Jakarta, 9 November 2026 – Penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat membutuhkan koordinasi lintas lembaga serta kesamaan pemahaman dalam proses penanganan perkara. Hal tersebut menjadi fokus Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Hotel Pullman Jakarta, Senin (9/11).
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM yang berat tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga harus menjamin kepastian hukum atas setiap perkara serta pemulihan hak-hak korban.
Dalam rapat tersebut, Yusril didampingi Wakil Menteri Koordinator, Otto Hasibuan, Sekretaris Kementerian Koordinator, R. Andika Dwi Prasetya, Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Nofli, Deputi Bidang Koordinasi HAM, Muhammad Siddiq Armia, para staf ahli dan staf khusus, serta jajaran Kemenko Kumham Imipas.
Rapat turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Wakil Ketua Bidang Internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Koordinator Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat, Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, serta Direktur Pelanggaran HAM Berat Kejaksaan Agung.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah perbedaan persepsi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung mengenai pemenuhan unsur pelanggaran HAM yang berat serta kecukupan alat bukti dalam penanganan perkara.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan, sedangkan kewenangan penyidikan berada pada Jaksa Agung. Perbedaan penilaian terhadap hasil penyelidikan tersebut menjadi salah satu kendala yang menyebabkan sejumlah perkara belum dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Dari 17 peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang telah diselidiki Komnas HAM, empat di antaranya telah diperiksa dan diadili melalui Pengadilan HAM, yakni Peristiwa Tanjung Priok, Timor Timur, Abepura, dan Paniai. Sementara itu, 13 peristiwa lainnya masih memerlukan tindak lanjut untuk mengatasi berbagai kendala teknis dan prosedural dalam proses penanganannya.
Sebagai langkah konkret, rapat menyepakati pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) yang dipimpin Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas, Otto Hasibuan. Pokja tersebut akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta para pakar hukum guna mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi prosedural untuk memperkuat penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat.
Otto menjelaskan, salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pelibatan perwakilan Kejaksaan Agung sebagai supervisor dalam proses penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Mekanisme ini diharapkan dapat menyelaraskan pemahaman mengenai persyaratan hukum dan kecukupan alat bukti sejak tahap awal penyelidikan, sehingga hasilnya dapat ditindaklanjuti secara lebih optimal.
Melalui pembentukan dan penguatan koordinasi antarlembaga, Kemenko Kumham Imipas mendorong terwujudnya mekanisme penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat secara lebih terarah, efektif, dan memberikan kepastian hukum. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mendukung penyelesaian perkara, tetapi juga memastikan pemulihan hak-hak korban serta mencegah terulangnya peristiwa serupa pada masa mendatang.
