Cetak artikel
OTONOMI DAERAH DAN POLITIK BIAYA TINGGI
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim,
Hari telah senja ketika saya mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang. Rekan saya Fachry Ali, punya hajatan menyelenggarakan lokakarya penguatan DPRD di kota itu. Walaupun akhir-akhir ini saya sibuk bukan kepalang, namun demi menghormati sahabat lama, saya bersedia juga untuk hadir ke Palembang walau hanya semalam. Besoknya pagi-pagi sekali saya kembali ke Jakarta. Lokakarya itu diikuti oleh para anggota DPRD Kabupaten dan Kota se Sumatera Selatan dan diselenggarakan di Hotel Novotel, Palembang. Sudah hampir setahun belakangan ini, saya tak pernah memberikan ceramah di hadapan para politisi dari berbagai latar belakang partai politik. Faktor ini, juga menjadi pertimbangan saya untuk hadir. Saya berharap, akan terjadi pertukar-pikiran yang menarik untuk membahas berbagai isyu politik yang berkembang di daerah.
Dalam ceramah yang saya sampaikan, saya mengemukakan berbagai aspek amandemen konsitusi kita, beserta implikasi-implikasinya kedalam kehidupan politik, baik nasional maupun daerah. Konstitusi kita kini memberikan penguatan kepada posisi pemerintahan di daerah, baik eksekutif maupun legislatif daerah. Kepala Daerah dan Wakilnya, harus dipilih dengan cara-cara yang demokratis. Otonomi daerah mendapat penegasan dalam konstitusi. Tentu semua ini memerlukan pengaturan lebih lanjut pada tingkat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Mengenai otonomi daerah, saya menggambarkan kilas balik perdebatan antara negara kesatuan dengan negara federal di awal reformasi. Waktu itu saya memberikan jalan tengah, yakni Indonesia tetap menjadi negara kesatuan, sebagaimana cita-cita awal kemerdekaan, namun memberikan penguatan tugas, kewenangan dan tanggungjawab kepada pemerintahan di daerah. Waktu itu, saya juga menggagas tentang keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) – suatu lembaga yang pada umumnya hanya ada di negara federal – untuk diterapkan di negara kita yang menganut susunan negara kesatuan. DPD memang terbentuk, walau masih banyak hal yang harus disempurnakan.
Soal otonomi daerah, saya mengatakan bahwa di awal reformasi, saya beda pendapat dengan Prof. Ryas Rasyid yang menekankan otonomi daerah ke tingkat kabupaten dan kota. Konsep Prof. Ryas waktu itu, ialah menciptakan kabupaten/kota yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang telah ada. Saya berpendapat sebaliknya, otonomi diberikan kepada propinsi, dengan jumlah propinsi yang lebih banyak, yang dalam perhitungan saya, akan ada sekitar 42 provinsi di seluruh tanah air. Dengan otonomi kepada provinsi, maka kompetisi antar daerah akan menjadi lebih nyata. Pemerintah Pusat juga akan lebih mudah mengawasi Gubernur, dibandingkan dengan mengawasi Bupati/Walikota yang waktu itu lebih dari 400 jumlahnya. Pemberian otonomi kepada provinsi memang akan mendorong Indonesia menjadi negara yang mendekati negara federal – atau biasa disebut dengan istilah quasi federal – namun hakikatnya tetap sebuah negara kesatuan.
Kalau otonomi diberikan kepada provinsi, maka gubernur dapat saja dipilih secara langsung oleh rakyat, sebagaimana halnya pemilihan Presiden. Konstitusi kita tidak mengharuskan adanya pemilihan langsung, namun hanya menyebutkan dipilih secara demokratis. Bupati dan Walikota cukup dipilih oleh DPRD. Dengan demikian, tidak terlalu banyak pemilu (termasuk Pilkada) seperti sekarang ini. Banyaknya Pemilu, mulai dari Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden – yang nampaknya akan selalu terjadi dalam dua putaran – dan pemilu kepala daerah untuk gubernur, dan bupati/walikota. Biaya penyelenggaraan Pemilu ini sangat besar. Demokrasi memang mahal. Tidak sedikit uang negara dihabiskan untuk membiayai pemilu ini dalam lima tahun. Belum lagi dampak sosial dan politiknya, terutama di daerah-daerah. Ketegangan yang terjadi di Sulawesi Selatan dan Maluku Utara, pasca pemilihan gubernur, membuat saya sangat prihatin.
Para anggota DPRD Kabupatan/Kota di Sumatera Selatan itu, mempunyai keprihatinan yang sama dengan apa yang saya rasakan. Di provinsi ini, tak lama lagi akan ada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur. KPUD Provinsi konon telah mengajukan anggaran Rp 350 milyar untuk hajatan itu. Namun yang disetujui adalah Rp. 150 milyar. Biaya ini belum terhitung biaya yang dikeluarkan oleh para pasangan calon, baik dalam persiapan, maupun dalam kampanye, pengawasan dan penghitungan suara. Entah berapa biaya yang dikeluarkan oleh para pasangan, termasuk biaya yang dikeluarkan oleh para simpatisan dan pendukungnya, kita tidak tahu. Ada dugaan, biaya yang dikeluarkan adalah jauh lebih besar dari biaya yang dilaporkan secara resmi. Kalau biaya yang dikelurkan oleh masing-masing pasangan itu cukup besar, bagaimanakah mereka mengembalikannya?
Pertanyaan seperti di atas juga menghantui benak saya. Tidak semua orang benar-benar mempunyai idealisme tingggi, sehingga memandang jabatan adalah tugas dan amanah, tanpa perhitungan materi. Tak semua pula para pendukung bersedia mengeluarkan dana sponsor karena idealisme pula, seperti ingin melihat bangsa dan negara – atau daerah – menjadi maju. Mereka mungkin saja seperti udang dibalik batu. Kompensasi bantuan dana sponsor itu bukan mustahil pula harus “dibayar” dengan “pemberian” proyek-proyek Pemerintah atau kemudahan lain yang bersifat menguntungkan. Bukankah semua ini akan membuka peluang tumbuh-suburnya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme? Hati saya sukar untuk mengatakan tidak atas segala prasangka ini. Namun di sisi lain, saya juga tak dapat menafikan, idealisme tetap tinggi. Ada faktor ideologi, ada faktor subyektif misalnya rasa senang dan suka, yang mungkin saja mendorong seseorang untuk membantu. Mereka ingin melihat bangsa ini menjadi maju dan berkembang, tanpa memikirkan imbalan bagi dirinya sendiri.
Di akhir ceramah malam itu, ada beberapa anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Selatan itu, yang bertanya apakah saya serius mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden 2009? Menurut mereka telah tiga kali berita itu menjadi headline Koran Sriwijaya Pos, yang menyebut dirinya sebagai “Korannya Wong Kito” itu. Berbagai tabloid di kota Palembang juga memberitakan hal yang sama. Terhadap pertanyaan itu saya menjawab, ibarat sembahyang, nawaitunya memang sudah dilafadzkan, tetapi takbirnya belum. Takbirnya itu baru dikumandangkan nanti setelah Pemilu DPR selesai, dan kita melihat apakah Partai Bulan Bintang berada dalam posisi yang dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden atau tidak. Kini kami sedang berjuang ke arah itu.
Kalau modal pengalaman, ilmu, kesehatan jasmaniah dan rohaniah dan keanggupan kerja keras, saya katakan, Insya Allah, telah ada. Penyusunan program memang sedang dalam proses penggodokan. Sudah banyak pula kawan-kawan yang menawarkan diri menjadi tim sukses. Namun kalau ditanya persiapan dana, saya katakan, saya mungkin adalah bakal calon yang paling kedodoran. Saya menyadari bahwa biaya kampanye dan sebagainya sangatlah besar. Untuk hal yang satu ini, saya posisi saya seperti orang sudah kalah sebelum bertanding. Saya kembali kepada salah satu pokok persoalan yang dibahas dalam diskusi. Demokrasi sangat mahal. Biaya politik menjadi sangat tinggi. Meskipun begitu, saya tetap memiliki optimisme bahwa idealisme yang tinggi tetap ada. Rakyat juga sudah belajar banyak tentang demokrasi dari berbagai pengalaman yang mereka peroleh selama era Reformasi ini.
Hari sudah larut malam. Acara ceramah dan diskusi yang dimulai pukul delapan itu, berakhir pukul sebelas malam. Tak terasa kami telah melewati waktu selama tiga jam untuk bertukar-pikiran dengan jernih. Pagi-pagi sekali saya meninggalkan hotel menuju bandara untuk kembali ke Jakarta..
Wallahu’alam bissawwab
Cetak artikel
Short URL: https://yusril.ihzamahendra.com/?p=246
Posted by Yusril Ihza Mahendra
on Apr 18 2008. Filed under Politik.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0.
You can leave a response or trackback to this entry
ass. bung yusril
saya salut dengan ulasannya yang lugas mengenai otonomi daerah, serta analisanya tentang dampak yang terjadi
apakah dalam ceramah bung yusril membahas tentang nawaitu bung jadi presiden?
kalu tidak, alangkah ruginya bung, bila banyak kesempatan tak digunakan, hanya untuk membahas masalah yang berkaitan dengan hukum saja,
kita akui bung memang jagonya hukum
namun bidang lain khususnya politik terlebih klagi kampanye sebagai presiden harus bung kobarkan jauh jauh hari
dari cerita bung nampaknya maaf saya harus katakan bung hanya berkomentar tentang tinjauan hukumnya saja
dari sekian banyak tulisan bung, sebagian besar aspek hukum, seolah maaf sekali lagi maaf bung ingin mengatakan bahwa bung adalah pakarnya hukum, maaf sekali (ini menurut pandangan saya) sikap arogansi intelektual masih melekat pada jiwa bung yusril, kalau bung masih seperti ini terus amat mustahil dapat dukungan dari rakyat banyak
kita bukan minta bung dinilai secara akademisnya
bung jarang menulis tentang kemiskinan, pengangguran, kesempatan kerja pendidikan, korupsi, agama, sosial budaya dsb (itu harus bung perhatikan)
seorang pemimpin harus peka terhadap berbagai masalah
saya hanya menyarankan kepada bung yusril, karena saya simpati dan sayang dengan bung
cobalah bila ada kesempatan bertemu dengan rakyat
katakan kepada mereka saya akan maju sebagai presiden, minta dukungan dsb
saya yakin bila bung lakukan itu secara intensif insya Allah pencitraan bung akan lebih membaik
mohon maaf dan terima kasih
*PERTAMAX*
komen dulu baru baca…
soalnya panjang pak… :p
oopss ternyata gak pertamax.. :D
Kediri – Usaha untuk merebut simpati warga masyarakat terus dilakukan pasangan cagub
dan cawagub Soekarwo dan Saifullah Yusuf (KarSa).
Seperti hari ini, Jum’at (18/4/2008) cawagub Saifullah Yusuf atau Gus Ipul blusukan ke Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Namun sayang, dalam upaya promosi, masyarakat tak menghiraukan keponakan Gus Dur itu.
Gus Ipul datang di Desa Sonorejo yang dikenal sebagai basis pendukung PKB di
Kabupaten Kediri bersama beberapa orang tim suksesnya. Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul berusaha berbaur dengan rakyat kecil, seperti naik becak bersama ibu-ibu, hingga makan jajanan tradisional dan sarapan di warung.
Di salah satu warung makan yang disinggahinya, yaitu milik Mursinem direspon warga yang saat itu sedang berkumpul. Bahkan ketika warga diberikan stiker pencalonannya mendampingi Soekarwo, warga tetap tak saja mengenalinya.
“Sampeyan itu sopo kok ngeke’i cap-capan (Anda itu siapa, kok memberi stiker),” kata
salah satu warga yang saat itu berada di warung Mursinem.
Yang ironis, pertanyaan serupa tak hanya dilontarkan oleh satu orang, namun oleh
hampir semua warga masyarakat di Desa Sonorejo. Mendapat sedikit simpati dan pertanyaan semacam itu, Gus Ipul mencoba menjelaskannya dengan tutur bahasa jawa.
“Kulo Saifullah Yusuf, saking Jombang. Kulo mriki pengen silaturahmi kalian warga
ngriki (Saya Saifullah Yusuf, dari Jombang. Saya kesini ingin bersilaturahmi dengan
warga),” jawab Gus Ipul.
Begitu mendapat penjelasan jika Gus Ipul adalah calon wakil gubernur, barulah warga berebut untuk menyalaminya.
Ketika dikonfirmasi mengenai kedatangannya, Gus Ipul mengakui dengan terus terang
hal ini sebagai upaya untuk memperkenalkan dirinya di tengah-tengah masyarakat,
menjelang berlangsungnya pemilihan Gubernur Jawa Timur, bulan Juki mendatang.
“Ya saya kesini tentunya kan untuk memperkenalkan diri ke masyarakat. Katanya tak kenal maka tak sayang,” ujar Gus Ipul dengan nada bergurau.
Seharusnya mulai dipikirkan kedepannya tentang permasalahan politik biaya tinggi. Saya sependapat kalau Bupati/Walikota cukup dipilih oleh DPRD Tk II. Permasalahannya anggota DPRD nya harus orang-orang yang amanah.
Memang jadi keprihatinan masyarakat tentang politik biaya tinggi dan akibat-akibat dari pemilihan langsung.
Ditunggu Bang, kapan takbir-nya.
Assalamu’alaikum wr.wb.
Alhamdulillah bahwa bang YIM sangat menyadari bahwa beratnya Amanah yang akan dipikul nanti bila terpilih sebagai Presiden. Artinya masih sangat panjang waktu bagi kita untuk introspeksi dan meluruskan niat agar nantinya betul-betul siap menjadi Pemimpin yang amanah.
Mengenai biaya besar yang diperlukan untuk Pemilu / Pilkada saya sangat sependapat bahwa ini menjadi keprihatinan sebagian besar rakyat. Kadangkala bang hal ini kita lihat sangat ironis ditengah masyarakat yaitu bagi sebagian orang Pemilu / Pilkada adalah proyek 5 tahunan, namun sebagiannya menjerit kelaparan. Ketika simpatisan serta aparat pelaksana pemilu/pilkada yang punya kesempatan mengenyam dana yang dianggarkan sampai milyaran rupiah, pada saat yang sama sebagian masyarakat yang awam hanya gigit jari. Para calon yang berduit saat itu tanpa ragu-ragu merogoh kantong untuk mencari dukungan, dan sebagiannya calon mencari dukungan dana dari pengusaha dengan janji proyek dimasa depan.
Kita mesti yakin bahwa semua usaha yang tidak betul dilakukan untuk menjadi pemimin maka buahnya juga tidak akan baik. Seseorang yang mengeluarkan modal besar menjadi anggota dewan atau mejadi lain-lainnya, yang ada dalam pikirannya setelah jadi umumnya adalah bagaimana secepatnya mengembalikan modal yang besar tadi.
Yang sangat mencengangkan adalah pada pemilihan Ketua KNPI saja didaerah saat ini untuk mencari dukungan dari data yang kita peroleh sang calon menganggarkan sampai 60 juta untuk satu suara.
Na’uzubillah, hanya Allah lah yang tahu apa niat yang ada dalam diri kita masing-masing.
Saya sangat mengharapkan bang Yusril akan menjadi Pemimpin yang amanah dengan penuh kesederhanaan. Kita yakin bahwa saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang punya hati nurani dan sudah pandai memilih mana calon pemimpin mereka yang baik walaupun modal kampanyenya pas-pasan. Buktinya saat ini sudah banyak dari beberapa pilkada yang sudah dimenangkan oleh pasangan yang tidak mengeluarkan biaya kampanye besar dibandingkan pasangan lawannya yang kalah.
Untuk itu tidak perlu khawatir Bang YIM, motto kita “Yakin Usaha Sampai” Amin. Hidup PBB, Hidup bang YIM. Bersama kita perjuangkan penegakan syariat Islam bagi pemeluknya di negeri ini. Wallahu’alam bissawwab.
Untuk 2009 kalau saya boleh usul dalam feeling saya Bang YIM cocok dipasangkan dengan Bang Hidayat Nurwahid. Maaf kalau saya dianggap lancang.
Wassalam saya dari : Pekanbaru – Riau
Bung Yusril,
Saya setuju dengan pendapat Rahmat Dahlan komentar #1. Dari segi idealisme dan intelektualitas hanya sedikit yang dapat menyaingi Anda. Tetapi tentu saja, modal itu saja tidak cukup untuk membawa Bung Yusril menuju RI-1. Seperti yang Bung Yusril ketahui banyak sekali penduduk di negara kita yang tidak tahu menahu soal hukum dan ketatanegaraan. Yang mereka perlukan adalah bagaimana mereka dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka. Bung Yusril harus menggunakan pendekatan – pendekatan lain, misalnya seperti yang diceritakan oleh Renita di komentar #4, karena mereka lah mayoritas penduduk di negara ini.
Banyak juga issue – issue seperti Bung Yusril adalah anti kaum minoritas. Walaupun issue seperti itu kemungkinan besar merupakan black campaign, tetapi nyaris tidak pernah terdengar bantahan tegas dari Bung Yusril sendiri mengenai hal itu. Jika tidak ada bantahan maka public akan mengganggap Bung Yusril memang seperti itu adanya. Idealnya adalah membiarkannya saja, karena memang hanya Tuhan Yang Maha Tau dan biar orang – orang yang menilai sendiri benar atau tidaknya. Tetapi dengan demikian, tentu saja hak suara orang2 yang mendengar issue – issue tsb, tidak akan berpihak pada Bung Yusril.
Selamat berjuang!
Salam Pak YIM, setelah membaca artikel ini saya menjadi jelas bahwa memang anda sudah memiliki persyaratan yg diperlukan untuk maju ke RI # 1. Hanya satu hal yg kiranya menjadi ganjalan anda yaitu beaya yg besar untuk kampanye. saya mau bertanya apakah ada batasan untuk sumber dana bagi calon presiden yg ikut pemilu, misal dari luar negri. Berapa batas untuk seorang atau perusahaan yg boleh menyumbang untuk suatu calon pres. Bapak sudah punya blog dan sering bepergian ke suatu daerah atau pertemuan seperti yg di Palembang itu. mengapa tidak dimaksimalkan untuk kesempatan yg ada untuk mencari dukungan termasuk dana. Bagaimana kalau Pak YIM membentuk suatu lembaga atau team yg menampung dana dari simpatisan seperti yg dilakukan oleh team Obama. Rakyat yg berpenghasilan pas-pasan pun ikut memberikan sumbangan melalui internet walaupun itu $5 atau $10. ternyata team tsb bisa mengumpulkan dana yg fantastis dan sangat menunjang kampanye tsb. Bagaimana Pak YIM mencoba melakukan tsb secara terbuka dengan syarat orang yg bertanggung jawab dalam bidang tsb adalah orang orang yg punya dedikasi tinggi dan punya moral yg teruji alias tidak mencoba untuk mengemplang dana tsb untuk kepentingan pribadi. Seandainya Pak YIM mempersiapkan seawal mungkin untuk menggalang dana ini, saya ada harapan bahwa Pak YIM paling tidak bisa ke # 2. Terima kasih.
Terima kasih atas saran Anda. Memang gagasan yang menarik. (YIM)
bismillahirrahmanirrahiem
Saya sangat setuju dengan artikel ini, dan otonomi daerah berupa pemilihan langsung kepala daerah ada sedikit yang kurang mengenakan bagi kami para perantau yang seolah olah para pemimpin mesti putra daerah, yang cenderung mengnggap para pendatang itu tidak ada hak memimpin daerah. kami kebtulan orang bandung yang sejak lama transmigrasi ke daeah lampung barat, padahal warga jawa barat di sana lebih dari 20 %, dan cenderung akan membangkitkan issu kedaerahan seolah-olah akan terbentuk kerajaan-kerajaan kecil yang harus pribumi sang penguasa.
Namun yang saya heran politisi disana cenderung memanpaatkan orang pendatang sebagai masa politiknya, salah satu contoh ketika pilkada bulan november 2007 kandidat yang diusung PDIP mereka menang di daerah pemilihan yang nota bene para pendatang terutama dari daerah mayoritas orang jawa barat. itu tidak adilkan? ada apa dgan mereka?
Sayang sekali bang disini tidak ada anggota dewan dari PBB, karena lemahnya sosialisasin partai, bahkan kami curiga PBB hanya dijadikan batu loncatan bagi politisi yang sakit hati dari partai pendahulunya, salah satunya ketika kami dulu pernah dibentuk pimpinan tingkat kecamatan eh ternyata ketika pemilu 2004 lalu tiba-tiba ada PAC baru yang dibuat tanpa ada pembubaran PAC yang lama, kami Pikir apa partai ini hanya formalitas.
Maka kejadian ini menjadikan kami beralih ke partai islam yang lebih jelas transparansinya, kami sebutkan saja ikhwan kami mengalihkan aspirasinya ke pks. padahal keluarga besar kami adalah pengagum M. Nasir.
Tolong diperhatikan Kepengurusan PBB di Lampung Barat, mohon Pemberitahuan sipa-siapa saja pengurus PBB disana kami minta tembusan, Tasykilnya supaya kami bisa berkoordinasi.
Wassalam.
Yth, YIM.
Otonomi di level kabupaten, dapatlah dimaklumi dari sudut pandang (asumtif) akan adanya ketakutan pemerintah pusat terhadap konsolidasi kekuatan di tingkat provinsi.
Jika benar begitu, ironi besarnya adalah model pemerintahan kita saat ini menggunakan strategi ‘devide et impera’ terhadap kekuasaan otonomi daerah.
Pak YIM, saya masih mencoba meraba-raba niat Anda dalam tulisan ini. Apakah ini berarti Anda akan menggulirkan perwujudan ide Anda tentang quasi-federalisme, jika kesempatan politik memungkinkan?
Keberatan-keberatan terhadap sistem yang sekarang, memang telah jelas.
Selain ongkos yang terlalu tinggi dan munculnya ‘raja-raja kecil’ di daerah, sistem yang begitu terpecah-pecah tersebut memastikan timbulnya inefisiensi:
Suatu masalah yang mungkin pernah diselesaikan di suatu kabupaten,
mungkin akan dicoba untuk dipecahkan ulang lagi didaerah lain (reinventing the wheel = menemukan kembali roda), tanpa adanya pelajaran yang dapat dipetik oleh/untuk pemimpin masa depan (yaitu mental “masalah besok, bukan urusan gue”).
Ini, MEMANG sejatinya, adalah model yang amat rentan terhadap terjadinya “jatuh di lubang yang sama, berkali-kali”, bagaimanapun kapabelnya “raja-raja kecil” tersebut.
Belum lagi resiko “Petruk menjadi raja” yang sulit dikontrol dari pusat, karena “Petruk” amat populer dan pintar bergaul dengan rakyat setempat (entah kalau soal peduli, entah kalau soal kapabilitas).
Pemborosan sumberdaya seperti itu galib terjadi pada korporasi besar. Manajer diujung sana, menyelesaikan masalah yang sama persis dengan manajer di ujung sini, dengan kondisi yang sama, dengan hasil yang berbeda seratus delapanpuluh derajat. Sulit untuk menyatakan bahwa hal tersebut tidak terjadi pada “manajer” kabupaten-kabupaten di Indonesia. Ongkos Pemilu yang terlihat besar, mungkin hanyalah uang receh jika dibandingkan dengan efek inefisiensi manajerial ini.
Hal-hal tersebut mungkin saja dapat dipecahkan dengan quasi-federalisme. Gubernur setidaknya dapat bertindak sebagai koordinator dan administrator, bupati sebagai implementer, sehingga menarik inefisiensi ke level provinsi.
Masalah-masalah yang tidak terpecahkan lebih mudah dikonsultasikan antar sekian puluh gubernur untuk dipecahkan bersama, daripada bupati harus mengkonsultasikan ke sekian ratus bupati.
Sebagai nilai plus, DPRD sekian ratus kabupaten tidak perlu terlalu banyak melakukan “studi banding” yang mungkin cenderung saling-silang-kesana-kemari-ujung-ujungnya-ke-bali.
Tapi tentu saja, sebelum menelan bulat-bulat quasi-federalisme, kita harus benar-benar secara jernih dan mendetail mengorek kelemahan-kelemahan sistem tersebut, secara menyeluruh mencoba memahami konsekwensi yang tak diinginkan(unintended consequences), dan mengatasinya sepuluh langkah sebelum terjadi.
Hal yang paling utama menjadi keberatan saya terhadap sistem quasi-federalisme tersebut adalah resiko terpecahnya NKRI. Daerah kaya resources suatu saat kelak mungkin menyadari bahwa mereka bisa lebih enak jalan sendiri. Daerah miskin akan mati-matian menjadi “benalu” kepada pemerintah pusat.
Gubernur dengan mandat rakyat, dan kekuasaan begitu besar kebawah. Jika keadaan ekonomi daerahnya luarbiasa cerah dan self-sustainable, seorang gubernur hanya membutuhkan kharisma dan popularitas sebagai ongkos politik untuk memisahkan diri. Jawaban berbau militer terhadap kekhawatiran tersebut, beresiko menimbulkan DOM generasi berikut, atau malah perang saudara.
Pemaparan saya diatas hanyalah berdasarkan logika awam (akal), heuristik berdasarkan negara-negara lain, dan bukan berdasarkan pada ilmu (science),
Sudilah kiranya Pak YIM membagikan solusi atas masalah quasi-federalisme tersebut dari sudut pandang ilmiah:
Bagaimanakah pemerintah pusat dapat mencegah hal tersebut terjadi?
Apakah tidak lebih baik memodifikasi sedikit-sedikit sistem yang sekarang telah ada, daripada bereksperimen dengan federalisme?
Sungguh saya kuatirkan jika Indonesia (lagi-lagi) menjadi Laboratorium Besar untuk bereksperimen 10, 20, 50 tahun kedepan.
Untuk sistem yang ada sekarang, yaitu masalah borosnya ongkos pemilu dan “petruk”, Saya masih belum melihat adanya solusi, selain menjalankan semuanya secara terpadu dan serentak, mungkin mirip seperti Pilihan Raya -nya Malaysia.
Sedangkan untuk masalah inefisiensi manajerial, bukankan bisa diselesaikan dengan menggunakan teknologi informasi?
Dengan membuat “Knowledge Management” dan “Solutions Management” atau mungkin “Decision Support System” terpadu dari pemerintahan pusat, lengkap dengan “best practices”, tentunya efisiensi hanya tergantung pada mau atau tidaknya bupati memakai solusi daerah lain atau meminta bantuan. Bila perlu, diharuskan untuk mempertimbangkan dulu solusi best practices tersebut!
(Sepemahaman saya baru Sri Mulyani yang menerapkan Decision Support System, yang karena berdiri sendiri tentunya diragukan benar-benar efektif)
Memang sebagai generasi kini, saya bias ke teknologi. Tapi seingat saya, ketika Anda menjadi menteri, Anda mencetuskan sistem berbasis Teknologi untuk meringkas proses pendirian perusahaan (Koreksi saya bila salah). Saya kira sudah saatnya ide Anda dalam memanfaatkan teknologi tersebut diaplikasikan lebih luas secara lebih integratif.
Sebagai catatan samping, saya hendak mengomentari soal persiapan dana. Sistem notariat yang Anda cetuskan itu, bukankah berpartner dengan swasta yang notabene “anak” dari salahsatu Bisnis Investasi terbesar di Indonesia? Saya mohon maaf jika lancang, tapi sepemahaman saya yang awam di pelosok negeri, mereka sebenarnya “berhutang” pada Anda. Saya dapat memahami jika Anda berpikir saya terlalu naif sampai melamun kesitu.
Pilkada memang menghabiskan banyak biaya, baik dari penyelenggaranya KPUD maupun biaya yang dikeluarkan oleh kontestan (kandidat). Bagi kandidat yang terpilih, tentu yang dipikirkan adalah bagaimana mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan selama ini, kalau itu memang dari kantong sendiri maupun bantuan tertentu. Akhirnya, bagi sang Kandidat dengan kemenangannya akan dimaknai kekuasaan menjadi milik sendiri, jadilah ia raja di kerajaan pemerintah daerah.
Menjadi berbeda apabila dalam pelaksanaan pilkada, rakyat tidak hanya memberikan suara kepada kandidat yang dikehendakinya, juga memberikan support berupa dana (tergantung kemampuan), maupun bantuan-bantuan lain sehingga nilai pemilih tidak hanya sekedar mencoblos melainkan berperan lebih maksimal. Terlebih menghindari kesan, bahwa suara rakyat tidak dibeli oleh kandidat dengan menghamburkan uang atas dalih apapun selama kampanye.
Tingginya Golput pada Pilkada Jabar, dan yang fantastis di Sumut mungkin mengajarkan kita bahwa rakyat sudah mulai lelah dengan pemilihan langsung. Mereka mungkin sudah pesimis,”Ah, siapapun yang menjadi gubernur, nggak akan banyak membawa perubahan”.
Mungkin perlu dipikirkan juga agar pemilu presiden, dan gubernur dilakukan serentak sehingga energi kita tidak habis buat pilkada. Untuk bupati, saya setuju kalau dipilih DPRD saja.
Usul dari Aini (#8) perlu dipertimbangkan dengan serius.
Salam Sukses.
Agak lari dari tema tulisan Bapak yang sangat berkesan ini, tapi saya rasa masih ada hubungan dengan “NAWAITU” pencalonan Bapak yang sudah terlafazkan.
Begini Prof., ketika Presiden SBY mendepak Bapak dari Kabinet, ada banyak spekulasi yang beredar di kalangan masyarakat tentang musabab pendepakan itu. Karena pencairan uang Tommy-lah, campur tangan Wantimpres-lah, tekanan publik-lah, bahkan ada yang bilang karena Bapak menikah lagi.
Namun ada juga Gosip Politik (GOSPOL) yang beredar di “Warung Kopi” bahwa sesungguhnya Pak Yusril diberhentikan dari Kabinet karena menikah dengan “orang asing” yang patut diduga dapat membahayakan Rahasia Negara apalagi posisi Bapak kala itu sebagai Menteri Sekretaris Negara.
Nah, seandainya “takbir” pencalonan Bapak sudah dikumandangkan dan ternyata Tuhan mentakdirkan Bapak menjadi Presiden RI, maka otomatis Ibu Rika Tolentino Katho menjadi Ibu Negara.
Pertanyaannya, bagaimanakah menurut Hukum Tata Negara mengenai hal ini? Apakah betul pejabat seperti Presiden, Mensesneg, Kepala BIN dan pejabat strategis lainnya tidak boleh beristrikan orang asing karena membahayakan Rahasia Negara? Mohon penjelasan dari Bapak selaku Pakar Hukum Tata Negara mengenai hal ini. Mohon ma’af Pak dan Terima Kasih.
Mengomentari keprihatinan Pak Yusril terhadap proses Pilkada yang terjadi selama ini khususnya di Maluku Utara, maka kamipun ikut prihatin. semua orang yang masih dapat menggunakan hati nuraninya pasti akan berpendapat sama dengan Bapak. kita mengetahui bahwa berawal dari pengambil alihan rekapitulasi dan penetapan hasil pilkada Maluku Utara oleh KPU pusat dengan penetapan hsil yang berbeda dengan KPUD provinsi Malut, di mana KPUD Malut menetapkan pasangan Drs, Thaib Armayn/Abdul Gani Kasuba (TA/GK) sementara KPU Pusat menetapkan pasangan Dr. Abdul Ghafur/Abdurrahim Fabanyo sebagai pemenang. kemudian pasangan TA/GK melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan ke MA dan MA mengabulkan gugatan tersebut dengan memerintahkan KPUD untuk melakukan penghitungan ulang di tiga kecamatan. dalam pelaksanaannya terjadi dualisme penghitungan. yang pertama dilakukan di Hotel Bidakara oleh Sdr. Rahmi Husen CS. yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Malut sebagai eksekutor. yang kedua versi KPU pusat dengan mengangkat pelaksana tugas Ketua KPUD Maluku Utara dan melakukan penghitungan sendiri di Ternate tanpa dihadiri oleh Pengandilan Tinggi Malut. selanjutnya Mendagri meminta fatwa MA, setelah MA memberikan fatwa Mendagri malah membuat statement mengembalikan kepada DPRD Malut. statemen ini menimbulkan pro kontra baik di kalangan masyarakat maupun elit politik termasuk Anggota DPRD Malut terbelah menjadi dua kubu. bahkan para pakar pun berbeda pendapat dalam hal ini. dari kronologi tersebut di atas dan dengan harapan agar segera mengakhiri kemelut yang terjadi dan segera menghentikan tetesan darah dan air mata di Bumi Moloku Kie Raha, maka kami berharap dengan sangat pendapat hukum dan percikan pemikiran Prof. Yusril untuk dapat mendudukkan persoalan ini :
1. Bagaimana status pengambil alihan kewenangan KPUD oleh KPU Pusat
2. Bagaimana sebenarnya proses eksekusi terhadap suatu keputusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap
3. Bagaimana kewenangan DPRD dalam penetapan hasil Pilkada
terima kasih atas tanggapannya.
Assalamu’alaikum.
1. Saya setuju 100% dengan konsep Otonomi Daerah Bapak.
2. PBB akan berkoalisi dengan partai apa saja untuk pencalonan Bapak sebagai Calon Presiden RI?
3. Kalau boleh usul, sekiranya PBB dalam Pemilu yang akan datang perolehan suaranya tidak mencukupi, Bapak jadi Cawapres saja. Jangan sampai tidak jadi apa-apa. Orang seperti Bapak, wajib hukumnya duduk dalam pemerintahan. Beberapa hari yang lalu saya menonton acara debat di TVRI. salah seorang ahli tata negara (saya lupa namanya) mengatakan, sejak Pak Yusril keluar dari kabinet, situasi pemerintahan tidak stabil. Menurut saya, itu adalah sebuah pengakuan dari seorang pakar tata negara yang sangat jujur.
4. Pak Yusril, bagaimana sih caranya bergabung dengan partai Bapak?
Asalamu Alaikum Pak Yusril
Saya sangat setuju dengan dengan aspirasi bapak tentang otonomi daerah dan biaya yang tinggi karena sejak di bentuknya otonomi daerah keadaan daerah ada yang dapat dikatakan maju ada juga yang lebih mundur itu di akibatkan dengan daerah – daerah yang memaksakan untuk di lakukan pemekaran sementara PAD dari daerah tersebut masih terus bergantung pada Daerah induk menurut saya sangat di sayangkan, karena untuk membangun sistem pemerintahan yang baru memerlukan dana yang sangat besar sementara untuk menjalankan sistem pemerintahan selama lima tahun pemerintah harus berjuang untuk menstabilkan sistem pemerintahan saja sementara aspirasi rakyat kecil terabaikan. Pak saya sangat merindukan bapak untuk maju menjadi RI 1 karena hanya bapak yang menjadi figur terbaik yang mengerti tentang sistem pemerintahan terbaik yang dimiliki bangsa ini agar kedepan negara ini menjadi negara yang adil makmur dan damai dan dicintai oleh negara lain.
Saya Dari (SANGIHE SULAWESI UTARA)
Assalamu’alaikum wr wb.
Semoga Bang Yusril selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT, serta makin arif dalam memberikan wejangan dan pencerahan kepada semua, terutam kami yang muda-muda ini, kader muda Partai Bulan Bintang.
Menyimak tulisan abang kali ini, rasanya memang ada yang salah dengan Pilkada-Pilkada di negeri ini. Hemat saya, alangkah baiknya Pilkada dipaketkan dengan Pilpres sehingga cost yang dikeluarkan ditekan sekecil mungkin, dan dana yang selama ini dihambur-hamburkan KPUD ataupun calon-calon kepala Daerah teersebut dapat dikonsentrasikan kepada hal-hal yang lebih terarah dan bermanfaat bagi rakyat banyak.
Dan, sejauh ini hasil Pilkada juga tidak memberikan suatu perubahan yang cukup significant terhadap kondisi masyarakat sekitar, maaf kata, perubahan hanya terjadi pada sebagian kalangan, katakanlah elit politik. jadi jangan salahkan rakyat jika indeks kepercayaan mereka terhadap rezim pilkada kian hari makin menurun, dan implikasinya tentu saja berdampak pada citra mesin demokrasi, yakni partai politik. Kita dapat simak betapa tingkat partisipasi masyarakat disetiap daerah yang melangsungkan pilkada kian turun drastis. Ini adalah lampu kuning yang sebentar lagi akan berubah merah jika kondisi seperti ini tetap berlanjut.
Kiranya pemikiran-pemikiran bang Yusril dapat lebih tersosialisasi tidak hanya pada forum ini ataupun acara-acara seminar, namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana pemikiran kritis dan cemerlang ini dapat sampai pada struktur masyarakat yang paling bawah.
Ass.
ini dia..pandangan-pandangan hukum seperti ini yang ingin saya ketahui dari abang…
menurut saya Konsep otonomi daerah yang memberi keleluasaan daerah mengatur dan membangun daerahnya, membawa konsekuensi strategis pada pembangunan infrastuktur di daerah. Tidak dapat dipungkiri ketersediaan infrastruktur adalah pendorong bergeraknya ekonomi daerah, disamping prasyarat mutlak masuknya investor untuk tertarik mengekplorasi sumber daya daerah. Di sisi lain, tuntutan otonomi memaksa penguasa daerah untuk berpikir keras meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD), diantaranya melalui pemberlakuan retribusi atas fasilitas infrastruktur yang tergelar di daerah. Beberapa Kabupaten di Sumatera Barat, dilaporkan Harian Kompas, berusaha menempuh jalur hukum terhadap PLN sehubungan tuntutan retribusi atas pemakaian debit air PLTA yang ada di daerahnya. Demikian juga tuntutan retribusi atas tiang listrik, telepon, dan kabel yang tergelar di sepanjang jalan-jalan daerah. Tidak mustahil hal ini juga akan berlaku untuk setiap jalur kereta api, jalan, pipa air minum, gas, ataupun fasilitas infrastruktur lainnya. Mengingat kondisi infrastruktur daerah yang masih sangat terbatas, kebijakan kontra produktif semacam ini tentunya perlu dikaji kembali dalam kerangka penciptaan insentif bisnis bagi investor pembangunan infrastruktur di daerah dan efektivitas implementasi Otonomi daerah di tahun 2001.
oleh sebab itu, penerapan undang-undang otonomi daerah ibarat dua sisi mata uang, satu sisi ingin memberdayakan daerah-daerah, satu sisi daerah-daerah yang minim SDA-SDMnya belum siap dalam mengaplikasikan hal ini. mudah-mudahan abang yusril dapat memberikan solusi yang dapat menimbulkan dampak kemaslahatan umat ke depan.
wahh…gak nyangka, tanggapan terhadap tulisan ini malah kayak paper2 tersendiri…, jadi pertanyaan sederhananya, alangkah banyaknya orang hebat di negeri ini, kenapa negerinya malah-jangankan maju, jalan di tempat aja nggak-malah mengalami kemunduran….menurut saya yang bodoh ini, otonomi daerah itu tanggung, federal akan lebih gampang, tapi sayang hambatan psikologisnya agak besar…
wassalam !
Assalamu’alaikum Bang Yusril!
Untuk memilih partai pada Pemilu Legislatif mungkin kita masih bisa memakai takaran idiologis. Sebagai sorang muslim mungkin saya masih bisa memilih partai Islam yang betul2 memperjuangkan izzatul Islam wal Muslimin. Namun ketika dihadapkan pada pemilihan langsung presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati, ternyata yang saya amati kecenderungan kita memilih mereka pada akhirnya terjebak pada pola pragmatis karena memang calon yang ada kadang diusung oleh partai Islam koalisi dengan partai sekuler. Dalam Pilkada Jawa Barat yang baru saja usai, misalnya, dari ketiga pasangan calon ternyata mereka diusung oleh koalisi antara partai2 Islam dengan partai2 sekuler bahkan koalisi dengan partai kristen. Kalau sudah terjadi koalisi seperti itu warna idiologis pasangan calon menjadi bias. Berada di tengah2 antara Islam dan sekuler. Artinya kalau seandainya dia menangpun belum ada jaminan akan memperjuangkan Islam. Yang menjadi pertanyaan saya kalau memang abang sudah nawaitu untuk maju dalam pencalonan capres nanti, apakah partai yang akan abang ajak koalisi nanti adalah partai yang mempunyai kesamaan secara idiologis, baik dengan abang secara pribadi maupun dengan PBB secara institusi, atau justru akan menggandeng partai yang secara idiologis berbeda dengan partai abang? Kalau misalkan abang koalisi dengan partai sekuler dan kemudian menang, apakah nanti warna idiologis abang dalam menjalankan pemerintahan akan menjadi abu2? Saya tunggu jawabannya ya bang. Jazakallah khairan katsiran.
Ass wr wb
Salam hangat Bung Yusril
ikut nimbrung lagi, saya dari dulu ikut membaca, memperhatikan dan mempelajari pemikiran2 bung Yusril, Prof. Ryas Rasyid, Affan Gaffar (alm), Ramlan Surbakti, Made Suwandi (dan lainnya) tentang pemikiran Otonomi Daerah di Indonesia. Menurut saya semua pemikiran para pakar pakar yang kompetensi dibidangnya masing masing itu PASTI semuanya memiliki maksud yang sama DEMI KEBAIKAN, KEMAJUAN, KEMASLAHATAN DAN KESEJAHTERAAN BANGSA KITA. Terlepas konsepnya ada yang lebih baik di Tingkat Kab/Kota atau di Propinsi.
Pak Yusril, menurut saya BUKAN DISITU LETAK PERSOALANNYA (tanpa menafikan arti/maksud/tujuan Sistem Ketatanegaraan) yang sepertinya tak akan habis dikaji/dirombak sampai akhir zaman.
Banyak yang mengatakan Otoda menimbulkan “Raja Raja kecil di daerah” Otoda menimbulkan “Politik Biaya Tinggi” menurut saya itu hanyalah ekses dari MENTAL MENTAL BANGSA KITA, yang keliru bukan pada Sistem Otodanya, Sebaik dan sebagus apapun sistem yang dibuat juga pengimplementasian otoda ini apakah di Kab atau di Propinsi, jika Mental Mental KKN tetap bersemi semua Sistem yang dibuat itu hanya akan menjadi instrumen sandiwara. Hakikat utama untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat masih jauh dari yang dicita citakan.
Saya melihat Bangsa kita jika mau maju dan berubah kearah yang lebih baik, harus dipimpin oleh orang yang memiliki integritas tinggi, komitmen untuk rakyat, tegas dan mampu merubah MENTAL MENTAL KKN, FEODALISTIK, ABS, dsb bukan hanya bagi Pejabat dan penyelenggara negara saja tetapi juga bagi seluruh komponen bangsa (apakah pedagang, pengusaha, petani, pelajar, dsb).
Bagaimana caranya ? disitulah kita tunggu aumaannn suara suara calon pemimpin kita untuk 2009 nanti.
Bung Yusril jika anda terpilih nantinya jadi Presiden RI (kita do’akan bersama, Amin), terlebih dahulu rubahlah Mental/Budaya bangsa kita yang tidak baik tersebut ke mental yang berkepribadian kejujuran, keadilan, sportifitas, rasional, kreatifitas, dan rasa senasip sepenanggungan sebagai sebuah bangsa.
Jika menjadi presiden jangan berkhayal untuk menjabat selama 5 tahun apalagi 10 tahun atau sepanjang massa, walaupun hanya satu hari, satu minggu, satu bulan atau satu tahun jika MAMPU MENYISIR dan MEMBUKA LUKA LUKA MENTAL ANAK NEGERI YANG SAKIT SELAMA INI dan MENTERAPI/MEMOTIVASI/MENGOBATINYA dengan PIL PAHIT MENTAL POSITIF, Yakinlah PAK kepemimpinan Anda akan dikenang SEPANJANG MASSA……
itu dulu Bung Yusril, walau sebenarnya banyak yang ingin saya curhat dan minta pencerahannya, namun apa daya anda tentunya juga bosan dengan tulisan yang panjang panjang ini, juga menenggang kawan kawan lainnya.
Sukses selalu
Salam
JEBEE
Indonesia
Ass wr wb
Bang Niat untuk sholat wajib harus nunggu masuknya waktu sholat, sedangkan niat sholat sunah boleh kapan saja dilakukan asal tidak pada waktu-waktu yang dilarang yaitu setelah sholat asahar dan setelah sholat subuh. Kampanye ibarat sholat wajib sosialisasi ibarat sholat sunah jadi sosialisasilah dimana saja anda berada asal jangan di Masjid, Sekolah atau tempat – tempat yang dilarang lainya. masalah dana saya masih yakin bang yusril cukup mampu untuk membuat stiker untuk dibagikan keseluruh tanah air. bang sekalian sosialisai partai buat saja stiker “FHOTO bang YUSRIL dengan Tulisan YUSRIL FOR PRESIDEN dibwahnya lambang partai dan tulisan PARTAI BULAN BINTANG” dan dibagikan secepat mungkit mumpung masih ada waktu
kalau di amerika ada OBAMA di Indonesia abanglah ABAMA-nya (Orang BAngka MAju jadi Presiden RI)
Semoga sukses Amin
Wassalam
mau nambahi sedikit untuk komentar Hairul( # 22). saya setuju juga dengan pandangan anda, hanya ada sedikit ralat. Pada kalimat yg terakhir , anda menulis “…..abanglah ABAMA-nya ( Orang Bangka jadi Presiden RI ), tentu ada kesalahan ketikan huruf A, mestinya O. saya yakin itu kesalahan ketik. Tapi anda mengatakan Pak YIM orang Bangka, tentu itu tidak tepat, sebab beliau berasal dari Belitung, sebuah pulau yg terletak di sebelah pulau Bangka. dua duanya mempunyai huruf yg sama B, jadi di Indonesia Pak YIM adalah OBAMA-nya ( orang Belitung maju jadi Presiden RI ). mudah- mudahan ini menjadi kenyataan untuk rakyat Indonesia. Terima kasih.
Salamu’alaikum,
Pak Yusril, saya punya fikiran nyeleneh, semacam usulan dan saya perlu jawaban dari Bapak.
Ini kaitannya dengan biaya tinggi dari proses dan sistem demokrasi. Ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan tingkat provinsi, dan ada tingkat kabupaten/kota.
Terfikir oleh saya untuk memangkas pengeluaran negara dengan menghapuskan samasekali provinsi. Konsekuensinya tingkat komunikasi dan kordinasi kabupaten/kota dengan pusat menjadi sangat tinggi.
Tapi toh sekarang adalah jamannya teknologi tingkat tinggi.
Sepatutnya hal itu bisa dijembatani.
Lagipula, kalo ngga salah ikatan provinsi baru ada sejak proklamasi 1945.
Yang jelas, secara bertahap perlu diupayakan pemberdayaan di pengadilan2 negeri
sementara berangsur2 Pengadilan Tinggi dilemahkan hingga dihilangkan.
Demikian pula institusi2 lain di level provinsi.
Juga untuk lembaga legislatif-nya.
Apakah bisa dihitung berapa besar rupiah dan waktu yang bisa dihemat dengan sistem seperti ini?
Berapa mungkin hal ini bisa diwujudkan; ataukah sama sekali tak ada kemungkinannya?
Terimakasih.
Jadi ingin ikut nambah juga nih. Dalam setiap pemilihan capres kadang kita suka terjebak pada sektarian kesukuan antara jawa dan non-jawa. Padahal dalam perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia sentimen kedaerahan haruslah dibuang jauh2 dari alam pikiran kita. Kita adalah keluarga besar Bangsa Indonesia. Oleh karena itu saya rasa kurang pas kalau seandainya tanggapan #22 dan #23 memunculkan singkatan2 yang berbau etnis dan sektarian. Bang Yusril adalah milik kita bangsa Indonesia secara keseluruhan. Toh kata bang yusril juga yang namanya suku sesuatu hal yang tidak mungkin berubah. Saya orang jawa (Barat), tapi saya bangga dengan bang Yusril dengan pemikiran2nya yang jernih dan orsinil, apalagi pemikiran2nya yang berkaitan dengan penegakan syari’at Islam. Trim’s.
#jebee
Penguasaan bola yang lihai. Setuju. Itulah yang kita sayangkan, bagaimana kesebelasan nasional kita semakin melempem di Asia Tenggara tanpa kekuatan mental semua pemain, pengurus, wasit, hakim garis dan penonton. Antarklub di liga nasional saja, dua orang pemain kanan melakukan kick-off dari poros tengah lapangan, lalu bola hanya mampu diputar-putar kembali ke tengah daripada agresif dan terampil membuat gol ke gawang lawan. Para striker pun banyak ditempati pemain asing. Mental saya yang tidak menonton secara langsung di stadion pun ikut bermasalah. Saya bertanya-tanya, apakah ada pengaturan skor? Apakah wasit dan hakim garis tidak adil? Pemain kurang berkelas? Pemain masih suka berkelahi? Penonton mudah terpancing rusuh? Televisi memonopoli hak siar? Satu-satunya untung, bolanya bukan bola kempes, bukan pula milik Mario Kempes.
Mental kempes juga urusan mendasar dalam otonomi daerah, politik biaya tinggi, ekonomi biaya tinggi, pendidikan biaya tinggi, dsb sampai-sampai kematian biaya tinggi. Khusus otonomi daerah, saya teringat bacaan sejarah bahwa pernah ada negara bagian Baberi (Bangka Belitung Riau) pada era RIS. Ah, saya tidak ingin bermimpi sedikit pun bahwa sejarah itu akan berulang lagi. Mengapa? Yang lebih penting, martabak Bangka selalu enak! Percuma saja memekarkan adonannya di atas loyang ekonomi yang panas, menaburi keju orang kaya pengganti wijen, memotongnya kecil-kecil menjadi puluhan negara bagian martabak, mengemasnya dalam dus bagus pemboros kayu hutan, lalu menjualnya lebih mahal untuk meningkatkan pendapatan, kalau ujung-ujungnya tidak enak dimakan masyarakat! Apalagi kalau sejak awal terigu monopolinya sudah dikotori bakteri KKN. Memakan jatah potongan mana pun, dapatnya cuma penyakit.
Jadi, saya akan sependapat dengan siapa pun yang mengisyaratkan bahwa tatanan otonomi daerah yang baik bukan tergantung pada banyaknya potongan martabak atau luasnya wewenang untuk mengadon di loyang masing-masing, melainkan kualitas input dan proses, serta kemudahan menuntut pertanggungjawaban bila hasilnya tidak enak. Pendidikan agama jelas harus diprioritaskan. Ketegasan kontrol juga amat dibutuhkan agar pejabat pemda atau anggota DPRD, DPD, KPUD atau lainnya yang berkinerja buruk boleh-boleh saja diberhentikan secepatnya. Mungkin perlu menambah anggota DPRD yang selalu diikutsertakan di bangku cadangan DPRD di setiap event sehingga siap menggantikan sewaktu-waktu. Mungkin perlu pengadilan yang dapat menyidangkan langsung tuntutan seorang penduduk biasa (tidak harus menyuarakan melalui DPRD atau melaporkan ke KPK) untuk meluruskan atau menurunkan pejabat pemerintah yang “diduga tidak bersalah”. Mungkin propinsi yang miskin langsung dimitrakan dengan propinsi kaya agar aliran dana pembangunan tidak mudah bocor dan meluber di pusat, menguning di puncak monas atau mematung di berbagai tempat berhias. Mungkin daerah-daerah syariah perlu mulai mencoba menggunakan uang emas. Mungkin perlu akreditasi berkala yang sederhana (A, B, C seperti indikator kualitas perguruan tinggi atau kesehatan perbankan) terhadap setiap daerah sehingga mudah dimengerti masyarakat dan investor. Mungkin pemilihan pemimpin dan wakilnya perlu meniadakan foto-foto makhluk bernyawa yang hanya membuat orang awam menyukai kegantengan, jas dan dasi. Mungkin gelar-gelar yang memabukkan perlu dicopot/didegradasi ketika sudah tidak layak/relevan lagi disandang (akademik, militer, adat, keningratan, apalagi keagamaan) agar setan prestasi tidak menjerumuskan bangsa kita lebih dalam ke jurang kehancuran yang dipenuhi batu cadas KKN.
Itu sajalah kali ini. Orang bodoh seperti saya tentu gampang menambah pendapat dangkal dan cuma mungkin-mungkin. Ini sekedar partisipasi hiburan buat saya sendiri. Menjadi orang terbodoh di antara orang-orang pintar lebih menantang daripada terpintar di antara orang-orang bodoh. Kemajuan adalah selangkah atau lebih ayunan kaki yang ikhlas ke depan tanpa terhalang tembok keangkuhan yang membuat niat, ilmu dan amal menjadi mentok. Mari kita ke Piala Dunia?!
http://ayomerdeka.wordpress.com/2008/04/23/negara-tidak-berhak-membubarkan-ahmadiyah/
Untuk mas Jebee#21 dan Pengembang web IF #26
Sebelum Pak Yim menjawab tanggapan anda berdua izinkan saya ikut nimbrung untuk berdiskusi.
Saya kurang setuju juga dengan inti pendapat anda berdua, pandapat anda berdua tidak salah dan sepenuhnya benar begitu juga pendapat pak YIM tidak sepenuhnya salah.
Kita harus percaya dan optimis bahwa masih banyak orang indonesia yg bermental dan berwatak baik, berahlak dan bermoral baik, berilmu dan berwawasan baik.
Aklak, moral dan iman manusia serta para pemimpin mutlak di butuhkan negara ini, TAPI System yang baik untuk mengelola bangsa ini juga harus dibutuhkan, kedua-duanya harus jalan bersamaan,
tidak bisa kita memponis salah satu saja, yang ini benar yang itu Jelek atau sebaliknya.
Slah satu contoh Logika dan fakta Bahwa Orang-orang Yang BAIK kalau berada pada SYSTEM yang jelek akan mudah tergoda dan berniat untuk melakukan hal-hal yang jelek namanya juga manusia tidak luput dari godaan syetan..
Tapi sebaliknya kalau Systemnya sudah berjalan baik setidaknya dapat mengurangi niat orang untuk berbuat Jelek…
Istilah kasarnya ingat kata Bang Napi kejahatan sesorang/kebaikan bangsa ini BUKAN hanya karna ada niat/moral para pelakunya TAPI karena ada kesmpatan/SYSTEM yang jelek…
Bangsa Eropa dan amerika Serikat kalau dari kaca mata agama islam mereka adalah Yahudi/kafir/beraklak dan bermoral jelek tapi kenapa negara mereka lebih maju dari negara2 islam/timur tengah, karena Ekonomi dan SYSTem negara mereka telah tertata rapi dan berjalan baik ! realistis kah ???
Mengenai Otonomo daerah, kita juga harus menyadari kalau banyak masyarakat kita menuntut dan ada yang senang dengan otonomi daerah bahkan sebagian kecil menuntut negara merdeka, karena kekecewaan mereka selama ini sudah terlalu dalam terhadap pemerintah pusat..
Kalau kita melihat selama ini semenjak orde baru KESENJANGAN antara Pemerintah pusat dengan daerah/ antara Pulau Jawa dengan luar Jawa begitu JAUH,
Daerah dgn hasil kekayaan alam yang berlimpah tapi masih banyak rakyatnya yang kalaparan, pendidikan kere, pekerjaan susah, infrastruktur tidak memadai, semua pembangunan menumpuk di ibu kota/pulau jawa, gedung2 pencakar langit, kawasan industri, perkantoran, jalan yang mulus, semua tertata rapi di ibu kota semua orang bermimpi ingin ke ibu kota(urbanisasi besar2an) dengan modal nekat tapi setelah datang ke ibu kota mereka di usir karena alasan yang nggak jelas atau yang lainnya…
sehingga wajar saja kalau rakyat Aceh, Papua, Ambon bergejolak atau ada yang pengen negara merdeka tidak terkecuali Bangka dan Riau seperti komentar #26
Kalu sudah begini apa kita harus menuduh semua rakyat aceh,papua,Bangka Riau atau daerah yang lainnya tidak beriman dan beraklak jelek ????
Marilah kita Berpikir jernih untu menilai suatu masalh, berjalan bersatu bergandengan tangan untuk memajukan negara ini
saya juga tentu mungkin orang yang bodoh tapi kalu saya harus memilih lebih baik Menjadi Orang Pintar di antara orang-orang Pintar…
Wassalam !
Pak Yusril…
Saya baru nemu nih blognya pak Yusril,
Salut buat bapak Yusril yang udah sempet menulis blog…
Sepertinya menteri-menteri yang lain perlu meniru langkah bapak nih,
supaya lebih dekat dengan rakyat kecil seperti saya.
oh ya..kapan filmnya mulai diputar pak?
cayoo buat pak Yusril..
@Erwin Juanda #28
“Kita harus percaya dan optimis bahwa masih banyak orang indonesia yg bermental dan berwatak baik, berahlak dan bermoral baik, berilmu dan berwawasan baik.”
Saudara benar. Bahkan, kita juga harus percaya dan optimis bahwa jumlahnya akan jauh lebih banyak daripada yang tidak baik. Namun, seperti halnya menonton bola, fokus perhatian kita tentu saja ke lapangan hijau. Karena itu, keindahan utama yang saya cari tidak selapang nasehat saudara di atas, namun sebatas “menyaksikan bahwa semua orang yang terpilih untuk berada di lapangan itu baik”. Kalau saya berjualan es cendol di luar stadion, tentu saja harus baik juga, meskipun saya hampir tidak ada hubungannya dengan skor bola, kerusuhan penonton atau kekecewaan pemirsa televisi.
Otonomi daerah dalam prakteknya sejauh ini kurang sehat juga menurut saya ketika dimaksudkan sebagai pemacu denyut jantung berkompetisi atau obat penenang dalam pembangunan. Ini bagaikan obat kimia dengan efek sampingnya. Lagi pula, seberapa kaya kita untuk membangun industi farmasi ketimbang jamu atau herbal?
Soal kemajuan Eropa dan Amerika Serikat, bukankah mereka memang dibuat berpaling? Sekurang-kurangnya menurut logika, sistem mereka barangkali memang kompatibel dengan sumberdaya. Sebenarnya bisa saja kemajuan itu lebih berarti lagi sedunia kalau mereka percaya. Begitu pun sistem Indonesia dengan konsistensi penegakan khilafah Islamiyah. Artinya, lebih baik mengedepankan integrasi daripada disintegrasi, mirip-mirip pikiran Cokk (komentar #24). Kalau saja negara Malaysia dan Brunei mau merger dengan Indonesia… ayunan langkah tetap masih panjang. Di depan, tembok keangkuhan yang dibangun setan prestasi juga masih berlapis-lapis.
Bang Yusril, apakah kita lantas beralih ke sistem federal ?
btw aku baru saja memposting hasil wawancara dengan Gus Dur, dia sedikit menyindir Bang Yusril, lihat di :
http://ayomerdeka.wordpress.com/2008/04/25/islam-itu-agama-damai/
Terima kasih
Salam Merdeka!
Bile mengenal akan empat hal
Itulah insan yang paling dicari
Demokrasi kita terlalu mahal
Sistem Pilkada harus dibenahi
Elang mengepak diatas bukit
Memandang pekat mangsa dicari
Sudah saatnya pak Yusril bangkit
Tegap menuju memimpin negeri
Mengasah pisau hendaklah cermat
Bile tak hendak beroleh luka
Dekatkan lagilah kerabat dan umat
Banyak berkawan kepada media
Gadis Melayu manis di dagu
Bujang memandang tak kedip mata
Majulah cik Yusril tiada ragu
Doa hamba kan selalu menyerta
Memang dak kian, timah hitam asyik diayak-ayak
Entah lebihkah 111 juta siput isep tertimbun
Masih saja kapal keruk orientalis menyerak bicak
Sudah 111 tahun umur protokolat hukama shuhyun
Bung Yusril
Saya sangat salut dengan ulasannya yang lugas mengenai otonomi daerah, serta analisanya tentang dampak apa yang akan terjadi nantinya.
Bang Yusril terhormat, persolan otonomi kayaknya sudah basi untuk dibahas lagi, meski tak haram untuk tak diamandemen. daerah saya Sumatra Barat misalnya, Gubernurnya, Gamawan Fauzi sangat kelabakan melakukan kordinasi karena otonomi masih berada di kota dan kabupaten. Sering saya melihat untuk rapat kordinasi saja dengan bupati atau walikota, Gamawan kesulitan. Hadir sih ada tapi bukan BUpati paling tinggi Wabup atau wawako, paling rendah cukup Kepala bappeda daerah setempat.
Intropeksi otonomi daerah di kabupaten dan kota memang perlu dilakukan, soalnya, bayangkan bang, ada bupati tak mau melantik sekdanya karena yang di sk kan gubernujr tak seusai dnegan keinginan si bupati (Bupati Mentawai, misalnya).
Setuju saya uang banyak habis karena konsekuensi pemilihan langsung. Tapi biar aja bang dariu pada uang calon kepala daerah dinikmati oleh segfelintir anggota dewan, lebih baik rakyat banyak menikmatinya (konsekuensi pilihan langsung).
Khusus buat cawapres, saya istiqomah mendukung abang. Trims. Adrian di padang
ngga nyangka, bapak yg sesibuk ini masih bisa and sempat nulis di blog…..salute, boleh minta saran and trik nya ngga Pak? biar waktu yg kita punya ini lebih efisien dan bermanfaat…..
salam dari Egypt,
salut dah tataran Pemikiran…………….
sayang.. INDONESIA ini selalu ‘mikir’, gw tunggu AKSI nya.
semoga berhasil bosz…
Roda akan senantiasa berputar, menurut hemat saya pak; untuk mencapai kemakmuran dan pemerataan dimulai dari arahan yang jelas dan terencana. Pemimpin perlu tampil sebagai orang yang punya komitmen untuk rakyat yang dibuktikan dengan sikap dan tindakannya. Apabila rakyat mengalami kesulitan atau krisis mestinya pemimpin lebih dapat merasakannya dengan “rasa yang sebenarnya”. Bukan kamuflase, contoh rakyat dilanda banjir, ibu dharma wanita datang memberi bantuan dengan pengawalan lengkap bahkan pakaiannya dijaga agar tidak basah atau “loda”. BBM sulit, pejabat dapat melakukan kunjungan yang tidak jelas juntrungannya untuk membuang-buang BBm. Selanjutnya yang kita perlukan pengawasan dan kedewasaan. Pejabat yang berkepentingan menjalankan fungsi sesuai dengan aturan, tidak ada pengkambinghitaman, pembohongan, rekayasa, atau trik-trik kotor lainnya yang dijalankan. Semua harus kembali pada kebenaran yang dijunjung tinggi, apapun kompensasi dan akibat yang harus kita terima. Bravo pak Yusril ……
Pesta rakyat bernama demokrasi memang membutuhkan biaya tinggi, hasil dari pesta rakyat belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat, adapun yang pasti dari pesta itu adalah munculnya raja-raja kecil di daerah, mereka kuat karena dipilih rakyat, buktinya mereka tidak takut tertidur (karena tidak konsentrasi) ketika presiden memberi wejangan dan tidak takut dipecat karenanya, Bukankah presiden dan ‘raja-raja kecil’ itu sama-sama dipilih rakyat?, mereka pun bisa dengan mudah tergelincir pada korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Namun kita berharap yang terpilih itu berbuat jujur dan amanah dalam masa kepemimpinannya itulah yang diharapkan rakyat. Terima kasih atas pencerahannya Bang Yusril, saya tetap menunggu tulisan berikutnya…
O, ya Bang Yusril, saya mau mengirim naskah buku yang bersumber dari blog saya ke sebuah penerbit, blog saya : http://www.AyoBangkitIndonesiaku.Wordpress.com pada posting komentar yang lalu Bang Yusril akan membuat kata pengantar untuk buku saya itu, Bang Yusril mau khan buat Kata Pengantar-nya, o.. ya.. kirim KP-nya ke email yang ada di posting komentar …terima kasih banyak Bang ..
Sistem Demokrasi yang sedang kita jalani sekarang adalah keinginan seluruh rakyat yang diwakili oleh lembaga yang berwenang. Keinginan ini juga perwujudan agenda reformasi yang didengungkan oleh kaum reformis. Oleh karena hal ini (pilkada langsung) sudah merupakan kehendak rakyat, maka benar ataupun salah harus kita laksanakan.
#40:
rakyat yang mana?
koq saya dulu nggak ditanyain ya? :)
tetangga-tetangga juga banyak yang ‘nggak “ngeh” tuh bahwa itu adalah kehendak mereka…
hehehehe, mungkin sikap yang lebih tepat: yah, kita sudah terlanjur begini, dengan kondisi awal seperti ini, apa yang bisa diperbaiki pelan-pelan? atau… perubahan radikal?
memang susah hidup di lingkungan yang kurang berpendidikan … di indonesia sendiri masyarakatnya bisa di bilang begitu ..olhe karena itu bila ada pemimpin yang latar belakangnya intelektual pasti sulit menang .. liat saja Amin Rais ..tapi saya berharap seorang YIM nantinya mampu memutus mata rantai demokrasi indonesia .. yang hanya mengandalkan masa dan kaya….. andaikan semua pemimpin berpikir lewat sudut pandang keilmuan insya alloh semua masalah bisa d kaji …. lihat saja di daerah2 sangat jarang sekali menemukan kepala daerah yang berasaskan keilmuan.
selamat berjuang bang YIM saya mendukung segala usaha mulia anda … HIDUP kaum intelek!!
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Reformasi digerakan nyaris tanpa konsep, pokoknya asal berubah saja, tentang kemudian ternyata berubah jadi republik kodok atau apa saja..yaaah bagaimana jadinyalah. Sehingga desentralisasi dalam wujud otonomi daerah atau lebih ekstrim lagi dengan model pilkada seperti sekarang memang tanpa perhitungan alias trial and error gitu deh.
Nah ketika bung YIM dengan pemikiran otonomi daerah pada provinsi atau kuasi federal berbanding otonomi daerah pada kabupaten argumentasinya Professor Ryas Rasyid yang kemudian disepakati DPR menjadi Undang Undang. Suatu keputusan politik yang sangat emosional karena disemangati oleh perlawanan terhadap “Jawanisasi” era orde baru.
Ketika BJ Habibie yang bukan Jawa cenderung populer, maka semangat “harus kembalikan ke Jawa” menjadi trauma baru. Orde Baru melalui Trilogi pembangunan dengan pendekatan penduduk, bukan dengan pendekatan potensi menyebabkan sumber daya alam di luar Jawa terkuras hanya untuk dimakan saja terutama oleh wilayah yang padat penduduknya. Daerah yang selama ini merupakan ayam bertelor emas tidak tumbuh infrastruktur ekonominya secara berimbang karena demographic approach tadi.
Pada sisi lain keadaan kehidupan kita sekarang belum ditopang oleh manufakturing apalagi perdagangan modern. Realitasnya kita bisa makan sekarang karena masih bertumpu pada mengais tanah dan merambah hutan. Sementara dengan kejamnya operasi ilegal loging dan ilegal mining sedang berlangsung.Inilah pikiran saya.
Bung YIM yang terhormat, tentu punya konsep menganai hal ini karena telah siap untuk Pilpres tahun depan. Adalah sangat berharga jika bisa mengtahui lebih awal, apa gagasan dan pemikiran anda. Terima kasih
# naimul hajar
Salam kenal
Memang pendidikan dan ilmu adalah tiang kemajuan, pencerahan dan kemaslahatan.
Cuma harus hati hati juga mengatakan orang yang berpendidikan dan berilmu akan bisa mengatasi persoalan, tidak semua orang berpendidikan dan berilmu juga dapat mengimplementasikan apa yang ada di jalur kebenaran.
Karena itu jangan lupakan sendi lainnya yakni MORAL, INTEGRITAS, KOMITMEN, KEJUJURAN, KEBENARAN dan KEGARANGAN dalam MENUMPAS KEBIADABAN.
Ilmu tanpa Moral ibarat Mobil tidak punya rem.
Moral tanpa Ilmu ibarat Mobil tidak punya bahan bakar.
Untuk itu cari dan temukanlah orang yang lebih memiliki KEDEKATAN antara ILMU dan MORAL itu, walau sampaikan kapanpun kita tak akan bisa menemukan sebuah tataran ideal dan sempurna karena “TIDAK ADA MANUSIA YANG SEMPURNA.”
Mata rantai demokrasi Indonesia tidak harus diputus, karena memang tak akan bisa untuk diputus, biarkanlah dia terus melaju dan tersambung apa adanya sepanjang aliran waktu ntuk terus berkata.
Jebee
Indonesia
Sangat setuju dengan otonomi daerah di tingkat provinsi..
Kabupaten tempat tinggal saya sekarang seperti bupatinya seperti raja..
ngak denger omongan rakyat..
Maju saja Pak…
Jadi Presiden
Biar lebih banyak pilihan..
Sebelum saya bilang pilih bapak.
saya tunggu dulu program-program dan inovasinya ;)
Maaf diluar topik.
Bang YIM saya ingin tahu pendapat Abang tentang Ahmadiyah dan solusi terbaik untuk mereka di Indonesia, saya kira abang tahu itu apalagi pernah tinggal di Pakistan.
Ditunggu ya bang?
Salam,
Inas
# 46 Nasrullah
Menjelang dijawab oleh Pak Yusril, mungkin sekarang Beliau lagi sibuk.
Ini saya ada baca komentar Beliau yang dikutip dari Detik.com
Semoga bisa menjawab sementara.
Salam
Jebee
Indonesia
——————————————————————————
08/05/2008 14:09 WIB
Yusril Ihza: Tak Ada Dasar Hukum SKB Ahmadiyah
Gunawan Mashar – detikcom
Jakarta – Surat keputusan bersama (SKB) Ahmadiyah yang tidak kunjung dikeluarkan pemerintah menjadi perdebatan beberapa pihak. Sebenarnya dalam perundang-undangan, SKB ini tidak diatur sehingga tidak ada dasar hukumnya.
“SKB itu tidak ada dasar hukumnya. Saya yang membuat UU 10/2004 (tentang pembentukan peraturan perundang-undangan). Surat keputusan itu, soal mengangkat menjadi kepala atau menjadi direktur. Tidak ada itu diatur dalam UU soal keputusan bersama. Kalau peraturan menteri, itu ada prosedurnya,” kata mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra.
Yusril menyampaikan hal ini di sela-sela dialog publik bertemakan Rekonstruksi Kepemimpinan Muda Untuk Kebangkitan Bangsa, di Jakarta Media Center (JMC), Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2008).
Menurut Yusril, untuk mengatasi Ahmadiyah sebenarnya dapat mempelajarinya dari negara asal ajaran ini di Pakistan. Di negara tersebut, Ahmadiyah, digolongkan bukan ajaran Islam.
“Kalau di Pakistan, Ahmadiyah itu sudah digolongkan sebagai non-Islam. Tempat ibadahnya tidak bernama masjid lagi. Tapi temple. Kalau kita memperlakukan hal sama, masalah Ahmadiyah selesai,” ujar profesor Hukum Tata Negara UI ini.
“Kalau di Pakistan, Ahmadiyah itu sudah digolongkan sebagai non-Islam. Tempat ibadahnya tidak bernama masjid lagi, tapi temple. Kalau kita memperlakukan hal sama, masalah Ahmadiyah selesai,” ujar dia. ( mly / nrl )
Buat Jebe komentar #47 Thanks infonya.
Saya kira Bang YIM nggak terlalu sibuk, buktinya beliau udah posting tulisan tentang Ahmadiyah.
Salam hangat.
Inas
Saya setuju dengan pendapat pak yusril tentang otonami derah yang sekarang berlangsung, dengan jumlah kab/kota lebih dari 400 dapat dibayangkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk sebuah pesta demokrasi, kalau kita hitung dengan jumlah kab/kota sebanyak itu kurang lebih ada 100 pilkada yang gelar setiap tahun, biaya yang dibutukan untuk pilkada sekitar Rp 30 milyard jadi biaya yang tersedot untuk keperluan ini sebesar Rp 300 milyard/ tahun suatu akangka yang pantastis yang apabila di alokasikan untuk pembangunan sekolah, dapat dibangun 300 sekolah
Hasil penalitian ahli terhadap suatu negara yang telah melaksanakan demokrasi, ternyata belum menunjukan adanya pengaruh terhadap kesejanteraan masyarakat, pemilihan bupati/walikota secara langsung merupakan pemborosan dan rawan resistensi wasalam
Artikelnya bagus bang, sy setuju sekali dengan uraian bang YIM tentang hal ini, gimana tidak ada berapa kabupaten/kota serta propinsi di Indonesia yang harus menganggarkan dana pilkada? belum lagi untuk kampanye, atribut dll……….Berapa dana yang berputar di pilkada? Lebih baik alokasi untuk kepentingan publik seperti pendidikan dan kesehatan yang mahal saat ini.
Bila Bupati/walikota di pilih oleh DPRD maka akan banyak uang yang terselamatkan.
Belum lagi bupati yang tak bisa kompak or tidak seiya dengan gubernurnya…. gubernur minta hutan diselematkan/dijadikan lahan konservasi, eh malah bupatinya mengeluarkan izin penggunaan lahan kepada perusahaan besar..
Setuju bang.. Bang YIM nyalon jadi presiden ya… Insyaallah saya dukung…..