Keadilan pidana pada abad ke-21 tidak lagi dapat dipahami semata sebagai kemampuan negara menjatuhkan hukuman. Ia harus dilihat sebagai upaya membangun keseimbangan antara akuntabilitas, perlindungan
Oleh: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra Dunia tengah berada di ambang transformasi besar yang mengguncang pilar-pilar asumsi hukum tradisional kita. Jika satu dekade lalu kita
Jakarta, 22 Mei 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) berhasil meraih penghargaan Best Integrated Digital Innovation
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang unik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: membubarkan partai politik. Kewenangan ini diatur dalam Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2008, yang
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Prof. Yusril Ihza Mahendra beserta seluruh jajaran Kemenko Kumham Imipas
Surabaya – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Prof. Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan regulasi yang
Jakarta, 19 Mei 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan keprihatinan pemerintah atas penangkapan lima
Surabaya, 19 Mei 2026 — Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan penting terkait maraknya calon jemaah haji yang berangkat
Kuliah oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 17 April 2026 Kuliah ini membahas “hukum tata negara dalam keadaan darurat”
Jakarta, 14 Mei 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Pemerintah tidak pernah mengeluarkan