Jakarta, 22 Mei 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) berhasil meraih penghargaan Best Integrated Digital Innovation for Public Service dalam ajang Digital Innovation Awards 2026 yang diselenggarakan oleh I-News TV, Jumat (22/5/2026). Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Kemenko Kumham Imipas menghadirkan ekosistem digital terintegrasi melalui PPID Kemenko Kumham Imipas, yang memungkinkan akses informasi publik menjadi lebih cepat, transparan, dan on demand. Digital Innovation Awards 2026 merupakan program apresiasi kepada institusi dan pihak-pihak yang dinilai berhasil menciptakan serta mengembangkan inovasi berbasis digital yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pelayanan publik. Dalam...

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang unik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: membubarkan partai politik. Kewenangan ini diatur dalam Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2008, yang menetapkan prosedur pembubaran partai. Namun, menariknya, regulasi tersebut belum pernah digunakan sejak MK berdiri. Tidak ada satu pun permohonan pembubaran partai yang diajukan hingga kini. Mengapa MK Berwenang Membubarkan Partai?Kewenangan ini bukan sekadar soal prosedur hukum. Ia berakar pada sejarah panjang partai politik di Indonesia dan makna demokrasi itu sendiri. Partai politik adalah pilar utama demokrasi, karena demokrasi modern berasumsi masyarakat bersifat plural, bukan homogen. Tanpa partai, aspirasi beragam kelompok masyarakat tidak akan terwakili. Sebaliknya,...

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Prof. Yusril Ihza Mahendra beserta seluruh jajaran Kemenko Kumham Imipas menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Acara ini digelar untuk mendengar penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027 langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya di hadapan DPR RI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan mengarahkan kebijakan ekonomi nasional dan RAPBN 2027 untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas fiskal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan....

Surabaya – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Prof. Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan regulasi yang adaptif, progresif, dan responsif terhadap disrupsi teknologi digital. Pernyataan ini disampaikan saat menjadi narasumber utama dalam Seminar Nasional bertema “Tantangan Regulasi dalam Menghadapi Gig Economy and Artificial Intelligence” di Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Selasa (19/5/2026). Kegiatan turut dihadiri oleh Rektor Universitas Negeri Surabaya, Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.; Jajaran Wakil Rektor; Dekan Fakultas Hukum Unesa, Arinto Nugroho; para dosen, serta para mahasiswa. Dalam sambutannya, Rektor Unesa, Prof. Dr. Nurhasan menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menko...

Jakarta, 19 Mei 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan keprihatinan pemerintah atas penangkapan lima Warga Negara Indonesia (WNI) oleh tentara Israel. Hingga saat ini, pemerintah masih menghadapi kesulitan untuk menghubungi kelima WNI tersebut. Yusril menambahkan kesulitan itu karena Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Para WNI delegasi kemanusiaan itu ditangkap saat berada di perairan internasional. "Sampai hari ini kita ketahui bahwa masih dalam keadaan sulit untuk menghubungi (WNI yang ditangkap tentara Israel)," kata Yusril di Unesa, dilansir detikJatim, Selasa (19/5/2026). Yusril menjelaskan pemerintah sangat prihatin dan menyesalkan apa...

Surabaya, 19 Mei 2026 — Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan penting terkait maraknya calon jemaah haji yang berangkat secara nonprosedural. Beliau menegaskan bahwa kasus ini murni merupakan persoalan administratif, bukan pelanggaran pidana yang harus dipenjarakan. Imigrasi dan Bandara Internasional Soekarno Hatta menggagalkan keberangkatan 32 calon jemaah haji nonprosedural. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Surabaya juga menggagalkan 18 calon jemaah haji nonprosedural. Para pelanggar tersebut menggunakan visa ziarah, kunjungan, dan kerja, untuk menunaikan ibadah haji di Arab Saudi tanpa secara resmi masuk kuota yang ditetapkan Pemerintah Indonesia. Tak tanggung-tanggung, calon...

Kuliah oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 17 April 2026 Kuliah ini membahas “hukum tata negara dalam keadaan darurat” yang merupakan kondisi luar biasa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia yang tidak dapat diatasi dengan ketentuan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan biasa. Keadaan darurat berbeda dengan keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Keadaan darurat diatur dalam Pasal 12 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Pasal 22 UUD 1945 mengatur kewenangan Presiden mengeluarkan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yaitu situasi di mana Pemerintah...

Jakarta, 14 Mei 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan resmi terhadap pemutaran atau kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”. Hal tersebut disampaikan Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (14/5/2026). “Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” ujar Yusril. Menurut Yusril, pola tersebut...

Jakarta, 8 Mei 2026 — Pemerintah melalui Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan komitmen kuat untuk menghormati sepenuhnya independensi lembaga peradilan dalam penanganan kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Harapan agar persidangan berjalan transparan dan adil menjadi sorotan utama untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa Pemerintah mengharapkan seluruh proses persidangan berjalan sesuai hukum acara pidana dan ketentuan KUHP militer yang berlaku. "Pemerintah berharap proses persidangan terhadap para terdakwa berjalan secara profesional, obyektif, dan menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas serta...

Jakarta, 5 Mei 2026 — Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) resmi menyerahkan laporan akhir dan rekomendasi reformasi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra bersama Wakil Menko Otto Hasibuan. Ketua KPRP Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa rekomendasi yang disusun tidak hanya menyasar pembenahan internal Polri, tetapi juga perubahan regulasi di tingkat undang-undang. Menurut Jimly, pendekatan reformasi yang diusulkan adalah memperkuat institusi tanpa membentuk lembaga baru. “Kami mengusulkan revisi undang-undang tentang Polri yang akan ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga instruksi presiden...

Pada kunjungan kerja ke Pontianak selama dua hari mulai 1 Mei 2026, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan kuliah umum di Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat. Kuliah yang juga dihadiri oleh civitas academica dari beberapa perguruan tinggi lain di Kalimantan Barat itu mengangkat tema “Demokrasi dan Pemilihan Umum”. Secara runtut, Menko Yusril menguraikan bagaimana embrio model demokrasi sudah dipikirkan bahkan jauh sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tumbuh berkembang dengan begitu dinamis hingga sekarang. Mendirikan negara adalah mewujudkan ide-ide yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Berbagai gagasan tentang praktik demokrasi—termasuk Pemilu—terus berubah seiring perkembangan masyarakat...

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menerima audiensi langsung dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di ruang rapat Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Rabu (30 April 2026). Pertemuan ini membahas secara mendalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta upaya penguatan kelembagaan di bidang HAM nasional. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah didampingi Wakil Ketua Eksternal Putu Elvina, Sekretaris Jenderal Henry Silka Innah, dan Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama Gatot Ristanto hadir dalam audiensi tersebut. Anis Hidayah menyampaikan bahwa perubahan UU...

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menerima audiensi secara langsung dari Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) di ruang kerjanya, Selasa (28 April 2026). Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi profesi apoteker untuk menyelaraskan langkah organisasi dengan arah kebijakan pemerintah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Ketua Umum PP IAI, Noffendri, beserta rombongan hadir untuk memperoleh penjelasan, arahan, serta pencerahan mendalam terkait substansi Putusan MK Nomor 182/PUU-XXII/2024 dan Nomor 111/PUU-XXII/2024. Kedua putusan tersebut dinilai membawa implikasi signifikan terhadap tata kelola profesi di sektor kesehatan, khususnya farmasi. “Kami berharap melalui audiensi ini dapat...

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Prof. Yusril Ihza Mahendra kembali menunjukkan komitmennya terhadap sektor kesehatan nasional. Kali ini, ia menerima audiensi langsung dari Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito beserta rombongan di Jakarta, Selasa (28/4/2026). Pertemuan ini membahas berbagai tantangan sekaligus solusi untuk memperkuat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar lebih efektif dan sustainable di masa depan. BPJS Kesehatan melaporkan bahwa kepesertaan JKN saat ini telah menjangkau hampir 250 juta jiwa dengan tingkat keaktifan mencapai 97 persen. Namun, masalah iuran tunggakan dan peserta nonaktif masih menjadi pekerjaan rumah yang harus...

Tangerang – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Prof. Yusril Ihza Mahendra menghadiri Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 yang digelar di Muladi Dome, Gedung Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Tangerang, Senin (27/4/2026). Kehadiran Yusril Ihza Mahendra menunjukkan dukungan kuat pemerintah terhadap upaya transformasi pemasyarakatan menuju pelayanan prima dan berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 tahun 2026 mengusung tema “Pemasyarakatan Kerja Nyata, Pelayanan Prima”. Tema ini menjadi landasan utama dalam memperkuat reformasi sistem pemasyarakatan agar lebih profesional, berintegritas, dan memberdayakan warga binaan. Dalam laporannya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi menyatakan bahwa...

Jakarta, 25 April 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia tidak boleh berhenti pada penguasaan teknologi semata, melainkan harus melahirkan manusia berintegritas, kritis, dan bertanggung jawab sosial. Dalam orasi ilmiah di Universitas YARSI, Yusril menekankan bahwa era transformasi global yang dipicu digitalisasi, revolusi industri 4.0, dan kecerdasan buatan menuntut perguruan tinggi beradaptasi secara mendasar, sekaligus membentuk lulusan yang mampu memilah kebenaran di tengah banjir informasi. Menko Yusril menggarisbawahi bahwa perubahan global yang dipicu oleh digitalisasi, revolusi industri 4.0, dan kecerdasan buatan menuntut perguruan tinggi beradaptasi secara mendasar. Menurutnya,...

Jakarta, 22 April 2026 — Pembangunan hukum nasional kembali ditegaskan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, saat membuka Rapat Koordinasi Pembangunan Hukum Nasional di Hotel Gran Melia, Jakarta. Forum strategis ini tidak hanya menjadi ajang koordinasi lintas kementerian dan lembaga, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat Indeks Pembangunan Hukum (IPH) sebagai indikator keberhasilan pembangunan hukum yang terukur, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto; Ketua KPK, Setyo Budiyanto;...

Jakarta, 20 April 2026 — Dalam rangka memperingati 24 tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APUPPT), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar kegiatan bertajuk “Optimalisasi Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Penanganan Kejahatan Siber melalui Penguatan Kolaborasi Komite TPPU”. Acara yang berlangsung di Jakarta pada Senin (20/4) ini menjadi momentum penting bagi PPATK dan Kemenko Kumham-IMIPAS untuk mempererat sinergi antarlembaga, menghadapi ancaman kejahatan siber yang semakin canggih serta merugikan triliunan rupiah, sekaligus mempersiapkan Indonesia menghadapi Mutual Evaluation FATF mendatang. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa momentum tersebut...

Jakarta - Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa peradilan koneksitas dapat dilakukan dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Hal itu akan diterapkan jika penyidikan menemukan adanya tersangka sipil di luar anggota TNI. Hal itu disampaikan Yusril saat menjawab pertanyaan terkait laporan Andrie Yunus di Bareskrim Polri. Sementara Oditurat Militer II-07 Jakarta juga telah melimpahkan berkas perkara penyiraman air keras dengan tersangka empat prajurit TNI ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta. "Laporan itu akan dipelajari oleh penyidik Polri untuk memastikan apakah memang ada tersangka dari kalangan sipil yang terlibat dalam kasus (Andrie)...

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Polri harus berperan sebagai pilar utama keadilan humanis dalam upaya transformasi hukum nasional sesuai program Asta Cita. Penegasan tersebut disampaikan Menko Yusril sebagai pemateri dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang digelar Divisi Hukum Polri Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (16/4). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat peran hukum Polri dalam mendukung transformasi hukum pidana nasional. Dalam arahannya, Menko Yusril menekankan bahwa Polri memiliki posisi kunci dalam sistem peradilan pidana sebagai pintu masuk utama proses penegakan hukum. Oleh karena itu,...