Penasehat hukum Yusril Ihza Mahendra, Mohammad Assegaf dan Erman Umar menyatakan keheranannya, pengembalian berkas Yusril dari Direktur Penuntutan ke Direktur Penyidikan karena kesalahan ketik Berita Acara Pemeriksaan. Sebagaimana diberitakan kemarin (23/11/2010) Jampidsus Kejagung M Amari mengatakan bahwa “Yusril masih akan dipanggil, karena di BAP ada kesalahan pengetikan. Dia akan dipanggil lagi untuk membetulkan BAP yang keliru”. Sementara Kapuspenkum Kejagung Babul Khoir mengatakan bahwa pemanggilan Yusril karena ada “administrasi yang salah” dalam BAP.
Assegaf mengatakan kalau penyidikan dilakukan polisi dan dikembalikan oleh jaksa penuntut umum karena bukti belum lengkap, hal itu dapat dimengerti. Tetapi kalau hasil penyidikan Direktur Penyidikan dikembalikan lagi oleh Direktur Penuntutan di Kejaksaan Agung, hal itu terlihat aneh. “Kalau hanya salah ketik, itu soal teknis yang tidak seharusnya tersangka diperiksa lagi”. Assegaf yakin bahwa ada masalah prinsipil sehingga berkas dikembalikan lagi. Dari seluruh proses pemeriksaan, Jaksa nampaknya sulit menemukan bukti dan dalil-dalil untuk mendakwa Yusril, sehingga mereka nampak bingung dalam menyusun surat dakwaan.
Dalam pemeriksaan terakhir, penyidik mengakui bahwa dugaan mereka bahwa Yusril menerima suap dan gratifikasi tidak ada buktinya. Baik bukti tertulis, keterangan saksi maupun laporan PPATK tidak mengindikasikan hal itu. Kalau mengaitkan Yusril dengan terdakwa Romly juga tidak relevan, karena perjanjian pembagian uang koperasi dengan Dirjen AHU tanggal 25 Juli 2001. Sementara Yusril sudah berhenti jadi Menteri Kehakiman dan HAM sejak 7 Pebruari 2001.
Kalau kesalahan Yusril dikaitkan dengan PNBP, alasan itu juga terbantahkan. Kewenangan menetapkan PNBPmenurut UU Pasal 3 UU No 20 Tahun 1997 tentang PNBP adalah kewenangan Presiden dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah. “Kalau mau tahu itu PNBP atau bukan, silahkan Kejaksaan Agung menanyakannya kepada Presiden SBY. Karena beliau yang tidak memasukkan biaya akses Sisminbakum sebagai PNBP. Masak kewenangan Presiden harus dipikulkan ke pundak Yusril” kata Assegaf.
Kejaksaan Agung, menurut Asegaf dan Erman, tidak perlu mencari alasan-alasan yang tak masuk akal untuk meneruskan perkara ini ke pengadilan. “Kebenaran materil dari perkaralah yang harus diutamakan” bukan soal menjaga gengsi Kejaksaan Agung karena sudah terlanjur menyidik dan menjadikan Yusril sebagai tersangka. “Kalau memang tidak cukup bukti, lebih baik Kejaksaan Agung segera menutup kasus ini dengan menerbitkan SP3”. Ini penting untuk menjaga citra Kejaksaan Agung agar tidak timbul kesan sebagai alat kekuatan politik dan menjadikan seseorang sebagai target untuk dihukum. Demikian Assegaf mengakhiri keterangannya.*****
