|

KUNCI PENUNTASAN KASUS SISMINBAKUM ADA DI TANGAN SBY

Kunci penuntasan kasus Sisminbakum yang berlarut-larut lebih dari tiga tahun, sesungguhnya ada di tangan Presiden SBY. Hal itu dikatakan Jurhum Lantong dan Afriansyah Noor dalam pertemuan dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam di Kompleks Istana Negara petang ini. “Kasus Sisminbakum bukan lagi masalah hukum, tetapi telah menjadi masalah politik yang ikut membuat carut-marutnya politik di negara ini” kata Jurhum. Dipo Alam menegaskan bahwa Presiden tidak mau mencampuri masalah penegakan hukum. Malah soal pencekalan Yusril, Presiden sendiri tidak tahu dan merasa kaget Pak Yusril dicekal lagi, kata Jurhum mengulangi ucapan Dipo Alam.

Namun Jurhum menegaskan bahwa kalau Presiden bersedia menerangkan 4 (empat) PP yang pernah ditandatanganinya mengenai PNBP di Kementerian Hukum dan HAM, hal itu bukanlah mencampuri urusan penegakan hukum. Kejagung menuduh Yusril korupsi karena tidak memasukkan biaya akses Sisminbakum yang seluruhnya dibangun dan dioperasikan dengan modal swasta sebagai PNBP. Sementara Mahkamah Agung dalam putusan kasasi perkara Romli Atmasasmita menegaskan bahwa karena baru tahun 2009 ada PP yang memasukkan biaya akses itu sebagai PNBP, maka sebelum tahun 2009 biaya akses tersebut adalah sah milik swasta dan bukan uang negara. Karena itu MA menegaskan tidak ada kerugian negara dan unsur melawan hukum dalam Sismibakum.

Masalahnya Kejagung masih belum yakin sepenuhnya dengan putusan MA itu, sehingga masih pikir-pikir mau PK dan mau melimpahkan perkara Yusril. Sebab itu, menurut Jurhum, sebaiknyalah jika Presiden, baik atas inisiatifnya sendiri maupun atas permintaan Kejagung mengklarifikasi hal ini. Dengan klarifikasi Presiden bahwa biaya akses Sisminbakum sebelum 2009 adalah PNBP atau bukan, maka kasus ini dapat dituntaskan: dilanjutkan atau dihentikan. “Presiden jangan membiarkan masalah ini berlarut-larut karena dapat mengganggu citra pemerintah seluruhnya. Apalagi kalau timbul kesan Pemerintah SBY sengaja menzalimi dan mencari-cari kesalahan Pak Yusril,  kata Jurhum menegaskan.

Dipo Alam, menurut Jurhum, berjanji akan meneruskan apa yang disampaikannya kepada Presiden.*****

Cetak artikel Cetak artikel

Short URL: https://yusril.ihzamahendra.com/?p=624

Posted by on Jun 30 2011. Filed under Politik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

9 Comments for “KUNCI PENUNTASAN KASUS SISMINBAKUM ADA DI TANGAN SBY”

  1. Semoga saja Pak SBY bisa jauh lebih cerdas sehingga beliau mau menggunakan KUNCI yang ada padanya untuk menuntaskan kasus sisminbakum.

  2. Semoga saja demikian pak abifasya. Kita saja capek mengikutinya pak

  3. Bismillah. Terus berjuang akhi Jurhum dan Afriansyah sampai kebenaran dan keadilan tegak menghancurkan kebatilan dan kezaliman jaksa agung dan wakilnya. Kami berada di belakang perjuangan yang akh lakukan dan YIM. SEMOGA ALLAH MENOLONG DAN MERIDHAI PERJUANGAN KITA. Wassalam.

  4. Assalamu’alaikum,
    Tidak ada kata kalah dalam perjuangan membela kebenaran. menang berarti jaya, kalahpun menjadi mulia. Insya Allah.

  5. patut disayangkan sifat presiden yg seakan tidak perduli dengan masalah masalah bangsa , yg sebenarnya bisa diselesaikan semudah beliau membalikkan tangan , contohnya andai saja SBY meluangkan waktu 5 menit untuk menelpon raja arab maka tidak akan ada TKI yg dipancung dan tidak akan ada satgas yg memboroskan milyar-an uang negara , masalah PSSI pun akan langsung selesai bila SBY menggunakan telepon nya untuk menghubungi George Toisuta ….., tapi maukah SBY meluangkan waktu untuk menyelesaikan masalah Bang YIM ???? kita selalu berharap….. untuk apa ??? setidaknya untuk masa masa indah yg pernah dilalui bersama……..

  6. Disisa waktu masa jabatannya semoga P.SBY menyelesaian semua PR nya, salah satunnya adalah Kasus SISMINBAKUM, biar tidak menjadi ganjalan pemikiran setelah beliau purna bhakti dari jabatan Presiden RI.
    Amin.

  7. FATAHULLAH JURDI

    SBY dan dedengkot-dedengkotnya hanyalah segerombolan manusia yang bermental Inlander, yang tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. SBY sendiri tidak tau tentang manajemen kepemimpinan, yang dia tau hanyalah manajemen bernyanyi dan membuat album. ketika masyarakat Indonesia menangis, SBY dengan asyiknya melaunching album dan membuat lagu
    DASAR PRESIDEN EDAN
    untuk bapak Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra S.H, saya ucapkan, selamat berjuang, dan yakini, jika kita berdiri diatas sajadah kebenaran, Insya Allah, ridho dan rahmat Allah swt akan selalu bersama kita.
    SALAM PERJUANGAN.

  8. Jadi semua nuansanya dibikin bola liar, tendang kiri tendang kanan dan ditendang saltooooo…..???

  9. Maaf turut komen dlm rangka otodidak dan terlanjur peduli dlm prihatin rasa.
    TERTULIS (awal alinea 3): “Masalahnya Kejagung masih belum yakin sepenuhnya dengan putusan MA itu, sehingga masih pikir-pikir mau PK dan mau melimpahkan perkara Yusril”.
    DUA PERKARA.
    1. Perkara Dirjen Romli Atmasasmita:
    FAKTA.
    tingkat Pengadilan Tinggi:
    Pada saat hasil akses fee masih berada pada PT SRD dan Koperasi, belum terjadi korupsi. Perjanjian pembagian hasil akses fee antara swasta PT SRD dengan Koperasi –menurut putusan Pengadilan Tinggi– adalah sah, dan akses fee Sisminbakum bukanlah PNBP sebagaimana didakwakan Jaksa, sedangkan Menkumdang saat itu tidak mengetahui soal-soal teknis mengenai pembagian hasil akses fee antara Koperasi dan Dirjen AHU (Menteri dlm hal itu selaku Ketua Pembina, yaitu jabatan ex-officio, jadi tidak memikul tanggungjawab apapun) sehingga tidak dapat dipersalahkan, dan (pada saat perjanjian ‘bagi hasil’ antara Dirjen AHU dan Koperasi dibuat dan ditanda-tangani yaitu pada tanggal 25 Juli 2001) Prof YIM sudah bukan Menkumdang lagi –dgn Keppres 65/M Tahun 2001 – tanggal 8 Pebruari 2001– melainkan sudah digantikan oleh Prof Dr Mahfud MD SH.
    Korupsi terjadi pada tahapan hasil akses fee sudah terbagi dan hanya pada bagian jatah & milik Koperasi, sbb.: Dirjen Romli Atmasasmita membagi uang hasil akses fee jatah & milik Koperasi Pengayoman (dari pembagian antara PT SRD dan Koperasi Pengayoman) menjadi 2 bagian, yaitu jatah Ditjen AHU dan jatah Koperasi Pengayoman (melalui surat perjanjian yang ditanda-tangani Dirjen Romli dan Ketua Koperasi, Ali Amran Djannah, tanggal 25 Juli 2001) dan persoalannya, di mata Kejaksaan, uang milik Ditjen AHU dari pembagian antara Koperasi & Ditjen AHU itu harus masuk kas negara sebagai “penerimaan lain-lain”, dan –sekali lagi menurut Kejaksaan– korupsi terjadi sejak tahun 2000 s/d 30 Juni 2002 di mana Dirjen AHU terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dgn melanggar Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999.
    tingkat MA:
    MA tidak membenarkan dakwaan Jaksa “Korupsi terjadi sejak tahun 2000 s/d 30 Juni 2002 oleh Dirjen Romli Atmasasmita, …/dst”. MA memutuskan “… dilepaskan dari tuntutan hukum, karena dinilai tidak mendapat keuntungan apapun dari proyek Sisminbakum, Negara juga tidak mengalami kerugian apapun, sementara pelayanan publik dengan Sisminbakum berjalan baik, dan tidak ada sifat melawan hukum.
    KOMENTAR.
    Mungkin maksud Kejaksaan Agung adalah ini? “Kalau bukan Dirjen AHU yg bersalah, ya harusnya Ketua Koperasi yg bersalah telah menyetujui pembagian uang hasil akses fee jatah & milik Koperasi Pengayoman menjadi 2 bagian, yaitu jatah Ditjen AHU dan jatah Koperasi Pengayoman (surat perjanjian yang ditanda-tangani Dirjen Romli dan Ketua Koperasi, tanggal 25 Juli 2001) dan -di mata Kejaksaan- uang milik Ditjen AHU dari pembagian antara Koperasi & Ditjen AHU itu harus masuk kas negara sebagai “penerimaan lain-lain”?
    Jadi bukannya terus belok jadi “melimpahkan perkara Yusril”.
    Masalahnya (dari perkara Dirjen Romli Atmasasmita tsb): mana lebih tinggi kedudukannya (kewenangan & tanggung-jawab dlm segala hirarkinya) antara Dirjen dan Ketua Koperasi dlm mengatur uang hasil akses fee jatah & milik Koperasi (dari pembagian antara PT SRD dan Koperasi Pengayoman) menjadi 2 (dua) bagian, yaitu jatah Ditjen AHU dan jatah Koperasi Pengayoman (melalui surat perjanjian yang ditanda-tangani Dirjen dan Ketua Koperasi tanggal 25 Juli 2001)? Dirjen ataukah Ketua Koperasi? Sedangkan uang yg dibagi dua tsb adalah milik Koperasi?
    2. Perkara Prof Yusril Ihza Mahendra.
    Legitimasi moril Kejakgung memperkarakan Prof YIM “Kebijakan Sisminbakum” rasa2nya sudah habis. ‘Prof YIM vs Kejakgung’ sudah skor 2-0 (salah satunya: Kejakgung menjadi beres keabsahan pimpinan-tertingginya saat ini (Jaksa Agung) adalah karena gugatan Prof YIM) … dan akan diteruskan di PTUN?
    SEKIAN, dan maaf kalau ada salah2 kata.
    (HI, Jkt).

Leave a Reply