Menandai usia 70 tahun pada 5 Februari 2026 lalu, saya merasa bersyukur dapat berbagi perjalanan hidup dan pemikiran melalui peluncuran 8 buku rekam jejak saya Sabtu kemarin. Buku-buku ini merupakan catatan dari sejarah hukum dan politik yang saya lalui di Tanah Air.

Bagi rekan-rekan yang ingin membaca, seluruh buku ini dapat diunduh secara gratis melalui tautan di bio. Semoga bermanfaat untuk generasi muda dan para pembelajar hukum di Indonesia. 🇲🇨⚖️

🔗 yusril.ihzamahendra.com
#profyim #7dekadeYIM #RekamJejak #HukumIndonesia #Literasi ...

Peringatan 50 Tahun SKK (Surat Kabar Kampus) Salemba, 14 Januari 2026 yang lalu menjadi ajang reuni para aktivis gerakan mahasiswa lintas generasi dan juga lintas kampus. Sampai-sampai Prof. Emil Salim (95 tahun) menyempatkan hadir meski beliau datang dengan berkursi roda.

Paparan Prof. Emil yang adalah Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DMUI) pertama tentang tiga kredo mahasiswa pada zaman beliau kuliah, yakni “buku, pesta & cinta” membuat kami tergelak.

Dalam keynote speech, saya yang pernah jadi Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UI tahun 1977-1978 antara lain mengemukakan, terlepas dari kesalahan dan kekurangannya, kita perlu untuk menerima siapapun kepala negara sebagai pemimpin bangsa pada zamannya. Tak terkecuali Presiden Soeharto, tokoh yang jadi sasaran demonstrasi mahasiswa saat kami jadi aktivis di era Orde Baru.

Sementara sambutan Chairul Tanjung, Ketua DMUI terakhir, antara lain mengisahkan betapa Bos Trans Corp. itu ingin masuk UI hanya karena terpukau oleh pledoi dua senior aktivis saat diadili akibat aksi mereka, yakni Lukman Hakim (Ketua DM UI) berjudul “Indonesia Memanggil” dan Heri Akhmadi (Ketua DM ITB) berjudul “Mendobrak Belenggu”.

Selain Pemimpin Umum SKK Salemba, Antony Zeidra Abidin, acara di Aula FKUI Salemba ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh aktivis mahasiswa era tahun 70-an, seperti Hariman Siregar, Dipo Alam, Lukman Hakim, Ikrar Nusa Bhakti, Saur Hutabarat, Heri Akhmadi.
_
#profyim #yimstory #salemba #ui #aktivis ...

PEMERINTAH SUSUN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGGANTIKAN PERPOL NOMOR 10 TAHUN 2025

Pemerintah menyepakati penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyusunan RPP ini sekaligus juga akan merevisi Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025, sebagai respons atas dinamika wacana dalam masyarakat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penempatan anggota Polri di luar institusi kepolisian.

Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan Kepala Lembaga yang dipimpin Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, di Jakarta, Sabtu (20/12), dengan melibatkan 17 kementerian dan lembaga. Penyusunan PP ini ditujukan untuk mengakhiri beragam tafsir serta memperkuat kepastian hukum secara konstitusional.

Menko Yusril menegaskan adanya kesepakatan untuk segera menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU Kepolisian. “Jika kita jelaskan secara terbuka kepada publik, ini akan meredakan keresahan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama draf RPP dapat kita selesaikan,” ujarnya.
_
#profyim #perpol #asn #putusanmk #kemenkokumhamimipas ...

Kemenko Kumham Imipas menyampaikan 33 rekomendasi kebijakan kepada 14 kementerian dan lembaga.

Acara penyampaian rekomendasi berlangsung di Jakarta, 17 Desember 2025, dihadiri oleh menteri, kepala lembaga serta wakil dari kementerian dan lembaga yang menerimanya.

Rekomendasi kebijakan dibuat untuk menjamin keselarasan kebijaksanaan kementerian dan lembaga dengan arah pembangunan nasional, menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan pelaksanaan program-program dapat berjalan efektif.

Kemenko Kumham Imipas akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi tersebut pada tahun depan.
_
#yim #profyim #kemenkokumhamimipas #rekomendasi #kebijakan ...

Pemilihan umum adalah sumber utama legitimasi kekuasaan. Tanpa pemilu yang adil, berintegritas dan dipercaya, legitimasi tersebut tentu akan rapuh.

Pembuatan norma-norma pengatur pemilu melibatkan para politisi yang punya agenda dan kepentingan masing-masing.

Oleh karena itu, ketika organisasi masyarakat sipil berinisiatif memperbaiki undang-undang pemilu, Pemerintah tidak memandangnya sebagai sebuah tandingan, apalagi sebuah tantangan. Kami malah menghargai semangat dan sumbangan yang diberikan sebagai wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memang memerlukan masukan dan pemikiran-pemikiran yang jernih dari berbagai kelompok masyarakat, apalagi yang bebas dari kepentingan politik secara langsung, ikut menyumbangkan pikiran dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum terkait dengan penyelenggaraan pemilu, Pemerintah menyambut gembira dan berterima kasih.

Saya hargai prakarsa Perludem bersama kawan-kawan dari Koalisi masyarakat sipil dalam menyelenggarakan diskusi “Transformasi Demokrasi melalui Kodifikasi Undang-Undang Pemilu” pada 3 Desember 2025 di Jakarta.

Saya kira, melalui opini yang kuat dan jernih di tengah masyarakat, para pembentuk undang-undang—baik Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat—akan sungguh-sungguh memperhatikan dan menyerap aspirasi untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil yang menjadi harapan seluruh rakyat.
_
#yim #perludem #demokrasi #transformasi #pemilu ...