Jakarta, Kamis (12/11/2026) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menyatakan secara tegas kehendak beliau untuk berhenti dari jabatannya. Dengan demikian, surat tersebut tidak memerlukan persetujuan MPR, melainkan menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Menurut Yusril, hal tersebut dapat dilihat secara jelas dari bunyi surat yang ditandatangani Gibran Rakabuming Raka. Pada paragraf pertama surat tersebut, Gibran menyatakan:
Yusril menjelaskan, pernyataan tersebut merupakan penegasan kehendak untuk berhenti atas inisiatif beliau sendiri, bersifat sepihak sehingga tidak memerlukan persetujuan dari MPR. Bahkan, dalam paragraf selanjutnya, Gibran secara eksplisit meminta MPR menindaklanjuti pernyataan berhentinya tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dalam paragraf keempat suratnya, Gibran menyampaikan:
Menurut Yusril, permintaan tersebut harus dipahami sebagai permintaan untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional dari pengunduran diri, bukan permohonan agar MPR memberikan persetujuan terhadap keputusan pengunduran dirinya.
Yusril merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Pasal tersebut berbunyi:
Dengan demikian, setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang MPR. Proses tersebut harus dilaksanakan dalam tenggat waktu paling lambat 60 hari sebagaimana ditentukan UUD 1945.
Yusril menekankan bahwa seluruh proses harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting agar setiap perubahan dalam penyelenggaraan jabatan kenegaraan tetap berlangsung berdasarkan prinsip negara hukum dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
