LP2TRI DESAK KPK AMBIL ALIH KASUS SISMINBAKUM -

LP2TRI DESAK KPK AMBIL ALIH KASUS SISMINBAKUM

KPK Diminta Ambil Alih Kasus Sisminbakum dari Kejaksaan
Fajar Pratama – detikNews

Jakarta – Pengusutan kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Kejaksaan Agung bak jalan di tempat. Untuk itu KPK diminta untuk menggunakan kewenangannya agar dapat mengambil alih kasus tersebut dari kejaksaan.

Desakan tersebut dilakukan oleh Lembaga Pemantau Penyelenggara Triaspolitika Republik Indonesia (LP2TRI) yang hari ini menyerahkan laporan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kedatangan kami ke KPK untuk memberikan dorongan dan hasil kajian hukum terhadap kasus ini,” tutur Sekjen LP2TRI, Chandra Adiwana di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Jumat (1/7/2011).

Chandra mengatakan, selama ini kasus tersebut ditangani di Kejaksaan Agung, tetapi berjalan sangat lambat. Di Kejagung, lanjutnya, berkas Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesoedibyo, sudah dinyatakan lengkap (P21) sejak Januari 2011 silam, tapi tak kunjung diajukan ke pengadilan.

“Ini kan aneh. Akal sehat kita tak menerima jika ini bukan permainan. Pimpinan KPK mestinya curiga, ada apa di balik keanehan itu,” tandas Chandra.

Untuk diketahui, KPK memang memiliki kewenangan untuk mengambil alih suatu kasus dari lembaga hukum lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 junto pasal Pasal 8 ayat 2 Undang-undang no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasal 8

(2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Pasal 9

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi

(fjp/rdf)

Post Views: 20

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

“Sistem yang baik akan memaksa orang jahat menjadi orang baik dan, sebaliknya, sistem yang tidak baik akan memaksa orang baik menjadi tidak baik.”

Berita Terbaru

Menavigasi Keadilan di Era Ekonomi Gig dan Kecerdasan Buatan: Sebuah Perspektif Hukum Kenegaraan

May 24, 2026

Kemenko Kumham Imipas Raih Penghargaan Bergengsi Best Integrated Digital Innovation for Public Service 2026

May 22, 2026

Mahkamah Konstitusi dan Sejarah Pembubaran Partai Politik di Indonesia

May 21, 2026

Hadiri Paripurna DPR RI, Menko Yusril Ihza Mahendra Dukung RAPBN 2027 yang Inklusif dan Berkelanjutan

May 21, 2026

Menko Yusril Ihza Mahendra Tekankan Regulasi Adaptif Hadapi Gig Economy dan AI di Seminar Unesa

May 20, 2026

Yusril Ihza Mahendra Prihatin: Pemerintah Kesulitan Hubungi 5 WNI Delegasi Kemanusiaan yang Ditangkap Israel di Perairan Internasional

May 19, 2026

Presiden Jokowi dan Tim Kuasa Hukum di MK berfoto di depan Istana Bogor tadi malam pic.twitter.com/2lPnbUPKg1
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) July 2, 2019

yusrilihzamhd

1,495 643,255

Menko Kumham Imipas, Menteri Hukum 1999-2001, Menteri Kehakiman dan HAM 2001-2004, Menteri Sekretaris Negara 2004-2007, Anggota DPR/MPR, Guru Besar UI

Bagaimana batasan wewenang aparat dalam menanggapi dinamika nobar dan diskusi film?

Kewenangan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) berada di tangan kepolisian dan pelaksanaannya berdasarkan situasi riil di lapangan. Tidak pernah ada arahan pelarangan dari pusat.

Tonton penjelasan Menko Yusril, dan jangan lewatkan jawabannya di detik-detik terakhir! 😃

#profyim #kuliahumumyim #nobar #pestababi #film

264 4

Open post by yusrilihzamhd with ID 17896239318456549

Bagaimana batasan wewenang aparat dalam menanggapi dinamika nobar dan diskusi film?

Kewenangan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) berada di tangan kepolisian dan pelaksanaannya berdasarkan situasi riil di lapangan. Tidak pernah ada arahan pelarangan dari pusat.

Tonton penjelasan Menko Yusril, dan jangan lewatkan jawabannya di detik-detik terakhir! 😃

#profyim #kuliahumumyim #nobar #pestababi #film

264 4

Alhamdulillah, Kemenko Kumham Imipas menerima penghargaan Best Integrated Digital Innovation for Public Service pada ajang Digital Innovation Awards 2026 yang diselenggarakan oleh I-News TV.

Penghargaan ini menjadi pengingat bahwa pelayanan publik harus terus bergerak mengikuti perkembangan zaman—lebih cepat, lebih terbuka, lebih mudah diakses, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Transformasi digital yang kami lakukan melalui penguatan layanan PPID bukan semata tentang teknologi, tetapi tentang menghadirkan pelayanan informasi publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Di tengah perkembangan artificial intelligence yang semakin pesat, saya meyakini bahwa natural intelligence manusia tetap memegang peranan utama. Karena itu, kemampuan berpikir, kebijaksanaan, integritas, dan daya adaptasi harus terus kita tingkatkan agar teknologi benar-benar memberi manfaat bagi kemanusiaan.

Terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenko Kumham Imipas dan semua pihak yang terus bekerja, berinovasi, dan melayani dengan sepenuh hati.

#profyim #kemenkokumhamimipas #digitalinnovation #ppid #naturalintelligence

1032 15

Open post by yusrilihzamhd with ID 18119388550602590

Alhamdulillah, Kemenko Kumham Imipas menerima penghargaan Best Integrated Digital Innovation for Public Service pada ajang Digital Innovation Awards 2026 yang diselenggarakan oleh I-News TV.

Penghargaan ini menjadi pengingat bahwa pelayanan publik harus terus bergerak mengikuti perkembangan zaman—lebih cepat, lebih terbuka, lebih mudah diakses, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Transformasi digital yang kami lakukan melalui penguatan layanan PPID bukan semata tentang teknologi, tetapi tentang menghadirkan pelayanan informasi publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Di tengah perkembangan artificial intelligence yang semakin pesat, saya meyakini bahwa natural intelligence manusia tetap memegang peranan utama. Karena itu, kemampuan berpikir, kebijaksanaan, integritas, dan daya adaptasi harus terus kita tingkatkan agar teknologi benar-benar memberi manfaat bagi kemanusiaan.

Terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenko Kumham Imipas dan semua pihak yang terus bekerja, berinovasi, dan melayani dengan sepenuh hati.

#profyim #kemenkokumhamimipas #digitalinnovation #ppid #naturalintelligence

1032 15

Pagi ini saya menghadiri Rapat Paripurna DPR RI untuk menyimak langsung pidato Presiden Prabowo Subianto yang memaparkan Kerangka Ekonomi Makro serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.

Pemaparan secara langsung oleh Presiden di hadapan DPR tersebut merupakan sebuah langkah bersejarah, menunjukkan keseriusan Bapak Prabowo dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan dinamika geopolitik yang terus berubah.

Rapat Paripurna ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Semoga berbagai upaya yang dijalankan Pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menjadi fondasi kokoh bagi kebangkitan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Foto oleh: Tim Sekretariat Presiden

#profyim #presidenprabowo #sidangparipurna #ekonomimakro #kebijakanfiskal

7338 178

Open post by yusrilihzamhd with ID 18200570197360999

Pagi ini saya menghadiri Rapat Paripurna DPR RI untuk menyimak langsung pidato Presiden Prabowo Subianto yang memaparkan Kerangka Ekonomi Makro serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.

Pemaparan secara langsung oleh Presiden di hadapan DPR tersebut merupakan sebuah langkah bersejarah, menunjukkan keseriusan Bapak Prabowo dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan dinamika geopolitik yang terus berubah.

Rapat Paripurna ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Semoga berbagai upaya yang dijalankan Pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menjadi fondasi kokoh bagi kebangkitan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Foto oleh: Tim Sekretariat Presiden

#profyim #presidenprabowo #sidangparipurna #ekonomimakro #kebijakanfiskal

7338 178

Malam penuh berkah dari Konser Mahabah Allah Pakem 9 di Teater Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta, Senin (18/5), terasa begitu istimewa.

Bersama budayawan Ngatawi Al-Zastrouw, para musisi hebat Tiga Jantung — Baruna Priyotomo (Elpamas), Yoel Perry (NUKLA), Taraz Biztara (T.R.I.A.D) — serta karya-karya Mbah Syaiful Umar, kita menyaksikan bagaimana seni dan musik menjelma menjadi jembatan ruhani yang indah: mengantarkan kita pada mahabbah kepada Allah sekaligus meneguhkan cinta pada NKRI.

Sejak muda saya meyakini bahwa seni, musik, dan sastra bukan sekadar hiburan. Ia adalah bahasa jiwa yang menyatukan akal, rasa, dan iman. Dalam konser Senin malam itu, lagu-lagu sufistik yang dikemas secara kontemporer membuktikan bahwa tradisi luhur bangsa tetap hidup, relevan, dan mampu menyentuh generasi muda.

Di tengah tantangan kebangsaan dan arus global, seni yang berakhlak dan bernilai spiritual seperti ini menjadi penguat ketahanan batin kita sebagai khalifatullah fil ardh.

Terima kasih kepada PWI DKI Jakarta dan Tiga Jantung Production atas terselenggaranya acara penuh makna ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan setiap nada dan syair yang bergema sebagai amal jariyah bagi kita semua.

Wallahu a’lam bish-shawab.

#profyim #yimstory #mahabahallahpakem9 #taubat #khalifah

1536 21

Open post by yusrilihzamhd with ID 18044243198786226

Malam penuh berkah dari Konser Mahabah Allah Pakem 9 di Teater Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta, Senin (18/5), terasa begitu istimewa.

Bersama budayawan Ngatawi Al-Zastrouw, para musisi hebat Tiga Jantung — Baruna Priyotomo (Elpamas), Yoel Perry (NUKLA), Taraz Biztara (T.R.I.A.D) — serta karya-karya Mbah Syaiful Umar, kita menyaksikan bagaimana seni dan musik menjelma menjadi jembatan ruhani yang indah: mengantarkan kita pada mahabbah kepada Allah sekaligus meneguhkan cinta pada NKRI.

Sejak muda saya meyakini bahwa seni, musik, dan sastra bukan sekadar hiburan. Ia adalah bahasa jiwa yang menyatukan akal, rasa, dan iman. Dalam konser Senin malam itu, lagu-lagu sufistik yang dikemas secara kontemporer membuktikan bahwa tradisi luhur bangsa tetap hidup, relevan, dan mampu menyentuh generasi muda.

Di tengah tantangan kebangsaan dan arus global, seni yang berakhlak dan bernilai spiritual seperti ini menjadi penguat ketahanan batin kita sebagai khalifatullah fil ardh.

Terima kasih kepada PWI DKI Jakarta dan Tiga Jantung Production atas terselenggaranya acara penuh makna ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan setiap nada dan syair yang bergema sebagai amal jariyah bagi kita semua.

Wallahu a’lam bish-shawab.

#profyim #yimstory #mahabahallahpakem9 #taubat #khalifah

1536 21

Alhamdulillah, pada Selasa siang (19/5) saya berkesempatan menghadiri Seminar Nasional bertema “Tantangan Hukum di Era Artificial Intelligence (AI) dan Gig Economy” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya.

Perkembangan teknologi dan pola kerja baru menuntut hukum yang adaptif, progresif, serta responsif. Disrupsi AI dan gig economy telah mengubah cara kerja konvensional dengan sangat cepat. Kini masyarakat berhadapan dengan algoritma yang menentukan pekerjaan, tarif, hingga akses layanan.

Dalam situasi ini, negara memiliki peran penting: menghadirkan kepastian hukum, melindungi hak pekerja, sekaligus mendorong inovasi teknologi demi kemajuan bangsa.

Saya menyampaikan terima kasih kepada Rektor Unesa, Prof. Dr. Nurhasan, beserta seluruh civitas akademika atas undangan sebagai narasumber. Semoga diskusi hari ini memberi kontribusi nyata bagi pembangunan hukum nasional di era digital.

📍 Gedung Rektorat Unesa II, Surabaya — 19 Mei 2026

2666 21

Open post by yusrilihzamhd with ID 18112771540712393

Alhamdulillah, pada Selasa siang (19/5) saya berkesempatan menghadiri Seminar Nasional bertema “Tantangan Hukum di Era Artificial Intelligence (AI) dan Gig Economy” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya.

Perkembangan teknologi dan pola kerja baru menuntut hukum yang adaptif, progresif, serta responsif. Disrupsi AI dan gig economy telah mengubah cara kerja konvensional dengan sangat cepat. Kini masyarakat berhadapan dengan algoritma yang menentukan pekerjaan, tarif, hingga akses layanan.

Dalam situasi ini, negara memiliki peran penting: menghadirkan kepastian hukum, melindungi hak pekerja, sekaligus mendorong inovasi teknologi demi kemajuan bangsa.

Saya menyampaikan terima kasih kepada Rektor Unesa, Prof. Dr. Nurhasan, beserta seluruh civitas akademika atas undangan sebagai narasumber. Semoga diskusi hari ini memberi kontribusi nyata bagi pembangunan hukum nasional di era digital.

📍 Gedung Rektorat Unesa II, Surabaya — 19 Mei 2026

2666 21

Mampir ke Warung Kopi Asiang, di Pontianak, jadi salah satu agenda saya saat melakukan kunjungan ke Pontianak, Kalimantan Barat, 1-2 Mei 2026.

Ngopi bareng Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang dan Rocky Gerung itu jadi selingan ringan di tengah dua agenda lain, yakni memberi kuliah umum di Universitas Tanjungpura dan mengisi materi pada kegiatan Bimbingan Teknis Partai Hanura.
_
#profyim #ngopi #universitastanjungpura #pontianak #kopiasiang

1304 55

Open post by yusrilihzamhd with ID 18060327902468647

Mampir ke Warung Kopi Asiang, di Pontianak, jadi salah satu agenda saya saat melakukan kunjungan ke Pontianak, Kalimantan Barat, 1-2 Mei 2026.

Ngopi bareng Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang dan Rocky Gerung itu jadi selingan ringan di tengah dua agenda lain, yakni memberi kuliah umum di Universitas Tanjungpura dan mengisi materi pada kegiatan Bimbingan Teknis Partai Hanura.
_
#profyim #ngopi #universitastanjungpura #pontianak #kopiasiang

1304 55

Alhamdulillah, pada 5 Mei 2026, Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menghadap Presiden di Istana Negara untuk melaporkan hasil kerja tim yang tertuang dalam laporan setebal 3.000 halaman.

Bapak Presiden telah membaca kesimpulan laporan tersebut dan mendiskusikannya bersama kami. Berikut sejumlah arahan yang beliau sampaikan.

Pertama, Pemerintah tidak akan membentuk kementerian baru yang membawahi Polri. Kepolisian Nasional Republik Indonesia tetap bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sebagaimana yang berlaku saat ini.

Selanjutnya, mekanisme pemilihan Kapolri tidak berubah—Presiden mengangkat Kapolri dengan persetujuan DPR.

Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pun akan diperluas dan diperkuat, sehingga keputusan dan rekomendasinya ke depan bersifat mengikat.

Pemerintah juga akan menyusun norma hukum yang lebih jelas mengenai jabatan sipil yang dapat diduduki oleh polisi aktif di luar institusi kepolisian.

Terakhir, guna memberikan landasan konstitusional bagi seluruh hal di atas, Pemerintah bersama DPR akan merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kami berharap upaya yang telah bersama-sama kita lakukan ini dapat mewujudkan Polri yang lebih humanis dan profesional dalam menegakkan keamanan dan ketertiban, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
_
#profyim #reformasipolri #kompolnas #pemerintah #perlindungan

4796 89

Open post by yusrilihzamhd with ID 18101706460962873

Alhamdulillah, pada 5 Mei 2026, Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menghadap Presiden di Istana Negara untuk melaporkan hasil kerja tim yang tertuang dalam laporan setebal 3.000 halaman.

Bapak Presiden telah membaca kesimpulan laporan tersebut dan mendiskusikannya bersama kami. Berikut sejumlah arahan yang beliau sampaikan.

Pertama, Pemerintah tidak akan membentuk kementerian baru yang membawahi Polri. Kepolisian Nasional Republik Indonesia tetap bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sebagaimana yang berlaku saat ini.

Selanjutnya, mekanisme pemilihan Kapolri tidak berubah—Presiden mengangkat Kapolri dengan persetujuan DPR.

Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pun akan diperluas dan diperkuat, sehingga keputusan dan rekomendasinya ke depan bersifat mengikat.

Pemerintah juga akan menyusun norma hukum yang lebih jelas mengenai jabatan sipil yang dapat diduduki oleh polisi aktif di luar institusi kepolisian.

Terakhir, guna memberikan landasan konstitusional bagi seluruh hal di atas, Pemerintah bersama DPR akan merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kami berharap upaya yang telah bersama-sama kita lakukan ini dapat mewujudkan Polri yang lebih humanis dan profesional dalam menegakkan keamanan dan ketertiban, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
_
#profyim #reformasipolri #kompolnas #pemerintah #perlindungan

4796 89

Saya tidak pernah menyatakan kalimat-kalimat seperti dalam foto di atas. Klaim "Yusril Sebut Ijazah Jokowi Sah di Mata Hukum" yang beredar di Facebook dan media sosial lain adalah disinformasi, hoaks, karena tidak pernah saya ucapkan.

Tidak ada pernyataan seperti itu yang pernah saya sampaikan, baik dalam kapasitas sebagai Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi & Pemasyarakatan maupun sebagai pribadi, praktisi hukum & akademisi.

Saya sendiri tidak pernah memberikan penilaian apakah ijazah Jokowi itu sah atau tidak sah secara hukum, karena saya tidak mempunyai kapasitas, apalagi kewenangan untuk melakukan hal itu. Biarkanlah para pihak yang berkepentingan menyelesaikan persoalan itu mengikuti cara yang mereka anggap paling baik.

#BijakCerdasPakaiMedsos #StopHoaks Jangan sebarkan informasi yang belum terverifikasi.

#yim

9371 244

Open post by yusrilihzamhd with ID 18199071475358179

Saya tidak pernah menyatakan kalimat-kalimat seperti dalam foto di atas. Klaim "Yusril Sebut Ijazah Jokowi Sah di Mata Hukum" yang beredar di Facebook dan media sosial lain adalah disinformasi, hoaks, karena tidak pernah saya ucapkan.

Tidak ada pernyataan seperti itu yang pernah saya sampaikan, baik dalam kapasitas sebagai Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi & Pemasyarakatan maupun sebagai pribadi, praktisi hukum & akademisi.

Saya sendiri tidak pernah memberikan penilaian apakah ijazah Jokowi itu sah atau tidak sah secara hukum, karena saya tidak mempunyai kapasitas, apalagi kewenangan untuk melakukan hal itu. Biarkanlah para pihak yang berkepentingan menyelesaikan persoalan itu mengikuti cara yang mereka anggap paling baik.

#BijakCerdasPakaiMedsos #StopHoaks Jangan sebarkan informasi yang belum terverifikasi.

#yim

9371 244

Follow on Instagram

LP2TRI DESAK KPK AMBIL ALIH KASUS SISMINBAKUM

Share:

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

Berita Terbaru

Menavigasi Keadilan di Era Ekonomi Gig dan Kecerdasan Buatan: Sebuah Perspektif Hukum Kenegaraan

Kemenko Kumham Imipas Raih Penghargaan Bergengsi Best Integrated Digital Innovation for Public Service 2026

Mahkamah Konstitusi dan Sejarah Pembubaran Partai Politik di Indonesia

Hadiri Paripurna DPR RI, Menko Yusril Ihza Mahendra Dukung RAPBN 2027 yang Inklusif dan Berkelanjutan

Menko Yusril Ihza Mahendra Tekankan Regulasi Adaptif Hadapi Gig Economy dan AI di Seminar Unesa

Yusril Ihza Mahendra Prihatin: Pemerintah Kesulitan Hubungi 5 WNI Delegasi Kemanusiaan yang Ditangkap Israel di Perairan Internasional

yusrilihzamhd