PEMERINTAHAN SATGAS YANG SERBA TIDAK JELAS
Entah apa gerangan yang membuat Presiden SBY suka benar dengan lembaga yang berbau ad hoc, yang kerjanya cuma rapat-rapat melulu. Baru saja jadi Presiden beliau sudah bentuk Timtas Tipikor, yang hasilnya nol besar memberantas korupsi. Sejak itu puluhan tim. satgas dan sejenisnya dibentuk, dengan hasil yang tak jelas. Di awal belahan kedua jabatannya, dibentuk pula Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Hasilnya cuma kontroversi tak berkesudahan, dan akhirnya dibubarkan. Setelah Satgas Anti Pornografi, sebentar lagi mungkin akan dibentuk Satgas Pengendalian Dampak Kenaikan Harga BBM.
Tugas utama Presiden adalah menjalankan pemerintahan negara menurut undang-undang dasar dan undang-undang. Lembaga-lembaga pemerintahan semua telah ada berdasarkan UUD dan UU. Presiden harus mengeffektifkan lembaga-lembaga yang ada ini, bukan membentuk satgas-satgas yang tak pernah jelas batas kewenangannya. Kalau ada lembaga yang tidak berfungsi dengan baik, perbaikilah. Kalau personelnya tidak mampu dan tidak cakap, maka gantilah.
Presidenlah yang harus memberikan perintah, komando dan arahan kepada lembaga-lembaga itu agar menjalankan tugas dan wewenangnya dengan sungguh-sungguh. Merekalah para pembantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Jadi Presiden, jangan ragu-ragu mengambil keputusan dan memberikan perintah dan arahan kepada bawahan. Jangan mereka disuruh mengambil kebijakan sendiri-sendiri seperti pasukan tanpa komando. Ini bisa membahayakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang tanggungjawabnya ada di pundak Presiden…
