JAKARTA, KOMPAS.com — Hakim tunggal Yonisman memenangkan Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus dalam sidang praperadilan dugaan penghentian kasus Sisminbakum yang dimohonkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (2/8/2011).
Hakim Yonisman menilai HMI MPO tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan praperadilan dan tidak ada pula kepentingannya dalam kasus korupsi biaya akses Sisminbakum dengan tersangka Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesudibyo yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).
Karena syarat permintaan praperadilan sudah tidak terpenuhi, maka hakim tidak lagi memutuskan pokok perkara yakni dugaan penghentian perkara Sisiminbakum.
HMI MPO sebelumnya mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jaksel dengan termohonnya adalah Jaksa Agung dan Jampidsus. Permohonan diajukan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian perkara Sisminbakum oleh Kejagung.
HMI MPO menilai Kejagung secara diam-diam telah menghentikan perkara Sisminbakum, terbukti penyidikan sudah lama selesai, namun tak juga dilimpahkan ke pengadilan.
Dalam persidangan, Yonisman mengatakan, berdasarkan Pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pihak ketiga memang bisa meminta praperadilan kepada ketua pengadilan negeri. Namun, pihak ketiga tersebut haruslah berbentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berkepentingan pada upaya perlindungan konsumen dan pemeliharaan lingkungan hidup.
Atas dasar inilah, hakim menilai HMI MPO tidak berkepentingan karena bukan LSM yang terkait dengan perlindungan konsumen dan lingkungan hidup. Kuasa Hukum HMI MPO Hanif Kurniawan menyayangkan hakim yang tidak berpikir progresif dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Jadi ini adalah bentuk pembatasan peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi,” katanya. Menurut Hanif, pihaknya akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi.
