|

SEKJEN PBB WIBOWO: RUHUT SERING TIDAK AKURAT

dikutip dari: Muhammad Saifullah – Okezone

Ruhut Sitompul (Foto: Koran SI)

JAKARTA – Dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Jaksa Agung Basrief Arief, Ruhut Sitompul menuding mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra bersalah di kasus Sismibakum.

Lontaran ini pun menuai protes karena Ruhut dinilai melampaui kapasitasnya sebagai anggota DPR dengan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

Kendati demikian kubu Yusril tak terlalu mempersoalkan pernyataan Ruhut, karena acapkali juru bicara Partai Demokrat itu statement-nya tidak akurat.

“Soal Pak Ruhut jangan dianggap serius, karena dia sering tidak akurat, bombastis saja. Ya dimaklumi saja. Sing waras ngalah,” ujar Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) BM Wibowo kepada okezone di Jakarta, Kamis (16/12/2010).

Lontaran Ruhut yang menyatakan Yusril bersalah di kasus Sisminbakum, menurut Wibowo, sejatinya sama saja dengan memaksakan kehendak pribadi di ranah hukum. Hal itu tentu bertentangan dengan prinsip tidak mengintervensi proses hukum. “Masa diwajibkan harus salah, kalau tak salah ya harus diakui semua pihak dan harus dibersihkan namanya (Yusril).”

Lebih lanjut Wibowo menyerahkan proses hukum kasus Sisminbakum kepada pihak Kejaksaan. Apakah perkaranya dilanjutkan ke tahap penuntutan atau dihentikan. “Kalau melihat fakta-fakta hukumnya ya harus dihentikan. Kalau dilanjutkan berarti Kejagung ada niat tidak baik. Mudah-mudahan bisa selesai sebelum tahun baru,” tandasnya.(ful)

Cetak artikel Cetak artikel

Short URL: http://yusril.ihzamahendra.com/?p=495

Posted by on Dec 16 2010. Filed under Politik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

13 Comments for “SEKJEN PBB WIBOWO: RUHUT SERING TIDAK AKURAT”

  1. Pak Ruhut……. ya maklum lah. Apa yang pantas dikatakan untuk orang itu.
    Sesama keluarga besar PBB mhn sabar….. dr situ semakin kelihatan arah kasus sisminbakum.
    Pak Yusril, semoga kasus bapak segera selesai.

  2. seharusnya si ruhut itu udah di panggil BK karena ngomongnya sudah ngaco kaya kerbau dungu,,,,

  3. Ruhut memang tidak waras, mungkin untuk penampilan di mass media supaya dianggap selebriti. Tapi saya perhatikan mulut si ruhut itu tambah dower ya? Sabar saja bung YIM.
    Sing waras gak perlu nanggapi orang gila ruhut, gaya pengurus partai demokrat sepertinya memang seperti itu.

  4. Pikir2/rasa2, hal itu adalah masalah penting pula, dan tidak baik diabaikan, sama tidak baiknya dgn, 1. aksi menuding seseorang bersalah secara melampaui kapasitas diri (yg mana sebenarnya selaku Pejabat Negara di Parlemen sudah cukup tinggi-besar), 2. menganggap orang yg menuding pada “1″ tadi adalah tidak waras. Jadi hal itu pada hemat saya cukup baik jika tadinya dst Pejabat Negara pada poin “1″ tadi cukup dianggap –sudah benar– tidak akurat; jika tidak memiliki hak imunitas (bukan Anggota DPR) ya baiknya dituntut di dlm sidang pengadilan, ataupun diundang diskusi ilmiah.
    Apa kejadiannya di situ, tampaknya, Anggota Komisi III DPR tsb sangat sadar diri memiliki hak imunitas seorang Anggota DPR sebagaimana ditentukan konstitusi (UUD 1945 Psl 20A (3)) utk kemudian berani melakukan penudingan thdp mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra dlm Kasus Sisminbakum. Masalahnya, penudingannya itu merupakan penudingan yg tidak akurat, dan tampaknya dilakukan tiada lain utk mempertahankan legitimasi/keabsahan Kejaksaan Agung – sesama kubu ‘partai berkuasa’ – melaksanakan penyidikan kasus Kebijakan Sisminbakum itu selama ini.
    Semoga kasus Sisminbakum segera klar. Sementara … jadwal sidang MK “permohonan Uji Materil ttg Saksi” sepertinya belum juga keluar?

  5. memang benar dia itu harus “DIMAKLUMI”, di tatar sunda ada yang disebut “jelema maklumeun manehna mah”, kalau sudah maklumeun berarti …. kata bang bowo sing waras ngalah …, tapi jangan dibiarkan terlalu lama. sekali2 kita harus lawan dia dengan segenap argumen yg haq, jangan biarkan kesombongan memenuhi ubun2nya.
    Dan kita semua warga bulan bintang harus tetap sabar, tawakal, dan ikhtiar.

  6. Ruhut? kalo ditanggapi, ya sama aja nanggapi anak TK, ada benarnya juga pa yang di bilang oleh almarhum Gusdur….hahahah

  7. Setuju dengan pernyataan Mas Sekjend..Ruhut itu tak perlu dikomentari, lha wong asal bunyi saja dia tuh..

  8. dimaklumi saja lah.. semua publik sudah tahu perangai p.ruhut..

  9. Saya pikir benar apa yang pernah disampaikan Fahri Hamzah, bahwa Ruhut itu ibarat Radio Rusak jadi gk perlu dikomentari

  10. Agar lebih terkenal maka biasa kalau orang cari sensasi terus

  11. Memahami Kasus Sisminbakum (Secara Akurat).
    1. Bahwa “.. Yusril “turut serta” atau “bersama-sama” melakukan tindak pidana korupsi …” adalah ERROR IN PERSONA.
    a. Jaksa Agung Hendarman Supandji, ketika melapor kepada Presiden SBY soal rencana penetapan Prof YIM sebagai tersangka, 24 Juni 2010: “Yusril harus dituntut karena ‘yang lain-lain’ (Dirjen Romly, Dirjen Zulkarnain Yunus, Dirjen Samsudin Manan Sinaga, dan Dirut Yohanes Woworuntu) sudah diputus bersalah”.
    1.b. Sehari sesudah lengser, mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji dialog dengan Prof YIM di salah satu tv swasta: “Malah aneh, kalau yang lain-lain sudah dinyatakan bersalah, kok Saudara tidak diadili”.
    2. Justru “1.b” tsb di atas cukup aneh. Jadi, utk keadilan bagi Prof YIM, memang tepat sekali diadakan “telaah atas putusan pengadilan” dalam perkara ‘yang lain2′ sebagaimana dimaksudkan mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji itu (“1″), yaitu perkara2 mantan Dirjen Romly Atmasasminta, Mantan Dirjen Samsudin Manan Sinaga, Dirut Yohanes Woworuntu dan mantan Dirjen Zulkarnain Yunus, selain atas hasil penyidikan terhadap Prof YIM sendiri sejak 24 Juni 2010.
    a. Dari telaah atas perkara mantan Dirjen AHU Romly Atmasasmita misalnya, putusan PN Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, sbb.: pada saat hasil akses fee masih berada pada PT SRD dan Koperasi, belum terjadi korupsi. Perjanjian pembagian hasil akses fee antara swasta PT SRD dengan Koperasi – menurut putusan pengadilan – adalah sah, dan biaya akses Sisminbakum bukanlah PNBP sebagaimana didakwakan jaksa*).
    b. Tim Penyidik Kejaksaan Agung telah menyimpulkan bahwa tidak ada aliran dana Sisminbakum kepada Prof YIM.
    3. Dari “2″ tsb di atas, dan keseluruhannya dlm “summary kasus” oleh Tim Penasehat Prof YIM, dapat dipahami: tidak terdapat alasan hukum dan alat bukti yang sah & meyakinkan untuk mendakwa Prof YIM ke pengadilan, bahkan Kejaksaan Agung telah melakukan “error in persona” atau keliru sasaran dalam menyatakan Prof YIM sebagai tersangka.
    Demikian, mendukung Tim Penasehat Prof YIM meminta Kejaksaan Agung untuk menghentikan perkara tsb dengan menerbitkan SP3 dan/atau Surat Penghentian Penuntutan.
    *) Adapun ttg perkara dari beberapa mantan Dirjen AHU itu sendiri, sbb.: terjadi sejak tahun 2000 s/d 30 Juni 2002 (Dirjen Romly Atmasasmita), yakni yang bersangkutan membagi uang hasil akses fee milik Koperasi Pengayoman (dari pembagian antara PT SRD dan Koperasi Pengayoman) menjadi 2 bagian, yaitu Koperasi Pengayoman dan Ditjen AHU (melalui surat perjanjian yang ditanda-tangani Dirjen Romly dan Ketua Koperasi, Ali Amran, tanggal 25 Juli 2001) dan – persoalannya – tidak menyetorkan uang bagian Ditjen AHU tsb ke dalam kas negara sebagai “penerimaan lain-lain” (bukan sebagai PNBP, memang); menurut Kejaksaan Agung, uang milik Ditjen AHU dari pembagian antara Koperasi & Ditjen AHU itu harus masuk kas negara sebagai “penerimaan lain-lain” (sekali lagi: bukan sebagai PNBP).
    Mohon dimaklumi lebih-kurangnya.
    (HI, Sbw/Jkt).

  12. MEMAHAMI KASUS SISMINBAKUM (se-AKURAT mungkin).
    (maaf posting sekali lagi, lebih rapi).
    Sumber: blogg Prof YIM, dll. (terpercaya akurasi dan legalitas/keabsahannya).
    1. Bahwa “.. Yusril “turut serta” atau “bersama-sama” melakukan tindak pidana korupsi …” adalah ERROR IN PERSONA.
    a. Jaksa Agung Hendarman Supandji ketika melapor kepada Presiden SBY soal rencana penetapan Prof YIM sebagai tersangka, 24 Juni 2010: “Yusril harus dituntut karena ‘yang lain-lain’ (Dirjen Romly, Dirjen Zulkarnain Yunus, Dirjen Samsudin Manan Sinaga, dan Dirut Yohanes Woworuntu) sudah diputus bersalah”.
    b. Sehari sesudah lengser, mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji dialog dengan Prof YIM di salah satu tv swasta: “Malah aneh, kalau yang lain-lain sudah dinyatakan bersalah, kok Saudara tidak diadili”.
    2. Justru “1.b” tsb di atas cukup aneh. Jadi, utk keadilan bagi Prof YIM, memang tepat sekali diadakan “telaah atas putusan pengadilan” dalam perkara ‘yang lain2′ yang dimaksudkan mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji itu (“1”), yaitu perkara2 mantan Dirjen Romly Atmasasminta, Mantan Dirjen Samsudin Manan Sinaga, Dirut Yohanes Woworuntu dan mantan Dirjen Zulkarnain Yunus, selain atas hasil penyidikan terhadap Prof YIM sendiri sejak 24 Juni 2010.
    a. Dari telaah atas perkara mantan Dirjen AHU Romly Atmasasmita misalnya, putusan PN Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, sbb.: pada saat hasil akses fee masih berada pada PT SRD dan Koperasi, belum terjadi korupsi. Perjanjian pembagian hasil akses fee antara swasta PT SRD dengan Koperasi – menurut putusan pengadilan – adalah sah, dan biaya akses Sisminbakum bukanlah PNBP sebagaimana didakwakan jaksa*). Dalam pertimbangan hukum Pengadilan, menteri saat itu tidak mengetahui soal-soal teknis mengenai pembagian hasil akses fee antara koperasi dan Dirjen AHU (memang, teorinya (saya belajar dari Prof YIM pula :-), Menteri dlm hal itu selaku Ketua Pembina, yaitu jabatan ex-officio, tidak memikul tanggungjawab apapun), sehingga tidak dapat dipersalahkan; lagi pula, Prof YIM sudah bukan Menkeh HAM lagi (dgn Keppres 65/M Tahun 2001 tertanggal 8 Pebruari 2001), melainkan Prof Dr Mahfud MD SH, pada saat perjanjian ‘bagi hasil’ antara Dirjen AHU dan Koperasi dibuat dan ditanda-tangani yaitu pada tanggal 25 Juli 2001.
    b. Keputusan Menteri (Kepmen) pemberlakuan Sisminbakum pun (2000) sudah menjadi undang-undang, tepatnya Pasal 9 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
    c. Tim Penyidik Kejaksaan Agung telah menyimpulkan bahwa tidak ada aliran dana Sisminbakum kepada Prof YIM.
    3. Dari “2” tsb di atas, dan keseluruhannya dlm “summary kasus” oleh Tim Penasehat Prof YIM, dapat dipahami: tidak terdapat alasan hukum dan alat bukti yang sah & meyakinkan untuk mendakwa Prof YIM ke pengadilan, bahkan Kejaksaan Agung telah melakukan “error in persona” atau keliru sasaran dalam menyatakan Prof YIM sebagai tersangka, dan sudah selayaknya Kejaksaan Agung menghentikan perkara tsb dengan menerbitkan SP3 dan/atau Surat Penghentian Penuntutan.
    *) Adapun ttg perkara dari beberapa mantan Dirjen AHU itu sendiri, sbb.: terjadi sejak tahun 2000 s/d 30 Juni 2002 (Dirjen Romly Atmasasmita), yakni yang bersangkutan membagi uang hasil akses fee milik Koperasi Pengayoman (dari pembagian antara PT SRD dan Koperasi Pengayoman) menjadi 2 bagian, yaitu Koperasi Pengayoman dan Ditjen AHU (melalui surat perjanjian yang ditanda-tangani Dirjen Romly dan Ketua Koperasi, Ali Amran, tanggal 25 Juli 2001) dan –persoalannya (?)– tidak menyetorkan uang bagian Ditjen AHU tsb ke dalam kas negara sebagai “penerimaan lain-lain” (bukan sebagai PNBP, memang); menurut Kejaksaan Agung, uang milik Ditjen AHU dari pembagian antara Koperasi & Ditjen AHU itu harus masuk kas negara sebagai “penerimaan lain-lain” (sekali lagi: bukan sebagai PNBP), dan Dirjen AHU itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang, melanggar Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999. Putusan untuk Dirjen Zulkarnain Yunus dan Dirjen Samsuddin Manan Sinaga: bersalah karena meneruskan kebijakan Dirjen Romly.
    Mohon dimaklumi lebih-kurangnya.
    (HI, Sbw/Jkt).

  13. Bismilllah. Orang waras mendo’akan si ucok “yang lagi mengigau di siang bolong” semoga dapat hidayah dan ‘anggaplah igauannya’ dengan senyum. Terus luruskan kalau ada anggauta DPR “yang ngomongnya ngaco” tapi merusak PBB, Pak Sekjen. Wassalam.

Leave a Reply