Menko Yusril Perkuat Kerja Sama Kekayaan Intelektual Indonesia–Korea Selatan

Seoul, Korea Selatan, 30 September 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bertemu dengan Menteri Kekayaan Intelektual Republik Korea, KIM Yong Sun, di President Hotel, Seoul, Korea Selatan, Rabu (30/9). Pertemuan membahas penguatan kerja sama Indonesia–Korea Selatan dalam pelindungan, penegakan hukum, pertukaran informasi, serta pemanfaatan kekayaan intelektual.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) on Intellectual Property Protection and Enforcement Cooperation antara Indonesia dan Korea Selatan, serta rencana kerja sama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Ministry of Intellectual Property (MOIP) Korea Selatan periode 2026–2028.

Yusril menyampaikan bahwa kekayaan intelektual harus menjadi instrumen yang mendukung inovasi, kemudahan berusaha, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kerja sama kedua negara perlu diarahkan pada langkah-langkah yang konkret, termasuk penanganan pelanggaran KI dan peningkatan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

“Kita ingin kerja sama ini memberikan manfaat nyata bagi pelindungan kekayaan intelektual, inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi kedua negara,” ujar Yusril.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga menyampaikan lima prioritas kerja sama dengan Korea Selatan, yakni dialog strategis dan tata kelola KI; pertukaran pengalaman dalam penyusunan rencana induk KI; peningkatan kapasitas dan keahlian, khususnya penegakan hukum dan pelindungan teknologi; hilirisasi, komersialisasi, valuasi dan pembiayaan berbasis KI; serta penanganan tantangan kecerdasan artifisial (AI) dan transformasi digital.

Kedua pihak turut membahas pelaksanaan MoU, termasuk pertukaran informasi mengenai dugaan pelanggaran merek dan hak cipta, penanganan permohonan merek yang diajukan dengan iktikad tidak baik, pertukaran data paten, merek dan desain industri, serta pelatihan investigasi dan pendidikan KI.

Yusril juga menyampaikan Rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional (RIKIN) 2027–2036 sebagai fondasi penguatan ekosistem KI Indonesia, yang mencakup penciptaan, pelindungan, pemanfaatan, hilirisasi, komersialisasi, hingga pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.

“Penguatan ekosistem kekayaan intelektual harus didukung kepastian hukum, koordinasi antarlembaga, dan penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, pemilik hak dan pelaku usaha memiliki kepastian untuk mengembangkan dan mengkomersialisasikan kekayaan intelektualnya,” kata Yusril.

Menteri KIM Yong Sun menyampaikan apresiasi atas kunjungan Yusril dan menilai pertemuan tersebut sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama kekayaan intelektual. Ia juga menyampaikan pentingnya memanfaatkan MoU yang telah ditandatangani untuk meningkatkan kerja sama penegakan hukum KI serta pertukaran informasi mengenai pelanggaran KI.

Pertemuan juga membahas dukungan terhadap pelaku usaha Korea Selatan di Indonesia, termasuk kemudahan dalam mendaftarkan kekayaan intelektual dan memperoleh pelindungan terhadap penyalahgunaan hak kekayaan intelektual. Yusril menegaskan dukungan pemerintah Indonesia terhadap pelindungan dan kemudahan bagi investor serta pemilik KI yang mendaftarkan haknya di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Yusril didampingi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Korea Cecep Herawan, Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas Nofli, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Administrasi Herdito Sandi Pratama, Atase Imigrasi, Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, serta perwakilan diplomat KBRI Seoul.

Sementara dari pihak Korea Selatan hadir Direktur Jenderal Biro Pelindungan Kekayaan Intelektual dan Kerja Sama Internasional KIM Yong Hoon, Direktur Jenderal Biro Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual PARK Jinhwan, Direktur Divisi Kerja Sama Internasional LEE Seung Kwan, Direktur Divisi Penyelesaian Sengketa Merek JUNG Ilnam, Direktur Divisi Manajemen Data Kekayaan Intelektual SHIN Hyunchul, Wakil Direktur Senior Divisi Kerja Sama Internasional KAM Yoo Lim, serta Asisten Wakil Direktur Divisi Kerja Sama Internasional ANH Gyuho.

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.A., M.Soc.Sc., Ph.D.

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.A., M.Soc.Sc., Ph.D.

“Sistem yang baik akan memaksa orang jahat menjadi orang baik dan, sebaliknya, sistem yang tidak baik akan memaksa orang baik menjadi tidak baik.”

Berita Terbaru

Di sela agenda kunjungan kerja di Korea Selatan akhir September lalu, saya berdiskusi hangat dengan Dubes RI untuk Korea Selatan, Pak Cecep Herawan, mengenai fungsi diplomasi dan pelindungan WNI. Salut atas komitmen KBRI Seoul yang terus mengoptimalkan layanan konsuler, legalisasi dokumen, advokasi ketenagakerjaan, hingga program "Rumah Kita" bagi warga yang jauh dari ibu kota. Sebuah dedikasi penting dalam memastikan jaminan hukum dan kehadiran negara bagi seluruh masyarakat Indonesia di Negeri Ginseng.

...

373 48
Naskah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sejatinya bukanlah sebuah produk peradilan ataupun undang-undang, melainkan sebuah putusan luhur dari para pemuda Indonesia. 

Kongres pemuda saat itu membuktikan bahwa tekad dan putusan yang lahir dari para pemuda menjadi fondasi utama berdirinya negara kita tercinta.

Senang sekali bisa hadir di tengah civitas akademika di Kampus Universitas Indonesia dalam Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2026 ini. Semoga semangat dan putusan visioner para pemuda pendahulu kita terus menginspirasi generasi muda hari ini untuk terus menjaga, merawat, dan memajukan Indonesia.

#SumpahPemuda #SumpahPemuda2026 #UniversitasIndonesia #YusrilIhzaMahendra #profyusril

...

1012 30
INFORMASI HOAKS!

Beredar flyer undangan konferensi pers mengatasnamakan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan narasi agenda audiensi pemberhentian Wakil Presiden.

Kami tegaskan bahwa informasi dan flyer tersebut adalah HOAKS / PALSU. 

Kemenko Kumham Imipas ataupun Menko Yusril Ihza Mahendra tidak pernah mengeluarkan undangan atau mengadakan agenda tersebut.

Masyarakat diimbau untuk tidak percaya, tidak membagikan ulang, dan selalu menyaring informasi sebelum disebarkan. 

Laporkan dan abaikan setiap konten palsu yang berpotensi menyesatkan publik.

#Klarifikasi #Hoax #kemenkokumhamimipas #profyim #AntiHoaks

...

4253 131
Menerima audiensi dan silaturahmi dari jajaran pengurus Kadin Indonesia yang dipimpin oleh Pak Anindya Bakrie (22/10).

Kami membahas urgensi revisi UU Kadin yang sudah berjalan hampir 4 dekade. Dunia usaha berkembang pesat, dan landasan hukumnya harus selaras agar mampu memberikan kepastian, perlindungan, serta ruang gerak bagi para pelaku usaha dari skala mikro hingga besar.

Pemerintah berkomitmen menyelesaikan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk mengawal pembahasan RUU Kadin bersama DPR RI. Kepastian hukum yang kokoh adalah kunci agar perekonomian nasional terus tumbuh berdaya saing.

#YusrilIhzaMahendra #profyusril #kadinindonesia #duniausaha #hukum

...

1525 41
Bernostalgia sejenak sambil berdiskusi bersama rekan-rekan Kohati PB HMI dalam Kohati Diplomacy Forum.

Dulu waktu pertama kali masuk kampus UI, sempat diajak gabung berbagai organisasi, tapi karena darah Masyumi mengalir dari Ayah, pilihannya tentu jatuh ke HMI.

Senang melihat semangat kritis, energi positif, dan potensi besar dari para kader HMI-Wati hari ini. Teruslah menjadi pelopor gagasan dan agen perubahan untuk Indonesia yang lebih baik.  

#YusrilIhzaMahendra #profyusril #KohatiDiplomacyForum #Kohati #HMI

...

2281 34