MARWAN: HAKIM AGUNG TIDAK PAHAM KASUS SISMINBAKUM
09 Desember 2011 | 16:47 wib

Marwan: Hakim Agung Tidak Paham Kasus Sisminbakum

JAKARTA, suaramerdeka.com – Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy menuding Hakim Agung tidak memahami kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) sehingga dikabarkan memutus bebas terdakwa Yohanes Waworuntu.

“Contoh, Sisminbakum, ini karena tidak pahamnya Hakim Agung yang menangani di tingkat kasasi tentang korupsi. Dia tidak bisa membedakan antara pungutan liar dengan yang lain-lain,” kata Marwan Effendy, di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan,
Jumat (9/12).

Penilaian tentang ketidakpahaman hakim agung terkait kasus Sisminbakum itu disampaikan Marwan saat menyinggung Hari Antikorupsi Sedunia yang diperingati Jumat (9/12).

Menurut dia kasus Sisminbakum merupakan contoh tidak ketidaksinkronan pemahaman hukum antara jaksa dan hakim. “Saya rasa ini momentum yang paling tepat ya, yang pertama ini harus ada sinkronisasi dalam memberantas korupsi,” tegasnya.

Menurut Marwan dalam kasus Sisminbakum, hakim Mahkamah Agung (MA) tidak bisa melihat unsur kerugian masyarkat yang ditimbulkan dalam kasus tersebut. “Pungutan liar memang tidak merugikan negara tapi yang dirugikan masyarakat, jadi jangan anggap bahwa ini bukan korupsi,” katanya.

Ia menegaskan, dibebaskanya tersangka kasus korupsi Sisminbakum oleh MA murni merupakan kesalahan pemahaman hukum hakim. “Karena tidak pahamnya hakim yang menangani tindak korupsi. Ini ada uang rakyat yang diambil melalui sistem,” tegasnya.

Kasus Sisminbakum bermula dari perubahan Sistem kenotariatan di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Kehakiman dan HAM untuk pendirian perusahaan. Semula dengan sistem manual, Ditjen AHU memungut Rp 200 ribu untuk biaya administrasi yang semuanya disetor ke kas negara.

Tahun 2001 Ditjen AHU mengubah sistem manual menjadi sistem IT yang dikenal dengan Sisminbakum. Perubahan sistem ini juga dibarengi dengan kenaikan biaya pembuatan kata yang disebut akses fee menjadi Rp 1,35 juta. Proyek perubahan sistem ini menggandeng PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) milik keluarga Tanoesoedibyo. Namun kenaikan biaya ini tidak disetor ke pemerintah. Dalam kasus ini Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka, dua diantaranya yakni mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra dan Komisaris PT SRD Hartono Tanoesoedibyo.

( Budi Yuwono / CN32 / JBSM ) (dikutip dari Suara Merdeka Online)

Post Views: 25

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

“Sistem yang baik akan memaksa orang jahat menjadi orang baik dan, sebaliknya, sistem yang tidak baik akan memaksa orang baik menjadi tidak baik.”

Berita Terbaru

yusrilihzamhd

1,494 643,166

Menko Kumham Imipas, Menteri Hukum 1999-2001, Menteri Kehakiman dan HAM 2001-2004, Menteri Sekretaris Negara 2004-2007, Anggota DPR/MPR, Guru Besar UI

Mampir ke Warung Kopi Asiang, di Pontianak, jadi salah satu agenda saya saat melakukan kunjungan ke Pontianak, Kalimantan Barat, 1-2 Mei 2026.

Ngopi bareng Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang dan Rocky Gerung itu jadi selingan ringan di tengah dua agenda lain, yakni memberi kuliah umum di Universitas Tanjungpura dan mengisi materi pada kegiatan Bimbingan Teknis Partai Hanura.
_
#profyim #ngopi #universitastanjungpura #pontianak #kopiasiang

1300 55
Open post by yusrilihzamhd with ID 18060327902468647
Mampir ke Warung Kopi Asiang, di Pontianak, jadi salah satu agenda saya saat melakukan kunjungan ke Pontianak, Kalimantan Barat, 1-2 Mei 2026. Ngopi bareng Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang dan Rocky Gerung itu jadi selingan ringan di tengah dua agenda lain, yakni memberi kuliah umum di Universitas Tanjungpura dan mengisi materi pada kegiatan Bimbingan Teknis Partai Hanura. _ #profyim #ngopi #universitastanjungpura #pontianak #kopiasiang

...

1300 55

Saya tidak pernah menyatakan kalimat-kalimat seperti dalam foto di atas. Klaim "Yusril Sebut Ijazah Jokowi Sah di Mata Hukum" yang beredar di Facebook dan media sosial lain adalah disinformasi, hoaks, karena tidak pernah saya ucapkan.

Tidak ada pernyataan seperti itu yang pernah saya sampaikan, baik dalam kapasitas sebagai Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi & Pemasyarakatan maupun sebagai pribadi, praktisi hukum & akademisi.

Saya sendiri tidak pernah memberikan penilaian apakah ijazah Jokowi itu sah atau tidak sah secara hukum, karena saya tidak mempunyai kapasitas, apalagi kewenangan untuk melakukan hal itu. Biarkanlah para pihak yang berkepentingan menyelesaikan persoalan itu mengikuti cara yang mereka anggap paling baik.

#BijakCerdasPakaiMedsos #StopHoaks Jangan sebarkan informasi yang belum terverifikasi.

#yim

9369 244
Open post by yusrilihzamhd with ID 18199071475358179
Saya tidak pernah menyatakan kalimat-kalimat seperti dalam foto di atas. Klaim "Yusril Sebut Ijazah Jokowi Sah di Mata Hukum" yang beredar di Facebook dan media sosial lain adalah disinformasi, hoaks, karena tidak pernah saya ucapkan. Tidak ada pernyataan seperti itu yang pernah saya sampaikan, baik dalam kapasitas sebagai Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi & Pemasyarakatan maupun sebagai pribadi, praktisi hukum & akademisi. Saya sendiri tidak pernah memberikan penilaian apakah ijazah Jokowi itu sah atau tidak sah secara hukum, karena saya tidak mempunyai kapasitas, apalagi kewenangan untuk melakukan hal itu. Biarkanlah para pihak yang berkepentingan menyelesaikan persoalan itu mengikuti cara yang mereka anggap paling baik. #BijakCerdasPakaiMedsos #StopHoaks Jangan sebarkan informasi yang belum terverifikasi. #yim

...

9369 244
Instagram Facebook X-twitter Youtube Linkedin Tiktok
Copyright © 2026 Yusril Ihza Mahendra
Tentang Kami | Arsip