Hadiri Paripurna DPR RI, Menko Yusril Ihza Mahendra Dukung RAPBN 2027 yang Inklusif dan Berkelanjutan

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Prof. Yusril Ihza Mahendra beserta seluruh jajaran Kemenko Kumham Imipas menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Acara ini digelar untuk mendengar penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027 langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pidatonya di hadapan DPR RI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan mengarahkan kebijakan ekonomi nasional dan RAPBN 2027 untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas fiskal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN Tahun 2027 dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga memaparkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan mencapai 6,5 persen melalui penguatan hilirisasi industri, peningkatan investasi, pengembangan sumber daya manusia, serta pengelolaan fiskal yang sehat dan kredibel.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menekankan pentingnya kembali pada amanat Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar pengelolaan ekonomi nasional. Menurutnya, Indonesia harus berani melakukan pembenahan sistem ekonomi agar kekayaan nasional benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pasal 33 UUD 1945 adalah kunci kemakmuran bangsa Indonesia. Kekayaan alam kita harus dikelola oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegas Presiden.

Selain itu, Presiden menyoroti sejumlah program prioritas nasional, termasuk penguatan tata kelola sumber daya alam, pemerataan akses pembiayaan bagi masyarakat kecil, serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa RAPBN 2027 harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang dinamis.

“Kehadiran Presiden secara langsung untuk menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 menunjukkan komitmen pemerintah bahwa RAPBN diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” ujar Puan.

Ia menegaskan bahwa DPR RI mendukung seluruh program pemerintah selama kebijakan yang dijalankan berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan kepentingan nasional.

“DPR RI mendukung seluruh program pemerintah sepanjang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, pengurangan ketimpangan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi nasional,” katanya.

Puan juga menilai APBN 2027 perlu disusun secara sehat, kredibel, dan berkelanjutan, agar mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus tetap memberi ruang bagi program-program pembangunan strategis nasional.

Kehadiran Menko Yusril beserta jajaran Kemenko Kumham Imipas dalam rapat paripurna tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap sinergi pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal yang adaptif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas di tengah dinamika ekonomi global.

Post Views: 1,067

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

“Sistem yang baik akan memaksa orang jahat menjadi orang baik dan, sebaliknya, sistem yang tidak baik akan memaksa orang baik menjadi tidak baik.”

Berita Terbaru

yusrilihzamhd

1,492 643,087

Menko Kumham Imipas, Menteri Hukum 1999-2001, Menteri Kehakiman dan HAM 2001-2004, Menteri Sekretaris Negara 2004-2007, Anggota DPR/MPR, Guru Besar UI

Mampir ke Warung Kopi Asiang, di Pontianak, jadi salah satu agenda saya saat melakukan kunjungan ke Pontianak, Kalimantan Barat, 1-2 Mei 2026.

Ngopi bareng Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang dan Rocky Gerung itu jadi selingan ringan di tengah dua agenda lain, yakni memberi kuliah umum di Universitas Tanjungpura dan mengisi materi pada kegiatan Bimbingan Teknis Partai Hanura.
_
#profyim #ngopi #universitastanjungpura #pontianak #kopiasiang

1291 54
Open post by yusrilihzamhd with ID 18060327902468647
Mampir ke Warung Kopi Asiang, di Pontianak, jadi salah satu agenda saya saat melakukan kunjungan ke Pontianak, Kalimantan Barat, 1-2 Mei 2026. Ngopi bareng Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang dan Rocky Gerung itu jadi selingan ringan di tengah dua agenda lain, yakni memberi kuliah umum di Universitas Tanjungpura dan mengisi materi pada kegiatan Bimbingan Teknis Partai Hanura. _ #profyim #ngopi #universitastanjungpura #pontianak #kopiasiang

...

1291 54

Saya tidak pernah menyatakan kalimat-kalimat seperti dalam foto di atas. Klaim "Yusril Sebut Ijazah Jokowi Sah di Mata Hukum" yang beredar di Facebook dan media sosial lain adalah disinformasi, hoaks, karena tidak pernah saya ucapkan.

Tidak ada pernyataan seperti itu yang pernah saya sampaikan, baik dalam kapasitas sebagai Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi & Pemasyarakatan maupun sebagai pribadi, praktisi hukum & akademisi.

Saya sendiri tidak pernah memberikan penilaian apakah ijazah Jokowi itu sah atau tidak sah secara hukum, karena saya tidak mempunyai kapasitas, apalagi kewenangan untuk melakukan hal itu. Biarkanlah para pihak yang berkepentingan menyelesaikan persoalan itu mengikuti cara yang mereka anggap paling baik.

#BijakCerdasPakaiMedsos #StopHoaks Jangan sebarkan informasi yang belum terverifikasi.

#yim

9366 244
Open post by yusrilihzamhd with ID 18199071475358179
Saya tidak pernah menyatakan kalimat-kalimat seperti dalam foto di atas. Klaim "Yusril Sebut Ijazah Jokowi Sah di Mata Hukum" yang beredar di Facebook dan media sosial lain adalah disinformasi, hoaks, karena tidak pernah saya ucapkan. Tidak ada pernyataan seperti itu yang pernah saya sampaikan, baik dalam kapasitas sebagai Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi & Pemasyarakatan maupun sebagai pribadi, praktisi hukum & akademisi. Saya sendiri tidak pernah memberikan penilaian apakah ijazah Jokowi itu sah atau tidak sah secara hukum, karena saya tidak mempunyai kapasitas, apalagi kewenangan untuk melakukan hal itu. Biarkanlah para pihak yang berkepentingan menyelesaikan persoalan itu mengikuti cara yang mereka anggap paling baik. #BijakCerdasPakaiMedsos #StopHoaks Jangan sebarkan informasi yang belum terverifikasi. #yim

...

9366 244
Instagram Facebook X-twitter Youtube Linkedin Tiktok
Copyright © 2026 Yusril Ihza Mahendra
Tentang Kami | Arsip