Jakarta, 18 November 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar terus mengalami perkembangan. Penanganan perkara yang dilakukan di Mabes Polri tersebut berlangsung secara profesional dengan tetap berpedoman pada hukum materiel dan hukum acara yang berlaku.
Dalam keterangannya kepada awak media di Trinity Tower, Rabu (18/11), Menko Yusril menjelaskan bahwa keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dan dugaan tindak pidana makar semakin terlihat. Hal ini ditandai dengan telah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Untuk memperjelas hubungan antara para pelaku serta keterkaitan kedua tindak pidana tersebut, gelar perkara direncanakan berlangsung pada Kamis (19/11).
Ia menambahkan bahwa gelar perkara kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri. Forum tersebut diharapkan memberikan kesempatan kepada penyidik, para ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan masing-masing sehingga proses penanganan perkara dapat berlangsung secara transparan dan terbuka.
Menko Yusril menegaskan bahwa penerbitan SPDP tidak serta-merta berarti seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka tetap harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup. Hasil gelar perkara nantinya dapat menjadi dasar untuk menambahkan pasal makar terhadap tersangka yang telah ada ataupun menetapkan tersangka baru.
Terkait barang bukti, Menko Yusril mengungkapkan bahwa penyidik menemukan adanya upaya penghapusan sebagian data dari komputer. Meski demikian, sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak-pihak terkait telah berhasil disita dan saat ini masih dalam proses pendalaman.
Lebih lanjut, Menko Yusril menjelaskan bahwa dalam kerangka KUHP Nasional, tindak pidana makar mencakup tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan. Karena itu, penyidik perlu mengungkap seluruh rangkaian perbuatan, termasuk tujuan dan motif di balik penyadapan terhadap Presiden. Ia menyebut sejumlah kemungkinan yang perlu didalami, mulai dari niat membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas-tugas kepala negara, hingga upaya memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Mengenai dugaan pengguna akhir (end user) perangkat penyadapan yang sebelumnya disebut mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Menko Yusril menyampaikan bahwa temuan terbaru mengarah pada dugaan adanya tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan. Ia juga menilai penyidikan perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.

Menurutnya, pemeriksaan yang saat ini masih berfokus pada lingkungan internal Kepolisian tidak menutup kemungkinan berkembang kepada pihak-pihak lain, termasuk kalangan elite politik maupun birokrasi pemerintahan, sepanjang ditemukan bukti yang mendukung.
Menko Yusril turut menyoroti dugaan keterlibatan oknum internal Kepolisian dalam perkara tersebut. Ia menyebut peristiwa ini sebagai kejadian luar biasa karena sejak 1945 institusi Polri tidak pernah terlibat dalam tindak pidana makar. Oleh karena itu, pengungkapan perkara harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, pengamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dipastikan tetap berjalan maksimal oleh TNI.
Terkait pembenahan regulasi penyadapan, Menko Yusril menyampaikan bahwa pemerintah terus menjalin komunikasi dengan DPR untuk memperkuat pengaturan mengenai kewenangan penyadapan. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diberlakukan secara surut untuk menangani peristiwa yang telah terjadi.
Sebagai langkah antisipasi ke depan, pemerintah berkomitmen mengevaluasi dan memperketat pengawasan terhadap penggunaan perangkat penyadapan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang, antara lain Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Penguatan pengawasan internal maupun eksternal diperlukan untuk memastikan kewenangan tersebut dijalankan sesuai prosedur dan tidak disalahgunakan.
Pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan penanganan perkara serta mendukung aparat penegak hukum dalam mengungkap seluruh fakta dan pihak yang terlibat. Seluruh proses hukum diharapkan berjalan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





