JURHUM LANTONG: SAYA LEBIH PERCAYA BASRIEF DARIPADA AMARI

JAKARTA 20/1/2011. Pernyataan Jampidsus Amari bahwa penyidikan atas Yusril  sudah selesai dan sudah diberkas P-21 ternyata dibantah oleh Jaksa Agung Basrief. Seusai menghadiri rapat dengan Presiden malam ini,  Basrief mengatakan bahwa pemberkasan perkara Yusril masih dalam proses menuju P-21, tetapi belum selesai dan masih perlu dikaji lagi. “Saya belum tahu kalau dikatakan sudah P-21, karena saya belum menerima laporan” tegas Basrief kepada pers di  Kantor Presiden.

Dengan pernyataan Basrief itu, menurut Jurhum, jelas Amari mau memfait-accomply Jaksa Agung sebagai atasannya. Hal yang sama juga dilakukan Amari ketika mengumumkan deponering Bibit-Chandra, sebelum adanya  keputusan Plt Jaksa Agung Darmono. Apa yang dilakukan Amari jelas tidak sehat dalam kehidupan organisasi Kejagung. Ada bawahan yang selalu ingin mendahului atasan dan bertindak gegabah memaksakan kemauannya sendiri. “Padahal, masih terdapat perbedaan pendapat internal penanganan kasus Yusri di Kejagung. Sementara keputusan terakhir ada pada Jaksa Agung, bukan pada Jampidsus” tegas Jurhum. “Ini sesuai dengan UU No 16 Tahun 2004 yang menempatkan Jaksa Agung sebagai penanggungjawab tertinggi penuntutan perkara” tambah Jurhum.

Jurhum menegaskan bahwa kasus Yusril memang masih memerlukan pendalaman. “Sampai hari ini, Kejagung masih belum menerima putusan MA yang membebaskan  Romli Atmasasmita. Padahal Yusril didakwa bersama-sama dengan Romli. Kalau Romli bebas, maka tuntutan terhadap Yusril semestinya gugur demi hukum”.  Amari ingin mengabaikan hal yang sangat penting ini, sehingga sehari sebelum MA menyerahkan salinan keputusan perkara Romli, dia bertindak duluan mengumumkan perkara Yusril sudah P-21. Jelas Amari mempunyai maksud-maksud sendiri, yang diluar kepentingan penegakan hukum.

Amari adalah pejabat era Hendarman yang memutuskan menyatakan Yusril menjadi tersangka. Setelah dilakukan penyidikan seksama dan adanya putusan kasasi Romli, Amari nampak seperti kelimpungan mempertanggungjawabkan keputusannya. Apalagi hampir semua pakar hukum pidana menyatakan kasus Yusril harus di SP3 karena tidak cukup bukti dan alasan hukum. Para politisi di DPR, termasuk Ketua DPR Marzuki Ali dan Ketua Komisi III Bennya Harman tegas meminta Kejagung menghentikan kasus Sisminbakum.”Namun Amari tetap ngeyel dengan kemauannya sendiri”. Demikian keterangan Jurhum Lantong kepada media malam ini.

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.A., M.Soc.Sc., Ph.D.

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.A., M.Soc.Sc., Ph.D.

“Sistem yang baik akan memaksa orang jahat menjadi orang baik dan, sebaliknya, sistem yang tidak baik akan memaksa orang baik menjadi tidak baik.”

Berita Terbaru

Di sela agenda kunjungan kerja di Korea Selatan akhir September lalu, saya berdiskusi hangat dengan Dubes RI untuk Korea Selatan, Pak Cecep Herawan, mengenai fungsi diplomasi dan pelindungan WNI. Salut atas komitmen KBRI Seoul yang terus mengoptimalkan layanan konsuler, legalisasi dokumen, advokasi ketenagakerjaan, hingga program "Rumah Kita" bagi warga yang jauh dari ibu kota. Sebuah dedikasi penting dalam memastikan jaminan hukum dan kehadiran negara bagi seluruh masyarakat Indonesia di Negeri Ginseng.

...

154 6
Naskah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sejatinya bukanlah sebuah produk peradilan ataupun undang-undang, melainkan sebuah putusan luhur dari para pemuda Indonesia. 

Kongres pemuda saat itu membuktikan bahwa tekad dan putusan yang lahir dari para pemuda menjadi fondasi utama berdirinya negara kita tercinta.

Senang sekali bisa hadir di tengah civitas akademika di Kampus Universitas Indonesia dalam Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2026 ini. Semoga semangat dan putusan visioner para pemuda pendahulu kita terus menginspirasi generasi muda hari ini untuk terus menjaga, merawat, dan memajukan Indonesia.

#SumpahPemuda #SumpahPemuda2026 #UniversitasIndonesia #YusrilIhzaMahendra #profyusril

...

486 14
INFORMASI HOAKS!

Beredar flyer undangan konferensi pers mengatasnamakan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan narasi agenda audiensi pemberhentian Wakil Presiden.

Kami tegaskan bahwa informasi dan flyer tersebut adalah HOAKS / PALSU. 

Kemenko Kumham Imipas ataupun Menko Yusril Ihza Mahendra tidak pernah mengeluarkan undangan atau mengadakan agenda tersebut.

Masyarakat diimbau untuk tidak percaya, tidak membagikan ulang, dan selalu menyaring informasi sebelum disebarkan. 

Laporkan dan abaikan setiap konten palsu yang berpotensi menyesatkan publik.

#Klarifikasi #Hoax #kemenkokumhamimipas #profyim #AntiHoaks

...

2319 85
Menerima audiensi dan silaturahmi dari jajaran pengurus Kadin Indonesia yang dipimpin oleh Pak Anindya Bakrie (22/10).

Kami membahas urgensi revisi UU Kadin yang sudah berjalan hampir 4 dekade. Dunia usaha berkembang pesat, dan landasan hukumnya harus selaras agar mampu memberikan kepastian, perlindungan, serta ruang gerak bagi para pelaku usaha dari skala mikro hingga besar.

Pemerintah berkomitmen menyelesaikan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk mengawal pembahasan RUU Kadin bersama DPR RI. Kepastian hukum yang kokoh adalah kunci agar perekonomian nasional terus tumbuh berdaya saing.

#YusrilIhzaMahendra #profyusril #kadinindonesia #duniausaha #hukum

...

1275 41
Bernostalgia sejenak sambil berdiskusi bersama rekan-rekan Kohati PB HMI dalam Kohati Diplomacy Forum.

Dulu waktu pertama kali masuk kampus UI, sempat diajak gabung berbagai organisasi, tapi karena darah Masyumi mengalir dari Ayah, pilihannya tentu jatuh ke HMI.

Senang melihat semangat kritis, energi positif, dan potensi besar dari para kader HMI-Wati hari ini. Teruslah menjadi pelopor gagasan dan agen perubahan untuk Indonesia yang lebih baik.  

#YusrilIhzaMahendra #profyusril #KohatiDiplomacyForum #Kohati #HMI

...

2185 34
Tahun 1989, saya sebenarnya sudah diterima di Cornell University, AS. Namun, karena kendala beasiswa, Allah menunjukkan jalan lain melalui Universiti Sains Malaysia (USM).

Proses akademik di USM menjadi salah satu pengalaman berharga. Surat rekomendasi doktoral saya saat itu didukung dan ditandatangani langsung oleh dua tokoh besar: Bapak Mohammad Natsir (mantan Perdana Menteri RI 1950) dan Prof. Dr. Sutan Takdir Alisjahbana.

Perjalanan riset perbandingan politik masyarakat Muslim antara Indonesia dan Pakistan ini membuah hasil kelulusan cum laude pada tahun 1992. Disertasinya diterbitkan oleh LIPI pada 1995 dan menjadi buku perbandingan politik terbaik kala itu.

Semoga cerita ini bisa menjadi penyemangat bagi generasi muda. Jangan pernah berhenti menimba ilmu dan percayalah bahwa setiap ilmu yang kita peroleh akan memberi manfaat besar bagi diri kita sendiri, bagi bangsa dan juga negara.

#YusrilIhzaMahendra #Pendidikan #MotivasiBelajar #universitisainsmalaysia #indonesiamalaysia

...

1070 31
Kembali ke tempat perjalanan akademik dimulai. Setelah 33 tahun menyelesaikan pendidikan S3 di Universiti Sains Malaysia (USM) pada tahun 1993, tidak disangka pada tahun 2026 ini saya kembali dipanggil dan dianugerahi jabatan sebagai Adjunct Professor (Profesor Utama) dalam bidang Ilmu Politik.

Perjalanan ini mengingatkan saya pada komitmen awal ketika mendalami ilmu politik, hukum tata negara, hingga filsafat. Mengabdi dan mengajar bukan hanya tentang membagikan ilmu, tetapi juga bagaimana melihat dinamika konstitusi serta ketatanegaraan agar terus berkembang dan relevan dengan perkembangan zaman.

Semoga penganugerahan ini membawa keberkahan dan kontribusi nyata bagi dunia akademis serta kemajuan bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, saya juga berkesempatan untuk memberikan orasi ilmiah. Video lengkap bisa disaksikan di chanel YouTube saya.

#YusrilIhzaMahendra #UniversitiSainsMalaysia #politics
#profYusril #indonesiamalaysia

...

3471 106