KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra dalam sesi wawancara bersama Kompas.com di kantor Firma Hukum Ihza dan Ihza, Gedung Citra Graha, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (4/7/2011).JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengatakan Kejaksaan Agung wajib memenuhi permintaan tersangka korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Yusril Ihza Mahendra untuk menghadirkan saksi-saksi meringankan. Pasalnya, hari ini MK telah memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan uji materi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diajukan oleh mantan Menteri Hukum dan HAM tersebut.
“Menurut hukumnya itu wajib jaksa memenuhi permintaan Yusril. Itu hukumnya. Praktik di lapangan itu praktik menjadi tanggung jawab Jaksa Agung dan kepolisian,” ujar Mahfud seusai menghadiri acara buka puasa di kediaman Ketua MPR Taufik Kiemas, di Jakarta, Senin (8/8/2011).
Mahfud menuturkan, jika dulu jaksa tidak memanggil saksi yang menguntungkan, karena definisi saksi diterangkan harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri.
Namun sekarang, menurut Mahfud, MK telah memutuskan bahwa saksi bukan hanya yang mendengar, melihat dan mengalami tetapi juga saksi yang tahu, atau bisa disebut sebagai saksi alibi.
“Dalam kasus ini yang melihat dan mendengar saksi Sisminbakum, Presiden SBY dan Megawati tidak tahu karena tidak mengalami. Tapi presiden tahu tentang kebijakan itu, maka dia harus dipanggil,” jelasnya.
Seperti diberitakan, Uji materi diajukan karena penyidik Kejagung tidak mau memeriksa empat saksi menguntungkan yang diajukan Yusril, yakni Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie, Megawati, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Jusuf Kalla dan Kwik akhirnya datang atas inisiatifnya sendiri ke Kejagung untuk memenuhi permintaan Yusril, namun Megawati dan SBY tidak datang. “Jadi kalau Jaksa tidak memanggil Presiden SBY dan Megawati, berarti mereka dapat dikatakan telah melanggar hukum,” kata Mahfud.
