ASSEGAF HERAN YUSRIL AKAN DIPERIKSA LAGI KARENA BAP SALAH KETIK

Penasehat hukum Yusril Ihza Mahendra, Mohammad Assegaf dan Erman Umar menyatakan keheranannya, pengembalian berkas Yusril dari  Direktur Penuntutan ke Direktur Penyidikan karena kesalahan ketik Berita Acara Pemeriksaan. Sebagaimana diberitakan  kemarin (23/11/2010) Jampidsus Kejagung M Amari mengatakan bahwa “Yusril masih akan dipanggil, karena di BAP ada kesalahan pengetikan. Dia akan dipanggil lagi untuk membetulkan BAP yang keliru”. Sementara Kapuspenkum Kejagung Babul Khoir mengatakan bahwa pemanggilan Yusril karena ada “administrasi yang salah” dalam BAP.

Assegaf mengatakan kalau penyidikan dilakukan polisi dan dikembalikan oleh jaksa penuntut umum karena bukti belum lengkap, hal itu dapat dimengerti. Tetapi kalau hasil penyidikan Direktur Penyidikan dikembalikan lagi oleh Direktur Penuntutan di Kejaksaan Agung, hal itu terlihat aneh. “Kalau hanya salah ketik, itu soal  teknis yang tidak seharusnya tersangka diperiksa lagi”. Assegaf yakin bahwa ada masalah prinsipil sehingga berkas dikembalikan lagi. Dari seluruh proses pemeriksaan, Jaksa nampaknya sulit menemukan bukti dan dalil-dalil untuk mendakwa Yusril, sehingga mereka nampak bingung dalam menyusun surat dakwaan.

Dalam pemeriksaan terakhir, penyidik mengakui bahwa dugaan mereka bahwa Yusril menerima suap dan gratifikasi tidak ada buktinya. Baik bukti tertulis, keterangan saksi maupun laporan PPATK tidak mengindikasikan hal itu. Kalau mengaitkan Yusril dengan terdakwa Romly juga tidak relevan, karena perjanjian pembagian uang koperasi dengan Dirjen AHU tanggal 25 Juli 2001. Sementara Yusril sudah berhenti jadi Menteri Kehakiman dan HAM sejak 7 Pebruari 2001.

Kalau kesalahan Yusril dikaitkan dengan PNBP, alasan itu juga terbantahkan. Kewenangan menetapkan PNBPmenurut UU Pasal 3 UU No 20 Tahun 1997 tentang PNBP adalah kewenangan Presiden dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah. “Kalau mau tahu itu PNBP atau bukan, silahkan Kejaksaan Agung menanyakannya kepada Presiden SBY. Karena beliau yang tidak memasukkan biaya akses Sisminbakum sebagai PNBP. Masak kewenangan Presiden harus dipikulkan ke pundak Yusril” kata Assegaf.

Kejaksaan Agung, menurut Asegaf dan Erman, tidak perlu mencari alasan-alasan yang tak masuk akal untuk meneruskan perkara ini ke pengadilan. “Kebenaran materil dari perkaralah yang harus diutamakan” bukan soal  menjaga gengsi Kejaksaan Agung karena sudah terlanjur menyidik dan menjadikan Yusril sebagai tersangka. “Kalau memang tidak cukup bukti, lebih baik Kejaksaan Agung segera menutup kasus ini dengan menerbitkan SP3”. Ini penting untuk menjaga citra Kejaksaan Agung agar tidak timbul kesan sebagai alat kekuatan politik dan menjadikan seseorang sebagai target untuk dihukum. Demikian Assegaf mengakhiri keterangannya.*****

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.A., M.Soc.Sc., Ph.D.

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.A., M.Soc.Sc., Ph.D.

“Sistem yang baik akan memaksa orang jahat menjadi orang baik dan, sebaliknya, sistem yang tidak baik akan memaksa orang baik menjadi tidak baik.”

Berita Terbaru

"Apa yang baik wajib kita teruskan, apa yang salah wajib kita koreksi dan perbaiki..."

Berkelanjutan dan terintegrasi—itulah prinsip utama dalam mengelola negara. 

Hari ini, Kemenko Kumham Imipas menghadirkan Rekomendasi Kebijakan 2026 sebagai panduan strategis bagi 50 kementerian dan lembaga. Melalui sinergi lintas sektor yang kuat, mari kita teruskan langkah nyata membangun Indonesia bersama-sama. 🇮🇩

#YusrilIhzaMahendra #KemenkoKumhamImipas #Rekomendasikl #Kebijakan2026 #IndonesiaEmas

...

509 81
Di sela agenda kunjungan kerja di Korea Selatan akhir September lalu, saya berdiskusi hangat dengan Dubes RI untuk Korea Selatan, Pak Cecep Herawan, mengenai fungsi diplomasi dan pelindungan WNI. Salut atas komitmen KBRI Seoul yang terus mengoptimalkan layanan konsuler, legalisasi dokumen, advokasi ketenagakerjaan, hingga program "Rumah Kita" bagi warga yang jauh dari ibu kota. Sebuah dedikasi penting dalam memastikan jaminan hukum dan kehadiran negara bagi seluruh masyarakat Indonesia di Negeri Ginseng.

...

432 62
Naskah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sejatinya bukanlah sebuah produk peradilan ataupun undang-undang, melainkan sebuah putusan luhur dari para pemuda Indonesia. 

Kongres pemuda saat itu membuktikan bahwa tekad dan putusan yang lahir dari para pemuda menjadi fondasi utama berdirinya negara kita tercinta.

Senang sekali bisa hadir di tengah civitas akademika di Kampus Universitas Indonesia dalam Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2026 ini. Semoga semangat dan putusan visioner para pemuda pendahulu kita terus menginspirasi generasi muda hari ini untuk terus menjaga, merawat, dan memajukan Indonesia.

#SumpahPemuda #SumpahPemuda2026 #UniversitasIndonesia #YusrilIhzaMahendra #profyusril

...

1156 47
Menerima audiensi dan silaturahmi dari jajaran pengurus Kadin Indonesia yang dipimpin oleh Pak Anindya Bakrie (22/10).

Kami membahas urgensi revisi UU Kadin yang sudah berjalan hampir 4 dekade. Dunia usaha berkembang pesat, dan landasan hukumnya harus selaras agar mampu memberikan kepastian, perlindungan, serta ruang gerak bagi para pelaku usaha dari skala mikro hingga besar.

Pemerintah berkomitmen menyelesaikan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk mengawal pembahasan RUU Kadin bersama DPR RI. Kepastian hukum yang kokoh adalah kunci agar perekonomian nasional terus tumbuh berdaya saing.

#YusrilIhzaMahendra #profyusril #kadinindonesia #duniausaha #hukum

...

1569 42
Bernostalgia sejenak sambil berdiskusi bersama rekan-rekan Kohati PB HMI dalam Kohati Diplomacy Forum.

Dulu waktu pertama kali masuk kampus UI, sempat diajak gabung berbagai organisasi, tapi karena darah Masyumi mengalir dari Ayah, pilihannya tentu jatuh ke HMI.

Senang melihat semangat kritis, energi positif, dan potensi besar dari para kader HMI-Wati hari ini. Teruslah menjadi pelopor gagasan dan agen perubahan untuk Indonesia yang lebih baik.  

#YusrilIhzaMahendra #profyusril #KohatiDiplomacyForum #Kohati #HMI

...

2305 37