YUSRIL: SISTEM KETATANEGARAAN KACAU

Yusril: Sistem Hukum Tata Negara Kacau

Polhukam / Kamis, 8 Desember 2011 22:22 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Empat kali amendemen terhadap UUD 1945 pada era reformasi justru memicu terjadi kekacauan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Demikian rangkuman paparan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Yusril Ihza Mahendra selaku pembicara dalam seminar bertajuk Membangun Indonesia Melalui Pembangunan Hukum Nasional di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (8/12).

Empat kali amendemen telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara fundamental. Namun, proses konstitusional yang dimaksudkan untuk merelevankan UUD 45 ini tidak selalu membawa kebaikan.

“Tidak jelas lembaga mana yang memainkan peranan sebagai pelaksana kedaulautan rakyat. Menurut UUD 45 hasil amendemen, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai UUD. Perumusan seperti ini tidak lazim dalam norma konstitusi di negara mana pun. Apalagi, pasal-pasal yang mengatur pelaksanaannya pun tidak jelas,” tuturnya.

Hal itu, kata Yusril, disebabkan karena kemiskinan filsafat dalam proses amendemen yang terjadi. “Para politisi dan angggota MPR sangat dipengaruhi kepentingan-kepentingan jangka pendek dalam amendemen UUD 45, tanpa memahami secara utuh landasan bernegara yang termaktub dalam undang-undang tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, Yusril mengurai kekacauan sistem tata negara ini dengan menyoroti keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga yang belum pernah ada sebelumnya. “Kekuasaan membuat UU sekarang ada di DPR bersama presiden. Namun, MK berwenang menguji dan membatalkan UU tersebut jika pengadilan MK berpendapat ada pertentangan dengan norma konstitusi. Padahal, presiden dan anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan 9 hakim MK tidak. Dalam konteks ini, siapakah yang melaksanakan kedaulatan rakyat?” tanyanya.

Meski begitu, Yusril tidak menampik peran MK cukup besar dalam mencegah DPR dan Presiden membuat norma-norma hukum positif yang dapat membuat aparatur negara berbuat sewenang-wenang. Namun, menurut Yusril, kewenangan MK yang besar ini bisa digunakan lebih efektif lagi. Yusril mencontohkan bagaimana keputusan presiden memilih 19 wakil menteri (wamen) beberapa waktu lalu bisa dengan mudah dimentahkan oleh MK. “Kalau diuji materi di MK, 19 orang wamen yang dipilih presiden itu bisa rontok semua,” katanya.(MI/BEY)

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.A., M.Soc.Sc., Ph.D.

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.A., M.Soc.Sc., Ph.D.

“Sistem yang baik akan memaksa orang jahat menjadi orang baik dan, sebaliknya, sistem yang tidak baik akan memaksa orang baik menjadi tidak baik.”

Berita Terbaru

"Apa yang baik wajib kita teruskan, apa yang salah wajib kita koreksi dan perbaiki..."

Berkelanjutan dan terintegrasi—itulah prinsip utama dalam mengelola negara. 

Hari ini, Kemenko Kumham Imipas menghadirkan Rekomendasi Kebijakan 2026 sebagai panduan strategis bagi 50 kementerian dan lembaga. Melalui sinergi lintas sektor yang kuat, mari kita teruskan langkah nyata membangun Indonesia bersama-sama. 🇮🇩

#YusrilIhzaMahendra #KemenkoKumhamImipas #Rekomendasikl #Kebijakan2026 #IndonesiaEmas

...

509 81
Di sela agenda kunjungan kerja di Korea Selatan akhir September lalu, saya berdiskusi hangat dengan Dubes RI untuk Korea Selatan, Pak Cecep Herawan, mengenai fungsi diplomasi dan pelindungan WNI. Salut atas komitmen KBRI Seoul yang terus mengoptimalkan layanan konsuler, legalisasi dokumen, advokasi ketenagakerjaan, hingga program "Rumah Kita" bagi warga yang jauh dari ibu kota. Sebuah dedikasi penting dalam memastikan jaminan hukum dan kehadiran negara bagi seluruh masyarakat Indonesia di Negeri Ginseng.

...

432 62
Naskah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sejatinya bukanlah sebuah produk peradilan ataupun undang-undang, melainkan sebuah putusan luhur dari para pemuda Indonesia. 

Kongres pemuda saat itu membuktikan bahwa tekad dan putusan yang lahir dari para pemuda menjadi fondasi utama berdirinya negara kita tercinta.

Senang sekali bisa hadir di tengah civitas akademika di Kampus Universitas Indonesia dalam Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2026 ini. Semoga semangat dan putusan visioner para pemuda pendahulu kita terus menginspirasi generasi muda hari ini untuk terus menjaga, merawat, dan memajukan Indonesia.

#SumpahPemuda #SumpahPemuda2026 #UniversitasIndonesia #YusrilIhzaMahendra #profyusril

...

1156 47
Menerima audiensi dan silaturahmi dari jajaran pengurus Kadin Indonesia yang dipimpin oleh Pak Anindya Bakrie (22/10).

Kami membahas urgensi revisi UU Kadin yang sudah berjalan hampir 4 dekade. Dunia usaha berkembang pesat, dan landasan hukumnya harus selaras agar mampu memberikan kepastian, perlindungan, serta ruang gerak bagi para pelaku usaha dari skala mikro hingga besar.

Pemerintah berkomitmen menyelesaikan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk mengawal pembahasan RUU Kadin bersama DPR RI. Kepastian hukum yang kokoh adalah kunci agar perekonomian nasional terus tumbuh berdaya saing.

#YusrilIhzaMahendra #profyusril #kadinindonesia #duniausaha #hukum

...

1569 42
Bernostalgia sejenak sambil berdiskusi bersama rekan-rekan Kohati PB HMI dalam Kohati Diplomacy Forum.

Dulu waktu pertama kali masuk kampus UI, sempat diajak gabung berbagai organisasi, tapi karena darah Masyumi mengalir dari Ayah, pilihannya tentu jatuh ke HMI.

Senang melihat semangat kritis, energi positif, dan potensi besar dari para kader HMI-Wati hari ini. Teruslah menjadi pelopor gagasan dan agen perubahan untuk Indonesia yang lebih baik.  

#YusrilIhzaMahendra #profyusril #KohatiDiplomacyForum #Kohati #HMI

...

2305 37