Rekam Jejak Koordinasi Kemenko Kumham Imipas dan Kementerian HAM Sepanjang 2025–2026 Tercatat dalam Berbagai Agenda Strategis

Jakarta, Kamis, 19 November 2026 – Koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) tercatat berlangsung dalam berbagai agenda strategis sepanjang 2025 hingga November 2026. Koordinasi tersebut melibatkan pimpinan kementerian hingga pejabat teknis dalam pembahasan dan penyelarasan berbagai kebijakan di bidang hak asasi manusia.

Berdasarkan rekapitulasi surat undangan resmi, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan, terdapat sedikitnya 46 agenda rapat, koordinasi, dan pembahasan kebijakan yang tercatat secara terperinci. Sebanyak 23 agenda berlangsung pada 2025 dan 22 agenda pada 2026, ditambah satu agenda persiapan identifikasi masalah pembangunan dan Indeks HAM yang tidak mencantumkan tanggal pelaksanaan.

Pada tingkat pimpinan, Menteri HAM tercatat menghadiri Rapat Koordinasi tingkat pimpinan pada 20 Maret 2025 dan Rapat Tingkat Menteri mengenai RUU Pemindahan Narapidana Antar negara pada 19 Agustus 2025. Wakil Menteri HAM Mugiyanto juga menghadiri sejumlah pertemuan, antara lain Coffee Morning, pembahasan agenda strategis bersama Deputi Bidang Koordinasi HAM, serta rapat sinkronisasi pengarusutamaan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi kedua kementerian mencakup sejumlah agenda strategis. Di antaranya penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat dan pemulihan korban, pengarusutamaan HAM dalam regulasi, pendidikan dan peningkatan kapasitas HAM bagi ASN, pelaporan instrumen HAM internasional, perlindungan kelompok rentan, serta penyusunan legislasi dan perjanjian internasional.

Dalam isu pemindahan narapidana antar negara, misalnya, keterlibatan Kementerian HAM tercatat sejak penyusunan draf awal RUU Transfer of Sentenced Persons (TSP) pada Juni 2025, rangkaian rapat Panitia Antar Kementerian pada Juli 2025, rapat tingkat menteri pada Agustus 2025, hingga pembahasan perjanjian pemindahan narapidana antara Indonesia dan Malaysia pada September 2026.

Pada 2026, koordinasi juga berlanjut dalam pembahasan pembentukan Kelompok Kerja Nasional Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat, rancangan perubahan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023, layanan Pos Bantuan Hukum, perlindungan saksi dan korban, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta penguatan perlindungan HAM bagi kelompok rentan.

Keterlibatan Kementerian HAM dalam berbagai agenda tersebut tidak hanya dilakukan oleh Menteri dan Wakil Menteri, tetapi juga Sekretaris Jenderal, Staf Khusus, Staf Ahli, Direktur Jenderal, direktur, kepala pusat, kepala biro, pejabat kantor wilayah, hingga pejabat fungsional dan tenaga teknis.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Kemenko Kumham Imipas, Mamur Saputra, menyampaikan bahwa dokumentasi kegiatan dan korespondensi resmi tersebut menjadi bagian dari rekam jejak koordinasi antar kementerian dalam mengawal berbagai agenda kebijakan nasional.

Ia menambahkan, koordinasi antar kementerian merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi berjalan selaras, terutama dalam menangani isu-isu strategis yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor.

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.A., M.Soc.Sc., Ph.D.

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.A., M.Soc.Sc., Ph.D.

“Sistem yang baik akan memaksa orang jahat menjadi orang baik dan, sebaliknya, sistem yang tidak baik akan memaksa orang baik menjadi tidak baik.”

Berita Terbaru

"Apa yang baik wajib kita teruskan, apa yang salah wajib kita koreksi dan perbaiki..."

Berkelanjutan dan terintegrasi—itulah prinsip utama dalam mengelola negara. 

Hari ini, Kemenko Kumham Imipas menghadirkan Rekomendasi Kebijakan 2026 sebagai panduan strategis bagi 50 kementerian dan lembaga. Melalui sinergi lintas sektor yang kuat, mari kita teruskan langkah nyata membangun Indonesia bersama-sama. 🇮🇩

#YusrilIhzaMahendra #KemenkoKumhamImipas #Rekomendasikl #Kebijakan2026 #IndonesiaEmas

...

509 81
Di sela agenda kunjungan kerja di Korea Selatan akhir September lalu, saya berdiskusi hangat dengan Dubes RI untuk Korea Selatan, Pak Cecep Herawan, mengenai fungsi diplomasi dan pelindungan WNI. Salut atas komitmen KBRI Seoul yang terus mengoptimalkan layanan konsuler, legalisasi dokumen, advokasi ketenagakerjaan, hingga program "Rumah Kita" bagi warga yang jauh dari ibu kota. Sebuah dedikasi penting dalam memastikan jaminan hukum dan kehadiran negara bagi seluruh masyarakat Indonesia di Negeri Ginseng.

...

432 62
Naskah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sejatinya bukanlah sebuah produk peradilan ataupun undang-undang, melainkan sebuah putusan luhur dari para pemuda Indonesia. 

Kongres pemuda saat itu membuktikan bahwa tekad dan putusan yang lahir dari para pemuda menjadi fondasi utama berdirinya negara kita tercinta.

Senang sekali bisa hadir di tengah civitas akademika di Kampus Universitas Indonesia dalam Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2026 ini. Semoga semangat dan putusan visioner para pemuda pendahulu kita terus menginspirasi generasi muda hari ini untuk terus menjaga, merawat, dan memajukan Indonesia.

#SumpahPemuda #SumpahPemuda2026 #UniversitasIndonesia #YusrilIhzaMahendra #profyusril

...

1156 47
Menerima audiensi dan silaturahmi dari jajaran pengurus Kadin Indonesia yang dipimpin oleh Pak Anindya Bakrie (22/10).

Kami membahas urgensi revisi UU Kadin yang sudah berjalan hampir 4 dekade. Dunia usaha berkembang pesat, dan landasan hukumnya harus selaras agar mampu memberikan kepastian, perlindungan, serta ruang gerak bagi para pelaku usaha dari skala mikro hingga besar.

Pemerintah berkomitmen menyelesaikan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk mengawal pembahasan RUU Kadin bersama DPR RI. Kepastian hukum yang kokoh adalah kunci agar perekonomian nasional terus tumbuh berdaya saing.

#YusrilIhzaMahendra #profyusril #kadinindonesia #duniausaha #hukum

...

1569 42
Bernostalgia sejenak sambil berdiskusi bersama rekan-rekan Kohati PB HMI dalam Kohati Diplomacy Forum.

Dulu waktu pertama kali masuk kampus UI, sempat diajak gabung berbagai organisasi, tapi karena darah Masyumi mengalir dari Ayah, pilihannya tentu jatuh ke HMI.

Senang melihat semangat kritis, energi positif, dan potensi besar dari para kader HMI-Wati hari ini. Teruslah menjadi pelopor gagasan dan agen perubahan untuk Indonesia yang lebih baik.  

#YusrilIhzaMahendra #profyusril #KohatiDiplomacyForum #Kohati #HMI

...

2305 37