AMNESTI DAN ABOLISI DALAM SEJARAH KETATENEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

AMNESTI DAN ABOLISI DALAM SEJARAH KETATENEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Yang saya hormati Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Yang saya hormati Rektor Universitas Indonesia Yang saya hormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hadirin dan hadirat yang saya muliakan Pertama-tama saya ingin...
Selengkapnya
BRIDGING LEGAL COOPERATIONBRIDGING LEGAL COOPERATION BETWEEN TWO COUNTRIES AND PROVIDING DIRECTION FOR RESOLVING LEGAL ISSUES BETWEEN BOTH GOVERNMENTSBRIDGING LEGAL COOPERATION

BRIDGING LEGAL COOPERATIONBRIDGING LEGAL COOPERATION BETWEEN TWO COUNTRIES AND PROVIDING DIRECTION FOR RESOLVING LEGAL ISSUES BETWEEN BOTH GOVERNMENTSBRIDGING LEGAL COOPERATION

Academic Address Delivered at the Legal Forum,College of Law, University of the Philippines, Diliman, July 23, 2025
Selengkapnya
Challenges in Law Enforcement in the Era of Artificial Intelligence and Digital Transformation

Challenges in Law Enforcement in the Era of Artificial Intelligence and Digital Transformation

Public Lecture In Commemoration of the 68th Anniversary Faculty of Law, Padjadjaran University By Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. Coordinating Minister for Legal Affairs, Human Rights, Immigration, and Corrections of the Republic of Indonesia Professor of Constitutional Law...
Selengkapnya
WAMEN VERSI BARU NABRAK UU KEMENTERIAN NEGARA

WAMEN VERSI BARU NABRAK UU KEMENTERIAN NEGARA

  Website Sekretariat Kabinet, Sabtu 9 Juni 2012,  menginformasikan bahwa Presiden SBY telah menerbitkan Keppres No 65 Tahun 2012 yang mengangkat kembali semua Wakil Menteri (Wamen) ke posisi semula, kecuali Wamen ESDM yang wafat beberapa waktu yang lalu. Keputusan ini...
Selengkapnya
YUSRIL: SISMINBAKUM DIHENTIKAN, HUKUM MENANG ATAS KEKUASAAN!

YUSRIL: SISMINBAKUM DIHENTIKAN, HUKUM MENANG ATAS KEKUASAAN!

Jaksa Agung Basrief Arief  hari ini membenarkan bahwa penyidikan kasus Sisminbakum dengan tersangka Yusril Ihza Mahendra, Hartono Tanoesoedibjo dan Ali Amran Jannah dihentikan. Namun Basrief tidak menjelaskan alasan penghentian penyidikan kasus itu. Kejagung berencana akan memberikan keterangan pers sehubungan dengan...
Selengkapnya
SBY KATAKAN LEGOWO TERIMA PUTUSAN PTUN TERKAIT GUBERNUR BENGKULU

SBY KATAKAN LEGOWO TERIMA PUTUSAN PTUN TERKAIT GUBERNUR BENGKULU

  Saya memenuhi undangan Presiden SBY untuk bertukar-pikiran di rumahnya di Cikeas malam ini (Kamis  17/5/2012) dari jam 21.00 sampai jam 22.30. Secara spesifik Presiden mendiskusikan Putusan sela PTUN Jakarta yang menunda pelaksanaan Keppres 40 dan No 48/P Tahun 2012...
Selengkapnya
PENDAPAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM

PENDAPAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM

                                                                                                                                        Jakarta,  15 Mei 2012 Ref:  067/YIM/I&I/V/12 Kepada Yang Terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta Perihal: Pendapat Hukum terhadap Putusan Batal Demi Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197   KUHAP Dengan hormat,         Memenuhi permintaan beberapa rekan anggota...
Selengkapnya
PTUN JAKARTA HENTIKAN LANGKAH SBY LANTIK GUBERNUR BENGKULU PENGGANTI AGUSRIN

PTUN JAKARTA HENTIKAN LANGKAH SBY LANTIK GUBERNUR BENGKULU PENGGANTI AGUSRIN

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta petang ini (Senin 14/5/2012) akhirnya mengabulkan permohonan putusan sela yang diajukan oleh Agusrin M Najamudin dalam sengketa melawan Presiden RI dan Mendagri. Putusan sela itu menyatakan bahwa Keputusan Presiden No 48/P Tahun 2012 tanggal...
Selengkapnya
LAIN CENDANA LAIN TREMBESI, LAIN ISTANA LAIN POLISI

LAIN CENDANA LAIN TREMBESI, LAIN ISTANA LAIN POLISI

  Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha petang tadi menegaskan, bahwa persetujuan penunjukan langsung yang dilakukan Siti Fadilah sewaktu menjadi Menkes dalam mengatasi situasi darurat bencana banjir bandang di Kutacane, Aceh, akhir 2005, tidaklah serta-merta dapat disalahkan. Entah apa latar...
Selengkapnya
SITI FADILAH JADI TERSANGKA

SITI FADILAH JADI TERSANGKA

Banyak hal mengejutkan terjadi di negeri ini, termasuk pernyataan Kabareskrim Mabes POLRI bahwa Siti Fadilah sudah dinyatakan sebagai tersangka. Padahal sampai hari ini belum ada satu suratpun yang diterimanya, yang telah mengubah statusnya menjadi tersangka. Siti Fadilah datang menemui saya...
Selengkapnya
SBY BERHENTIKAN AGUSRIN KETIKA PK SEDANG BERJALAN

SBY BERHENTIKAN AGUSRIN KETIKA PK SEDANG BERJALAN

Mendagri Gumawan Fauzie hari ini mengumumkan bahwa Presiden telah meneken keputusan pemberhentian Agusrin M Najamuddin, Gubernur non aktif Bengkulu. Gamawan mengatakan bahwa ini adalah bukti ketegasan Pemerintah dalam memberantas korupsi. Pada sisi lain, dia mengatakan bahwa keputusan pemberhentian Agusrin dilakukan...
Selengkapnya
JAKSA AGUNG KELIRU TENTANG SYAMSUDIN MANAN SINAGA

JAKSA AGUNG KELIRU TENTANG SYAMSUDIN MANAN SINAGA

Saya ingin meluruskan ucapan Jaksa Agung Basrief Arief usai shalat Jum'at 13 April lalu bahwa 3 dari 4 terdakwa Sisminbakum sudah dibebaskan oleh Mahkamah Agung dengan menyebut nama Syamsuddin Manan Sinaga. Ucapan Basrief itu tidak benar. Dalam kaitannya dengan saya...
Selengkapnya
SISI POLITIS NAIK TURUNNYA BBM DAN KOMPENSASI KENAIKAN BAGI RAKYAT KECIL

SISI POLITIS NAIK TURUNNYA BBM DAN KOMPENSASI KENAIKAN BAGI RAKYAT KECIL

Partai Demokrat (PD) dan Pemerintah mulanya berkeras agar Pasal 7 ayat 6a yang diusulkan untuk ditambahkan dalam UU APBN-P, yang berisi ketentuan apabila terjadi lonjakan harga minyak produksi Indonesia (ICP) rata-rata 10 persen dalam 3 bulan, maka Pemerintah berwenang menaikkan...
Selengkapnya
MESKIPUN BBM TIDAK NAIK 1 APRIL, YUSRIL TERUS MAJU KE MAHKAMAH KONSTITUSI

MESKIPUN BBM TIDAK NAIK 1 APRIL, YUSRIL TERUS MAJU KE MAHKAMAH KONSTITUSI

Keterangan pers Presiden malam ini yang menyatakan bahwa menaikkan harga BBM bersubsidi adalah langkah terakhir, tidaklah menyurutkan langkah Yusril Ihza Mahendra untuk melakukan uji formil dan materil UU APBN Perubahan yang baru disahkan tanggal 31 Maret dinihari kemarin. Karena besarnya...
Selengkapnya
PASAL 7 AYAT 6 DAN 6A UU APBN PERUBAHAN NABRAK UUD 45

PASAL 7 AYAT 6 DAN 6A UU APBN PERUBAHAN NABRAK UUD 45

Saya sudah selesai menelaah dan berkesimpulan bahwa Pasal 7 ayat 6 dan 6a RUU APBN-P yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan siap disahkan dan diundangkan oleh Presiden, menabrak Pasal 33 UUD 1945 seperti ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)....
Selengkapnya
1 2 3 19