Pakar Hukum Tata Negara, Intelektual dan Negarawan

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., gelar Datuk Maharajo Palinduang dan Datok Seri Indra Nara Wangsa, lahir di Lalang, Manggar, Belitung Timur, 5 Februari 1956. Ia adalah seorang advokat, pakar hukum tata negara, politikus, dan intelektual Indonesia.

Yusril anak keenam dari sebelas bersaudara. Ayahnya Idris Haji Zainal Abidin (Ihza) dan ibunya Nursiha binti Jama Sandon. Keluarga dari pihak ayahnya berasal dari Johor, Malaysia. Kakek buyut Yusril, Haji Thaib, adalah seorang bangsawan Kesultanan Johor. Keluarga ayahnya telah menetap di Belitung sejak awal abad ke-19. Pada abad ke-19 itu, keluarga dari ibunya yang berasal dari Aia Tabik, Payakumbuh, Sumatera Barat, pergi merantau dan menetap di Belitung.

Kakek Yusril adalah seorang ulama dan sutradara teater tradisional. Selain sebagai pegawai kantor agama Belitung, ayahnya juga penulis naskah dan novel. Yusril meneruskan tradisi cendekiawan Melayu yang menekuni ilmu filsafat, hukum, dan kesenian. Ia sempat kuliah selama setahun di Akademi Teater di Taman Ismail Marzuki Jakarta sebelum memutuskan kuliah di Universitas Indonesia.

Pencapaian Akademis dan Organisasional

Di Universitas Indonesia, Yusril menyelesaikan pendidikan sarjananya di dua fakultas, yakni Fakultas Hukum dan Fakultas Sastra. Di fakultas terakhir, Yusril memperoleh gelar sarjana filsafat. Kemudian ia mengambil gelar Master di University of the Punjab, Pakistan (1985) dan gelar Doktor Ilmu Politik di Universitas Sains Malaysia (1993).

Yusril memulai kariernya sebagai pengajar di Universitas Indonesia untuk mata kuliah Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum. Dari universitas tersebut, tahun 1998 ia memperoleh titel Guru Besar Ilmu Hukum dan tercatat sebagai profesor termuda ketika itu.

Selain mengajar, ia juga aktif dan menjadi pengurus beberapa organisasi, seperti Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Dari sinilah ia banyak berkenalan dengan tokoh muslim nasional, terutama Mohammad Natsir yang banyak mempengaruhi pandangannya.

Di tingkat internasional, pada tahun 2015 Yusril dilantik sebagai Presiden AALCO (Asian-African Legal Consultative Organization) yang bermarkas di New Delhi, India. Selain itu ia juga terlibat dalam sejumlah konferensi antarbangsa seperti Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika, Organisasi Kerjasama Islam (dulu Organisasi Konferensi Islam/OKI), sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konferensi Internasional tentang Tsunami, serta pelbagai organisasi dan pertemuan internasional lain.

Jejak Perjalanan di Panggung Politik Nasional

Pada tahun 1996, Yusril diangkat oleh Presiden Soeharto sebagai penulis naskah pidato presiden. Hingga tahun 1998, ia telah menulis pidato untuk presiden sebanyak 204 buah. Ketika Reformasi 1998, Yusril menjadi salah satu pihak yang mendukung perubahan politik di Indonesia. Ialah yang menuliskan teks yang dibaca Soeharto untuk menyatakan berhenti sebagai Presiden Indonesia. Ketika banyak pihak mendesak jalur revolusi, Yusril secara gigih mempertahankan jalur “Reformasi Konstitusional”. Ia berkeyakinan bahwa perubahan besar harus tetap berpijak pada hukum agar negara tidak jatuh ke dalam anarki.
Bersama para reformis muslim, tahun 1998 Yusril mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB). Partai yang dianggap sebagai pewaris Partai Masyumi ini digagas oleh 22 ormas Islam. Ia didapuk sebagai ketua umum pertama partai tersebut.

Pada Pemilu 1999, Partai Bulan Bintang meraih suara sebesar 2,84% dan menempatkan 13 wakilnya di parlemen. Setelah sempat mundur sebagai calon presiden dalam Sidang Umum MPR tahun 1999, Yusril ikut mengusung Abdurrahman Wahid untuk menjadi presiden Indonesia. Dalam Kabinet Persatuan Nasional, Presiden Gus Dur menunjuk Yusril sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Yusril telah empat kali menempati jabatan sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan Indonesia, yaitu Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada Kabinet Persatuan Nasional (Presiden Abdurrahman Wahid), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Gotong Royong (Presiden Megawati Soekarnoputri), Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) dan terkini Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Kabinet Merah Putih (Presiden Prabowo Subianto).

Di sela aktivitasnya dalam politik dan pemerintahan, Yusril juga masih meluangkan waktu untuk memberi kuliah umum, ceramah, menulis buku, jurnal, dan kolom di media massa.
Tulisannya terutama berkisar pada masalah hukum tata negara dan politik. Dalam setiap kuliah, ceramah dan tulisan akademisnya, Yusril selalu menekankan pentingnya integrasi antara kekuatan spiritual dan kecerdasan intelektual. Bagi Yusril, berpolitik dan berhukum adalah ibadah jika tujuannya adalah menegakkan keadilan (al-‘adalah).
“Seorang cendekiawan Muslim di panggung politik harus menjadi kompas moril, memastikan bahwa setiap kebijakan negara tidak menjauh dari nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.”