Menko Yusril: Keterkaitan Penyadapan dan Dugaan Makar Semakin Nyata, Penanganan Kasus Berjalan Profesional

Jakarta, 18 November 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar terus mengalami perkembangan. Penanganan perkara yang dilakukan di Mabes Polri tersebut berlangsung secara profesional dengan tetap berpedoman pada hukum materiel dan hukum acara yang berlaku.

Dalam keterangannya kepada awak media di Trinity Tower, Rabu (18/11), Menko Yusril menjelaskan bahwa keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dan dugaan tindak pidana makar semakin terlihat. Hal ini ditandai dengan telah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Untuk memperjelas hubungan antara para pelaku serta keterkaitan kedua tindak pidana tersebut, gelar perkara direncanakan berlangsung pada Kamis (19/11).

Ia menambahkan bahwa gelar perkara kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri. Forum tersebut diharapkan memberikan kesempatan kepada penyidik, para ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan masing-masing sehingga proses penanganan perkara dapat berlangsung secara transparan dan terbuka.

Menko Yusril menegaskan bahwa penerbitan SPDP tidak serta-merta berarti seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka tetap harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup. Hasil gelar perkara nantinya dapat menjadi dasar untuk menambahkan pasal makar terhadap tersangka yang telah ada ataupun menetapkan tersangka baru.

Terkait barang bukti, Menko Yusril mengungkapkan bahwa penyidik menemukan adanya upaya penghapusan sebagian data dari komputer. Meski demikian, sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak-pihak terkait telah berhasil disita dan saat ini masih dalam proses pendalaman.

Lebih lanjut, Menko Yusril menjelaskan bahwa dalam kerangka KUHP Nasional, tindak pidana makar mencakup tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan. Karena itu, penyidik perlu mengungkap seluruh rangkaian perbuatan, termasuk tujuan dan motif di balik penyadapan terhadap Presiden. Ia menyebut sejumlah kemungkinan yang perlu didalami, mulai dari niat membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas-tugas kepala negara, hingga upaya memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mengenai dugaan pengguna akhir (end user) perangkat penyadapan yang sebelumnya disebut mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Menko Yusril menyampaikan bahwa temuan terbaru mengarah pada dugaan adanya tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan. Ia juga menilai penyidikan perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.

Menurutnya, pemeriksaan yang saat ini masih berfokus pada lingkungan internal Kepolisian tidak menutup kemungkinan berkembang kepada pihak-pihak lain, termasuk kalangan elite politik maupun birokrasi pemerintahan, sepanjang ditemukan bukti yang mendukung.

Menko Yusril turut menyoroti dugaan keterlibatan oknum internal Kepolisian dalam perkara tersebut. Ia menyebut peristiwa ini sebagai kejadian luar biasa karena sejak 1945 institusi Polri tidak pernah terlibat dalam tindak pidana makar. Oleh karena itu, pengungkapan perkara harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, pengamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dipastikan tetap berjalan maksimal oleh TNI.

Terkait pembenahan regulasi penyadapan, Menko Yusril menyampaikan bahwa pemerintah terus menjalin komunikasi dengan DPR untuk memperkuat pengaturan mengenai kewenangan penyadapan. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diberlakukan secara surut untuk menangani peristiwa yang telah terjadi.

Sebagai langkah antisipasi ke depan, pemerintah berkomitmen mengevaluasi dan memperketat pengawasan terhadap penggunaan perangkat penyadapan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang, antara lain Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Penguatan pengawasan internal maupun eksternal diperlukan untuk memastikan kewenangan tersebut dijalankan sesuai prosedur dan tidak disalahgunakan.

Pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan penanganan perkara serta mendukung aparat penegak hukum dalam mengungkap seluruh fakta dan pihak yang terlibat. Seluruh proses hukum diharapkan berjalan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.A., M.Soc.Sc., Ph.D.

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.A., M.Soc.Sc., Ph.D.

“Sistem yang baik akan memaksa orang jahat menjadi orang baik dan, sebaliknya, sistem yang tidak baik akan memaksa orang baik menjadi tidak baik.”

Berita Terbaru

"Apa yang baik wajib kita teruskan, apa yang salah wajib kita koreksi dan perbaiki..."

Berkelanjutan dan terintegrasi—itulah prinsip utama dalam mengelola negara. 

Hari ini, Kemenko Kumham Imipas menghadirkan Rekomendasi Kebijakan 2026 sebagai panduan strategis bagi 50 kementerian dan lembaga. Melalui sinergi lintas sektor yang kuat, mari kita teruskan langkah nyata membangun Indonesia bersama-sama. 🇮🇩

#YusrilIhzaMahendra #KemenkoKumhamImipas #Rekomendasikl #Kebijakan2026 #IndonesiaEmas

...

509 81
Di sela agenda kunjungan kerja di Korea Selatan akhir September lalu, saya berdiskusi hangat dengan Dubes RI untuk Korea Selatan, Pak Cecep Herawan, mengenai fungsi diplomasi dan pelindungan WNI. Salut atas komitmen KBRI Seoul yang terus mengoptimalkan layanan konsuler, legalisasi dokumen, advokasi ketenagakerjaan, hingga program "Rumah Kita" bagi warga yang jauh dari ibu kota. Sebuah dedikasi penting dalam memastikan jaminan hukum dan kehadiran negara bagi seluruh masyarakat Indonesia di Negeri Ginseng.

...

432 62
Naskah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sejatinya bukanlah sebuah produk peradilan ataupun undang-undang, melainkan sebuah putusan luhur dari para pemuda Indonesia. 

Kongres pemuda saat itu membuktikan bahwa tekad dan putusan yang lahir dari para pemuda menjadi fondasi utama berdirinya negara kita tercinta.

Senang sekali bisa hadir di tengah civitas akademika di Kampus Universitas Indonesia dalam Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2026 ini. Semoga semangat dan putusan visioner para pemuda pendahulu kita terus menginspirasi generasi muda hari ini untuk terus menjaga, merawat, dan memajukan Indonesia.

#SumpahPemuda #SumpahPemuda2026 #UniversitasIndonesia #YusrilIhzaMahendra #profyusril

...

1156 47
Menerima audiensi dan silaturahmi dari jajaran pengurus Kadin Indonesia yang dipimpin oleh Pak Anindya Bakrie (22/10).

Kami membahas urgensi revisi UU Kadin yang sudah berjalan hampir 4 dekade. Dunia usaha berkembang pesat, dan landasan hukumnya harus selaras agar mampu memberikan kepastian, perlindungan, serta ruang gerak bagi para pelaku usaha dari skala mikro hingga besar.

Pemerintah berkomitmen menyelesaikan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk mengawal pembahasan RUU Kadin bersama DPR RI. Kepastian hukum yang kokoh adalah kunci agar perekonomian nasional terus tumbuh berdaya saing.

#YusrilIhzaMahendra #profyusril #kadinindonesia #duniausaha #hukum

...

1569 42
Bernostalgia sejenak sambil berdiskusi bersama rekan-rekan Kohati PB HMI dalam Kohati Diplomacy Forum.

Dulu waktu pertama kali masuk kampus UI, sempat diajak gabung berbagai organisasi, tapi karena darah Masyumi mengalir dari Ayah, pilihannya tentu jatuh ke HMI.

Senang melihat semangat kritis, energi positif, dan potensi besar dari para kader HMI-Wati hari ini. Teruslah menjadi pelopor gagasan dan agen perubahan untuk Indonesia yang lebih baik.  

#YusrilIhzaMahendra #profyusril #KohatiDiplomacyForum #Kohati #HMI

...

2305 37