Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pemerintah tidak akan mengizinkan rencana pertunjukan musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton, bersama grup musik Israel & New Breed di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril setelah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait rencana pertunjukan bertajuk ‘Til The Whole World Knows Tour 2026’. Pertunjukan tersebut sebelumnya diberitakan akan digelar di Jakarta pada 24 Oktober 2026 di Graha Pengharapan dan telah menimbulkan perhatian serta penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga meminta pemerintah dan aparat terkait memastikan agar kegiatan tersebut tidak dimanfaatkan sebagai sarana propaganda yang bertentangan dengan posisi Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.

“Setelah kami melakukan koordinasi dan mempertimbangkan aspek keamanan dalam negeri serta komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, kami berpandangan bahwa kegiatan apa pun yang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk merugikan perjuangan rakyat Palestina tidak akan diperkenankan diselenggarakan di Indonesia,” ujar Yusril.

Yusril mengatakan, dalam mempertimbangkan rencana kegiatan tersebut, pemerintah juga memperhatikan pernyataan publik Israel Houghton terkait Israel yang pernah disampaikannya pada Oktober 2023.

“Kami mengetahui adanya pernyataan publik Israel Houghton pada Oktober 2023 yang menyatakan ‘I stand with Israel’. Pernyataan tersebut tentu menjadi salah satu hal yang kami pertimbangkan dalam melihat sensitivitas kegiatan ini, khususnya dalam konteks komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina,” kata Yusril.

Namun, Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak mempersoalkan keyakinan keagamaan Israel Houghton maupun latar belakangnya sebagai musisi lagu rohani.

“Pemerintah tidak dalam posisi menilai keyakinan keagamaan seseorang. Yang menjadi perhatian pemerintah adalah jangan sampai kegiatan apa pun di Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan propaganda politik yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri dan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina,” tegas Yusril.

Yusril mengatakan, Kemenko Kumham Imipas telah berkoordinasi dengan Kemenko Polkam, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kebudayaan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam koordinasi tersebut, Polri melalui Polda Metro Jaya menegaskan bahwa, dengan mempertimbangkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta untuk mencegah timbulnya gejolak, pertunjukan musik tersebut tidak akan mendapatkan izin.

“Jadi, dari sisi perizinan kegiatan, pertunjukan itu tidak akan mendapatkan izin dari Kepolisian. Pemerintah tentu harus mempertimbangkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan,” katanya.

Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada permohonan resmi penyelenggaraan pertunjukan tersebut yang diajukan kepada Kepolisian, baik oleh panitia maupun event organizer.

“Yang juga agak mengherankan bagi saya adalah bagaimana tiket sudah dijual secara online, sementara izin untuk menyelenggarakan pertunjukannya sendiri belum ada,” ujar Yusril.

Informasi mengenai rencana pertunjukan tersebut telah beredar melalui berbagai kanal promosi dan platform penjualan tiket. Kanal promosi terkait ‘Til The Whole World Knows Tour 2026’ juga telah beredar di media sosial.

Dari sisi keimigrasian, Yusril memastikan bahwa sampai saat ini Israel Houghton belum mengajukan permohonan visa untuk datang ke Indonesia dalam rangka pertunjukan tersebut.

“Memang sampai sekarang yang bersangkutan belum mengajukan permohonan visa. Tetapi kalau permohonan itu diajukan untuk keperluan pertunjukan tersebut, kami tidak akan menerbitkan visanya, karena kegiatan pertunjukannya sendiri tidak mendapatkan izin dari Kepolisian,” kata Yusril.

Yusril menjelaskan, Israel Houghton dan grup musiknya juga tidak dapat menggunakan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival) untuk tujuan menyelenggarakan atau tampil dalam pertunjukan musik.

“Kalau tujuannya melakukan pertunjukan musik, tentu harus menggunakan visa sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya. Tidak mungkin datang dengan visa kunjungan wisata untuk kemudian melakukan pertunjukan,” ujarnya.

Menurut Yusril, kebijakan keimigrasian pemerintah akan sejalan dengan keputusan terkait perizinan kegiatan tersebut.

“Karena pertunjukan itu tidak akan mendapatkan izin dari Kepolisian, maka Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga tidak akan menerbitkan visa kepada yang bersangkutan untuk tujuan tersebut,” tegasnya.

Yusril menegaskan, kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi kegiatan seni dan musik, melainkan merupakan langkah pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negeri sekaligus memastikan wilayah Indonesia tidak dimanfaatkan untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum ataupun bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan dan perjuangan rakyat Palestina.

“Pemerintah menghormati kegiatan seni dan kebebasan berekspresi. Namun, kebebasan tersebut tentu harus berjalan dengan tetap memperhatikan keamanan, ketertiban umum, serta kepentingan nasional Indonesia,” pungkas Yusril.