Cetak artikel
SISI POLITIS NAIK TURUNNYA BBM DAN KOMPENSASI KENAIKAN BAGI RAKYAT KECIL
Partai Demokrat (PD) dan Pemerintah mulanya berkeras agar Pasal 7 ayat 6a yang diusulkan untuk ditambahkan dalam UU APBN-P, yang berisi ketentuan apabila terjadi lonjakan harga minyak produksi Indonesia (ICP) rata-rata 10 persen dalam 3 bulan, maka Pemerintah berwenang menaikkan harga bbm untuk menekan subsidi. Sementara Golkar mengusulkan lonjakan rata-rata 15 persen dalam 6 bulan.
Usul PD ini akan kalah dengan usul Golkar yang memang beda. Apalagi jika ditambah dengan usul PDIP, PKS dan Gerindra serta yang lain, yang samasekali tidak mau menambah bunyi Pasal 7 ayat (6) itu dengan ayat (6a) UU APBN-P itu. Kalau ada 3 opsi, maka DPR akan gagal ambil keputusan, karena tidak satu usulpun akan mencapai dukungan mayoritas. Dalam menit terakhir menjelang voting, PD rubah haluan ikut Golkar, sehingga mayoritas anggota DPR memilih opsi Golkar yang didukung PD, PPP, PAN dan PKB. Dengan demikian mereka mampu mengalahkan keinginan PDIP, PKS dan Gerindra yang tidak mau menaikkan BBM. Harga BBM bisa dinaikkan, tapi bukan usul versi PD, melainkan versi Golkar.
Kalau usul PD itu yang menang, maka 1 April pastilah harga BBM naik. Sebab lonjakan harga ICP sudah rata-rata di atas 10 persen. Tapi karena ikut versi Golkar, maka kenaikan tak terjadi, sebab lonjakan harus dihitung rata-rata 15 persen dalam 6 bulan, dan prosentase itu belum tercapai. Tapi, dengan versi Golkar itu, Pemerintah menjadi leluasa untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM, jika dalam waktu 6 bulan ke depan ini lonjakan ICP telah mencapai angka rata-rata 15 persen, tanpa memerlukan persetujuan DPR lagi.
Kalau kemauan PD yang menang, harga BBM naik 1 April, atau suatu ketika naik jika telah sesuai dengan bunyia Pasal 7 ayat (6a), maka program kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM, sejenis BLT dulu) segera berjalan. Masyarakat miskin yang dapat kompensasi itu jumlahnya 18,5 juta kepala keluarga. Besarnya bantuan telah dianggarkan dalam APBN yakni sebesar Rp 150 ribu untuk setiap kepala keluarga setiap bulan selama 6 bulan. Kalau satu keluarga rata-rata terdiri atas 4 orang, maka jumlah rakyat yang menikmati BLSM ini berjumlah 74 juta orang. Angka ini potensial untuk mendukung PD dalam Pemilu mendatang, termasuk mendukung pasangan Capres-Cawapres yang mereka usung. Iklan-iklan nanti akan bermunculan di televisi, berisi ucapan terima kasih rakyat kecil kepada Pak SBY dan PD yang telah bermurah hati memberikan bantuan BLSM. Orang kecil akan mengira, dan akhirnya bukan mustahil akan percaya, bantuan ini memang benar-benar datang dari Pak SBY dan PD sebagai partai berkuasa. Padahal asal uang itu, uang rakyat juga, yang dianggarkan melalui APBN.
Menjelang Pemilu 2014, dengan melihat trend yang terjadi setahun belakangan ini, ada kemungkinan harga minyak dunia akan turun. Bukan mustahil pula, Pak SBY akan muncul di televisi mengumumkan harga BBM turun. Rakyatpun senang. Simpati kian bertambah, citra akan naik, dan berkahpun akan datang. Opini rakyat kecil dengan mudah dapat dipermainkan dan dibentuk melalui iklan-iklan. Semua ini akan membawa berkah yang luar biasa bagi PD untuk meraup suara dalam Pemilu 2014, sama halnya dengan Pemilu 2009, melalui cara yang hampir sama. Maklumlah orang kecil dan miskin, opininya mudah dibentuk untuk kemudian digiring ke satu arah sesuai kemauan orang yang punya hajat, melalui iklan-iklan di televisi dan radio-radio, yang selalu ditonton dan didengar rakyat kecil di seantero negeri.
Analisis saya di atas, mungkin saja didasari su’udzdzan. Namun apa yang saya tulis didasarkan pada pengalaman naik-turunnya harga BBM dalam kurun waktu 2004-2009 dan munculnya iklan-iklan di televisi dan radio berisi ucapan terima kasih rakyat kecil kepada Pak SBY. Banyak di antara kita yang sudah lupa dengan kejadian itu. Bisa saja terulang, tapi bisa juga tidak, tentunya. Namanya saja analisis sosial dan politik, tidaklah bersifat matematis tentunya…
Cetak artikel
Short URL: https://yusril.ihzamahendra.com/?p=787
Posted by Yusril Ihza Mahendra
on Apr 2 2012. Filed under Politik.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0.
You can leave a response or trackback to this entry
mantab bang analisis yg tajam dan jangan diberi ruang sedikitpun bagi org yg hanya bermain kesenangan diatas penderitaan rakyat…
Saya hanya berharap dalam 6 bulan kedepan (kalau bang Yusril kalah/menang)pemerintah secepatnya membangun infrastruktur BBG misalnya agar minimal PLN bisa beralih ke Gas. Katanya LNG arun over kapasitas sehingga gasnya bisa dipake PLN sehingga kendaraan bermotor masih bernafas lega. Prioritas berikutnya kendaraan umum/penumpang dalam kota dipersiapkan untuk ke BBG(penyediann konverternya&pompa pengisisan BBG),………………., dst( banyak ahlinya lah). Saya berharap ada Grand design tentang ketahanan Energi dalam negeri sehingga tidak di permainkan pemain luar negeri. saya yakin kok pilpres amerika katanya akhir 2012 pasti Minyak turun karena Obama ingin jadi presiden lagi maka harga BBM dalam negerinya turun………………….he…he….he…. maaf
sebelumnya sby mengatakan jika BBM tidak naik maka per-ekonomian akan hancur ,
kemarin BBM tidak naik dan hari ini tidak terdengar hal hal yg mengkhawatirkan , kita tunggu minggu minggu kedepan , saya yakin akan terbukti bahwa semua itu cuma BUALAN SBY saja
Bung YIM teruslah berjuang untuk rakyat
hehe kok repot amat seh…, biar aja BBM naek per 1 April, biar rakyat berontak total, emangnya presiden plin plan konsisten ama omongannye ? omongan orang plintat-plintut , pemimpin ak ade hati nurani. kalo presiden pintar pastilah sayang ama yim. soalnye sejarahnya bisa jadi RI 1 itu juga besar andilnya yim. payah nih presiden, rakyat salah pilih. ketipu.
Laiya…Pemerintah berarti bisa dan berwenang menaikkan harga bbm berapa saja ya ?? Bisa bisa ntar / kapan kapan kalau lonjakan rata-rata 15 persen dalam 6 bulan bisa naik jadi Rp 7000,- atau Rp 8000,- atau Rp 9000,- ??? hahaha nggak tahu ah…
Kali ini tulisan bung YIM benar2 didasarkan oleh rasa su’udhon. Saya rasa sebagai intelektual dan politisi islam , tulisan2 semacam ini tdk perlu diedarkan. Bayangkan kalau seluruh politisi berfikir seperti bung YIM, naik salah, mundur salah. Padahal menaikkan BBM adalah hal yang biasa dan lumrah, sangat biasa dan sangat lumrah, dan sesuai hukum ekonomi. Sekali lagi, saya berharap tulisan2 bung YIM masih seperti yang dulu, mencerahkan, mencerdaskan, dan tentu saja objektif. Wasslam
Sebenarnya tidak ada yang salah dengan istilah “politis” dalam hal penolakan harga BBM. Jika langkah yang ditempuh bang Yusril itu memang dianggap berbau politis. Setidaknya Bang Yusril mewakili saya sekeluarga sebagai bagian dari masyarakat yang merasa dirugikan dengan kenaikan harga BBM.
Ratusan ribu rakyat yang sudah turun ke jalan dari berbagai elemen untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM, sesungguhnya adalah perwakilan dari jutaan rakyat dari seluruh pelosok negeri yang sudah lebih dahulu melakukan perlawanan terhadap kenaikan harga BBM dengan cara diam-diam. Sebuah perlawanan dalam hati, di saat perlawanan tangan dan suara “tidak dimungkinkan” untuk mereka lakukan. Sebuah penolakan yang tidak terekam oleh kamera televisi maupun luput dari tulisan-tulisan di media massa.
Dan memang sudah seharusnya pemerintah dan para wakil rakyat kembali berembug untuk menyusun kembali kebijakan di bidang energi. Sebuah cabang yang dikuasi oleh negara yang seharusnya dipergunakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Setelah hitung-hitungan angka dilakukan, lalu mari hitung dari sisi keadilan. Mari berhitung dan putuskan dengan azas musyawarah dan mufakat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstisusi…… maju terus Bang Yusril. Salam dan do’a dari pulau…semoga berhasil.
bang, di negeri ini emamg aneh, ada money politik kok malah di legalkan, yg dilarang yg tidak legal…
kata teman korea (miss Choi-mahasiswa S3 Bristol Univ..) dulu di korea juga seperti di Ind sekarang, tp sekarang tidak lagi, tapi menurutku di Ind semakin lama akan semakin ancur, krn lebih banyak penghianatnya dari pada yg akan berjuang…..
Assalamualaikum wr.wb. Pak Yusril..salam sejahtera, smoga sehat slalu
Saya cuma numpang opini; Seperti yg kt ketahui sebelum kemerdekaan Negara Indonesia ini dikenal dengan masa penjajahan, Terbentuknya Republik Indonesia berasal dari sekumpulan2 individu rakyat dari sabang sampai meroke dengan satu tujuan dan satu cita2 bersama yaitu untuk Kemerdekaan yang tercermin dalam Pancasila dengan berkomitmen pada Undang-undang Dasar 1945. Tetapi pada kenyataannya sebelum dan sesudah 1945 itu sama saja yaitu sama2 dijajah, cuma bentuk penjajahannya beda, kalau sebelumnya kita dijajah oleh koloni dalam bentuk Kekerasaan, penindasan dan kekuasaan, pada masa sekarang kita dijajah oleh Orang negeri sendiri dalam bentuk penjajahan politik kekuasaan dan ekonomi.
” Wakil Rakyat dan Partai ” : Apa sih wakil rakyat itu…? Apa sih Partai itu…? Logika yg selama ini yang dipahami Rakyat ; Wakil Rakyat itu adalah perwakilan dari Suara2 Rakyat atau disebut suatu wadah tempat penyaluran Aspirasi Rakyat, dan Wakil rakyat yg duduk diDPR memegang kekusaan sepenuhnya dari Rakyat, artinya wakil rakyat ini diamanahkan untuk menyampaikan keinginan rakyat dan cita2 rakyat yg tertuang dalam Pancasila dan UUD’45, dan juga berfungsi untuk mengawasi jalannya Pemerintahan..tetapi yg ternyata selama ini malah sebaliknya dan salah Fungsinya sebagai wakil rakyat, mereka yg duduk di DPR itu hanyalah beberapa kumpulan orang2 untuk menyuarakan suara2 Partai, mengatasnamakan partai dan kepentingan partainya saja, sedangkan Partai itu adalah sebuah wadah/tempat perkumpulan/perserikatan beberapa kumpulan orang2 untuk berorganiosasi politik untuk menampung aspirasi rakyat dalam mencapai suatu tujuan, sekaligus sebagai Sarana/Mobilisai bagi Calon terpilih. Jadi kesimpulannya ; Wakil2 Rakyat yang duduk di DPR itu hanya menyuarakan kepentingan Partainya, dan pejabat2 yg duduk di pemerintahan dari Partainya Artinya Suara2 yang ada di DPR itu adalah suara dr beberapa sekumpulan orang/suatu kelompok tertentu saja ” Bukan Suara Rakyat Sepenuhnya ” seharusnya apabila seorang wakil Rakyat itu duduk di DPR, ia harus melepaskan Atribut Partai, karena dia dipilih rakyat.
Bismilah. Suudzon memang tidak baik, hanya dalam analisa politik bisa saja ada unsur subyektif dan obyektifnya. Lawan politik memang perlu disuudzoni dalam melakukan tindakan, termasuk masalah kenaikan bbm. Sebab pengalaman telah memberikan pelajaran bahwa yang dilakukan teman politik Yim yang kini menjadi lawan terbukti telah menghancurkan partai dan pribadi Yim. Padahal waktu itu Yim berkhusnuzan dengan mereka. Jadi sudah saatnya untuk tidak lagi berkhusnudzan dengan keputusan politik dpr yang diinginkan partai lawan soal bbm. Dalam kerangka ini apa yang ditulis Yim masih bisa difahami, apalagi untuk kemaslahatan rakyat. Maju terus prof dalam membela aspirasi dan nasib rakyat. Wassalam.
Assalamualaikum wr wb pak yusril, saya rakyat pengguna bbm bersubsidi untuk sepedamotor. Meskipun disubsidi rasa rasakan semenjak adanya UU no 22 thn 2009 tentang lantas, yg mengharuskan menyalakan lampu motor siang hari meski cuaca terik, pemakaian premium bertambah, jadi saya harus keluar uang lebih banyak. Disamping itu jika motor berlawanan arah maka silau sekali sehingga lampu sen tidak terlihat. Menurut yg saya ketahui menyalakan lampu ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan kendaraan karena kecil, tapi jika malah menyilaukan malah mata kita tidak tahan memandang lurus kedepan. Boklam lampupun sering putus. Jika saya baca di go green, menyalakan lampu ternyata juga pemicu global warming. Jika demikian pemerintah yg gembar gembor untuk menghemat bbm, malah mengharuskan rakyatnya memboroskan bbm, jika tidak, ditilang. Sementara angka kecelakaan lalulintas malah bertambah. Sudilahkiranya pak yusril mencoba mengkaji ulang atau uji materi uu no 22 thn 2009, kususnya tentang menyalakan lampu besar siang hari, terima kasih atas perhatiannya, dan semata mata saya sebagai rakyat ingin turut membantu pemerintah untuk menghemat bbm sehingga subsidi tidak terlalu membengkak dengan tidak menyalakan lampu siang hari karena menurut hitung hitungan saya maka terjadi pemborosan yg tidak sedikit. Wasalamualaikum wr.wb
klo 6 bulan kedepan harga BBM dinaikan jga, saya punya usul: sita seluruh hrta kekayaan para koruptor untuk dijadikan subsidi BBM setuju kan……
prof YIM,segala hormat sya ikut memberi semangat atas kegigihan prof memperjuangkan rakyat lewat aksi2 bapak,kami berharap bapak sehat selalu dan diberi kekuatan dan kesabaran.
by:putera pulau kangean
Pasal 34 UUD NRI 1945, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Jika dianalisa, bahwa kebijakan Kompensasi menaikan harga BBM dengan memberikan bantuan langsung sementara masyarakat atau apapun sebutannya, adalah merupakan kebijakan yang “Tidak Tulus”. Kebijakan “Setengah Hati”. Apalagi Bantuan itu hanyalah bertujuan untuk agar Rakyat Miskin atau rakat ber-ekonomi tidak mampu tidak melakukan Protes atas kebijakan menaikan harga BBM, padahal setelah ada bantuan tersebut yang “150.000 dalam kurun waktu 5-9 bulan, adalah tidaklah untuk memakmurkan Rakyat, namun setelah itu tetap rakyat atau keluarga yang diberi bantuan tetap miskin dan tidak mampu. Yang dibutuhkan Rakyat adalah lapangan pekerjaan dan memberikan pelatihan keterampilan khusus, dan bukan Kompensasi BBM, dari istilah kata “Kompensasi” atau arti lainnya adalah “pelampiasan” atau “pelarian”. Makna kata ini, mengandung arti bahwa Rakyat kecil dijadikan tempat pelarian atau pelampiasan dari sebuah kebijakan yang merugikan kepentingan nasional. Seharusnya tanpa menaikan Harga BBM, Pemerintah berkewajiban memberi bantuan kepada Rakyat Miskin (ekonomi lemah). Hal ini dibuktikan, ketika BBM 1 April 2012 tidak dinaikan, Program kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM, sejenis BLT dulu) haruslah jalan, karena itu adalah kewajiban Negara, dan bukan harus ada kebijakan menaikan harga BBM, kemudian itu jalan. Mengandaikan bahwa Jutaan Rakyat Indonesia terancam Mati dalam Bulan Maret dan April, namun karena kebijakan menaikan Harga BBM tidak jadi, maka BLSM atau BLT tidak jadi dan tertunda, maka setelah bulan Maret dan April, Jutaan Rakyat Indonesia pasti Mati atau meninggal dunia. Ini artinya Penderitaan Rakyat Indonesia bergantung pada kebijakan Global. Apa artinya program dunia ttg MDG’s Millenium Development Goals, yang memiliki tujuan mulia untuk mengatasi kemiskinan dunia. Apakah cara mengatasi kemisikinan dunia harus dengan menunggu sampai Rakyat Miskin di dunia khususnya di Indonesia sudah mati semua, baru disebut berhasil dan tercapailah tujuan program MDG’s ? Ataukah program MDG’s hanyalah semata program proyeksi Pemerintah Dunia tanpa sebuah tujuan yang jelas ?
Rakyat butuh bantuan yang bukan dijadikan sebagai Proyek, tetapi sebagai bagian dari manusia yang perlu “CINTA KASIH”.
Emmanuel Josafat Tular
Ketua Dep. Hubungan Dalam Negeri
Pengurus Pusat Pemuda Katolik
Saya pro pandangan yg memungkinkan kenaikan harga BBM, saya menilai partai oposisi terlampau naif dan peka dalam melihat peluang secara politis dalam memikat simpati rakyat.. jika bertahan dengan pasal yg mengikat pemerintah untuk tidak menaikkan BBM, nanti pertengahan tahun jika Israel jadi menyerang Iran, pasti APBN akan kelabakan. Para partai Oposisi hanya memikirkan jangka pendek, tdk jangka panjang.
somehow, i agree with dengan analisis Bapak….my point is SBY itu LEMAH, kalau tidak ingin disebut KUAT DALAM KELEMAHAN!!
aww, bung YIM, apakah anda sudah mengetahui kalau ada indikasi dari kartel Shell, Petronas dll telah melobi Menko Perekonomian untuk minta BBM naik sesuai harga pasar agar masyarakat tidak hanya beli BBM Pertamina saja ?, uang tanda terimakasih trilyun rupiah mereka siapkan bagi yang bisa meng-gol-kan hajat mereka guna PILPRES yang akan datang. Itu juga dimanfaatkan untuk Opini-Publik dan mengangkat wamen ITB yang pro kenaikkan harga BBM itu ! wslm
asslm wrwb bang yusril seumur sy mengenal presiden Indonesia baru presiden skrg yg sering curhat bahkan curhatnya ditayangkan d televisi,klw ada sesuatu yg mmbahayakn dirinya langsung parno tp klw yg mmbahayakn rakyat’y penanganannya lambannya minta ampun dgn brbagai mcm dalih.lucu jg ya….mungkin ini salah satu trik mncari simpati rakyat tp bagi sy ko malah jd aneh ya???seharusnya SBY nonton acara tv orang2 pinggiran yg ditayangkn trans 7 pd sore hr,klw SBY msh punya hati sy yakin jgnkn memutuskn utk BBM naik trbersit dipikirannyapun spt’y gak akan deh.tp klw hati’y sdh trbelenggu mata hatinya sdh buta ya EGP (emang gw pikirin??),susah jg ya mncari pemimpin spt sayyidina Umar bin Khottob??sy aneh knp org berebut ingin jd pemimpin negara yg jls2 hrs brtanggung jwb trhadap jutaan rakyat, sy sendiri baru jd kepala disebuah madrasah aja rasanya ingin segera mundur kalau tdk ingat amanat orang tua karena saya sdh tdk tahan dengan sistem yg ada terutama dalam penggunaan dana bos.sy khawatir tdk bs amanah.
maju terus bang YIM ! untuk memimpin negri ini,harus tahu yang dilakukan seorang presiden,& tahu sebab sebab bicara
Saya heran kok BBM dikaitkan dengan rakyat miskin , dikatakan BBM tidak tepat sasarlah , kopensasi untuk rakyat miskin lah , semua itu jelas melangar hukum , saya bukan orang yang paham hukum tapi bisa mengatakan pemerintah , Presiden melanggar hukum , sebab di dalam UUD 1945 pasal 34 di katakan ” Rakyat miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara ” jadi sangat jelas bahwa orang miskin itu dipelihara negara bukan di subsidi , atau dikopensasi . pertanyaan nya beranika kita berteriak seperti ini di MK , bahwa Presiden melanggar UUD 1945 ????