Jakarta, 18 Juni 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menerima audiensi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) untuk mendengarkan dan mengklarifikasi lima tuntutan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa 12 Juni 2026, terutama terkait perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG, serta memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kamis (18/6).
“Kami mendengarkan aspirasi dari mahasiswa. Kami akan sampaikan dalam bentuk laporan kepada Bapak Presiden. Dialog ini penting. Kami membuka diri untuk semua pihak, termasuk kepada mahasiswa setelah aksi unjuk rasa 12 Juni yang lalu,” ujar Menko Yusril.
Adapun lima tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisasi di ranah sipil, serta desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
Dalam dialog tersebut, Menko Yusril secara khusus meminta penjelasan kepada mahasiswa terkait tuntutan terhadap program MBG. Ia ingin memastikan apakah yang dimaksud mahasiswa adalah penghentian total program atau perbaikan tata kelola.
“Saya juga minta klarifikasi lima tuntutan BEM pada aksi unjuk rasa yang lalu, terutama pada program MBG, apakah penghentian total atau perbaikan. Saya mendapat penjelasan dari teman-teman BEM SI bahwa yang dimaksud adalah perbaikan tata kelola program MBG karena juga dirasakan manfaatnya,” jelasnya.
Menko Yusril menyampaikan bahwa program MBG dilaksanakan Presiden untuk meningkatkan gizi masyarakat. Selain itu, program tersebut juga diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi di tingkat masyarakat, termasuk melalui keterlibatan pelaku usaha, peternak, nelayan, dan penyedia bahan pangan di daerah.
Menurutnya, pemerintah terbuka terhadap masukan terkait perbaikan tata kelola program tersebut. Ia meyakini bahwa apabila yang diinginkan mahasiswa adalah pembenahan tata kelola MBG, maka hal itu akan menjadi perhatian pemerintah.
“Saya sampaikan program ini dilaksanakan oleh Presiden untuk meningkatkan gizi masyarakat. Program ini juga untuk menjalankan perputaran ekonomi di masyarakat. Saya berkeyakinan kalau yang diinginkan adalah perbaikan tata kelola program MBG, pasti akan dilakukan oleh pemerintah,” katanya.
Menko Yusril juga menegaskan bahwa seluruh masukan mahasiswa akan ditampung dan dilaporkan kepada Presiden. Ia juga menilai dialog seperti ini penting untuk menjaga komunikasi antara pemerintah dan kelompok mahasiswa.
“Masalah-masalah lain yang disampaikan kami tampung dan akan kami laporkan ke Presiden. Inilah yang kita harapkan. Kami menjamin kebebasan berpendapat, agar teman-teman mahasiswa juga belajar kritis dengan baik dan tajam,” ujar Yusril.
Mahasiswa yang hadir menyambut baik audiensi tersebut dan berharap aspirasi mereka dapat diteruskan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki kebijakan yang masih menimbulkan keresahan publik.
Menko Yusril menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan memandang perbedaan pendapat sebagai bagian dari demokrasi. Ia juga memastikan kebebasan berpendapat tetap dijamin, sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis kajian. Pertemuan ini sekaligus menjadi ruang komunikasi konstruktif antara pemerintah dan mahasiswa.
