Sejak kemarin petang hingga pagi ini banyak wartawan memburu saya untuk memberi tanggapan atas permintaan Jamwas Kejaksaan Agung, Pak Marwan Effendi, agar saya menyebutkan saja nama-nama Jaksa nakal, agar saya tidak terkesan asal bunyi alias asbun. Saya mulanya enggan menanggapi, tapi kalau ditanya terus, agar jangan menimbulkan salah paham, maka saya katakan bahwa sebaiknyalah Pak Marwan menanyakan hal itu langsung ke Plt Jaksa Agung Pak Darmono. Sebab, seketika setelah melaksanakan tugas Plt Jaksa Agung, Pak Darmono mengatakan tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk memperbaiki citra Kejaksaan yang hancur akibat ulah Jaksa nakal. Ini statemen Pak Darmono yang dimuat oleh sebagian besar media di negeri kita. Dengan statemen Pak Darmohono ini, hati saya lega. Jadi jangan ada anggapan di kalangan internal Kejaksaan, bahwa citra Kejaksaan hancur akibat ulah Yusril yang mempersoalkan keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan memperkarakan masalah ini di Mahkamah Konstitusi. Konon, akibat ulah saya itu, Presiden terpaksa mencopot Jaksa Agung dari jabatannya, setelah MK mengabulkan sebagian permohonan saya.
Jadi, permintaan Pak Marwan agar saya menyerahkan nama-nama Jaksa nakal tersebut, sesungguhnya salah alamat. Pak Marwan tidak perlu repot-repot bertanya kepada saya, tapi cukup bertanya kepada Pak Darmono saja. Statemen beliau bahwa citra Kejaksaan rusak karena ulah Jaksa nakal, saya kira bukan statemen main-main. Tentu Pak Darmono bukan asal ngomong alias asbun, beliau pasti sudah punya data dan bahkan nama-namanya. Kalau tidak punya, masak beliau berani ngomong. Apalagi itu statemen pertama yang beliau ucapkan dalam jabatannya selaku Plt Jaksa Agung. Omongan pemimpin itu “sabdo pandito ratu”, istilah Jawanya, bukan asal ngomong.
Nah, kalau begitu duduk perkaranya, Pak Marwan tinggal minta saja ke Pak Darmono, dan sebagai Jamwas, beliau langsung bertindak. Jadi tidak perlu repot-repot lagi nanya sana-sini dan minta data. Pak Darmono pasti sudah punya, kok. Gak usah repot-repot lagi….
