Kemenko Kumham Imipas menyampaikan 33 rekomendasi kebijakan kepada 14 kementerian dan lembaga. Acara penyampaian rekomendasi berlangsung di Jakarta, 17 Desember 2025, dihadiri oleh menteri, kepala lembaga serta wakil dari kementerian dan lembaga yang menerimanya. Rekomendasi kebijakan dibuat untuk menjamin keselarasan kebijaksanaan kementerian dan lembaga dengan arah pembangunan nasional, menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan pelaksanaan program-program dapat berjalan efektif. Kemenko Kumham Imipas akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi tersebut pada tahun depan.

Pemerintah menyepakati penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyusunan RPP ini sekaligus juga akan merevisi Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025, sebagai respons atas dinamika wacana dalam masyarakat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penempatan anggota Polri di luar institusi kepolisian. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan Kepala Lembaga yang dipimpin Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, di Jakarta, Sabtu (20/12), dengan melibatkan 17 kementerian dan lembaga. Penyusunan PP ini ditujukan untuk mengakhiri beragam tafsir...

Peringatan 50 Tahun SKK (Surat Kabar Kampus) Salemba, 14 Januari 2026 yang lalu menjadi ajang reuni para aktivis gerakan mahasiswa lintas generasi dan juga lintas kampus. Sampai-sampai Prof. Emil Salim (95 tahun) menyempatkan hadir meski beliau datang dengan berkursi roda. Paparan Prof. Emil yang adalah Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DMUI) pertama tentang tiga kredo mahasiswa pada zaman beliau kuliah, yakni “buku, pesta & cinta” membuat kami tergelak. Dalam keynote speech, saya yang pernah jadi Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UI tahun 1977-1978 antara lain mengemukakan, terlepas dari kesalahan dan kekurangannya, kita perlu untuk menerima siapapun kepala negara sebagai pemimpin...

  Website Sekretariat Kabinet, Sabtu 9 Juni 2012,  menginformasikan bahwa Presiden SBY telah menerbitkan Keppres No 65 Tahun 2012 yang mengangkat kembali semua Wakil Menteri (Wamen) ke posisi semula, kecuali Wamen ESDM yang wafat beberapa waktu yang lalu. Keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Penjelasan Pasal 10 UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara. Untuk mendasari pengangkatan Wamen versi baru tersebut, Presiden telah menerbitkan Perpres No 60/2012 yang hingga hari ini belum dapat dibaca secara utuh seperti apa pengaturannya. Website Sekretariat Kabinet menyebutkan keberadaan Perpres tersebut, namun ketika diklik, sampai Minggu sore 10 Juni 2012, Perpres...

Jaksa Agung Basrief Arief  hari ini membenarkan bahwa penyidikan kasus Sisminbakum dengan tersangka Yusril Ihza Mahendra, Hartono Tanoesoedibjo dan Ali Amran Jannah dihentikan. Namun Basrief tidak menjelaskan alasan penghentian penyidikan kasus itu. Kejagung berencana akan memberikan keterangan pers sehubungan dengan penghentian itu sore ini (Kamis 31/5/2012). Menanggapi penghentian penyidikan itu, Yusril mengatakan bahwa seharusnya sudah sejak lama kasus itu dihentikan, yakni sejak dibebaskannya Romli Atmasasmita  oleh Mahkamah Agung pada bulan Desember 2010. Dua terdakwa lain yang didakwa bersama-sama dengan Yusril dan Hartono, yakni Yohannes Waworunto dan Zulkarnain Yunus, juga telah dibebaskan oleh Mahkamah Agung.  Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa...

Best online casino no deposit One of the most recognized names in online casino games. Q: I have seen the mobile games on your app, Android. com We welcome all of our players to enjoy online gambling with www. Massachusetts is the first state to offer online casinos and is also the biggest of the United States! Find all the latest free no-download slots at OnlineCasino. Aortic valve replacement is the standard treatment for AR? Weekly and monthly slot tournaments are set up to attract player participation! 0 application that has been using WinForms for a number of years. This...

  Saya memenuhi undangan Presiden SBY untuk bertukar-pikiran di rumahnya di Cikeas malam ini (Kamis  17/5/2012) dari jam 21.00 sampai jam 22.30. Secara spesifik Presiden mendiskusikan Putusan sela PTUN Jakarta yang menunda pelaksanaan Keppres 40 dan No 48/P Tahun 2012 tentang pemberhentian Agusrin dan pelantikan  Junaidi Hamsyah sebagai Gubernur Bengku defenitif. Saya katakan kepada Presiden bahwa Kepres tersebut mengandung kesalahan, bertentangan dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena cukup alasan, maka pengadilan menunda pelaksanaan Kepres tersebut sampai ada putusan yang berkekuatan tetap. Prosesnya berlangsung cepat  karena waktu yang sangat mendesak, namun telah memenuhi ketentuan hukum acara tentang proses...

                                                                                                                                        Jakarta,  15 Mei 2012 Ref:  067/YIM/I&I/V/12 Kepada Yang Terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta Perihal: Pendapat Hukum terhadap Putusan Batal Demi Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197   KUHAP Dengan hormat,         Memenuhi permintaan beberapa rekan anggota DPR RI dan anggota masyarakat yang disampaikan kepada saya sehubungan dengan permasalahan putusan pengadilan pidana yang tidak memenuhi norma Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana yang telah terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung atas terdakwa Parlin Riduansyah – dan terjadi pula  pada terdakwa yang lain di berbagai daerah di tanah air  – yang diputus...

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta petang ini (Senin 14/5/2012) akhirnya mengabulkan permohonan putusan sela yang diajukan oleh Agusrin M Najamudin dalam sengketa melawan Presiden RI dan Mendagri. Putusan sela itu menyatakan bahwa Keputusan Presiden No 48/P Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2012 yang mengesahkan pengangkatan H. Junaidi Hamsyah, S.Ag yang kini menjabat Wakil Gubernur/Plt Gubernur Bengkulu menjadi gubernur defenitif menggantikan Agusrin, ditunda pelaksanaannya sampai sengketa tata usaha negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain menunda pelaksanaan Keppres tersebut, Putusan PTUN Jakarta juga memerintahkan Tergugat I (Presiden RI), Tergugat II (Menteri Dalam Negeri RI) dan Tergugat III (Wagub/Plt Gubernur Bengkulu)...

  Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha petang tadi menegaskan, bahwa persetujuan penunjukan langsung yang dilakukan Siti Fadilah sewaktu menjadi Menkes dalam mengatasi situasi darurat bencana banjir bandang di Kutacane, Aceh, akhir 2005, tidaklah serta-merta dapat disalahkan. Entah apa latar belakang Jubir Presiden berkata demikian, sayapun tak tahu. Apa yang jelas ialah, sejak tanggal 28 Maret 2012, Siti Fadilah sudah dipanggil polisi dan diperiksa sebagai tersangka. Polisi sudah resmi memberitahu kejaksaan, bahwa penyidikan perkara atas tersangka Siti Fadilah telah dimulai. Siti Fadilah diduga membantu, memberi kesempatan, sarana dan keterangan untuk anak buahnya, Kepala Pusat Penanggulangan Bencana Kesehatan, Mulya Hasymi, sehingga...

Banyak hal mengejutkan terjadi di negeri ini, termasuk pernyataan Kabareskrim Mabes POLRI bahwa Siti Fadilah sudah dinyatakan sebagai tersangka. Padahal sampai hari ini belum ada satu suratpun yang diterimanya, yang telah mengubah statusnya menjadi tersangka. Siti Fadilah datang menemui saya di kantor kemarin malam. Beliau meminta saya menjadi penasehat hukumnya dalam proses pemeriksaan di Mabes POLRI. Saya bersedia saja memenuhi permintaan Siti Fadilah. Saya mempelajari kasusnya, yang rupa.nya terkait dengan pengadaan alat-alat kesehatan dalam menghadapi situasi darurat, ketika terjadi banjir bandang di Kotacane, Aceh, Oktober 2005. Sejumlah 22 orang tewas akibat banjir itu, 300-an orang memerlukan perawatan dan 2000an orang...

Mendagri Gumawan Fauzie hari ini mengumumkan bahwa Presiden telah meneken keputusan pemberhentian Agusrin M Najamuddin, Gubernur non aktif Bengkulu. Gamawan mengatakan bahwa ini adalah bukti ketegasan Pemerintah dalam memberantas korupsi. Pada sisi lain, dia mengatakan bahwa keputusan pemberhentian Agusrin dilakukan karena kuatnya desakan melalui media massa, mengingat putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, dan eksekusi telah dilaksanakan. Kalau menggunakan logika prosedural, putusan kasasi adalah final. Peninjauan Kembali (PK) yang tengah dilakukan Agusrin tidak menghalangi proses eksekusi. Namun ketika Jaksa mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan Agusrin, hal itu jelas melanggar keadilan prosedural, karena menurut KUHAP, Jaksa tidak boleh kasasi...

Saya ingin meluruskan ucapan Jaksa Agung Basrief Arief usai shalat Jum'at 13 April lalu bahwa 3 dari 4 terdakwa Sisminbakum sudah dibebaskan oleh Mahkamah Agung dengan menyebut nama Syamsuddin Manan Sinaga. Ucapan Basrief itu tidak benar. Dalam kaitannya dengan saya dan Hartono, yang didakwa  secara bersama-sama hanya Romli Atmasasmita, Yohanes Woworuntu, Zulkarnain Yunus, Yusril Ihza Mahendra. Hartono Tanoesoedibjo dan Ali Amran Jannah. Syamsudin Manan Sinaga tidak didakwa bersama-sama 6 orang tersebut. Dia didakwa terpisah, karena menjadi Dirjen di bawah Menkumham Andi Mattalatta. Karena itu mengaitkan Syamsudin dengan 6 terdakwa dan tersangka lainnya jelas keliru. Seharusnya Basrief membaca dakwaan dengan seksama,...

Partai Demokrat (PD) dan Pemerintah mulanya berkeras agar Pasal 7 ayat 6a yang diusulkan untuk ditambahkan dalam UU APBN-P, yang berisi ketentuan apabila terjadi lonjakan harga minyak produksi Indonesia (ICP) rata-rata 10 persen dalam 3 bulan, maka Pemerintah berwenang menaikkan harga bbm untuk menekan subsidi. Sementara Golkar mengusulkan lonjakan rata-rata 15 persen dalam 6 bulan. Usul PD ini akan kalah dengan usul Golkar yang memang beda. Apalagi jika ditambah dengan usul PDIP, PKS dan Gerindra serta yang lain, yang samasekali tidak mau menambah bunyi Pasal 7 ayat (6) itu dengan ayat (6a) UU APBN-P itu. Kalau ada 3 opsi, maka...

Keterangan pers Presiden malam ini yang menyatakan bahwa menaikkan harga BBM bersubsidi adalah langkah terakhir, tidaklah menyurutkan langkah Yusril Ihza Mahendra untuk melakukan uji formil dan materil UU APBN Perubahan yang baru disahkan tanggal 31 Maret dinihari kemarin. Karena besarnya penolakan masyarakat dan juga penolakan sebagian anggota DPR, Pemerintah akhirnya tidak menaikkan harga BBM bersubsidi tanggal 1 April sebagaimana direncanakan semula. “Walaupun tidak jadi naik tanggal 1 April, namun Pasal 7 ayat 6a UU APBN Perubahan telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan harga eceren BBM bersubsidi kapan saja dalam kurun waktu enam bulan, kalau kenaikan rata-rata harga...

Saya sudah selesai menelaah dan berkesimpulan bahwa Pasal 7 ayat 6 dan 6a RUU APBN-P yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan siap disahkan dan diundangkan oleh Presiden, menabrak Pasal 33 UUD 1945 seperti ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Saya sedang mempersiapkan draf Uji Formil dan Materil ke MK. Tetapi, belum bisa langsung dilakukan hari Senin besok, karena harus menunggu Perubahan Undang-Undang APBN tersebut disahkan dan diundangkan lebih dulu oleh Presiden. Pengujian tidak hanya materil, karena bertentangan dengan pasal 33 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tapi juga formil karena menabrak syarat-syarat formil pembentukan UU sebagaimana diatur dalam...

Sidang pembacaan putusan Perkara Permohonan Perselisihan Penghitungan Suara Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Bangka Belitung, berlangsung hari ini (29/3/2012)  di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta. Putusan itu menyatakan permohonan kami (Yusron Ihza dan Yusroni, Zulkarnain Karim dan Darmasyah Husein, serta Hudarni Rani dan Justiar Noer) ditolak, alias kami kalah dalam perkara ini. Saya pribadi dan adik saya Yusron Ihza mengucapkan selamat kepada pasangan Eko Maulana Ali dan Rustam Effendi, yang dengan putusan MK ini, dapat dipastikan akan segera dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung mendatang. Kami merasa telah berjuang maksimal mengemukakan semua argumen hukum, menghadirkan alat bukti dan...

KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA ANTARA PRESIDEN,  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MENGENAI  PEMBELIAN SAHAM PT NEWMONT NUSA TENGGARA PADA MAHKAMAH KONSTITUSI   Oleh Prof Dr Yusril Ihza Mahendra Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Hadirin yang saya muliakan,          Setelah menyimak dengan seksama Permohonan Sengketa Kewenangan Antar Lambaga Negara yang dimohon oleh Presiden Republik Indonesia selaku Pemohon, membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku Termohon I, dan membaca pula Keterangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai Termohon  II, izinkanlah saya untuk menyampaikan...

SIDANG PEMILUKADA BANGKA BELITUNG: Machfud MD Persoalkan Penolakan KPUD Hitung Ulang Coblos Simetris Ketua Mahkamah Konstitusi Machfud MD mempertanyakan sikap KPUD Babel terhadap coblos surat suara secara simetris dalam sidang gugatan atas hasil Pemilukada Babel yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) hari Rabu (21/3) kemarin. Pokok pertanyaan Machfud terfokus pada sikap KPU yang mengabaikan protes-protes serta permohonan hitung ulang yang diajukan oleh Kubu Ketiga Pasangan Kandidat (Yusron-Yusroni, Zulkarnain-Darmansyah, dan Hudarni-Justiar) selama proses penghitungan serta rekapitulisasi perolehan hasil suara dalam Pemilukada tersebut. Perhatian serius Machfud MD terhadap persoalan di atas didasari oleh fakta bahwa selain Kubu Ketiga Pasangan Kandidat, Panwaslu Provinsi...

KISAH ANTASARI TENTANG DENNY INDRAYANA Ada kisah menarik tentang Denny Indrayana yang suatu ketika diceritakan Antasari Azhar kepada saya. Baru saja sebulan menjadi Ketua KPK, Antasari datang ke Yogya. TVRI Yogya mengadakan talkshow dan beberapa penelpon memuji tekad Antasari memberantas korupsi. Namun, Denny Indrayana yang tampil dalam dialog, dengan wajah dingin, mengatakan tidak. "Meskipun banyak orang memberi apresiasi, saya tidak" kata Denny. "Anda baru hebat sebagai Ketua KPK kalau anda berani mengungkap korupsi di istana" sergahnya. Antasari hanya tersenyum. Dikatakannya, di manapun ada korupsi akan ditindaknya, tidak perduli di istana, asalkan ada buktinya. Dennya memandang Antasari dengan sinis. Dua bulan...