Oleh: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra Bismillahirrahmanirrahim.Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,Salam sejahtera bagi kita semua, Pendahuluan: Pemilu sebagai Applied Democratic Theory Dalam diskursus ketatanegaraan kontemporer, seringkali terjadi
Keadilan pidana pada abad ke-21 tidak lagi dapat dipahami semata sebagai kemampuan negara menjatuhkan hukuman. Ia harus dilihat sebagai upaya membangun keseimbangan antara akuntabilitas, perlindungan
Jakarta, 19 Mei 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan keprihatinan pemerintah atas penangkapan lima
Jakarta, 14 Mei 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Pemerintah tidak pernah mengeluarkan
Jakarta, 8 Mei 2026 — Pemerintah melalui Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan komitmen kuat untuk menghormati sepenuhnya independensi lembaga peradilan dalam penanganan kasus
Koran Seputar Indonesia hari ini memberitakan mayoritas anggota DPR mendesak Kejagung RI untuk menghentikan kasus Sisminbakum karena tidak ditemukan adanya korupsi dalam kasus itu. Desakan
Pengantar: Perkara Uji Materil UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI terhadap UUD 1945 kini mendekali final. Majelis MK telah meminta saya selaku pemohon,
Hari Selasa 24 Agustus 2010 kemarin, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan, mendengarkan keterangan ahli dan saksi baik dari Presiden maupun dari Pemohon. Presiden diwakili oleh
Pendahuluan Hampir seluruh negara modern di dunia ini mempunyai sebuah institusi yang disebut dengan istilah ”kejaksaan”, yang mempunyai tugas utama melakukan penuntutan dalam perkara pidana
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Kejaksaan Agung meminta saya untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemungutan biaya akses fee dan