Jakarta, 22 Juni 2026 – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang berlangsung di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senin (22/6). Rapat tersebut membahas dukungan anggaran bagi kementerian koordinator dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra didampingi Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, Staf Ahli, Staf Khusus, Pimti Madya dan Pimti Pratama di Lingkungan Kemenko Kumham Imipas
Rapat dipimpin oleh Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, serta dihadiri para Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Kehadiran Kemenko Kumham Imipas dalam forum tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan. Dukungan anggaran yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi koordinatif berjalan secara optimal.
Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI bersama pemerintah membahas kebutuhan anggaran masing-masing kementerian koordinator untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis pada tahun anggaran mendatang. Pembahasan dilakukan guna memastikan setiap kementerian koordinator memiliki dukungan sumber daya yang memadai dalam menjalankan fungsi koordinasi lintas sektor serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, memaparkan alokasi pagu anggaran bagi masing-masing kementerian koordinator. Said menegaskan bahwa dukungan anggaran yang memadai sangat penting agar kementerian koordinator dapat menjalankan fungsi koordinasi lintas sektor secara efektif serta mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Menurutnya, dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat implementasi kebijakan strategis dan memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga dalam mencapai target pembangunan nasional.
Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga telah memberikan persetujuan atas penyesuaian dan penguatan anggaran bagi tujuh kementerian koordinator Kabinet Merah Putih sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan fungsi koordinasi pemerintahan. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) memperoleh anggaran Pagu Indikatif untuk tahun 2027 sebesar Rp 338,8 M.
Dukungan anggaran tersebut ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.
