YUSRIL: MORATORIUM REMISI PELANGGARAN HAM

Yusril: Moratorium Remisi Pelanggaran HAM

Berdasarkan konvensi PBB, kepada seluruh narapidana tidak boleh diskriminatif.

Jum’at, 16 September 2011, 18:29 WIB

Arry Anggadha

VIVAnews – Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghentikan pemberian remisi kepada terpidana korupsi dan terorisme mengundang pro dan kontra. Mantan Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menilai pembekuan remisi itu akan melanggar HAM.

“Kepada seluruh narapidana harus diperlakukan sama tanpa membedakan jenis kejahatan dilakukan. Lembaga pemasyarakatan bukan lagi penjara, hanya hak-hak kebebasan diambil. Jadi kalau remisi diambil sama saja dengan telah merampas hak mereka sebagai masyarakat Indonesia,” kata Yusril di Medan, Jumat 16 September 2011.

Dikatakan Yusril, di dalam UN Convension Treathment of Prisoner atau Konvensi PBB tentang perlakuan kepada narapidana juga dalam UU Kemasyarakatan tahun 1995, pada dasarnya kepada seluruh narapidana tidak boleh diskriminatif.

“Jadi kalau peraturan presiden yang membatasi pemberian remisi diajukan bisa membuat narapidana akan mengajukan gugatan ke MA,” jelas Yusril yang juga menjadi tersangka korupsi Sisminbakum.

Presiden, disebutkannya jangan mau dengar desakan orang jalanan. “Pemerintah kalau bisa didikte orang jalanan bisa celaka negara ini. Pemerintah harus mempunyai sikap jangan tunduk pada suara-suara LSM atau mereka yang meneriakan ini,” tukasnya.

Mengenai dengan diajukannya pemberhentian pemberian remisi guna dampak efek jera menurut Yusril sama saja dengan adanya usaha balas dendam. Efek jera berarti telah kembali ke sistem penjara yang lama bukan lagi sebuah lembaga pemasyarakatan, pungkasnya. (Laporan: ala | Medan)

• VIVAnews

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.A., M.Soc.Sc., Ph.D.

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.A., M.Soc.Sc., Ph.D.

“Sistem yang baik akan memaksa orang jahat menjadi orang baik dan, sebaliknya, sistem yang tidak baik akan memaksa orang baik menjadi tidak baik.”

Berita Terbaru

"Apa yang baik wajib kita teruskan, apa yang salah wajib kita koreksi dan perbaiki..."

Berkelanjutan dan terintegrasi—itulah prinsip utama dalam mengelola negara. 

Hari ini, Kemenko Kumham Imipas menghadirkan Rekomendasi Kebijakan 2026 sebagai panduan strategis bagi 50 kementerian dan lembaga. Melalui sinergi lintas sektor yang kuat, mari kita teruskan langkah nyata membangun Indonesia bersama-sama. 🇮🇩

#YusrilIhzaMahendra #KemenkoKumhamImipas #Rekomendasikl #Kebijakan2026 #IndonesiaEmas

...

509 81
Di sela agenda kunjungan kerja di Korea Selatan akhir September lalu, saya berdiskusi hangat dengan Dubes RI untuk Korea Selatan, Pak Cecep Herawan, mengenai fungsi diplomasi dan pelindungan WNI. Salut atas komitmen KBRI Seoul yang terus mengoptimalkan layanan konsuler, legalisasi dokumen, advokasi ketenagakerjaan, hingga program "Rumah Kita" bagi warga yang jauh dari ibu kota. Sebuah dedikasi penting dalam memastikan jaminan hukum dan kehadiran negara bagi seluruh masyarakat Indonesia di Negeri Ginseng.

...

432 62
Naskah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sejatinya bukanlah sebuah produk peradilan ataupun undang-undang, melainkan sebuah putusan luhur dari para pemuda Indonesia. 

Kongres pemuda saat itu membuktikan bahwa tekad dan putusan yang lahir dari para pemuda menjadi fondasi utama berdirinya negara kita tercinta.

Senang sekali bisa hadir di tengah civitas akademika di Kampus Universitas Indonesia dalam Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2026 ini. Semoga semangat dan putusan visioner para pemuda pendahulu kita terus menginspirasi generasi muda hari ini untuk terus menjaga, merawat, dan memajukan Indonesia.

#SumpahPemuda #SumpahPemuda2026 #UniversitasIndonesia #YusrilIhzaMahendra #profyusril

...

1156 47
Menerima audiensi dan silaturahmi dari jajaran pengurus Kadin Indonesia yang dipimpin oleh Pak Anindya Bakrie (22/10).

Kami membahas urgensi revisi UU Kadin yang sudah berjalan hampir 4 dekade. Dunia usaha berkembang pesat, dan landasan hukumnya harus selaras agar mampu memberikan kepastian, perlindungan, serta ruang gerak bagi para pelaku usaha dari skala mikro hingga besar.

Pemerintah berkomitmen menyelesaikan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk mengawal pembahasan RUU Kadin bersama DPR RI. Kepastian hukum yang kokoh adalah kunci agar perekonomian nasional terus tumbuh berdaya saing.

#YusrilIhzaMahendra #profyusril #kadinindonesia #duniausaha #hukum

...

1569 42
Bernostalgia sejenak sambil berdiskusi bersama rekan-rekan Kohati PB HMI dalam Kohati Diplomacy Forum.

Dulu waktu pertama kali masuk kampus UI, sempat diajak gabung berbagai organisasi, tapi karena darah Masyumi mengalir dari Ayah, pilihannya tentu jatuh ke HMI.

Senang melihat semangat kritis, energi positif, dan potensi besar dari para kader HMI-Wati hari ini. Teruslah menjadi pelopor gagasan dan agen perubahan untuk Indonesia yang lebih baik.  

#YusrilIhzaMahendra #profyusril #KohatiDiplomacyForum #Kohati #HMI

...

2305 37