Bismillah ar-Rahman ar-Rahim,
Dua mantan Presiden kita telah meninggalkan kita semua. Bung Karno wafat pada tahun 1970 dan Pak Harto baru saja wafat pada tahun ini. 
Seseorang menjadi Presiden di negara sebesar negara kita, tentulah bukan orang biasa. Walaupun berusaha dan berjuang sekeras mungkin, pada akhirnya takdir Allah Ta’ala jua yang akan menentukan apakah seseorang terpilih menjadi presiden atau tidak. Bung Karno dan Pak Harto adalah dua presiden kita. Keduanya telah memimpin bangsa dan negara kita. Keduanya juga telah memberikan sumbangsih yang besar dalam membangun bangsa dan negara. Namun sebagai manusia, keduanya juga tak luput dari kekurangan, kekeliruan dan kesalahan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Tiada manusia yang sempurna.
Kemangkatan dua mantan Presiden kita, sama-sama menyisakan persoalan hukum yang tak pernah terselesaikan hingga wafatnya. Persoalan hukum itu akhirnya selesai dengan sendirinya, karena segala tuntutan pidana terhadap seseorang gugur demi hukum dengan wafatnya orang yang bersangkutan. Kalau kita kembalikan persoalan ini kepada prinsip hak asasi manusia, maka keduanya harus dianggap tidak bersalah. Asas praduga tak bersalah mengajarkan kepada kita, bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah, sampai ada putusan final pengadilan yang diktumnya menyatakan orang yang bersangkutan bersalah. Karena itu, baik Bung Karno maupun Pak Harto dua-duanya haruslah dianggap tidak bersalah. Selamanya takkan pernah ada putusan pengadilan yang akan menyatakan kedua beliau bersalah. Kedua beliau telah meninggalkan kita semua. Tidak akan pernah ada peradilan pidana terhadap kedua beliau. Tuntutan perkara telah gugur demi hukum.
Kita tentu tidak ingin nama baik, harkat dan martabat Bung Karno maupun Pak Harto menjadi pertanyaan selamanya. Untuk itu, hanya ada satu kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Presiden yang sedang memerintah, yakni merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat kedua pemimpin bangsa itu. Rehabilitasi bukanlah memberi maaf atau memberi pengampunan. Rehabilitasi adalah tindakan memulihkan nama baik, harkat dan martabat seseorang yang mungkin telah tercemar, atau telah menimbulkan keragu-raguan apakah seseorang itu bersalah atau tidak atasdugaansuatu tindak pidana. Berbeda dengan memberi grasi yang hanya dapat dilakukan Presiden kalau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukukm yang tetap, maka memberikan rehabilitasi tidak harus terikat dengan hal itu. Memberi rehabilitasi dapat dilakukan Presiden dengan atau tanpa permohonan yang bersangkutan, keluarganya atau penasehat hukumnya. Hanya satu syarat yang harus dipenuhi Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945, yakni keharusan untuk memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, sebelum mengambil keputusan memberikan rehabilitasi.
Saya kira, Mahkamah Agung takkan keberatan memberikan pertimbangan yang mendukung keinginan Presiden untuk merehabilitasi Bung Karno maupun Pak Harto. Pertimbangan seperti itu telah pernah diberikan Mahkamah Agung pada tanggal 12 Me1 2006, ketika ada rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan rehabilitasi kepada Bung Karno dan Pak Harto. Pada waktu itu, Presiden “mengendapkan” rencana memberikan rehabilitasi itu, mungkin mempertimbangkan reaksi pro dan kontra di dalam masyarakat. Kini setelah Pak Harto wafat, maka keputusan untuk memberikan rehabilitasi atau tidak memberikannya, sepenuhnya terletak di tangan Presiden SBY. Pada hemat saya, sebaiknya Presiden SBY memberikan rehabilitasi itu, agar seluruh rakyat tidak ragu-ragu lagi mengakui jasa-jasa yang telah diberikan oleh kedua mantan Presiden itu kepada bangsa dan negara.
Setelah rehabilitasi diberikan, sebaiknyalah Presiden memprakarsai pembentukan sebuah panitia negara, untuk menyusun buku putih tentang dugaan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Bung Karno dan Pak Harto, dengan berpedoman kepada Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang berisi perintah kepada Pejabat Presiden Soeharto untuk mengambil langkah hukum kepada Bung Karno, dan Ketetapan MPR Nomor XI/1998 yang antara lain berisi harus ada langkah hukum yang tegas terhadap kasus KKN yang melibatkan mantan Presiden Soeharto. Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 sekarang ini sudah tidak berlaku lagi, apalagi Bung Karno sudah wafat. Sejauh mengenai Pak Harto, ketentuan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1978 juga otomatis tidak berlaku pula dengan wafatnya beliau. Buku Putih itu disusun untuk mengungkapkan fakta-fakta yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang dilakukan Bung Karno maupun Pak Harto, disertai dengan analisis hukum atas fakta-fakta itu. Pengungkapan semua ini dilakukan untuk menjadi bahan renungan dan bahan pelajaran agar kita mampu menata kehidupan bangsa dan negara, agar hal seperti itu tidak terulang kembali di masa depan.
Bangsa kita haruslah belajar pada sejarahnya sendiri. Bangsa kita harus berjiwa besar mengakui keunggulan dan keberhasilan yang telah dicapai oleh pemimpin-pemimpinnya di masa lalu, dan berani pula mengakui kekurangan, kekeliruan dan kesalahannya. Apa yang baik wajib diteruskan dan ditingkatkan lagi. Apa yang kurang, keliru dan salah harus diperbaiki agar tidak terulang lagi. Dengan demikian, kita tidak lagi salah menyalahkan, apalagi hujat menghujat yang hanya akan mengabadikan dendam dan kebencian. Perasaan seperti itu sungguh tidak sehat dalam membangun sebuah bangsa menuju keadaan yang lebih baik. Bung Karno dan Pak Harto adalah pemimpin pada zamannya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Setiap pemimpin wajib kita hormati dan kita kenang jasa-jasanya. Segala kesalahan dan kekeliruannya wajib pula kita maafkan, lebih-lebih ketika mereka telah tiada.
Perjalanan bangsa dan negara kita ke depan masih sangat panjang. Kita memerlukan pemimpin bangsa yang tegas, berani dan tidak ragu-ragu mengambil keputusan. Pemimpin harus menunjukkan jalan apa yang terbaik yang harus diambil oleh bangsanya, untuk menuju ke masa depan yang lebih baik. Persoalan hukum Bung Karno dan Pak Harto adalah sesuatu yang harus diputuskan oleh Presiden dengan segala risiko yang mungkin akan terjadi. Mungkin Presiden tidak populer dengan keputusannya. Namun berikan kesempatan kepada rakyat untuk berpikir dan merenung tentang langkah Presiden, untuk kemajuan bangsa dan negara ke depan. Presiden harus bertindak sebagai guru bangsa yang mendidik rakyatnya, agar menghormati dan mengenang jasa pemimpin di masa lalu dan memaafkan kesalahannya. Presiden bukanlah orang biasa. Dia adalah manusia yang memiliki kecerdasan, kewibawaan dan kearifan yang lebih dibandingkan dengan rakyat biasa. Karena itulah dia dijadikan pemimpin untuk memperbaiki nasib banganya di masa kini, dan membawanya ke arah yang lebih baik di masa depan.
Akhirnya, semuanya kita serahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengambil keputusan.
Wallahu’alam bissawwab.
56 Responses
Yth: YIM
Terima kasih… telah mengungkapkan bagian ini, “berikan kesempatan kepada rakyat untuk berpikir dan merenung tentang langkah Presiden, untuk kemajuan Bangsa dan Negara ke masa depan yang lebih baik”.
Tapi, saya kira SBY… “belum ada waktu, untuk berpikir dan merenung. Masih…berkabung…”. Presiden kan banyak penasihat, he…he…
Jadi belum memutuskan, apakah harus melangkah ke depan? Atau mundur ke belakang? Dan atau malah “maju-mundur” jalan di tempat. Kan, didalam “keprajuritan” ada istilah, “jalan di tempaaaat, gerak!”…
Dari renungan seorang rakyat
Wassalaaam…
Pak Yusril,
Saya kira SBY harus memahami bahwa keputusan apapun yang diambil seorang pemimpin tidak akan bisa memuaskan hati semua orang. Pasti ada pro-kontra. Tapi hal ini tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak mengambil keputusan, karena seorang presiden bukan banci.
Saya pernah berdiam 6 tahun di Malaysia. Sejujurnya, saya respek dengan cara Mahathir Mohamad mengambil keputusan. Tak pernah ada keraguan, bahkan siap menyerang siapa saja yang meragukan keputusannya. Dia pernah bilang: “Bagi saya, pertahanan terbaik adalah dengan menyerang balik.” Tak heran, Mahathir menggemari lagu “My Way”, yang mungkin bisa menggambarkan kekerasan hati dan kekuatan prinsipnya dalam memutuskan sesuatu.
Tentu jauh kalau mau membandingkan keberanian Mahathir dengan SBY yang notabene seorang jenderal.
Keputusan merehabilitasi Soekarno mungkin perkara ringan bagi SBY, tapi merehabilitasi Soeharto lain ceritanya. Resiko pro-kontra yang akan muncul dari masyarakat bisa jadi sangat memberatkan SBY yang legacy-nya selama ini bertumpu pada tebar pesona. Jangankan soal merehabilitasi Soeharto, ketika memberhentikan Anda pun SBY tunduk pada desakan opini publik.
Mungkin akan lebih aman bagi SBY untuk membiarkan pro-kontra soal Soeharto ini berlarutan selama paling tidak 10 tahun. Pengganti beliaulah yang nanti akan beres-beres cuci piring. Siapa dia? Saya tak mau berspekulasi 🙂
Assalamu’alaikum wr. wb
Pak Yusril yth.
sebagai orang yang buta istilah hukum, saya banyak mengikuti perkembangan perkembangan berita asing, yang kontributornya juga orang indonesia sendiri. menyebut mantan presiden indonesia sebagai mantan diktator. Kira2 tepatkah istilah tersebut?
berikut ini saya kutipkan pernyataan indonesianis dari UNiversitas Nasional Australia (ANU), bahwa penyebutan mantan diktator kepada alm. Mantan presiden soeharto bisa menyebabkan kekeliruan pemahaman pembaca dan pemirsa seperti di link berikut :
http://www.antara.co.id/arc/2008/1/15/pengamat-asing-menyesatkan-sebutan-soeharto-mantan-diktator/
Terima kasih
Wassalam
Setiap orang bebas saja berpendapat dan memberikan penilaian terhadap seseorang, apalagi mantan Presiden Soeharto. Ada yang berpendapat bahwa beliau adfalah seorang diktator. Orang lain mungkin pula akan berpendapat sebaliknya. Hal demikian adalah lumrah dalam kehidupan demokrasi. Dalam dunia ilmu pengetahuanpun keadaannya hampir sama. Setiap akademisi akan menganalisis sesuatu fenomena dengan bertitik tolak dari kerangka teori tertentu, asumsi-asumsi tertentu, dan sejauh mana dia berhasil menghimpun data yang relevan dengan topik kajiannya. Kesimpulan mereka bisa sama, bisa pula berbeda. Hal demikian biasa terjadi dalam dunia ilmu-pengetahuan.(YIM)
Pak Yusril,
Menurut saya pemberian rehabilitasi kepada kedua mantan presiden tersebut adalah inisiatif yang baik. Cepat atau lambat tidaklah menjadi masalah. SBY atau bukan yang merehabilitasinya juga bukan menjadi soal.
Tapi jika inisiatif tersebut mau dijalankan sekarang, hendaknya bersegeralah dilakukan oleh SBY sebelum menimbulkan polemik yang berkepanjangan dan menghabiskan waktu serta tenaga. SBY harus tegas memutuskan, karena sekarang sepertinya sedang pada puncaknya masyarakat memberikan perhatian kepada almarhum Pak Harto. Tapi jika SBY memang tidak dapat tegas, sebaiknya ‘lupakan’ saja, dan SBY dapat mengerjakan hal-hal lain yang masih banyak dengan caranya yang (sepertinya) penuh perhitungan dan terkesan lamban. Ini semua ujungnya pada keberanian dan ketegasan seorang SBY.
Meskipun pemberian rehabilitasi adalah bagus, sepertinya hal tersebut tidaklah memberi benefit yang besar dan nyata bagi kehidupan bangsa. Mungkin ada benefitnya sebagai penghargaan dan juga pembelajaran bagi bangsa. Tapi jauh dari itu semua, sebenarnya di lubuk hati yang terdalam dari seluruh rakyatnya telah tersimpan citra tersendiri terhadap kedua mantan presiden kita tersebut. Meskipun kadang citra tersebut bisa benar dan kadang juga bisa salah.
Saya sependapat dengan opini pak Yusril. Jika rehabilitasi ini hanya menjadi wacana dan dilempar ke publik, niscaya akan selalu ada pro kontra. Media juga akan menangkapnya sebagai berita yang layak jual. Pada akhirnya, tidak ada penyelesaian untuk masalah ini.
Kemungkinan terburuk dari rehabilitasi dimaksud adalah turunnya popularitas SBY. Jangan lupa juga bahwa opini publik biasanya dibentuk oleh dinamika pemberitaan media. Bisa saja sekarang SBY didorong untuk memberikan rehabilitasi maupun untuk memberi maaf, tapi begitu hal tersebut dilakukan, yang terjadi adalah cercaan dan makian pada SBY.
Tapi ini tak masalah. Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan, meski itu tidak populer sekalipun. Jangan takut juga jika rehabilitasi dianggap meniadakan dan menghalangi proses penyelidikan pada koruptor yang selama ini menikmati harta kekayaan dimasa pak Harto berkuasa. Ingat, rehabilitasi ini dibatasi pada personal Pak Karno dan Pak Harto, bukan kroninya.
Jika masalah ini diendapkan sampai pemilu mendatang (siapa tahu bisa terpilih lagi), SBY akan selalu dikenang sebagai pemimpin yang ragu-ragu dan terkesan cari selamat.
Masalah pak Harto dan Pak Karno menyita dan menguras debat sesama anak bangsa, yang mungkin akan kontra produktif dengan upaya memperbaiki kondisi sosial ekonomi dimasa mendatang. Jika debat itu menghasilkan konsensus, tentu bermanfaat, tapi jika debat itu hanya menjadi debat kusir berkepanjangan tanpa ujung, sayang sekali rasanya.
Saya sangat setuju dengan pendapat Pak Yusril tentang perlunya rehabilitasi Bung Karno dan Pak Harto. Bahkan lebih dari itu, bagi saya para tokoh nasional yang telah “berjasa” bagi bangsa ini sudah selayaknya mendapatkan penghargaan dan penghormatan atas jasa-jasa mereka, sebab mereka telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi republik ini. Memang dalam perjalanan republik ini telah banyak tokoh-tokoh negarawan yang telah ikut mewarnai sejarah panjang bangsa ini, namun mereka tidak mendapatkan penghormatan yang layak atas jasa-jasa mereka. Diakui memang banyak pula kesalahan dan dosa-dosa politik yang telah mereka lakukan dalam memainkan peranannya sebagai negarawan. Namun itu semua terjadi bukan semata-mata faktor individu tokoh-tokoh tersebut, -saya yakin tokoh-tokoh tersebut merupakan para nasionalis sejati yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini- tetapi lebih banyak disebabkan kondisi dan situasi aktual perpolitikan yang sedang mereka hadapi. Bukan hanya Bung Karno dan Pak Harto yang perlu direhabilitasi namanya tetapi juga para founding fathers bangsa ini juga mempunyai andil besar bagi lahirnya republik ini. Pak Natsir, Pak Syaf, Pak Burhanuddin, bahkan Kartosuwiryo, sekedar menyebut beberapa nama besar tokoh negarawan yang layak pula direhabilitasi namanya. Perlu kembali dilakukan retrospeksi sejarah bangsa ini, agar kita bisa menempatkan para tokoh bangsa yang telah berperan besar bagi kemerdekaan bangsa ini secara layak. Wallahu’alam.
Terima kasih atas masukannya. Patut untuk kita renungkan bersama (YIM)
Mohon maaf bang Yusril, bukankah Bung Karno wafat pada tahun 1970, dan bukan 1971?. Terimakasih.
Ya. Terima kasih atas koreksinya. (YIM)
Bung Karno sudah wafat, Pak Harto baru saja meninggal dunia, saya kira rehabilitas nama itu perlu. Tapi mungkin untuk rehabilitas Bung Karno dulu, Pak Harto saat ini masih pro dan kontra dan tanah pekuburannya masih merah. Tapi menurut bang YIM kalo sekarang direhabilitas apakah tidak menimbulkan pihak tertentu mendulang untung banyak, terutama untuk kematian Pak Harto??
Saya kira lebih baik buku putihnya dulu, dan itu menunjukkan “….pemimpin bangsa yang tegas, berani dan tidak ragu-ragu mengambil keputusan.” Anggap saja buku putih itu sebuah pengadilan terhadap pemimpin kita di masa lalu dan setelah itu, kalau pemerintah mau merehabilitas nama Bung Karno dan Pak Harto saya kira akan lebih objektif.
Bagaimana pendapat bang YIM
Bisa saja. Semuanya kita kembalikan kepada Presiden (YIM)
jika mengacu pada prinsip hak asasi manusia, mengapa petrus tidak pernah diungkap ke permukaan? seolah-olah semuanya setuju dengan tindakan yang justru tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. sangat berbeda dengan mencuatnya kasus priok.
lalu, mengapa jika ada seorang mantan pejabat tinggi (yang sudah mangkat ataupun tidak) dituntut, kemudian yang muncul adalah “asas praduga tak bersalah”? bahkan, salah satu contoh, seorang gubenur BI yang menjadi tersangka-pun tidak ditahan. bukankah statusnya sudah “tersangka”? lalu mengapa seseorang yang menjadi tersangka di daerah saya langsung ditahan? dimana letak keadilannya?
Jika sama-sama berbuat kesalahan, apa keadilan bagi seorang yang berstatus pemimpin itu berbeda dengan seorang yang berstatus rakyat?
Assalamu’alaikum Pak Yusril,
Alhamdulillah, apa yang Bapak ungkap lewat tulisan ini semestinya bisa membuka mata kita, lebih-lebih mata hati kita, warga negara dan rakyat yang pernah dipimpin oleh kedua Mantan Pemimpin di atas yang kini telah tiada. Sungguh, manusia itu adalah sosak yg tidak terjaga dari khilaf dan dosa, Namun sebaik-baiknya manusia adalah yg senantiasa mau dan terus memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Negara ini tidak akan bangkit, jika tiap-tiap diri hanya menyuburkan rasa sakit di hati, rasa dendam, dan tidak melatih diri untuk bersabar dan berjiwa besar dalam mengahdapi setiap persoalan serta tidak terpanggil untuk melakukan sinergi satu sama lain (dengan masing-masing spesialisasi yg dikuasai tiap orang). Karena sesungguhnya, Negara ini tidak hanya dibangun oleh seorang yg sudah diamanahkan padanya kekuasaan untuk memimpin, namun sesungguhnya dibangun bersama oleh setiap komponen rakyat dari segala lapisan strata sosial.
Saudaraku,
Mari bersama-sama membangun indonesia, agar menjadi negeri yang dicintai dan diridhoi ilahi dengan memulainya dari diri sendiri.
Terima kasih kepada Pak Yusril Ihza Mahendra atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi pandangan di ruang ini.
Wallahu a’lam
Wassalam
“Kita memerlukan pemimpin bangsa yang tegas, berani dan tidak ragu-ragu mengambil keputusan. Pemimpin harus menunjukkan jalan apa yang terbaik yang harus diambil oleh bangsanya, untuk menuju ke masa depan yang lebih baik. Persoalan hukum Bung Karno dan Pak Harto adalah sesuatu yang harus diputuskan oleh Presiden dengan segala risiko yang mungkin akan terjadi. Mungkin Presiden tidak populer dengan keputusannya. Namun berikan kesempatan kepada rakyat untuk berpikir dan merenung tentang langkah Presiden, untuk kemajuan bangsa dan negara ke depan. Presiden harus bertindak sebagai guru bangsa yang mendidik rakyatnya, agar menghormati dan mengenang jasa pemimpin di masa lalu dan memaafkan kesalahannya.Presiden bukanlah orang biasa. Dia adalah manusia yang memiliki kecerdasan, kewibawaan dan kearifan yang lebih dibandingkan dengan rakyat biasa. Karena itulah dia dijadikan pemimpin untuk memperbaiki nasib banganya di masa kini, dan membawanya ke arah yang lebih baik di masa depan. Akhirnya, semuanya kita serahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengambil keputusan.”
saya tergelitik dengat pandangan bapak diatas.
mudah2an Pak SBY membaca pernyataan ini ya. karena ada harapan yg baik untuk presiden SBY dari bapak YIM, dan belum terlaksana 🙂
tapi harus disadari. menjadi pelaku sebagai pemimpin, jauh lebih sulit dan kompleks dari pada sekedar orang yang mengamati dan menasehati.
mungkin bapak YIM masih berkenan untuk mencoba merealisasikan harapan diatas lewat teladan langsung. pemilu 2009 bisa dicoba pak. dalam Islam kan, niat yang baik dan ikhlas disertai usaha yg benar (gagal atau berhasil) sudah menjadi tabungan akhirat :). mudah2an lewat kampanye bapak YIM bisa bertindak sebagai guru bangsa yang mendidik rakyatnya 🙂
gimana pak? 🙂
pembaca setia blog ini 🙂
Karena kedua Pemimpin besar ini telah tiada dan menjadi bagian Sejarah Indonesia, utk memberikan penilaian tentu ada pro dan kontra karena generasi yg ada sekarang masih dapat mengenal beliau2 tsb, biarlah penilaian itu nanti kita dapatkan setelah beberapa generasi kedepan yg akan menilainya,itu akan lebih baik dan obyektif.
pak yusril, apa yang disampaikan mas arif rohman saya pikir perlu direnungkan.kalau memang ada kesempatan kenapa tidak di coba. berhasil apa tidak? kita hanya dikasih wewenang untuk ikhtiar. selamat mencoba.
Aku salah satu orang yang mengagumi bang Yusril…
dengan apa yang disampaikan mas arif rohman saya pikir perlu direnungkan.kalau memang ada kesempatan kenapa tidak di coba. berhasil apa tidak? kita hanya dikasih wewenang untuk ikhtiar. Allah melihat apa yang dilakukan hamba-Nya itu dari niat yang baik, ikhtiar yang baik, dan berdo’a yang baik. masalah hasil itu wewenang Allah sepenuhnya…
Semoga ridlo Allah selalu bersama kita.Amien…
terlepas dari kagum atau tidak kagum.
saya pikir, bang YIM bisa kongkrit menjadi sebagai guru bangsa yang mendidik rakyatnya 🙂 walaupun “hanya” dengan berkampanye yg sehat dan mencerdaskan. 🙂
dan satu lagi. untuk pembuktian juga. seperti yg saya katakan sebelumnya “menjadi pelaku sebagai pemimpin, jauh lebih sulit dan kompleks dari pada sekedar orang yang mengamati dan menasehati ”
mudah2an dipertimbangkan 🙂
arif rahman (dengan “a” bukan “o” ) 🙂
@Bang, sedikit ku kutip bagian ini:
“Presiden bukanlah orang biasa. Dia adalah manusia yang memiliki kecerdasan, kewibawaan dan kearifan yang lebih dibandingkan dengan rakyat biasa”
karena inikah abang mundur saat itu, & menyerahkan nya kepada org yg lebih cerdas,berwibawa & arif????..sepertinya janggal bang, sorri bang!
Kalau yang dimaksud saya mundur dalam pencalonan tahun 1999, bukan itu faktor pertimbangannya. Waktu itu banyak sekali tekanan agar saya mundur. Insya Allah Tahun 2009, setelah 10 tahun kemudian, saya akan maju lagi, he he… (YIM)
@YIM di komentar#17
saran.. “he he…” -nya di hilangkan.. biar tidak terkesan bercanda..
sejujurnya saya termasuk yang kecewa abang mundur di tahun 1999, karena satu-satunya yang bisa saya percayai bahkan sebagian dari anak bangsa masa itu banyak menaruh harap adanya perubahan andaikata abang terpilih.
bila mengaca pada kondisi saat ini yang luar biasa banyak perubahan di iklim perpolitikan, saran saya abang tidak jalan sendiri, melainkan bersama-sama partai islam lainnya membangun kekuatan yang utuh. sehingga, ketakutan masyarakat awan atau sikap antipati mereka mulai berkurang. bukankah itu yang Pak Natsir inginkan dahulu? persatuan islam yang utuh secara politik..
salamhangat,
-ditengahRinduIndonesia-
serius Bang??, Itu baru seru bro!!. setidaknya dari sekian juta suara bang YIM sdh dapet jaminan 1 suara mutlak!! he.he.. sisanya entar kita cariin bro!, yg penting ok dulu buat jaminan kita-kita.
Assalaamu’alaikum.
Pak Yusril,
Dalam batas tertentu, pernyataan “presiden bukan orang biasa” itu pantas dan bisa saya terima. Tetapi, sungguh heran membaca pernyataan itu Bapak tulis sampai dua kali, apalagi dikaitkan dengan judul tulisan ini. Jika artinya mau ditafsirkan sesukanya, setiap orang di dunia ini pun tentu “bukanlah orang biasa” dibandingkan orang lain, bahkan saudara kembarnya sekalipun. Janganlah “terlalu” membesar-besarkan presiden, apalagi kalau ia tidak semulia khalifah yang taqwa, amanah dan disukai rakyat. Keberhasilan memenangkan kompetisi sehingga terpilih menjadi presiden RI itu sendiri sama sekali tidak bisa dijadikan alasan hingga menghilangkan kewajiban kita sebagai rakyat untuk menilai atau meluruskan pemimpin. Kalaupun maksudnya mengadu keunggulan duniawi semata-mata, level keberhasilan itu pun “cuma” nasional, bukan? Apa lebih hebat dibandingkan pemimpin organisasi dunia, negara maju, bahkan juara dunia tinju kelas berat? Apakah jabatan presiden RI itu prestasi tertinggi di dunia ini dan boleh bersombong?
Begitu pun atas komentar saudara Arif Rahman yang senada. Dia juga menuliskan dua kali, “menjadi pelaku sebagai pemimpin, jauh lebih sulit dan kompleks dari pada sekedar orang yang mengamati dan menasehati.” Betul, memangnya siapa yang tidak menyadari itu? Jadi, apa motif dan tujuan menyatakannya sampai-sampai diulangi? Konsekuensi memilih menjadi “pelaku” tentunya mempertanggungjawabkan kelakuannya. Yang berhak menilainya di dunia ini tentunya siapa lagi kalau bukan orang lain. Sekarang mari kita pertanyakan sebaliknya. Apakah penonton, wasit, bahkan presiden, yang sekedar mengamati dan menasehati seorang pemain sepakbola nasional itu merasa bahwa menjadi pemain sepakbola yang hebat itu gampang dan sederhana? Saya suka komentar Gembul yang mengena. Kalau Pak Yusril merasa lebih cerdas, berwibawa dan arif dibandingkan dengan calon presiden lain, mengapa mundur dari pencalonan pada tahun 1999. Karena banyak sekali tekanan? Nah, sudah jelas ‘kan bahwa di RI ini, seseorang bisa menjadi presiden dengan modal menekan-nekan? Kalau begitu, sekali lagi, apanya yang hebat?
Soal rehabilitasi Bung Karno dan Pak Harto, menurut kesimpulan saya secara pribadi, tidak perlu. Saya memang tidak berilmu untuk berargumentasi menurut hukum Islam maupun hukum positif. Melihat gelar-gelar yang Bapak sandang, tidak diragukan lagi bahwa Bapaklah salah seorang yang seharusnya berkompeten mempertimbangkannya dengan dasar-dasar yang jelas. Namun, setahu saya, pengajar dan pembelajar ilmu hadits pun tidak perlu lagi merehabilitasi perawi-perawi yang “dianggap” berdaya ingat lemah, pembohong atau tidak bisa dipercaya. Saya tidak tahu, apa dulu mereka pernah diadili untuk membuktikan benar-tidaknya “anggapan” itu? Bapak sendiri menyebutkan bahwa orang yang sudah meninggal tidak bisa diadili lagi, maka logikanya jelas sekali. Orang itu tidak bisa direhabilitasi. Benar-salahnya tidak terbukti. Jadi, konsisten sajalah sesuai pilihan:
a. Adili dg praduga tidak bersalah
—1 > terbukti tidak bersalah > rehabilitasi!
—2 > terbukti bersalah > laksanakan hukuman!
b. Tidak diadili > tidak pernah terbukti benar-salahnya > tidak ada rehabilitasi ataupun hukuman
—1 > pelajaran bagi yg masih hidup dg praduga tidak bersalah!
—2 > pelajaran bagi yg masih hidup dg praduga bersalah!
Bagaimana juga, setiap orang selalu punya kebaikan selama hidupnya, entah jasa, kontribusi, sikap atau apa pun yang dianggap berarti dan positif. Seberapa banyak penghormatan yang dapat diberikan kepada seseorang itu tergantung seberapa banyak juga kebaikannya setelah dikurangi kejahatannya. Selisihnya akan plus, impas atau minus? Tanpa diadili, cuma reka-reka semacam ini yang bisa dilakukan manusia, dan jelas hasilnya tidak akan pernah sama.
Terima kasih,
Irfan Fakhir
Saya mohon maaf, komentar anda terperangkap akismet dan baru hari ini saya ketahui. Tentu dari sudut pandang yang umum, Presiden hanyalah orang biasa. Saya hanya mengatakan dalam konteks tertentu seperti dalam tulisan saya, saya mengatakan bahwa Presiden “bukanlah orang biasa”. Terhadap pandangan anda yang lain, tidak apa-apa kalau ada perbedaan dengan pandangan saya. Terima kasih atas komentarnya. (YIM)
#17 & 19.. Mas Gembul
saya sangat setuju dengan mas gembul… tapi kita lihat apa bang yusril konsisten dengan tulisannya di blog ini.. he.. he… dan jangan sampai abang mengulangi kejadian 10 tahun yang lalu… ha … ha….
Yo i Bro!,sampai hari ini sudah nambah satu suara lagi dari yg siap dimutalkkan he..he.., thx ki U bang Adit!
Hmm,, keputusan SBY udah tepat klo menurut saya..
Btw, sudilah kiranya pak Yuzril liat tulisan saya dan ngasih komen
http://parameswara.wordpress.com/2008/02/02/pujian-untuk-sby/
Aslm,,
Hmm,, keputusan SBY udah tepat klo menurut saya..
Btw, sudilah kiranya pak Yuzril liat tulisan saya dan ngasih komen
http://parameswara.wordpress.com/2008/02/02/pujian-untuk-sby/
semoga ketemu pemimpin besar Indonesia yang ketiga, setelah Bung Karno dan Pak Harto. Semoga Bang Yusril saja, saya doakan.terima kasih
Assalamualaikum Bang…..
udah beberapa hari ini saya lihat abang belum sama sekali menulis artikel terbaru, apa abang terlalu sibuk ya, sehingga kami tidak bisa menikmati tulisan-tulisan abang yang baru… he… he…
kalau dapat abang juga menulis bagaimana Indonesia kedepan, hingga kami sebagai penikmat blog abang ini mengetahui bagaimana Indonesia ke depan dari salah seorang kandidat RI-1 2009 -20014 mendatang..
bagaimanapun kami sebagai anak bangsa ini menginginkan secercah harapan dari para kandidat-kandidat Calon Presiden Ri masa mendatang, bukan hanya sekedar cuap-cuap dari para pengikutnya atau dari Partai yang menyatakan dirinya Mayoritas, tetapi pemimpin atau Calon dari Presiden tersebut tidak mempunyai Visi yang jelas terhadap masa depan bangsa ini, sebab apabila pemimpin tersebut tidak mempunyai Visi bagaimana ia dapat melaksanakan missi (kewajiban) nya dalam membangun bangsa Indonesia…
dalam negara yang maju (perekonomian) kandidat Presiden nya harus dapat menyampaikan visinya sehingga para pengikutnya mempunyai harapan terhadap perubahan bangsanya…. bukan hanya berdasarkan kefanatikan yang tidak memberikan pencerahan terhadap para pengikutnya tersebut…
kita dapat melihat bagaimana hari-hari terakhir ini pemberitaan media massa sangat gencar memberitakan pemilihan umum yang akan diadakan oleh Negara Amerika, dimana para kandidat memaparkan visinya terhadap negara yang akan dipimpinnya… dari penyampaian visi mereka tersebut maka dikemudian hari rakyat dapat menilai apakah kandidat Presiden tersebut telah melaksanakan visinya atau hanya sekedar pepesan kosong belaka.
sehingga rakyat dapat memilih dengan rasional bukan berdasarkan faktor emosional belaka..
terimakasih….
Salam Kompak !
buat semua komentator ,
Sorry …. biasaya komentator kan selalu lebih tauuuuu > hoa ha ha ha
contohnya komentator dari Pengembang Web IF, tau kali sekali dia dengan Presiden soeharto ? apa iya ?
Justru apa yang Pengembang Web IF sampaikan itulah yang sudah diuraikan oleh Bapak Yusril, pada prinsipnya saya sangat setuju dengan Bapak Yusril, maaf kalau boleh saya bilang ” ada seorang sarjana dia baru tamat tapi dia lihat orang semuanya bego ! tak tauanya orang yang yang dibilangnya bego itu adalah seorang profesor ” Kaciaaaan dech loe !
Ada lagi ceritanya ” ada seorang anak umur 8 tahun telah melihat dan mengetahui sesuatu yang baru dan hebat, lantas iya ngomong sama orang, ” aku baru lihat mahluk besar berkaki empat dan bertanduk lagi. dia ceritakan semuanya tentang mahluk itu ” dia omong besar , tapi dia tak tahu apa nama mahluk itu ? ………… itu namanya kerbau bego ! kata orang yang umurnya 32 tahun.
jadi sekali lagi saya sampaikan kepada semua bahwa kita adalah anak kemarin sore yang belum tahu secara lengkap dan benar sejarah bangsa ini, jadi berhentilah bersikap seolah olah kita sudah mengerti semua persoalan bangsa ini, contoh sederhana ” ada manusia yang katanya pemuka agama, matan ketua MPR RI, Dosen dan juga tahu dengan detil soal agama, tapi apa nyatanya setiap omongannya selalu berisikan cacian, cemoohan dan ejekan kepada orang lain, seolah-olah dialah yang mengetahui semua pesoalan bangsa ini, tapi ketika gagal jadi presiden katanya tak mau ikut campur urusan negara, eh………sekarang dia terus yang bising ! untunglah dia tak jadi presiden. Siapa dia ?
terus terang saya benci dengan orang yang tidak konsisten dengan omongannya dan omong sembarangan, dan agama juga mengajarkan kepada kita lebih baik diam, dari pada ngomong tapi memfitnah. renungkanlah!
@janzen dumai
Betul, diam itu lebih baik. Anda sendiri yang mengatakan “…dari pada ngomong tapi memfitnah”? Hmm.. maaf, sepertinya Anda memang lebih baik diam kalau belum bisa mencerna baik-baik komentar saya di atas, di mana ada pernyataan saya yg memfitnah? Silakan Anda sebutkan kalau ada.
Profesor itu tinggi ilmunya, bukan berarti pasti adil & bijaksana. Apa junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, seorang profesor? Silakan pelajari lagi atau Anda mungkin sudah jauh lebih tahu. Yang penting diingat, seberapa berani Anda mengakui pengetahuan itu? Atau, semuanya sekedar koleksi “ilmu tinggi” Anda….
Saya ingat, pada thn 1999, seorang profesor di dalam ruang sidang DPR/MPR menyatakan di depan para wartawan televisi (memang sih, dengan nada humor) bahwa “tidak semua anggota MPR itu profesor”. Wah, kalau ditanggapi serius, itu pernyataan yg sombong dan melecehkan anggota yang lain, bukan? Makanya, saya bersama teman2 yg tadinya merasa respek dg orang tsb (apalagi kebetulan berasal dari propinsi yg sama) berbalik menjadi tidak suka (lebih malu lagi, karena saya kebetulan berasal dari propinsi yg sama dg orang itu). Padahal, saya sempat baca di sebuah media cetak, orang tersebut ialah pemimpin partai yg cukup pro dg konsep/ideologi negara Islam. Ironis, bukan?
Bagaimana pun, di negara dg penduduk mayoritas Islam, presiden adalah khalifah atau pemimpin ummat. Dalam konteks demokrasi di negara republik, presiden adalah pelaksana & rakyatlah “bos”-nya. Anda merasa tidak punya hak mengawasi atau meluruskan? Mungkin karena Anda memang merasa calon bosnya 🙂
Dengan senang hati, saya bisa secepatnya menjauh dari blog ini bila saya mengganggu.
Mohon maaf atas pemikiran & kata2 saya yg keliru atau kurang baik.
Terima kasih.
Maaf teman2, sekalian saya mau melengkapi/meralat kalimat dlm tanggapan saya tadi atas janzen dumai.
>> … “tidak semua anggota MPR itu profesor”.
Saya tidak ingat lagi persisnya, tetapi pernyataan lebih lengkapnya kira2 begini … “wajar, ‘kan tidak semua anggota MPR itu profesor?”
>> … tidak punya hak mengawasi atau meluruskan? Mungkin karena Anda memang merasa calon bosnya 🙂
RALAT: … tidak punya hak mengawasi atau meluruskan? Mungkin karena Anda memang merasa calon pelaksananya 🙂
Btw, kita ‘kan sudah pernah dipimpin oleh seorang profesor dg gelar berderet-deret & sering disanjung2 sbg teknokrat jenius. Ada yg mau bilang bhw orang seperti itulah yg mengerti semua persoalan bangsa ini dan tidak ada lagi seorang pun di bawahnya yg layak berkomentar? Kalau ya, kok tidak dibela terus? Bgm Pak Yusril, bisa membuat saya tidak bingung lagi?
Saya sebenarnya sangat menghargai tingginya ilmu seseorang. Jadi tentunya akan ikut mendukung, senang, optimis & puas dlm beberapa segi bila orang sekelas profesor terpilih menjadi presiden. Pasti banyak keunggulan “otak” yg bisa didayagunakannya, walaupun tidak otomatis berarti ia akan lebih unggul segalanya dibandingkan yg berlatar belakang tentara, bintang film, atau lain2. Yg penting, bagaimana kemampuan & kesungguhannya nanti selama melaksanakan amanat utk memperbaiki bangsa ini secara benar. Kalau jasanya benar2 diakui, gelar nobel atau lain2 yg prestisius di dunia ini mungkin tidak akan luput. Tidak perlu dikejar2, datang sendiri.
Soal konsistensi berpendapat, saya ‘kan memang cuma seorang “pengembang web” yg memungut lalu mencampurkan pengetahuan yg sedikit2 dari bermacam2 sudut pandang atau pemikiran orang lain. Jadi ya.. apa mungkin bisa sepintar apalagi sekonsisten orang2 itu secara individu? Menurut ilmu agama? Tanya saja ulama. Menurut ilmu tata pemerintahan? Tanya saja ahlinya, contohnya Prof. Yusril. Menurut ilmu ekonomi kapitalis? Tiru saja ekonom & pengusaha Barat. Menurut ekonomi Islam? Menurut hukum Belanda? Menurut fiqih Islam? Menurut ilmu budaya/sejarah? Wah, seabreg2 ilmu-pengetahuan di dunia ini. Mana mungkin ada seorang manusia menguasai semuanya? Apalagi sekaligus prakteknya!
Ngomong2, saya penasaran, apa ada orang yg BUKAN anak kemarin sore menurut janzen dumai, yg katanya sudah tahu secara lengkap & benar sejarah bangsa ini? Kita barangkali sama2 masih ingat kontroversi tahun lalu, lagu kebangsaan kita ternyata diklaim seorang pakar multimedia Indonesia bahwa itu baru ditemukan dari server Belanda oleh dia/timnya. Kalau benar, di manakah orang yg sudah tahu secara lengkap & benar sejarah bangsa ini? Di Belanda? Di Jepang? Di barang2 peninggalan sejarah yg masih terkubur di dalam tanah? Di saksi2 sejarah yg sudah dikuburkan dari zaman ke zaman? Ingatlah teman, pengetahuan siapa pun itu di antara kita semua tetaplah sangat sedikit! Bahkan, Anda yg memiliki anak berusia 8 tahun pun tidak akan pernah tahu apakah anak itu suatu saat kelak akan benar2 menjadi lebih banyak tahu daripada Anda, sesuai harapan Anda sendiri sebagai bapaknya? Atau, apa ada orangtua 32 tahun yg suka membego-begokan anak 8 tahun? Syukurlah saya bukan ayah yg seperti itu buat anak sulung saya yg berusia 6 tahun sekarang. Jika seorang ayah tidak tahu itu kerbau atau bukan, mengapa tidak mengajarinya saja utk cari tahu sendiri? Ada ibu, alam, guru, teman, buku, dll… Mari sama2 belajar. Sebelum menemukan jawabannya, apa salahnya ayah dan anak saling mengemukakan pendapat?
Maaf, keluar topik. Silakan dipotong, dihapus atau tidak ditampilkan sama sekali.
Komentar anda ini terlambat ditampilkan karena terperangkap akismet. Saya tidak melakukan sensor terhadap semua komentar yang masuk. Sebab itu, agar tidak terperangkap akismet lagi, saya sarankan agar anda menghindari penggunaan link. Terima kasih atas perhatiannya. (YIM)
salam hangat juga buat pengembang Web IF..
…. sepertinya !
Jaka sembung bawa golok,
Nggak nyambung goblok.
Kurang apik rasanya jika kata-kata seperti “gob*ok” diucapkan hanya pada kawan diskusi, meski kawan diskusi itu memiliki perbedaan pendapat dengan kita.
Saya lebih cenderung berdiskusi dan berdebat pada substansi masalah yang disampaikan. Apa yang disampaikan oleh “Pengembang Web If” saya kira masih bisa dipahami, meski saya pribadi tidak sependapat dengannya.
Buat Janzen Dumai, ini tidak personal kepada anda. Saya menyampaikan hal ini agar kita fokus pada topik yang dibahas.
Mungkin kurang nyambung karena komentar saya sebelumnya tidak ditampilkan. Memang saya juga agak terpancing dg komentar janzen dumai sebelumnya sehingga komentar saya yg tidak ditampilkan tsb rasanya kurang netral juga. Sangat disayangkan, teman kita yang sudah mengingatkan bhw agama mengajarkan “lebih baik diam…” ternyata tidak bisa menjaga kata-katanya sendiri.
Silakan kembali ke topik yg ditulis Pak Yusril, semoga di tulisan yg lain kita bisa sama2 berkomentar lebih baik.
Salam semua.
buat vavai !
baca semua tulisan secara lengkap…. ya!
jangan nyambung kayak telpon tak bernomor aja!
apa yang kita maksud dengan goblok bukan bernuansa realnya, tapi sudah menjadi sebuah kata-kata prokem yang mudah dipahami….
itu yang saya maksud dengan tulisan pengembang Web IF sebelumnya, yang terkesan terlalu sok tahu dan menggurui seorang guru yang sekarang sudah bergelar TUANKU, jangan karena sentimen dengan penguasa lantas malahan apa yang anda katakan dan komentari terhadap pemimpin bangsa ini sebelumnya seperti soekarno dan soeharto adalah tidak pantas ! mengapa saya katakan demikian ……………. ini supaya bagi anda jelas bahwa komentar saya sebelumnya adalah berupa kiasan, namun anda tidak mengerti juga…………….
saya sebagai anak bangsa sangat berterima kasih dengan pemimpin bangsa terdahulu terlepas atas apa yang ia perbuat dikemudian hari baik atau tidak, dari sinilah seorang anak bangsa melihat dan bersikap terhadap pemimpinnya…………….. dari apa yang saya baca dan lihat, begitu besarnya rasa cinta soeharto terhadap negeri ini, begitu sayangnya ia kepada petani dan masyarakat miskin, ……………….. apa yang bisa anda banggakan sekarang………. lihat kehidupan sekarang, apa yang terjadi dengan bangsa ini……………… jika seorang pemimpin bangsa yang besar saja tidak bisa dihargai jasa-jasanya ! buat anda vavai, saya benci dengan manusia yang tak hormat pada pemimpinnya, bagi orang-orang yang tak menghargai pemimpinnya itu layak disebut manusia tak berguna. dalam bahasa yang sangat halus Bapak Yusril mengaharapkan kita bisa berjiwa besar, dan hargai jasa-jasa pemimpin bangsa, itulah inti dari tulisan beliau, dan jika bangsa ini sadar berhentilah menghujat seorang pemimpin….. karena kita termasuk saya, anda pengembang IF dan anda juga vavai, karena kita belum ada apapun jasa terhadap bangsa dan negara ini……………. apakah anda vavai sudah paham dengan bahasa itu………..
jadi jangan, ……………
Ada satu hal yang perlu saya sampaikan juga……………. bahwa bangsa ini bisa besar karena seorang jendral soeharto, bangsa ini bisa bersatu karena seorang jendral soeharto,…………
setelah kejatuhan beliau lihat negara kita dijengkal oleh bangsa asing, pertahanan negara kita lemah, negara tetangga memandang enteng, mungkin semua rahasia negara bocor……… karena apa ? Kerana terlalu banyak orang pintar atau terlalu banyak orang bodoh, atau terlalu banyak yang sok pintar ! saya pernah bercermin diri, apakah saya pantas berdebat dengan Bapak Tuanku Yusril, saya jawab tidak pantas, tapi sebaiknya saya gali ilmu dari beliau, dengan banyak bertanya, tapi bukan menyela…… wassallam !
Saudaraku Jansen Dumai,
_
Sebenarnya saya sungkan memperpanjang karena kita sudah keluar dari topik “rehabilitasi”. Jadi, inilah komentar terakhir saya di tulisan ini. Apa pun kata Anda nanti, saya hanya membacanya. Kian banyak nasehat baik di dlmnya, kian banyak pula pelajaran yg bisa diambil. Harap hindari saja kalimat & istilah prokem yg rendah karena akan mengurangi mutu Anda sendiri! Tanpa itu pun, rasanya kita sudah terjerumus ke dlm perdebatan tanpa tujuan yg baik & jelas, apalagi kalau menimbulkan perpecahan atau tanpa ilmu.
_
Konsekuensi dibukanya kotak komentar di setiap blog ialah masuknya beragam komentar, enak & tidak enak. Itulah kebebasan! Kalau tidak suka, seharusnya Anda membiasakan diri utk HANYA membaca tulisan utama (tidak perlu scroll ke bawah sampai ketemu komentar orang semacam saya). Di sini masih bagus, coba ke tempat lain. Meskipun tulisannya berbobot, banyak komentar berisi caci-maki yg nyelonong tanpa moderasi. Kita tidak akan pernah menikmati Internet yg bebas sampah. Kalau saja filter saya sendiri tidak berfungsi selama berkutat dg dunia web, mungkin sudah sejak 10 thn y.l. saya membenci Internet, sekaligus meninggalkan pekerjaan web.
_
Seruan Anda semacam “sok tahu” & “sok pintar” itu menunjukkan Anda subyektif, tidak obyektif. Jika bijaksana, tidak ada orangtua yg kesal & memberi cap semacam itu kpd orang lain (anak kecil sekalipun) apabila tahu konteksnya memang belajar, berkomentar serius & bertujuan! Bukan sekedar “Halooo… tulisan Pak Yusril baguuuuuuus dech. Saya setuju, dukung banget…” (ABS = Asal Bapak Senang!). Saya pengembang web, bukan orang politik yg berbicara diplomatis sebagaimana yg Anda sukai. Sebaliknya, coba orang politik yg tidak mengerti web secara teknis berkomentar di blog orang web, apa becus? Saya berkomentar di sini hanya karena menganggap penting & kebetulan sedikit tahu. Coba cari di tulisan lain di blog ini, apa saya berkomentar? Artinya, saya tidak menulis sembarangan. Saya resapi, dari sebagian bahasa yg Anda gunakan dlm komentar di atas, kelihatannya Anda intelek. Jadi, janggal rasanya kalau dari dulu Anda tidak pernah berani berbicara atau mengemukakan pendapat kpd guru di sekolah Anda yg jauh lebih pintar atau profesor di kampus Anda sekalipun. Belajar itu ‘kan adalah membaca, lalu menulis? Mendengar, lalu berbicara? Apa kita masih mau memakai rumus “1D < 7D” (Demokrasi < Datang, Duduk, Diam, Dengar, Dongkol, Damai, Duit)?
_
Soal menghargai pemimpin, saya bukan sentimen sehingga tidak serta-merta menyanjungnya. Saya hanya tidak sependapat utk membesar-besarkan jasa2 (yg sebenarnya tidak jelas) tanpa mengingat kesalahan2 yg merenggut hak saya (jika tidak boleh menyebut hak “rakyat”). Anda bilang masa lalu berpihak pd petani & masyarakat miskin? Mari kita tinjau, seperti apakah pembangunan (ekonomi) masa lalu itu? Bung Karno sempat dikenal dg politik mercusuar. Orangtua saya sempat mengalami masa susah beras (cuma mampu membeli beras yg bercampur batu kerikil). Orde berikutnya, tahap awal Pak Harto bisa membuat Indonesia swasembada pangan (beras jadi bagus). Hebat, tetapi kelanjutannya? Pembangunan ekonomi kita menjadi kapitalis/liberalis yg mengutamakan industrialisasi/konglomerasi. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan, agribisnis, agroindustri, koperasi, UMKM? Itu cuma konsep sebatas utk dikeluh-kesahkan terus sampai bosan membaca/mendengarnya, bgm realisasinya sampai sekarang? Apa cukup berarti? Lihat juga daya saing ekspor yg rendah, ketergantungan atas bahan impor yg tinggi, warisan hutang yg menggunung, industri pesawat terbang yg bangkrut, perbankan yg kropos & memakan riba, perbankan syariah yg baru sekedar label, kesusahan petani kecil (apalagi impor beras terus dilakukan), akses permodalan UMKM yg birokratis & lebih banyak dimanfaatkan pihak2 yg bukan sasarannya, banyaknya jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan, banyaknya pengangguran, tingkat upah yg rendah, tarif kominfo yg mahal, nilai tukar rupiah yg ambruk & tidak mampu menguat kembali sesuai target terdahulu, kekurangsiapan kita menghadapi perdagangan bebas yg sudah terlanjur diperjanjikan (AFTA, NAFTA, dunia), apa lagi… Anda pasti bisa menambahkan kalau mau berpikir terbuka. Kalau soal stabilitas hankam yg diikuti dg tekanan militer atas rakyat sipil, dan tidak memadainya kinerja2 di bidang lain2, saya tidak tahu (ada beberapa komentar di tulisan2 lain di blog ini dari teman2 yg paham). Bandingkan dg negara lain yg dulu setara dg Indonesia & sekarang lebih maju, lalu apa yg Anda namakan prestasi atau “jasa” itu? Ingat, nilai 6 boleh digolongkan lulus. Namun, Indonesia yg kaya-raya SDA ini bisa mencapai nilai 8 kalau pintar dari dulu! Sekarang, sepintar-pintarnya… ya harus merangkak lagi tertatih-tatih dg beban berat & ruwet yg ditinggalkan. Ini bukan menjadi tugas pemimpin saja. Kita juga!
_
Karena itu, apa salahnya sama2 berkontribusi (termasuk pendapat, kritik, saran), daripada cuma bertanya2! Menulis sisi baik mantan presiden yg mana pun seperti dlm komentar Anda di atas merupakan salah satu yg bermanfaat. Soal kesimpulannya, saya tidak harus mengikuti Anda, kecuali kalau pemerintah sudah memutuskan jadi-tidaknya direhabilitasi. Wajib mematuhi aturan pemerintah bukan berarti wajib diam sembari menunggu aturan dikeluarkan. Kalau cuma mau banyak tanya, ketemu saja dg Profesor Yusril di ruang kelas terbatas yg tidak terpublikasi seperti blog ini, atau mungkin melalui halaman Kontak. Sedangkan utk memetik ilmu, kita membaca sebaik-baiknya tulisan2 utama di sini (bukankah ini pula yg menjadi alasan kita berada di sini?).
_
Bagi saya, berkomentar di sini bukan utk bersikap sok begini-begitu, melainkan berusaha terbuka & interaktif bersama teman2 di tempat yg rasanya juga sangat pantas. Mengapa harus susah2 menulis di sini (lelah ngetik, buang waktu, terbawa emosi, berbahaya) kalau niatnya mau memfitnah? Tulis saja sesuka saya di blog sendiri, atau seperti sebagian blog lain yg tidak bertanggung jawab, sembunyikan identitas! Itu baru namanya tukang hasut/fitnah. Di sini, Pak Yusril atau moderator yg ditugaskannya tinggal menghapus saja komentar yg keterlaluan. Beres ‘kan?
_
Saudaraku Jansen Dumai, bgm pun, saya berterima kasih atas nasehat baik yg terkandung dlm komentar Anda. Tanpa itu, saya atau teman2 lain yg kecewa seperti saya mungkin saja menjadi seseorang yg ceroboh, entah di sini atau tempat lain. Patut bersyukur kalau bisa berteman dg Anda. Sekian. Assalaamu’alaikum wr. wb.
uda, apo mau dikato nasi dah jadi bubur
jadi kita tamam lagi padi kemudian kita pupuk sehingga tumbuh dengan baik kemudian kita nikmati lagi seperti barek solok, ba itu lah
jadi kito ini sudah lamo di kotomi pola pikir penjajah jadi suka yang tidak proporsional
dari pandangan islam dah jelas yang hak adalah hak yang batil adalah batil kemudian ada hukum qisos
namun jangan menyerah mengedepankan kebenaran karena pasti YM (YANG MAHA KUASA) tahu
maju lah terus uda, selama itu dalam kebernaran
buat pengembang web IF dan janzen dumai…………
hati-hati ………….. jaga hati anda. saya sedang menyimak diskusi-diskusi supaya dapat ilmu. bukan mengotori hati dengan cacian dan kebencian. tolong yaaaaa blog ini tempat cari ilmu.
he he he
pak yusril, bilang komentar pengembang web IF terperangkap akismet. akismet itu apa ya? ada yang bisa kasih tau? atau pak yusril mau tolong jawab? trims banyak.
Buat Pengembang Web. Saya ikuti pendapat Anda ini makin ngelantur saja. Jangan-jangan Anda ini punya misi lain dan sengaja black compaign untuk YIM. Anda mestinya jernih dalam memahami paparan YIM. Kalau Anda tidak paham hukum, mestinya ya diam. Bukankah diam itu emas. Lebih baik diam daripada ikut ngomong tapi ngelantur. Lebih-lebih sok tau. Pada hemat saya, sikap YIM membuka blog ini merupakan keputusan yang luar biasa ditengah tiarapnya para penggede negara menutupi perjalanan hidupnya. Sebab, jarang sekali akademisi, pejabat negara, politisi, dan sebagainya berani seperti yang dilakukan seperti YIM. Artinya, dengan berbagai kelebihan dan kelemahan YIM sebagai manusia, YIM memberi ruang dialog dan mau mengajak khalayak publik untuk berpikir di tengah kebebasan seperti sekarang ini.
Anda tak perlu malu dan kecewa ketika seorang calon presiden (yang juga berasal dari satu provinsi dengan Anda) mundur dalam pencalonan presiden 1999. Politik itu harus taktis dan strategis. Bukan hantam kromo saja. Keputusan YIM waktu itu bisa jadi merupakan keputusan yang terbaik di saat situasi yang memanas antara kubu Islamis dan Abangan. Dan ternyata benar, terpilihnya Gus Dur yang didukung Porong Tengah mampu meredahkan ketegangan. Dan meredahnya ketegangan itu berkat peran YIM yang legawa mundur dari pencalonan. Itu artinya YIM tidak mengedepankan kepentingan pribadi, tapi memikirkan keutuhan bangsa. Tidak ada jaminan meski Anda berasal dari satu propinsi, Anda akan mendukung profesor yang mundur pencalonan. Jadi, Pengembang Web, berpikirlah yang jernih dan jangan emosi serta ngelantur. Untuk YIM, semangat dan jalan terus ngurus Blog ini. Semoga Allah SWT memberi kekuatan batin dan selalu dalam ridla-Nya, amin….
Maaf jika ada kata-kata menyinggung…..
1. Anda ini mau bertukar pikiran atau mau menang-menangan?
2. Keputusan Anda akan keluar dari blog ini saya dukung bukan hanya 100 persen, tapi seratus lebih satu persen. Toh keberadaan Anda bukan untuk mencari solusi, tapi malah menambah masalah dan bikin ruwet saja…..
Saya baru kali ini mengenal orang seperti anda. Anda boleh beda pendapat, tapi tolong jangan mengolok-olok.
Salam Pak Yusril
Maaf saya gak berani comment, blum punya ide 🙂
Saudara-saudaraku yang baik.
Dalam menanggapi suatu tulisan/uraian ataupun peristiwa sebaiknya dilakukan dengan sopan,pemikiran yang jernih dan bermartabat disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dengan fakta/realita yang konkrit.
Menganai anjuran pemberian maaf kepada alm.Soeharto, sebaiknya didahului dengan penerbitan buku putuh, agar masyarakat mengetahui dengan pasti seberapa besar kesalahan dan jasa-jasa mantan Presiden Indonesia itu.
Saya suka tulisan Abang yg ini, bukan hanya karena bicara Bung Karno dan Pak Harto, tetapi lebih dari itu …
Menurut saya, kita bangsa Indonesia sangat perlu menghargai asas praduga tak bersalah, proses hukum dan kepastian hukum, bukankah kita ini negara hukum bukan negara prasangka atau negara balas dendam?
Banyak peristiwa di kehidupan elite bangsa maupun dlm kehidupan kita sehari-hari kaidah-kaidah penegakan hukum dilanggar oleh kita sendiri? Tidak peduli orang pintar, orang bodoh, orang penting atau orang jelata …
Memang penyelesaian masalah dalam koridor hukum (dalam arti seluas-luasnya) bukan segala-galanya dan berarti mendapatkan kebenaran absolut …
Lagi pula yang ‘dihukum’ itu kan perbuatan tertentunya, bukan orangnya secara keseluruhan … (bener nga tuh?)
Akan tetapi saya berpendapat ini adalah cara yang paling adil untuk semua, setidak-tidaknya untuk dimensi alam fana ini …
Saya tidak mengalami jaman Soekarno. Tanpa mengurangi penghargaan pada para Presiden, saya masih menunggu Habibie maju lagi. Periode dia terlalu pendek … he … he …
Salut karena ditengah kesibukan rutin, bang Yusril masih sempat nge-Blog.
mungkin beliau satu-satunya pejabat negara yang nge-Blog
insya Allah temen-temen bloger mendukung langkah bang Yusril untuk maju sbg calon presiden 2009
Bang Yusril punya semangat keterbukaan dan mau berdiskusi ini yang selama ini saya kagumi.
terlebih-lebih ternyata bang Yusril nge-Blog juga dah komplit banget..
Jaman sudah maju, perjuanganpun bisa dilakukan diranah maya Insya Allah..
Salam Hangat,
AW
Pembaca Blog lebih banyak daripada pembaca koran lho..
Apalagi blog-nya bang Yusril yang tiap hari banyk dikunjungi orang
ada yang sekedar membaca ada juga yang meninggalkan komentar
kalau boleh saran di tambah satu lagi “hit counter” untuk mengetahui jumlah pengunjung (bisa ditambahkan gratis kok bang..)
Salam
Terima kasih. Sudah ada, di sebelah kanan bagian bawah halaman utama. (YIM)
Hmm… Rehabilitasi!?? Apa ini tidak terlalu mudah? Ini kan bukan contoh yg baik untuk generasi baru. Indonesia dan politisi Indonesia harus belajar untuk menilai dan dinilai berdasarkan kinerja dan conduct. Hormat dan nilai ketimuran boleh dipertahankan, tapi bukan untuk dijadikan alasan untuk menyembunyikan kebenaran!
Kebenaran yg mana? Kita semua juga belum tahu. Thd Soeharto ada banyak tuduhan: korupsi, penindasan politis, dll. Bahwa Indonesia terpuruk dalam krisis ekonomi adalah akibat kebijaksanaan eknomi kabinet2 beliau, dimana beliau adalah penanggung jawab tertingginya. Sejauh ini pengetahuan publik ttg fakta2 relevan sepanjang kepemimpinan Soeharta sangat sedikit. Pertama, kita harus menyelidiki ini dulu. Untuk mengetahui kebenarannya. Minimal ini bisa jadi pelajaran berharga buat generasi mendatang; dan kalau fakta2nya memberatkan ya juga tidak perlu malu. Itulah bagian sejarah kita.
Kalau kita sudah cukup tahu faktanya, baru kita bisa mempertimbangkan rehabilitasi, misalnya dengan menimbang jasa2 pak Harto. Kalau tuduhan2 tersebut ternyata benar, dan kita kesusu melakukan rehabilitasi sekarang, anda2 bisa membayangkan tidak, seberapa besar ketidak adilan yg akan kita campakkan kepada para korban.
Menyambung komentar saya diatas:
Jangan lupa juga: mengerti ttg isu2 teknis menyangkut bagaimana me-manage negara. Kalau cuma modal tegas saja, jaman sekarang tidak cukup. Anda kan tidak bisa buta mempercayakan negara pada judgement dr mentri ekuin anda, tanpa anda sendiri mengerti teknisnya.
Terus, siapa kira2 orangnya yg memenuhi kriteria tsb? Jangan lupa, si pemimpin ini juga harus dapat dukungan partai di MPR, sebab kalau tidak langsung dijegal 24 jam setelah dilantik.
Saya kok tidak melihat ada yg memenuhi wish list tsb…
Saya sependapat saja kalau pemimpin tidak cukup hanya modal tegas saja. Sudah tentu harus memiliki wawasan kenegaraan yang luas, walau untuk bidang-bidang tertentu, penguasaannya tidak sampai memasuki hal-hal yang bersifat teknis. Tentang siapa orangnya, baiklah kita serahkan kepada rakyat yang akan memilih dari kandidat yang ada.
Namun pemimpin itu “harus dapat dukungan partai di MPR, sebab kalau tidak langsung dijegal 24 jam setelah dilantik” kurang dapat saya pahami apa maksudnya. Dapatkah Anda menjelaskan hal ini agar saya mengerti? (YIM)
Yah. Asumsinya disini adalah bahwa rakyat memiliki ‘kecerdasan’ untuk memilih dengan bijaksana… Tapi memang begitulah aturan main demokrasi.
Maaf dengan hiperbolis saya tsb 😉 (= gaya bahasa berlebihan)
Maksud saya, mungkin ini lebih untuk menjelaskan ke pembaca lain ketimbang ke politisi kakap spt anda 😉 , presiden spt SBY yg partainya sendiri cuma punya 7% kursi MPR, bukan hal yg baik. Walaupun menang pemilu presidensial, posisinya akan sangat lemah thd tekanan politis dr MPR. Krisis sedikit, atau kebijakan yg kontroversial sedikit, oposisi di MPR akan punya alasan untuk menjatuhkan mosi tidak percaya. Mengantisipasi hal spt ini yg dilakukan SBYadalah berkoalisi dengan partai lain. Kelihatannya logis, tapi konsekwensinya kebebasan politis SBY sendiri jadi sangat dibatasi. Ini mungkin tidak kelihatan dr luar, tapi mungkin anda yg pernah ada di kabinet bisa mengkonfirmasi betul atau tidak begitu. Dr perspektif saya, sangat logis.
Jadi, presiden yg tidak merepresentasikan kekuatan substansial di MPR lemah. Pada saat dia ingin menerapkan kebijakan penting tapi non-populis, langkahnya mudah diblokir (dr luar (MPR) atau dalam (rekan koalisi)).
Btw ini saya bukan anti SBY; saya hanya menggunakan beliau sbg contoh.
Pertama ingin saya jelaskan bahwa sistem politik kita tidak mengenal “mosi tidak percaya” sebagaimana halnya di dalam sistem pemerintahan Parlementer. Namun kita mengenal semacam “impeachment” terhadap Presiden jika DPR berpendapat bahwa Presiden antara lain terlibat dalam kasus korupsi, penyuapan, melakukan perbuatan tercela dan “tindak pidana berat lainnya” sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Namun pendapat DPR itu harus diputuskan dalam rapat paripurna dengan dukungan mayoritas. Meskipun demikian, pendapat DPR itu harus diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi apakah terbukti atau tidak. Jika tidak, maka proses itu berhenti sampai di situ saja. Namun jika terbukti,maka DPR mengundang MPR untuk mengadakan sidang yang khusus membahas usul pemberhentian Presiden. Putusan MPR harus dilakukan dengan suara mayoritas pula. Patut diketahui MPR terdiri atas anggota-anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPR seluruhnya anggota partai politik, tetapi anggota DPD tak seorangpun yang menjadi anggota partai politik.
Idealnya memang seperti apa yang anda kemukakan, bahwa Presiden didukung oleh mayoritas anggota DPR (jadi bukan MPR seperti anda katakan). Namun jika Presiden dipilih langsung oleh rakyat — sebagaimana pemilihan anggota DPR — tidak akan pernah ada jaminan bahwa Presiden dari partai yang memenangkan pemilihan anggota DPR akan terpilih. Contohnya adalah SBY JK yang awalnya dicalonkan oleh dua partai saja yakni Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang — kemudian ditambah dengan PKPI — tetapi ternyata memenangkan Pemilu Presiden. Sementara calon-calon lain, termasuk yang dicalonkan oleh dua partai besar yakni Golkar (Wiranto) dan PDIP (Megawati) malah kalah.
Selain hal-hal di atas, kenyataan yang harus kita hadapi ialah bahwa baik Pemilu 1999 maupun 2004 tidak ada satu partai pun yang dapat mengklaim dirinya mayoritas di DPR. Tidak ada satu partai pun yang mendapatkan lebih dari setengah anggota DPR, sehingga dapat menyatakan dirinya sebagai pemenang Pemilu.
Demikian tanggapan saya.
Terima kasih atas penjelasannya! Sangat berguna untuk mengetahui mekanisme tata negara kita. Pertanyaan saya:
Bukankah MPR bisa kapan saja (lewat sidang istimewa dll) menuntut pertanggung jawaban presiden? Kalau MPR hanya bisa memberhentikan presiden krn kasus pidana (korupsi dll), sistem ini kan juga tidak baik? Kalau misalnya sekarang SBY mendadak menghilangkan semua subsidi BBM, dan kemudian menyusul kerusuhan masal yg berkepanjangan, yg anda katakan tadi berarti MPR tidak punya mekanisme untuk meng-intervensi.
Apakah ada website yg memberikan informasi ttg mekanisme ketata negaraan indonesia, yg menjelaskan hal tsb dalam bahasa biasa 🙂 ? (bukan dokumen asli keputusan2 MPR dll … yg banyak makan waktu buat bibaca).
Anda juga mengatakan:
Yah … ini menunjukan kalau kepentingan politik internal Indonesia terlalu terpecah. Disisi lain, negara pada saat ini menghadapi tantangan yg sangat sulit (pasca krismon situasi ekonomi negara masih tetap megap2, energi … minyak terancam habis); sebetulnya bukan saat yg baik untuk terpecah.
UUD kita sudah diamandemen empat kali. Tidak ada lagi pertanggungjawaban Presiden kepada MPR seperti dahulu. Presiden bukan lagi dipilih dan diangkat oleh MPR dan karena itu Presiden tidak bertanggungjawab kepada lembaga ini. Tidak ada lagi Sidang Istimewa MPR karena Presiden melanggar GBHN seperti dulu. GBHN pun sudah tidak ada lagi.
Presiden SBY atau Presiden manapun juga tentu tidak mungkin dapat menghapuskan subsidi BBM karena berapa jumlah subsidi BBM sudah disepakati di dalam UU tentang APBN. UU APBN hanya mungkin berubah jika Presiden dan DPR sama-sama menyetujuinya.
Untuk memahami mekanisme ketatanegaraan kita, cara yang paling mudah ialah membaca UUD 1945 setelah diamandemen dan membandingkannya dengan UUD 1945 sebelum amandemen. Dengan demikian, pengetahuan kita tentang ketatanegaraan Indonesia menjadi “up to date”.
Bahwa setelah Pemilu ternyata tidak ada partai pemenang yang menguasai setengah plus satu anggota DPR, adalah sebuah realitas politik. Bahkan dalam Pemilu pertama tahun 1955 pun tidak ada pemenangnya. PNI dan Masyumi masing-masing 58 kursi, kemudian disusul NU dan PKI. Itulah demokrasi.
Di zaman Presiden Soeharto dulu, direkayasa saja supaya Golkar tetap menang mayoritas. Tetapi itu reakayasa. Apakah kita harus kembali lagi ke zaman Orde Baru dahulu untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan stabil?
Menyambung diatas, MPR juga sudah 2x menggunakan sidang istimewa untuk memberhentikan presiden: 1998 (Soeharto) dan 2001 (Gus Dur).
Ya. Tapi itu cerita zaman dahulu. Dunia sudah berubah… UUD 1945 sudah empat kali diamandemen. MPR bukan lagi “Lembaga Tertinggi Negara”. Sedikit koreksi, MPR juga tidak pernah memberhentikan Presiden Soeharto melalui sidang istimewa. Presiden Soeharto “menyatakan berhenti” sebagai Presiden. Proses itu terjadi di luar sidang istimewa MPR. Saya menyaksikan ketika peristiwa itu terjadi. (YIM)
Terima kasih atas penjelasannya. Juga atas tips nya untuk membaca UUD baru!
Sekarang kembali lagi ke persoalan perbandingan kekuatan politis presiden:
1. Dengan mekanisme spt anda jelaskan kesimpulannya: posisi presiden solid. Jadi komentar saya sebelumnya ttg ancaman pemecatan presiden salah 🙂
2. Tapi … APBN harus di UU-kan, dimana anda harus melewati DPR. Bukankah ini tetap berarti bahwa akan sulit buat presiden yg tidak punya dukungan mayoritas untuk meng-gol kan APBN ?
3. Apa yg terjadi kalau presiden menolak mengimplementasikan APBN krn situasi (ekonomi) yg tiba2 berubah? (Dengan alasan tertentu toh ngotot penghapusan subsidi BBM). Pasal 23, BAB VIIB, amandemen 3 🙂 tidak menyebut2 ttg masalah implementasi (kecuali barangkali 23c yg merujuk ke undang2 lain, yg saya tidak tahu).
4. Pasal 7b amandemen 3 ternyata ada celah ini: “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan … pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
Dan ttg pertanyaan anda:
Dua hal diatas (“Orde baru” dan “pemerintahan kuat dan stabil”) tidak identik!! Mengingat tantangan yg makin berat di sektor ekonomis, pendapat saya pada saat ini lebih urgen untuk mendukung pemerintahan yg stabil ketimbang bermain dengan gadget baru kita bernama demokrasi.
Terhadap komentar nomor 2, kesulitan memang akan tetap ada. Namun semuanya tergantung kemampuan Presiden — dan menteri yang mewakili Presiden dalam membahas RUU dengan DPR. Pengalaman saya, hal itu tidaklah terlampau sulit. Saya pernah mewakili Gus Dur, Megawati maupun SBY membahas lebih dari 100 Undang-Undang dengan DPR. Akhirnya selesai juga.Semuanya tergantung kepada sikap simpatik, argumentatif dan kalau perlu terlibat dalam diskusi dan debat yang panjang, dengan tetap berkepala dingin. Saya percaya anggota DPR bukanlah beroposisi sekedar oposisi, kalau sudah menyangkut masalah bangsa dan negara yang sangat fundamental seperti pembahasan RAPBN. Kekuasaan membentuk UU toh sudah beralih ke tangan DPR. Namun RUU inisiatif DPR juga takkan menjadi UU kalau tidak disetujui Presiden. Jadi posisi DPR dan Presiden dalam membuat UU adalah 50% – 50%. Antara Presiden dengan DPR tidak mungkin akan ada voting karena haknya sama besarnya. Satu Presiden sama kekuatannya dengan 550 anggota DPR sekarang ini. Voting hanya terjadi internal DPR saja dalam mengambil keputusan.
Kalau kegentingan memaksa dimana Presiden harus mencabut subsidi BBM seperti anda contohkan, maka langkah yang dapat ditempuh oleh Presiden ialah mengeluarkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU) untuk mengubah UU APBN yang ada. Namun Perpu harus diajukan ke DPR untuk disetujui dalam masa sidang berikutnya. Jika Perpu disetujui maka ia menjadi UU.Jika ditolak maka Perpu itu harus dicabut.
Terhadap komentar nomor 4 silahkan Anda baca syarat-syarat menjadi Presiden sebagaimana diatur oleh UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2003. Kalau syarat itu sudah tidak terpenuhi lagi, maka DPR memang dapat mengajukan usul kepada MPR untuk memberhentikan Presiden.
Demikian tanggapan saya, semoga ada manfaatnya. (YIM)
Salam Hangat Bung Yusril
Sudah agak lama saya nggak nongrong lagi di warung kopi YIM ini, ternyata diskusi dan komentar komentar sahabat sahabat makin rame saja…. siippp…… teruskan dialognya buat pencerahan diri dan bangsa kita bersama… MAJU TERUSS…. MARI KITA BANGUN INDONESIA BERSAMA SAMA UNTUK SEJAJAR DAN BERSANDING DENGAN NEGARA MAJU LAINNYA DI DUNIA… MARI KITA SINGSINGKAN LENGAN BAJU NTUK MENUJU DAN MERASAKAN KATA ADIL DAN SEJAHTERA BUAT RAKYAT INDONESIA……
Oyaa… setelah membaca komentarnya Saudara Pengembang Web IF, saya baca dan saya renungkan, banyak benarnya juga itu pendapat Beliau, mari sama sama kita renungkan, menurut saya komentar Beliau cukup objektif, rasional dan realistis. Namun jika ada pendapat dari sahabat lainnya yang kurang berkenan dengan pendapat Saudara Pengembang Web IF, yaa… saya pikir boleh boleh saja…. asalkan jangan perang pake bedil saja…. hehehehe… semua pasti ada hikmahnya.
Kepada Saudara Pengembang Web IF, saya berharap pernyataan Saudara yang mengatakan “Jadi, inilah komentar terakhir saya di tulisan ini”, semoga bukan menjadi komentar terakhir di BLOG Ini. Saya yakin ada juga kok orang yang akan menunggu pencerahan dan diskusi dari Saudara dengan YIM atau sahabat lainnya, minimal orang seperti saya yang sudah dicap “kebo” dan “mak-mak” oleh beberapa sahabat selama ini… hehehe…… cuma ngingat doanggg…..
Saya ingin mengucapkan Selamat buat Saudara ; YANG TELAH MERDEKA DENGAN KEBEBASAN BERFIKIR SAUDARA, BE YOUR SELF…….
Salam kenal juga dari saya.
JEBEE
Indonesia
Pak YIM Yth.,
Saya percaya dengan pernyataan Pak YIM: “Tidak akan pernah ada peradilan pidana terhadap kedua beliau. Tuntutan perkara telah gugur demi hukum”. Buat saya yang awam tentang ilmu hukum, ini artinya buang-buang tenaga, pikiran, waktu, dan sumberdaya saja jika kita terus memperkarakan terus masalah penyimpangan yang dituduhkan kepada kedua mantan Presiden kita tersebut. Supaya kita semua (segenap komponen bangsa) dapat memfokuskan penggunaan sumberdaya, energi, pikiran dan waktu yang terbatas untuk memajukan bangsa, sebaiknya kita giat mengambil seluruh yang baik yang diwariskan oleh kedua beliau itu dan mengambil pelajaran berharga dari hal buruk yang ditinggalkan.
bang yusril yang terhormat…
presumption of inocence memang asas dalam hukum pidana dan memang setiap orang tidak bisa dikatakan bersalah secara hukum jika tidak ada putusan pengadilan. tetapi dalam kasus pak harto, tendensi politiknya cukup besar, mengapa soeharto tidak bisa diadili begitu ia lengser dari jabatannya?padahal berbagai kasus pelanggaran HAM banyak terjadi pada saat ia memimpin negeri ini. bukankah itu juga bentuk skenario politik supaya pak harto tidak bisa diadili dengan berbagai alasan sehingga ia akan terbebas dari putusan pengadilan hingga ajal menjemputnya???
dan sekarang dengan dalih tidak adanya putusan pengadilan dan asas praduga tidak bersalah soeharto diminta untuk direhabilitasi nama baiknya??sangat ironis dan kontras dengan keadilan bagi masyarakat korban khususnya.
..
Masalah rehabilitasi aja kok repot… Ngga usah di gembor-gemborkan ntar juga pada ngerti sendiri… becik ketitik olo ketoro.. Menurutku rehabilitasi bukan cuma wujut surat pengampunan di kertas… R ehabilitasi sejati itu adanya dalam hati setiap individu rakyat indonesia… Mereka rela telah diperlakukan sengsara sampai terjerumus ke negara terkorup ini apa nggaaa… kalao terima ya udah berarti udah di rehabilitasi too… Pemulihan nama baik di dunia ini ngga ada artinya kalo penerusnya ngga mau memperbaiki diri sendiri minimal ikut meringankan utang luar negri kita dengan iklas tanpa gontok2an lha mbok sing eling- karo sing peparing wes to balekno ae duet sing ra khalal … YANG PALING BAGUS MBOK DI MINTAKEN REHABILITASI KE PADA YANG MANON AJA TO MAS YUSRIL…
Trimakasih atas artikelnya Pak Yusril….. saya tunggu artikel Bapak selanjutnya…
trims tukartikelnya BOSS…..
goe kira untuk merehabilitasi itu bagus. biar kita ga durhaka dengan apa yang telah diperjuangkan oleh pemimpin negara. biarpun kita ada yang ga pro tapi kita harus bisa terima bahwa mereka adalah yang memeredekakan dan menindaklanjuti kemerdekaan dengan pembangunan,walau bagaimanapun mereka adalah pengiring perjalanan bangsa kita.