tiga Menteri Kehakiman dan HAM lainnya berlakukan sebelumnya dengan Keputusan Menteri, yang dianggap Kejaksaan Agung sebagai korupsi itu;

23.Ketika Sisminbakum diberlakukan dengan undang-undang, Pemohon tidak lagi menjadi Menteri, baik menteri Kehakiman dan HAM maupun Menteri Sekretaris Negara. Menteri Hukum dan HAM ketika itu dijabat oleh Andi Mattalata. Pertanyaan yang selalu ada pada benak Pemohon adalah, kalaulah memang Sisminbakum itu adalah korupsi, mengapa Presiden dan DPR memperkuat pemberlakuannya dengan undang-undang? Semua argumen, semua dokumen hukum seperti ini telah Pemohon berikan kepada Penyidik, namun semuanya ditolak dengan alasan tidak relevan. Karena itu, Pemohon berpendapat sebaiknya para menteri, Wakil Presiden dan Presiden yang sama-sama memutuskan kebijakan itu, diminta keterangannya sebagai saksi menguntungkan untuk memperjelas perkara. Keterangan Susilo Bambang Yudhoyono yang menandatangani pengesahan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga perlu didengar. Apa alasan Presiden meningkatkan norma hukum pemberlakuan Sisminbakum yang dituduh oleh Kejaksaan Agung sebagai korupsi itu dengan undang-undang? Sisminbakum mulai diusut karena biaya akses feenya dianggap korupsi oleh Kejaksaan Agung tanggal 31 Oktober 2008, sementara UU No 40 Tahun 2007 disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 16 Agustus 2007;

24.Bahwa Pemohonan berpendapat bahwa kesaksian Megawati Sukarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono akan menguntungkan Pemohon. Mereka diharapkan akan menerangkan masalah pokok yang dituduhkan kepada pemohon, yakni mengapa biaya akses fee yang dipungut oleh swasta yang membangun dan mengoperasikan jaringan teknologi informasi “Sisminbakum” dengan sistem BOT itu tidak dipungut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, sehingga menurut Penyidik hal itu telah merugikan keuangan Negara dan pemohon bertanggungjawab sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Padahal, menurut Pasal 2 UU No  20 Tahun 1997 tentang PNBP (Bukti P15), kewenangan menetapkan jenis pelayanan dan  besarnya tarif PNBP itu bukanlah kewenangan menteri teknis, dalam hal ini Menteri Kehakiman dan HAM, tetapi adalah kewenangan Presiden dengan cara menetapkannya melalui Peraturan Pemerintah (PP), atas usul Menteri Keuangan. Sepanjang pengetahuan Pemohon, Megawati Sukarnoputri selama menjabat sebagai Presiden tidak pernah memasukkan biaya akses fee Sisminbakum itu sebagai PNBP;

25.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah empat kali menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP), yakni PP No 75 Tahun 2005, PP No 19 Tahun 2007, PP No 82 Tahun 2007) yang merubah berbagai jenis pelayanan dan besarnya tarif yang dikenakan PNBP yang berlaku di Departemen Kehakiman dan HAM (kini Kementerian Hukum dan HAM) dan tidak pernah  memasukkan biaya akses penggunaan jaringan informasi yang dibangun dan diopreasikan swasta (Sisminbakum) itu sebagai PNBP. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru menetapkan biaya akses itu sebagai PNBP melalui PP No 38 Tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009 (Bukti P 16). PP ini terbit setelah mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Prof Dr Romli Atmasasmita divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanggar Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001, yakni menyalahgunakan wewenang membagi milik Koperasi Pegawai Departemen Kehakiman (KPPDK) dengan Direktorat Jendral AHU. Putusan itu belum inkracht karena kini beliau sedang menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung;

26.Pemohon berpendapat, jika Megawati Sukarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono menerangkan kesaksiannya bahwa sebelum tahun 2009, biaya akses Sisminbakum bukanlah PNBP, maka keterangan itu akan menguntungkan Pemohon sebagai tersangka. Kalau biaya akses fee itu memang bukan PNBP yang harus dipungut Departemen Kehakiman dan HAM, melainkan dipungut oleh swasta yang membangun dan mengoperasikannya sesuai Perjanjian BOT dan pungutan itu dikenakan pajak (PPn), maka dugaan terhadap Pemohon sebagai pelaku tindak pidana korupsi, secara hukum tidaklah beralasan. Perbuatan yang dituduhkan kepada Pemohon sebagai Tersangka atau Terdakwa nantinya, menurut perkiraan Pemohon, memang ada, tetapi pengadilan akan menilai perbuatan itu bukanlah tindak pidana (onslaag van allei rechtsvervolging). Dengan demikian, masih ada harapan bagi Pemohon untuk terbebas dari ancaman hukuman penjara seumur hidup akibat  dugaan perbuatan korupsi yang  telah dilakukan Pemohon.

27.Bahwa dalam kenyataannya, permintaan pemohon untuk memanggil dan memeriksa keempat saksi yang menguntungkan tersebut telah ditolak secara terbuka oleh Penyidik  Andi Herman dan disampaikan kepada  publik (Bukti P 18). Penolakan itu kemudian ditegaskan lagi  kepada publik oleh Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Darmono, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) M. Amari dan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Babul Khoir Harahap dan dimuat di berbagai media cetak dan elektronika nasional dan pers di daerah-daerah (Bukti P19). Alasan penolakan mereka pada pokoknya bertitik-tolak dari penilaian mereka bahwa saksi-saksi yang menguntungkan yang pemohon minta untuk dipanggil dan diperiksa sesuai ketentuan Pasal 65, jo Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP adalah tidak relevan dengan penyidikan perkara yang diduga dilakukan Pemohon.  Para petinggi Kejaksaan Agung itu bahkan secara tegas mengatakan bahwa saksi menguntungkan yang saya minta itu tidak memenuhi kreteria sebagai saksi, yakni orang yang dapat menerangkan suatu tindak pidana yang ia “dengar sendiri, lihat sendiri dan mengalami sendiri”. Jampidsus Amari bahkan mengatakan bahwa saksi-saksi menguntungkan yang  pemohon minta itu “paling-paling akan mengatakan “test immonium de auditu” yakni “kata orang, kata orang”. Keterangan seperti itu  menurutnya  “tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di sidang pengadilan”; (Bukti P 20)

28.Pernyatan penolakan oleh Kejaksaan Agung  sebagaimana tersebut pada angka 27 di atas,  menunjukkan bahwa pihak Kejaksaan Agung belum memahami sungguh-sungguh makna  diberlakukannya KUHAP sebagaimana tercantum dalam bagian c yang  berbunyi antara lain: “ bahwa pembangunan hukum nasional…di bidang hukum acara pidana adalah agar…dan untuk  meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum,keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia…”. Penolakan tersebut juga menggambarkan sikap mental aparatur penegak hukum yang masih bekerja dibawah bayang-bayang HIR warisan kolonial, yang memperlakukan tersangka dan terdawa sebagai “pesakitan” yang tidak memiliki hak asasi untuk diperlakukan secara adil dan seimbang. Selanjutnya Penjelasan Umum UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP  yang menegaskan antara lain sebagai berikut: “…undang-undang ini yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan negara, maka sudah seharusnyalah di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak assi manusia…”. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum KUHAP telah diuraikan 10(sepuluh) asas antara lain sebagai berikut: a. Perlakuan yang sama atas setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

29.Bahwa  Hak Pemohon untuk meminta didengarnya  keterangan saksi-saksi yang dianggap menguntungkan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 65 jo Pasal 116 ayat (3 ) dan ayat (4)  UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan ditolak oleh Penyidik dan para petinggi Kejaksaan Agung, jelas-jelas merugikan hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh UUD Negara RI Tahun 1945. Sumber penolakan mereka itu didasarkan atas ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP tentang “saksi” dan ketentuan Pasal 1 angka 27 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tentang “keterangan saksi” ketika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 65 jo Pasal 116 ayat (3) dan (4) serta Pasal 184 ayat (1) huruf a UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Kalaulah saksi dikualifikasi sebagai orang yang “melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri terjadinya suatu peristiwa pidana”, maka ada kemungkinannya bahwa Megawati, Kwik Kian Gie, Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono tidaklah memenuhi kualifikasi itu.  Sementara “keterangan saksi” dikualifikasi sebagai keterangan dari orang yang “melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri” tindak pidana yang terjadi, maka keempat orang itupun memang tidak melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri peristiwa “korupsi” yang diduga Pemohon lakukan.  Kalau demikian,  maka dapat dimengerti kalau Jampidsus Amari mengatakan bahwa keterangan mereka tidak ada gunanya, dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan”;

30.Keempat orang ini hadir dalam sidang-sidang kabinet awal Mei 2000 di Istana Negara, Jalan Merdeka Utara No 1, Jakarta. Kwik Kian Gie menandatangani Letter of Intent dengan IMF tanggal 17 Mei 2000 di Kantor Menko Ekuin, Jalan Lapangan Benteng Timur No 1, Jakarta. Sedangkan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan pemohon dimulai dengan rapat-rapat sampai penanda-tanganan dan pengoperasian Sisminbakum pada bulan Oktober  2000 dan Januari 2001, semuanya terjadi di Departemen Kehakiman dan HAM Jalan Rasuna Said, Jakarta. Jadi memang ada perbedaan locus delicti dan tempus delicti antara dua peristiwa itu. Meskipun mereka tidaklah “melihat sendiri, mendengar sendiri” tindak pidana yang diduga dilakukan Pemohon, namun keterangan mereka mengenai segala hal yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah dan penetapan PNBP sangatlah penting dan relevan untuk didengar. Ditolaknya pemintaan Pemohon untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan ini, dan kemungkinan ditolaknya  keterangan mereka sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf  a UU No 8 Tahun 1981  tentang KUHAP telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon untuk diperlakukan adil dihadapan hukum;

30.Bahwa kerugian konstitusional seperti  seperti dikemukakan di atas, sesungguhnya bukan saja telah terjadi pada pemohon, tetapi mungkin pula telah merugikan begitu banyak orang yang selama ini terpaksa harus mendekam di dalam penjara karena permintaan mereka kepada Penyidik agar saksi yang menguntungkan dipanggil dan diperiksa telah ditolak berdasarkan defenisi saksi sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP itu. Seorang tersangka atau terdakwa yang memohon agar dipanggil dan diperiksa beberapa orang sebagai saksi yang menguntungkan, karena tersangka atau terdakwa menyangkal sangkaan atau tuduhan dengan mengemukakan alibi, gagal membuktikan alibinya karena saksi-saksi yang menguntungkan  bukanlah orang yang “melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri” tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Ahmad misalnya ditangkap polisi dengan tuduhan merampok dan membunuh pemilik toko emas di Pasar Baru hari Juma’at sore 22 Oktober 2010 sekitar maghrib. Ada sepuluh saksi yang mengaku melihat Ahmad melakukan perampokan dan pembunuhan. Senjata milik Ahmad tertinggal di toko itu. Sidik jari Ahmad juga ditemukan di sana. Kalau sudah begini, Ahmad sudah tidak berkutik menghadapi polisi. Tapi Ahmad menyangkal melakukan perampokan dan pembunuhan. Pada Jum’at sore 22 Oktober 2010 dia menjadi imam shalat maghrib di Mesjid Pondok Indah dan sesudah itu memberi kultum kepada jama’ah. Ahmad minta kepada polisi agar pengurus masjid dan beberapa jamaah yang mendengar ceramahnya diperiksa sebagai saksi yang menguntungkan untuk mendukung kebenaran alibinya. Tapi penyidik menolak dengan alasan tidak relevan, sebab saksi-saksi yang menguntungkan itu tidak “melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri” perampokan dan pembunuhan yang Ahmad lakukan di Pasar Baru.  Kalau defenisi saksi seperti ini, hampir dapat dapat dipastikan Ahmad akan dihukum, bahkan mungkin dengan hukuman mati.  Ahmad akan menjadi korban kesewenang-wenangan aparatur penegak hukum dan diperlakukan secara tidak adil dan zalim. Seperti dikatakan O.C. Kaligis dalam disertasi doktornya di Universitas Padjajaran, dalam kenyataannya, untuk mengajukan saksi yang menguntungkan bukan saja seringkali ditolak oleh Penyidik, tetapi seringkali pula ditakut-takuti oleh Penyidik, sehingga saksi seperti itu gagal untuk dipanggil dan diperiksa. (O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka dan Terpidana. Bandung: PT Alumni,  2006, hal 249-250);

31. Bahwa defenisi saksi dan keterangan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 itu telah menimbulkan kesewenang-wenangan dan mendorong aparatur penegak hukum menerapkan hukum dengan melanggar hak-hak konstitusional tersangka atau terdakwa, yang berakibat orang-orang yang tidak bersalah, apalagi mereka miskin dan bodoh, terpaksa harus menjalani pidana penjara, pidana penjara seumur hidup,  dan bahkan terpaksa harus menjalani hukuman mati. Keadaan seperti ini sungguh mengerikan dapat terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia ini. Dalam pengalaman Pemohon sebagai Menteri Kehakiman dan HAM yang sering keluar-masuk melakukan inspeksi ke berbagai lembaga pemasyarakaran di seluruh tanah air,  Pemohon telah menemukan puluhan narapidana kasus pembunuhan dan perampokan yang bercerita bahwa mereka sebenarnya bukanlah pembunuh dan perampok, tetapi mereka tidak dapat menghadirkan saksi-saksi menguntungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan 116 ayat (3) dan (4) UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Mereka  dungu, lugu dan miskin, sehingga tidak sanggup mendatangkan penasehat hukum yang gigih untuk membela mereka. Mereka diperlakukan sewenang-wenang oleh aparatur penegak hukum bangsanya sendiri, bukan penegak hukum Bangsa Belanda di zaman penjajahan dahulu;

31.   Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, ternyata bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

a.      Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

b.     Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

c.      Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d.     Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e.      Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Kelima syarat mutlak sebagaimana dirumuskan dalam putusan di atas, yang harus dipenuhi dalam  menguji undang-undang terthadap Undang-Undang Dasar, Pemohon yakini telah terpenuhi dengan selengkap-lengkapnya, seperti diuraikan di bawah ini:

Syarat pertama adalah kualifikasi Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.  Sebagai warganegara, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diatur di dalam UUD Negara RI Tahun 1945;

Syarat kedua dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan. Dengan berlakunya Pasal 1 angka 26 dan 27 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 65 jo Pasal 116 ayat (3) dan (4) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, kerugian konstitusional Pemohon adalah nyata dan terang-benderang. Sedangkan berlakunya ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a, menurut penalaran yang wajar sesuatu yang sangat mungkin akan segera terjadi;

Ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Penyidik telah memeriksa Pemohon sebagai Tersangka  dengan cara yang  tidak adil dan sewenang-wenang, nyata-nyata melanggar hak kosntitusional Pemohon. Penolakan pemanggilan saksi yang menguntungkan dalam proses pemeriksaan Pemohon adalah hal yang spesifik merugikan pemohon;

Keempat , kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohon. Jelas kiranya bahwa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27 UU No  8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Penyidik dan para petinggi Kejaksaa Agung telah melakukan tindakan yang tidak adil dan berlaku sewenang-wenang yang menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon;

Kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan. Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penyidik dan petinggi Kejaksaan Agung yang tidak mau memanggil saksi-saksi yang menguntungkan Pemohon tidak akan terjadi lagi. Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka Penyidik, Jampidsus dan Plt Jaksa Agung wajib memanggil dan memeriksa Megawati Sukarnoputri, Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai saksi yang menguntungkan yang Pemohon minta berdasarkan Pasal 65 jo Pasal 116 ayat (3) dan (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Meskipun perkara Pemohon nantinya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum Mahkamah Konstitusi memutus mengabulkan permohonan ini, maka Kejaksaan Agung wajib menarik kembali berkas perkara dan memasukkan keterangan saksi yang menguntungkan ke dalam surat dakwaan, agar hak-hak konstitusional Pemohon tidak dilanggar lagi oleh  Penyidik dan petinggi Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

III. Alasan-Alasan  Pemohon Mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 1 Angka 26 Dan 27 Jo 65 Jo Pasal 116  Ayat (3) Dan Ayat (4)  Jo Pasal 184 Ayat (1) Huruf  A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8  Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1.    Bahwa  Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk hidup di negara hukum  Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.  Di dalam negara hukum, tidak diperkenankan bagi siapapun bertindak sewenang-wenang. Apalagi kesewenang-wenangan dilakukan oleh aparatur penegak hukum dengan bersember kepadai hukum itu sendiri.  Pemohon sebagai Tersangka, telah meminta Penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 jo Pasal 116 ayat (3) dan (4)  UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Namun permintaan itu ditolak dengan alasan tidak memenuhi kualifikasi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, sehingga pemeriksaan terhadap Pemohon  telah dilakukan sewenang-wenang. Kesewenang-wenangan itu melanggar hak konstitusional Pemohon sebagai warganegara di sebuah negara hukum;

2.    Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang memberikan jaminan kepada semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Bahwa Penyidik dalam proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap Pemohon, telah mengabaikan hak Pemohon untuk meminta dipanggilnya dan diperiksanya saksi yang menguntungkan dengan alasan tidak memenuhi kualifikasi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP. Tindakan itu dilakukan semata-mata karena keinginan untuk membuktikan dugaan meraka adalah benar, tanpa memenuhi hak Tersangka menyanggah dugaan mereka. Dengan demikian, Penyidik dan Tersangka berada dalam posisi yang tidak sama. Sikap Penyidik seperti itu bersumber dari  Pasal 1 angka 26 dihubungkan dengan Pasal 65 jo Pasal 116 ayat (3) dan (4) UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan demikian berlakunya pasal-pasal KUHAP ini telah menempatkan Pemohon tidak sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, sehingga hak-hak konstitusional Pemohon dirugikan;

3.    Bahwa  Pemohon memiliki hak konstitusional perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun  1945 yang menegakan adanya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan ditolaknya  permintaan Pemohon selaku Tersangka agar Penyidik memanggil saksi yang menguntungkan telah ditolak dengan alasan tidak memenuhi kualifikasi saksi sesuai defenisi saksi dalam maka ketentuan Pasal 1 angka 26 dihubungkan dengan Pasal 65 jo Pasal 116 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mendapat perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Hak Pemohon untuk meminta Penyidik memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 jo Pasal 116 ayat (3) dan (4) seolah dianulir oleh defenisi saksi di dalam Pasal 1 angka 26 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sendiri. Hal ini menimbulkan tidak adanya perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang dengan sendirinya merugikan hak-hak konstitusional Pemohon;

4.    Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon yang berupa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi yang merupakan tanggungjawab negara,  terutama Pemerintah, dan perlindungan itu harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain di dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, telah dilanggar dengan semena-mena sehingga merugikan Pemohon,  akibat berlakunya defenisi saksi dan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 dihubungkan dengan Pasal 65 jo Pasal 116 ayat (3) dan (4) UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Hak konstititusional yang sama,  menurut penalaran yang wajar juga potensial akan dirugikan dengan berlakunya defenisi ”keterangan saksi” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) huruf a UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

5.    Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal  1 ayat (30), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, menurut penalaran yang wajar juga akan dirugikan apabila Pemohon dinyatakan sebagai Tersangka. Keterangan saksi yang menguntungkan otomatis tidak memenuhi kualifikasi sebagai ”keterangan saksi” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat angka 27 KUHAP. Karena keterangan saksi menguntungkan tidak memenuhi kualifiksi sebagai ”keterangan saksi”, maka keterangan seperti itu  tidak akan dipertimbangkan sebagai ”alat bukti” sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a UU No 8 Tahun 1981 tentang  KUHAP. Keterangan saksi yang dijadikan alat bukti seluruhnya adalah keterangan saksi yang dipanggil dan diperiksa atas inisiatif Penyidik sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan. Maka Pemohon akan menghadapi sidang pengadilan yang tidak seimbang, tidak adil dan sewenang-wenang, yang akhirnya hanya akan menjadikan sidang itu sebagai peradilan sesat;

6.    Bahwa dengan melihat fakta trersebut, maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk  menjalankan tugas yang diembannya, yang diamanatkan kepadanya oleh UUD 1945. Sesuai dengan semangat amanat UUD 1945 kepada MK, mahkamah adalah the guardian of the Constitution dan the final interpreter of the Constitution. Sejalan dengan semangat ini, sudah sepantasnya bagi Pemohon untuk  menyatakan bahwa defenisi yang memuat kualifikasi “saksi” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak tepat jika dihubungkan dengan Pasal 65   jo Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 8  Tahun 1981 tentang KUHAP. Demikian pula defenisi “keterangan saksi” dalam Pasal 1 angka 27  tidaklah tepat jika dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) huruf a UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27 itu hanya tepat untuk dikaitkan dengan pengertian saksi sebagai saksi fakta atau saksi peristiwa. Bahwa kualifikasi saksi sebagai orang “yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri” tidak selalu dapat digunakan sebagai kualifikasi bagi saksi yang menguntungkan. Demikian pula defenisi keterangan saksi dari keterangan orang “yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri” juga tidak  selalu dapat dijadikan sebagai defenisi bagi keterangan saksi yang menguntungkan;

7.    Bahwa pemohon menyadari,  mengingat defenisiyang memuat kualifikasi  “saksi” dan “keterangan saksi” dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak selalu dapat  digunakan untuk saksi dan keterangan saksi yang menguntungkan, maka terdapat kevakuman hukum untuk yang merumuskan defenisi “saksi” dan “keterangan saksi” yang dapat diterapkan pada saksi yang menguntungkan itu. Kewenangan untuk mengisi kevakuman itu adalah kewenangan pembuat undang-undang, dalam hal ini adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal  5 jo Pasal 20 UUD Negara RI Tahun 1945). Namun mengingat proses itu akan sangat tergantung pada ada tidaknya keinginan pembuat undang-undang untuk mengisinya, yang tentunya akan memakan waktu yang relatif lama, maka dengan merujuk pada Putusan Mahkamah No 49/PUU-VIII/2010 dan putusan-putusan sebelumnya, maka mahkamah dapat mengisi kevakuman itu dengan memberikan penafsiran agar terjadi konstitusionalitas antara ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 65 jo Pasal 116 ayat (3) dan (4) jo Pasal 184 ayat (1) huruf a dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945;

8.        Bahwa karena kerugian konstitusional yang dialami pemohonon adalah bersifat nyata dan faktual, telah, sedang dan akan terus berlangsung mengingat pemohon kini tengah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung dan pemeriksaan itu belum selesai, dan ada kemungkinannya dalam waktu yang dekat ini, pemohon akan menjadi Terdakwa di hadapan  pengadilan, maka untuk mengisi kevakuman hukum itu, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dalam Perkara  No 49/PUU-VIII/2010 dan putusan-putusan sebelumnya, adalah kewenangan   Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran atas Pasal 1 angka 26 dan 27 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai tidaklah secara otomatis berlaku sebagai defenisi yang memuat kualifikasi saksi jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 65 jo Pasal 116 ayat (3) dan (4) UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan “keterangan saksi” sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a UU No 8 Tahun 1981 tengang KUHAP;

9.    Bahwa jika defenisi tentang saksi dan keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 dihubungkan langsung dengan ketentuan Pasal 65 dan 116 ayat (3) dan (4), maka Pasal 1 angka 26 dan 27 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP itu secara kondisional  menjadi inkonstitusional (conditionanally unconstitutional)  bertentangan dengan hak-hak konstitusional warganegara  sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945;

10.                Bahwa defenisi kualifikasi saksi dan keterangan saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 tidaklah selalu harus diartikan  sebagai seorang yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri suatu peristiwa tindak pidana, tetapi saksi  dapat memberikan  keterangan yang berhubungan dengan tindak pidana tanpa harus melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri, tetapi keterangan itu berhubungan dengan tindak pidana yang disangkakan dan bersifat menguntungkan tersangka;

11.                Bahwa dengan penafsiran seperti angka 34 di atas, maka Megawati Sukarnoputri, Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie dan Susilo Bambang Yudhoyono,  meskipun mereka tidak melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri tindak pidana yang disangkakan kepada pemohon, keempat orang tersebut memenuhi kualifikasi sebagai saksi yang menguntungkan bagi pemohon. Keterangan mereka sebagai keterangan saksi yang menguntungkan pemohon harus diartikan sebagai “keterangan saksi” sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184  ayat (1) huruf a  UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

12.                Bahwa Pemohon menyadari bahwa perkara pengujian undang-undang adalah perkara yang abstrak dan tidak mengaitkannya dengan suatu peristiwa yang kongkrit, dan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat deklaratoir. Namun hal itu bukanlah bermakna bahwa putusan mahkamah hanyalah sekedar sesuatu yang berada di awang-awang  yang tidak membawa implikasi normatif yang bersifat imperatif kepada berbagai peristiwa yang aktual dan nyata yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.  Atau kemungkinan lain, putusan Mahkamah Konstitusi sengaja ditafsir-tafsirkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga menjadi bertolak-belakang dengan apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. Menghadapi dua kemungkinan ini, maka pemohon memohon agar putusan ini dinyatakan  membawa implikasi konstitusional dan juridis,   yakni wajibnya  Penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memanggil dan memeriksa Megawati Sukarnoputri, HM Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai saksi yang menguntungkan bagi pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi melanggar ketentuan  Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001   tentang Tindak Pidana Korupsi;

13.                Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil yang pemohon kemukakan di atas, dalam pemeriksaan perkara ini, pemohon selain mengajukan bukti-bukti, juga akan menghadirkan ahli-ahli untuk memperkuat dalil-dalil pemohon;

IV.  PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, serta keterangan para ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan perkara, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1.        Menerima dan mengabulkan permohonan  pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27,  Pasal 65 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8  Tahun 1981 tentang  KUHAP  terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945;

2.     Menyatakan bahwa defenisi yang memuat kualifikasi “saksi” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan  dan defenisi “keterangan saksi” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 65 jo  Pasal 116 ayat (3) dan (4) jo Pasal 184 ayat (1) huruf a UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP secara kondisional adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),    Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (3) dan (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945;

3.        Menyatakan bahwa defenisi  yang memuat kualifikasi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak dibatasi secara limitatif sebagai kualifikasi bagi saksi yang menguntungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 jo Pasal 116 ayat (3) dan (4) jo Pasal 184 ayat (1) huruf a UU  Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan defenisi “keterangan saksi” dalam Pasal 1 angka 27 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidaklah secara terbatas (limitatif)  harus dikualifikasikan sebagai keterangan dari orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana;

4.        Menyatakan bahwa defenisi “saksi” yang menguntungkan bukanlah orang yang secara limitatif harus dikualifikasi “melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri”  suatu peristiwa pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tetapi saksi yang keterangannya menurut pandangan tersangka akan menguntungkan baginya. Penyidik tidak berhak untuk menilai dan menolak untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan itu.

5.        Menyatakan bahwa defenisi “keterangan saksi” seperti diatur dalam Pasal 1 angka 27 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidaklah harus dibatasi pada keterangan tentang apa yang “didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri” oleh saksi yang menguntungkan tersebut, tetapi setiap keterangan yang ada relevansinya dengan perkara dan menguntungkan tersangka dan/atau terdakwa. Keterangan saksi yang menguntungkan itu wajib untuk dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Demikian pula pada pemeriksaan di pengadilan, keterangan saksi yang menguntungkan wajib dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh hakim sebagaimana layaknya keterangan saksi yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a.

6.        Menyatakan bahwa putusan ini membawa implikasi kostitusional dan yuridis kepada Penyidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang memeriksa Pemohon, untuk memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang menguntungkan yang diminta oleh Pemohon, yaitu Megawati Sukarnoputri, HM Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie dan Susilo Bambang Yudhoyono;

7.        Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat Pemohon

Prof Dr Yusril Ihza Mahendra

Cetak artikel Cetak artikel

Short URL: http://yusril.ihzamahendra.com/?p=453

Posted by on Oct 25 2010. Filed under Politik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

38 Comments for “PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL-PASAL KUHAP TERHADAP UUD 1945”

  1. Bismillah, Berjuang terus bang untuk kebenaran, Insya Allah Kebenaran akan selalu menang.

  2. Assalamu ‘alaikum wr. wb.
    Saya sebagai orang awam hukum, terasa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dengan postingan Bapak Prof. Yusril,

    Karena agak panjang (tapi saya membacanya sampai akhir) ada beberapa penulisan yang berulang (Seperti seperti)seharusnya cukup 1x saja. kemudian ada kata PaASAL seharusnya PASAL, tapi itu hanya kesalahan pengetikan saja

    Saya sungguh berharap kepada Ilahi Robb, agar permohonan ini dimenangkan lagi Prof. Yusril, dan semoga SBY dibukakan pintu hatinya untuk segera
    menghentikan permainan yang merugikan ini.

    Jika para cerdik pandai negeri ini dihukum, apalagi yang dapat diharapkan kami ini sebagai rakyat kecil dari penguasa yang dzolim???

    Baik. Kesalahan ketik dan redaksional akan saya perbaiki (YIM)

  3. Aslkm. Wr.wb.
    Terima kasih atas postingan lengkap Bang YIM mengenai permohonan uji tafsir Pasal 65 n 116 KUHAP ke MK. Mhn maaf Bang YIM, sedikit masukan aja sepertinya ada typing error —- diatas tertulis pada PETITUM pokok perkara “NO.5″ UU No. 8 Tahun 2001 tentang KUHAP sedangkan UU No. 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam — seharusnya UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Terima kasih, sekali lagi mhn maaf — wallahualam bishawab. Aslkm.Wr.wb.

  4. Aslkm. Wr.wb.
    Terima kasih atas postingan lengkap Bang YIM mengenai permohonan uji tafsir Pasal 65 n 116 KUHAP ke MK. Mhn maaf Bang YIM, sedikit masukan aja sepertinya ada typing error —- diatas tertulis pada PETITUM pokok perkara “NO.5″ UU No. 8 Tahun 2001 tentang KUHAP sedangkan UU No. 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam — seharusnya UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Terima kasih, sekali lagi mhn maaf — “SELAMAT BERJUANG BANG YIM” wallahualam bishawab. Aslkm.Wr.Wb.

  5. Mudah2 permohonan YIM di tindaklanjuti dan diputus MK dengan pertimbangan rasa keadilan. Namun saya ada rasa curiga, jangan-jangan keputusan MK bersifat mengambang dan berpotensi untuk disalah tafsiran. Ujung-ujungnya menjadi polemik oleh anggota dewan, pakar dan tokoh masyakat. sementara kejaksaan mencari kalimat pembenar apa yang telah menjadi keputusannya sejak awal yakni tidak menghadirkan saksi. Polemik semacam ini bisa dijadikan alat atau sarana pihak-pihak berkepntingan dalam memuluskan naluri serakah kekuasaan dan harta dan mereka yang tidak ingin melihat Indonesia ini maju dan berkembang. Saya juga agak heran kenapa tokoh2 Islam seperti Amin Rais, Safii Ma’rif Din Syamsudin tidak ikut berkomentar mendorong pemerintah agar dalam kasus yang dialami YIM ini ditangani secara tranparan, adil dan sesui dengan koridor hukum. Teremasuk dalam menyikapi hak-hak tersangaka. Jangan berkomentar terkesan menyudutkan atau membela YIM.Tidakkah mereka tahu bahwa YIM adalah aset ummat Islam Indonesia. Doronglah pemerintah memberlakukan yang sebenarnya koridor hukum yang berlaku.Terimakasih YIM Allah Beserta orang2 sabar

  6. mohon lebih teliti penulisan tahun penerbitan UU KUHAP bang, karena ada yg tertulis pada point 8 baris terakhir UU NO.8 Tahun 1980 (pembentukan pengadilan Tinggi Palangkaraya), yang seharusnya UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

  7. Assalamualikum,ww.wb
    Pak Yusril, mhn dikoreksi penulisan dipoint : 18.tertulis permintaanan (permintaan), 20. keleterlambatan(keterlambatan), 21. melampaul (melampaui),krisi (krisis), informs(informasi)23.alas an (alasan)

  8. sampai saat ini saya percaya, yang anda perjuangakan adalah hak. Jadi jangan ragu dan janganlah gentar doa kami menyertaimu.
    Selamat berjuang bang YIM

  9. Syahid Fatahillah

    Assalamu Alaikum Bang Yusril..

    Sbg salah seorang yg terus memantau perkembangan kasus sisminbakum, sy cukup khawatir dgn isi permohonan yg akan abang ajukan ke MK. Tanpa mengurangi rasa hormat sy kpd Bang Yusril, sy cuma ingin menyampaikan bhw sy mendukung langkah “Uji Tafsir” yg akan abang tempuh, tetapi sy cemas abang akan mengalami “kekalahan” karena Petitum-petitum abang terlalu berani menyentuh kualifikasi/definisi saksi yg dalam KUHAP telah begitu jelas & terang. Bukankah abang sendiri tlah sering mengatakannya dlm berbagai kesempatan bhw pasal-pasal KUHAP tsb sebenarnya sangat jelas, hanya Pihak Penyidik saja yg memelintir penafsirannya. Bukankah inti permasalahannya terletak pada hak tersangka & kewajiban penyidik yang telah diabaikan oleh Pihak Penyidik itu sendiri.

    Sy secara pribadi berpendapat bhw adalah lebih baik “memaksa” MK untuk mempertegas definisi kata2 PENYIDIK WAJIB MEMANGGIL DAN MEMERIKSA SAKSI TERSEBUT” (Pasal 116 ayat 4 KUHAP) sebagai sesuatu yg mutlak tanpa alasan, kecuali dalam hal tersangka diduga memiliki itikad buruk dengan sengaja mempermainkan proses pemeriksaan.
    Logika hukum saya mengatakan bahwa Bagaimana mungkin penyidik begitu berani memastikan bahwa saksi-saksi yg abang ajukan itu tidak memiliki relevansi dgn pokok perkara, JIKA Penyidik sendiri tidak pernah sekalipun memeriksa/bertanya kpd saksi-saksi tersebut.

    Demikian pendapat sy, yg masih terus belajar mengenai hukum. Terima kasih krn Bang Yusril sampai hari ini masih bersedia berbagi pengetahuan dgn kami. Kecerdasan Bang Yusril adalah satu-satunya hal yang membuat sy bangga menjadi Sarjana Hukum.

    Wassalam.

  10. Bismillaahirrahmaanirraahimm,

    Kalau masih mungkin disisipkan, perumpamaan spt kasus seseorang dituduh sbg pelaku kejahatan yang menjadi imam di Masjid Pondok Indah bisa ditambahkan secara tepat untuk membangun logika saksi dan keterangan saksi yang masuk akal.

    Perlu pula kiranya ada yg bisa memberikan bocoran siapa2 dari 27 saksi yg telah diperiksa oleh tim kejaksaan ***** sbg bahan argumentasi tambahan bilamana diperlukan. (siapa tahu menambah terang benderang warna kriminalisasi yang makin hari makin kian nampak “hitamnya” itu).

    Pesan “bukan yang akhir”
    Para ‘ulama/ahli ‘ilmu terdahulu pernah mengalami hal yang lebih dari bang YIM alami skrg, maka saya berharap abang bisa mempelajari hal yg menjadikan mereka itu sangat sabar menghadapi ujian. Karena kesabaran itulah pokok dan inti dari sebuah kemenangan yg sesungguhnya.

    Perbanyak taqarrub mendekatkan diri kepada Allah subhanahuwata’ala, ajaklah keluarga dan handai taulan agar menjaga syariat Allah, mulai dari diri, keluarga dan lingkungan terdekat karena setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yg dipimpinnya….dan hal ini terkadang dianggap remeh oleh sebagian kita, Nas alullaaha sallamah wal ‘aafiah.

  11. Sebagai orang yang awam tentang hukum, saya kagum dengan PETITUM yang bang YIM sampaikan. Menurut saya petitum yang jelas dan tegas seperti itu tetap diperlukan dalam permohonan…walaupun nantinya MK tidak mengabulkan secara keseluruhan. Saya masih yakin, jika melihat keputusan-keputusan MK selama ini, walaupun nantinya tidak mengabulkan semua isi petitum secara keseluruhan, tapi esensi mengenai saksi yang menguntungkan…Insya Allah…akan dikabulkan sehingga MK akan mewajibkan penyidik memanggil Bu Mega, Pak BeYe, Pak Jusuf dan Pak Kwik.
    Tapi memang penyidik ini agak aneh juga…ketika yg Bu Mega, Pak Jusuf dan Pak Kwik tidak keberatan dipanggil sebagai saksi…malah penyidiknya yg keberatan…

  12. Bismillahirrahmanirrahiem,
    Sebuah pelajaran yang berharga mengenai hukum kembali saya dapatkan setelah membaca postingan permohonan uji materil yang abang ajukan ke MK dan sekaligus menjadi tahu model surat permohonan yang diajukan ke MK. Namun, seperti halnya bang Syahid, saya juga merasa heran berkaitan petitum abang. Bukankah sebelumnya abang, seperti yang saya baca dan saksikan di beberapa media masa, memperkarakan Pasal 116 ayat (4)? Tentunya keheranan saya ini berangkat dari keawaman saya. Saya berdo’a mudah2an segala gerak dan langkah perjuangan abang melawan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan senantiasa mendapat ridla dan maghfirah Allah. Amien.

  13. Subhanallah ….
    Ilmu yang sangat langka, khususnya untuk masyarakat yang awam hukum seperti saya.
    Mudah-mudahan pembelajaran ini akan terus berlanjut walau abang jadi Presiden kelak, bukan hanya karena saat ini abang sedang tertindas.
    wassalam,

  14. Prof. Yusril, tampaknya Profesor sudah sampai pada titik yang krusial. Begitu Profesor posting substansi Sisminbakum, TERANGLAH BAGI KHALAYAK perkara sebenarnya dan orang-orang yang SEHARUSNYA BERTANGGUNG JAWAB. Terima kasih Profesor.

    Buat 5# (oye, tentang, “Saya juga agak heran kenapa tokoh2 Islam seperti Amin Rais, ……….. tidak ikut berkomentar mendorong pemerintah agar dalam kasus yang dialami YIM ini ditangani secara tranparan, adil dan sesui dengan koridor hukum.”
    Lho, belum tahu ya! Kabarnya Prof Dr. Amien Rais dan Andi Mattalata sekarang cudah didaulat menjadi KOMISARIS PT FREEPORT. Keren, kan!
    Mudah-mudahan kita mendapat banyak pelajaran.

    Oh ya, Profesor mungkin maksudnya 1997 bukan 1977 (Angka 21 Bagian I, Kewenangan Mahkamah)
    “Angka ini jauh melampauI biaya Pemerintah dalam menangani krisi ekonomi 1977 yang menurut laporan Menteri Keuangan Budiono dalam Sidang Kabinet Gotong Royong.”

  15. Bismillah. Dukungan tokoh nasional memang diperlukan. Tapi yang lebih perlu dukungan yang di atas, Allah SWT. Apa yang dilakukan YIM mengajukan masalahnya ke MK, itu yang lebih baik. Masih ada jalan untuk mencari keadilan di negeri ini. Tapi kita perlu hati hati, sebab hakim MK adalah manusia juga. Meski demikian kita percaya masih ada hakim yang mau membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Seperti dalam kasus Hendarman Sopanji. Kita hanya berusaha dan Dia-lah yang menentukan. Saya yakin dan percaya, kebenaran yang tengah diperjuangkan YIM akan terwujud dengan ijin Allah. Terus maju Prof, kami tetap mendukungmu. Wassalam.

    Terima kasih. Saya telah perbaiki ketikannya (YIM)

  16. Boss Yth,
    Sepertinya saran dari Bung Mobo belum direspons dan tindak lanjut, belum sempat ya, Boss?
    Sudah dua kali dia tulis (alias “mubo agik” = nambah lagi)
    Saya sudah cek di internet ini, benar kata Bung Mobo, UU No.8 tahun 2001 itu ttg Pembentukan Kota Pagar Alam, yang tentang KUHAP itu BUKAN 2001 MELAINKAN tahun 1981, jangan sampai keliru tulis ya Boss, walaupun substansinya sudah benar tapi agak mengganggu, masalah peraturan hukum ini salah tulis titik dan koma saja sudah lain arti dan pengaruhnya. TERIMA KASIH KPD BUNG MOBO ATAS KOREKSINYA BUAT BOSS YIM.
    Pokoknya Joe Bill selalu doakan dan dukung perjuangan dan kemenangan Boss demi keadilan dan kebenaran. ALLAHU AKBAR!

    Ya saya perbaiki kesalahan ketiknya (YIM)i

  17. Apa yang akan Abang lakukan seandainya MK menolak permohonan Abang?, semoga bang YIM sudah memiliki skenario untuk menghadapi kondisi terburuk dan bagaimana counter-actionnya!.

    Ya, saya telah memikirkan hal itu (YIM)

  18. Para pionir sisminbakum disangkakan dugaan korupsi oleh pemerintah (kejaksaan) yang pembuktiannya seolah mengada-ngada… Aneh bin ajaib, kemarin di cina SBY dan sebagian anggota kabinet beliau dengan bangganya menyatakan indonesia telah berhasil dalam reformasi birokrasi dan penyederhanaan administrasi dalam hal pengurusan bagi para investor…Gua jadi pengen ketawa dengernya….Gimana gak ketawa, para pendiri dapet getahnya eh SBY dapat nangkanya, tinggal enaknya doang… Kayanya Sby yang katanya berhasil itu sebenarnya adalah hasil kerja keras para pembuat kebijakan yang berani mengambil resiko yang sekarang orangnya telah didepak oleh beliau, dan mengenai beliau, kebijakan mana sih yang terdengar beresiko dan baik untuk rakyat, kayanya beliau sekedar memanfaatkan para pembuat kebijakan.

  19. trims bang postingan lengkap ini…mudah-mudahan akan dijelaskan ke orang awam di bawah…terutama bagikita di bawah, bagi sdr-sdr di PBB bantulah abang kita dengan dorongan semangat…dan moral serta bagaimana mendorong agar BANG YIM senantiasa tetap tegar… dan tetap bermanfaat buat umat bukan hanya keluarga besar PBB saja, tapi juga kita semua pencinta agar hukum ini tegak di NKRI ini dengan benar….Insya Allah….

  20. Ass.Wr.Wb. Pak Yusril, setelah membaca postingan Bapak diatas saya mengikuti dan menantikan adanya sanggahan dari siapapun yang tdk sependapat dengan Bapak… tapi rupanya sampai saat ini tdk muncul sanggahan yang biasanya ramai…
    Dari beberapa penjelasan yang Bapak berikan terkait kasus yang menimpa Bapak seperti yang dimuat di detik.com maupun Kompas.com selalu saja ada pihak yang menghujat dan sdh sampai pada kesimpulan bahwa Bapak salah/koruptor…. Anehnya para penghujat ini sepertinya tidak mau tahu apa yang terjadi sesungguhnya, tetapi bagi mereka sepertinya Bapak harus salah dan dihukum, apapun penjelasan Bapak tdk ngaruh krn ya itu tadi “POKOKNYA” Bapak salah/Koruptor… aneh juga orang2 ini.. entah kenapa mereka begitu benci ke Bpk dan sepertinya mereka senang sekali kalau Bpk dinyatakan salah…. membaca nama2 penghujat ini sepertinya mereka itu muslim… yang seharusnya tetap pada prinsip untuk ” BERBUAT ADIL SEKALIPUN TERHADAP MUSUH ATAU ORANG YANG DIBENCI”.
    Semoga Kesulitan yang menimpa Bpk akan segera berbuah kebaikan dan kemudahan sebagaimana janji Allah SWT dalam Surat Alam-Nasyrah ayat 5 dan 6, Saya sangat berharap apa yang Bapak jelaskan dan postingkan dalam berbagai media memang begitulah adanya yang sebenar-benarnya.
    Sukses ya Pak.
    Wassalam

  21. Yth bang YIM.
    Assalamu alaikum ww. Saya dukung bang YIM agar benar2 hukum itu ditegakkan dengan benar pada tatanan hukum yang benar dan tafsir serta pelaksanaan yang benar, sehingga tidak lagi para penegak hukum itu adalah para penegak kezholiman atau kesewenag-wenangan. Dan bagi MK adalah kewajiban mulia untuk menegakkan hukum dengan benar dan adil serta memberikan tafsir yang adil serta perlakuan yang adil, sehingga tidak terjadi salah menghukum dan salah memperlakukan dalil2 hukum. Mengenai banyaknya yg terkena kezholiman dan kesewenag-wenangan adalah benar sekali saya kira banyak sekali yang terzholimi anak2 bangsa ini, baik yang melalui perlakuan hukum dan rekayasa hukum, karena kebutaan hukum anak bangsa ini menjadi sasaran kepentingan politik dan kepentingan karir para penguasa. Memang hal seperti itu telah banyak terjadi dalam perkembangan sejarah hukum baik dinegeri ini maupun didunia. Namun adalah selayaknya dan semestinya para penegak hukum
    melaksanakan hukum dan memperlakukan pengenaan hukum kepada siapapun dengan azas dan tujuan
    menegakkan keadilan, bukan memuaskan hasrat hawa nafsu dan kepentingan yang berkuasa semata. Oleh
    karena itu MK dengan segala kemampuan dan kejelasan hukum dan makna hukum dan tujuan hukum akan
    tegaknya keadilan adalah wajib dan mutlak harus memberikan uji tafsir dan kelayakan akan makna
    keadilan dan makna yang terkandung dan implikasinya dari “saksi” dan “keterangan saksi” yang benar2
    relevan dan benar. Janganlah karena rasa ketakutan pribadi dan atau adanya hastrat dan motiv
    tertentu yg mendorong membuat keputusan mengeliminir atau membiaskan arti, makna dan dan tafsir
    dari esensi dan azas keadilan. Untuk itu saya ingin juga memberikan usul agar “7 kata dalam Piagam
    Jakarta tgl 22.6.1945″ dijadikan UU yg sah dan diwujudkan agar ada alternatif “tafsir yg lebih adil
    bagi Umat Islam yang ingin menegakkan keadilan dan tegaknya syariah secara sah sebagai bagian dari
    pelaksanaan thaat dan ibadah kepada Allah SWT, baik yang melaksanakan UU maupun yang dikenakan oleh
    UU sebagai konsekwensi amar ma’ruf dan nahyi munkar secara sah dan jelas hitam dan putihnya
    dinegeri ini. Tafsir berdasarkan UU buatan manusia memang bisa diputar balikan oleh yg kebetulan
    memiliki kekuatan kekuasaan dan kekuasaan media dan opini [seperti tejadi pd bang YIM], sedangkan kebenaran yg sebenarnya adalah Allah Maha Mengetahui, dan ayat2Nya adalah mutlak benar, tinggal
    hati dan niat para penegaknya apakah dia ikhlas atau masih ada kepentingan lain. Semoga usulan yang
    kedua saya ini menjadi pemikiran para cendekiawan muslim yg banyak dan pintar2 dgn tujuan
    menegakkan kebenaran sejati, yakni kebenaran yang bersumber kepada kebenaran Tuhan, yakni Kebenaran
    Allah SWT yg telah di wahyukan lebih ari 14 abad yang lalu. Kewajiban kita adalah mengamalkan dan
    menegakkannya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi umat manusia, khususnya umat muslimin, khusus
    bilkhusus umat muslimin di Republik Indonesia. Amin. wassalam.

  22. assalamualaikum wrb. YIM. Permohonan anda soal uji tafsir dengan tujuan lainnya adalah sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat agar melek hukum dan memahami hak-hak sebagai tersangka sesuatu yang mulia sekali.Tapi saya sangat pesimis kemenangan itu ada di pihak YIM. Masalahnya yang udah nyata benar saja di salahkan apalagi soal tafsir menafsir. Perlu YIM ketahui, saya warga Jawa Timur,sering mensurvei para birokrat yang ada di 33 kabupaten/kota di Jatim. Soal surat menyurat terkait administrasi kantor saja mereka tidak mengerti dari segi aspek hukumnya. Aapalgi soal hukum yang terkait KUHP dan KUHAP. Para birokrat dan masyarakat itu rata-rata tidak ingin tahu, apakah benar atau salah yang dialami tokoh-tokoh di elite negri ini. Yang penting mereka bisa makan. Jadi masyarakat tidak peduli soal hukum benar atau salah.
    Dan Momen masyarakat yang masa bodoh, umunya miskin dan Sdm yang kurang memadai itulah yang di manfaatkan oleh politisi, kelompok dan kepentingan hitam unuk melakukan pembunuhan karakter terhadap orang-orang yang punya niat dan perilaku mulia di negeri ini.selamat berjuangYIM.

    Mudah-mudahan saja sekali lagi MK bisa mengabulkan permohonan saya dan membenarkan argumen saya. Insya Allah (YIM)

  23. jamaludin mohyiddin

    Alhamdulillah, saya membaca tulisan Prof. ini sampai keperenggan terakhir. Agak pening pening lalat saya dibuatnya tetapi tidak lah mengah atau lelah. Pening pening lalat itu kerna pengetahuan hukum Indonesia saya memang lemah malah tidak begitu mengenali nya/not familiar dengan baik.

    Bagaimana keluhuran perlembagaan, ketinggian hukum/supremacy of law dan rasa hormat hukum diterap kukuh dalam negara Indonesia? Banyak cara dan banyak pendekatannya. Cara dan pendekatan yang ditempuh oleh Bang Yusril cukup berani dan insya’ Allah membantu peningkatan rasa hormat takzim kepada hukum. Cara konstitusional yang diperkasai Prof. juga dapat meningkatkan momentun membangun naik darjat negara hukum Indonesia. Bagi saya berdasarkan sejarah perkembangan pembangunan Indonesia, saya melihatkan ada satu macam kaitan baik boleh diketengahkan dalam fahaman pembaikan memajukan pembangunan dan pembinaan negara Indonesia. Kaitan nya itu adalah meningkatkannya rasa hormat takzim kepada hukum akan banyak memberi kesan lansungan memperkukuh kelancaran perancangan pembangunan. Rasa adil dan pembangunan mestilah selari saperti landasan keratapi. Beriring maju. Dan, disinilah kesan yang diberikan dengan kehadiran dan sumbangan peribadi Prof. Yusril Ihza Mahendra ini. Disa’at ini di ketika ini Indonesia memerlukan saorang berwibawa saperti Bang Yusril ini. Kearah negara hukum negara membangun.

    Ini kali kedua Prof Yusril meminta ketegasan dan ketetapan tafsiran hukum yang terkandung dalam KUHAP dari MK dan meminta putusan yang muktamat yang membawa implikasi konstitusional dan juridis dalam perkara Penyidik di pehak kejaksaan Indonesia. Implikasi hukum dari kemenangan kasus Sisminbakum dimana YIM tidak lagi yang tersangka adalah cukup besar dalam menegaskan kembali kepada ketetapan hukum/KUHAP agar tidak “menimbulkan kesewenang-wenangan dan mendorong aparatur penegak hukum menerapkan hukum dengan melanggar hak-hak konstitusional tersangka atau terdakwa, yang berakibat orang-orang yang tidak bersalah, apalagi mereka miskin dan bodoh, terpaksa harus menjalani pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, dan bahkan terpaksa harus menjalani hukuman mati. Keadaan seperti ini sungguh mengerikan dapat terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia ini.”

    Diharapkan nanti selepas kemenangan kasus, ada usaha hukum meninjau semula/review kesemua kasus kasus pelanggaran hak hak konstitusional tersangka/terdakwa ataupun pelanggaran asas prasangka tidak bersalah/presumption of innocence yang dikatakn terlalu banyak terjadi di Indonesia. Saya yakin perkara ini telah dalam perhatian LSM Indonesia.

    Tulisan Prof. ini cukup terperinci akan urutan dan letak perkara kasus Sisminbakum dan kaitan nya sehinggakan didakwa melakukan korupsi oleh Jaksa Agung RI. Dari tahap tidak korupsi menjadi korupsi itu lah titik tumpuan persoalan/crux of the matter. Prof. Yusril telah menunjukkan tahap peralihan tahap demi tahap dari awalnya tidak berstatus korupsi kini tidak semenanya telah menjadi kasus korupsi dan menjadi yang tersangka. Dari bacaan ini dan ini bacaan saya saja menunjukkan kepada kita bahwa kasus korupsi Sismunbakum ini bermuarakan dari perkiraan politik sempit menjatuhkan lawan politik dalam kerangka lebeh luas mengangkut masa depan negara Indonesia.

    Teringat saya. Cara dan pendekatan Prof. Yusril ini sudah sepatutnya berlaku di balik peristiwa bailout Century Bank itu. Mungkin ketiadaan tokoh sewibawa atau setimpal Prof Yusril membuat kasus bankitu berlanjutan menjadi kabur dan dikaburkan dan menjauh dari di jamah hukum. Malang sekali Indonesia.

  24. Assalamu’alaikum wr.wb
    bang YIM..
    stelah membaca tulisan ini, sebagai awam saya menjadi terbuka dan mengerti apa yg telah dijelaskan abang.serta masyarakat luas akan terbantu dg penjelasan semua ini.
    dengan keaykinan hati, insya Allah akan cepat selesai, dan tidak terjadi sesuatu yg merugikan abang.
    koreksi: tulisan bahwa pada point 7 diulang. trmks

    Tksh. Sudah saya perbaiki (YIM)

  25. Saya sangat awam hukum. Pening saya membaca postingan Abang. Namun demikian, hal itu menjadi pencerahan luar biasa bagi saya pribadi kaitannya dengan hukum. Saya kagum dengan “perlawanan”
    Abang, dengan intelektualitas Abang.

    Selamat Berjuang menegakkan kebenaran. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi Abang. Amiin

  26. Ass.Wr.Wb
    Saya sangat awam hukum, namun menurut naluri saya anda dizolimi, karena Pak YIM adalah Intelektual dan Pemikir Islam yg mempunyai pendirian yg kuat, dan akan membahayakan kepentingan barat. Tetapalah berjuang semoga Allah senantiasa melindungi, Amin……

  27. untuk siapa saja yang keletihannya akan terhibur setelah menemukan kebaikan untuk disematkan..

    tulisan diatas mengantarkan kpd banyak hal. tapi saat ini inilah pokok pendapat sy..

    “siapa saja yg ada sedikit percaya dan hormat kpd azimat keadilan hukum namun ia antara lain bersedia belajar mendengar -sungguh mendengar-, maka dokumen ini cukup menjadi tanda yang terang benderang bahwa jauh panggang dari api untuk mengatakan bahwa penulisnya adalah khas orang hukum yang semata licin-licik bersilat lidah! atau sedang berpura-pura! apalagi panik! jauh sama sekali..”

    “sebab bagi siapa yang berani berhenti sejenak dari kegaduhan sekitar maka tentu akan menemukan bahwa kepanikan,kelicikan dan kepura-puraan tidak akan menghadirkan inspirasi dan tenaga sebesar yg bersemi dalam dokumen ini..”

    (untuk penulisnya: merasa legalah pak! kejujuran sudah menang dan teruslah begitu..)

  28. semoga Allah SWT membuka ta’bir dan isi hati penegakan hukum yang sesungguhnya, tebang pilih atau demi keadilan..!!!.

  29. semoga Allah SWT membuka isi hati penegakan hukum yang sesungguhnya, demi keadilan atau tebang pilih berdasarkan pesanan juragan..!!!.

  30. Betul sekali… komentar2 Detic.com dan kompas.dot com…(seperti disitir bung komen: 20 marhaban…..) POKONYA ABANG HARUS…. SALAH….. ; MAKANYA sadarlah komentatorr cap kacang goreng dan…. agen asing ….siapa ya???? ingatlah apakah anda orang suci??? begitu semena-mena menghujat… INGATLAH DOA YANG TERANIYAYA… AKAN DIKABULKAN TUHAN iNSYA ALLAH… Tunggu saja adzab-NYA….

  31. Menurut saya sikap tokoh-tokoh islam Prof. M. Amin Rais, Prof. Syafi’i Maarif dan Prof. Din Syamsuddin tidak berkomentar dalam perkara yang membelit YIM saat ini sudah tepat. Kalau ketiga tokoh itu berbicara, bahkan mendorong pemerintah, Jaksa Agung, Mahkamah Agung dan Juga Mahkamah Konstitusi menghentikan penyidikan perkara korupsi yang disangkakan kepada YIM justu menjadi bias. Akan ada anggapan di sebagaian masyarakat bahwa dihentikannya penyidikan itu karena ada tekanan dari tokoh-tokoh Islam tersebut, terkesan YIM diback up. Perkara sudah terlanjur bergulir biarkan menggelinding sampai berhenti setelah ada pihak yang dinyatakan menang dan kalah. Upaya YIM menempuh jalur hukum agar terbebas dari jeratan hukum yang membelitnya adalah menjadi haknya yang patut diapresiasi. Kalau YIM benar adanya pastilah hukum berpihak kepadanya dan bagi kita mendapat pelajaran yang sangat berharga dari pertarungan hukum yang kian sengit antara Kejaksaan Agung dengan YIM. Selamat berjuan YIM, Allah bersama anda dan kami mendukung perjuangan anda

  32. Agus Suryadi Yamani

    Bangsa kita ini cepat lupa,/ Jasa dan dosa dilihat dengan mata kuasa,/ Aturan kadang diukur masa,/ Suka dan Benci sesuai selera,/ Lawan kuasa turut lawan semua,/ Kawan kuasa kawan bersama ….. Itulah ukuran manusia … Tahniah Bang Jusril tegakkan Kebenaran untuk menggusur pembenaran/ Kebenaran selalu datang terakhir,/ Tapi tak akan pernah berakhir

  33. Maju terus, bang. Saya nanti yg ngeliput a.n website&majalah MK….
    Sy lulusan HTN FH UI dg skripsi A thn 2004, dg pembimbing Satya Arinanto&Jimly.

  34. Assalammualaikum Bang YIM..
    Insya Alloh apa yang Bang YIM perjuangkan akan membuka “mata” tentang kesadaran serta keadilan kepada para “petinggi”, semoga hukum benar-benar ditegakkan dan tidak dipermainkan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan sehingga bisa menenggelamkan orang lain karena mempunyai “tujuan” tertentu.

    Salam,
    Teguh S (Bang Aman – Tanjung Pandan)

  35. Assalamualaikum wr,wb
    Pak YIM saya cuma bisa berdoa smoga bapak senantiasa tabah dan saya yakin ini adalah suatu ujian untuk bapak dan bukan teguran dari Allah. saya yang tidak mengerti ini skali lagi hanya berdoa tuk kebaikan bapak…amin.

  36. ida nursanti advokat blora jateng

    ass. wb. wr.

    bang YIM, maaf kalau saya lancang matur, karena terdorang rasa hormat saya terhadap bang YIM dan prehatin terhadap kasus yang menimpa bang YIM karena korban kedholiman, maka dari itu saya pernah menulia di blog ini bahwa kejaksan tidak mempunyai wewenang untuk menyidik kasus korupsi karena tidak ada dasar hukum. bahwa pasal 30 undang-undang no:16 th 2004 tentang tentang kejaksaan RI.
    tugas dan wewenag :
    1. melakukan penuntutan.
    2. melaksanakan penetepan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
    3. melakukan pengawaan terhadap pelaksaanakan putusan pidana bersyarat, pts pidana pengwasan dan putusan lepas bersyarat.
    4. melakukan penyidikan terhadap pidana tertentu brdasarkan undang undang.
    5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.

    penjelasan poin 4 tersebut diatas tidak ada dasar hukum yang mengatur / tidak ada undang undang yang mengtur.
    sedangkan landasan hukom polisi menyidik kasus korupsi yaitu:
    1. pasal 6 KUHAP.
    2. pasal 284 KUHAP.
    3. uu no 28/1997 tentang polri ri.

    wewenang polisi menyidik kasus korupsi :
    1. pasal 5 dan 7 uu no: 8 th. 1981tentang KUHAP
    2. uu no: 2 th 2002 tentang polri ri.
    3. INPRES no: 5 th 2004
    kesimpulan kasus korupsi yang sangat sulit penangannya ditangan secara gabungan sedangkan jaksa sebagai kordinator ( kasus korupsi yang nilainya 1 m kebawah) sedangkan 1 m keatas penyidik adalah KPK bukan kejahsaan . bahwa dengan demikian kasus bang YIM yang sudah selesai penyidikannya adalah dalam posisi aman karena berita acara pemeriksaan (bap) yang tidak sah tidak bisa dipakai dasar untuk dakwaan.
    ganti bang YIM tuntut balih kejaksaan kerena kejahsaan telah menbunuh karakter, kepercayaan , tertekan moral memtal, semoga bang YIM tabah menghadapi semua cobaan ini dan dalam lindungan Alloh SWT amin yrb.

    wss. wer. wb.

  37. FAHRI BACHMID,SH.MH.

    Secara prinsip dri gugatan ini khususnya pd petitum yg meminta Mahkamah agar Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 1 angka 26,27, Pasal 65 Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;adlh suatu konstruksi logika hukum yg progresif,apalagi dgn penekanan bhwa bahwa defenisi “saksi” yang menguntungkan bukanlah orang yang secara limitatif harus dikualifikasi “melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri” suatu peristiwa pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tetapi saksi yang keterangannya menurut pandangan tersangka akan menguntungkan baginya. Penyidik tidak berhak untuk menilai dan menolak untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan itu,Re-Konstruksi argumen konstitusional tersebut mendapt standing konstitusional pula,sehingga dlm petitum yg meminta bahwa putusan ini membawa implikasi kostitusional dan yuridis kepada Penyidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang memeriksa Pemohon, untuk memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang menguntungkan yang diminta oleh Pemohon, yaitu Megawati Sukarnoputri, HM Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie dan Susilo Bambang Yudhoyono;adlh tepat,….

  38. Professor YIM, mudah-mudahan dikabulkan seluruhnya, karena ini pertaruhan kebenaran hukum serta harkat professor dan saya selaku loyalis anda. Bila menang kali ini 100% derajat professor akan dilipatkan oleh Allah Swt Amin

Leave a Reply