YUSRIL DAFTAR DI MK HARI INI: UJI TAFSIR PASAL 65 DAN 116 AYAT (3) DAN (4) KUHAP

Sore ini, Senin 18 Oktober 2010 jam 15.00,  Insya Allah saya akan mendaftarkan permohonan uji materil ketentuan Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP terhadap prinsip yang diatur dalam  UUD  1945. Prinsip-prinsip itu antara lain, prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat 3), prinsip  jaminan, pelrindungan dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1), kesempatan memperoleh keadilan (Pasal 28H ayat 2),  perlindungan HAM (Pasal 28J) UUD 1945. Permohonan uji materil ini bukanlah untuk membatalkan ketentuan Pasal 65 dan 116 KUHAP itu, melainkan untuk menguji penafsirannya. Seperti permohonan yang lalu, mengenai illegalitas Jaksa Agung Hendarman, saya akan maju sendiri ke MK tanpa didampingi kuasa hukum. Apakah Presiden dan Ketua DPR mau datang sendiri ke MK untuk menyanggah dalil-dalil saya,  atau  menunjuk kuasa hukum, itu terserah mereka.

Pasal 65 KUHAP itu memberikan hak kepada setiap tersangka untuk mendatangkan saksi atau ahli yang dianggapnya akan menguntungkan dirinya. Pasal 116 ayat (3) dan (4) memberikan hak kepada setiap tersangka untuk menghendaki didengarkan saksi yang dapat menguntungkan dirinya. Sementara Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.  Pasal ini sebenarnya jelas, dan tidak memerlukan tafsir lagi. Saya adalah Tersangka, saya berhak meminta agar ada saksi yang menguntungkan — termasuk saksi meringankan  atau saksi a de charge — dan Penyidik Kejaksaan Agung wajib memanggil dan memeriksa mereka.

Siapa saksi yang menguntungkan itu, apakah benar akan menguntungkan saya atau tidak, adalah hak saya untuk meminta mereka dipanggil dan didengar keterangannya. Penyidik, dalam hal ini Kejaksaan Agung tidak berhak menilai saksi yang saya kehendaki itu, dan tidak berhak untuk menolak memanggil dan memeriksa mereka. Plt Jaksa Agung Darmono, Jampidsus Amari dan Kepuspenkum Kejaksaan Agung Babul Khoir, berulang kali menyatakan kepada pers  menolak permintaan saya itu. Mereka bahkan menilai  saksi yang saya minta, yakni Megawati, Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie dan Susilo Bambang Yudhoyono tidak relevan, bahkan tidak ada kaitannya dengan perkara Sisminbakum yang kini dituduh sebagai korupsi. Saya berpendapat sebaliknya.

Jusuf Kalla dan Kwik Kian Gie telah terang-terangan mengatakan mau datang untuk didengar keterangannya oleh Kejaksaan Agung, namun mereka tetap saja tidak mau memanggilnya. Para petinggi Kejaksaan Agung telah membuat penafsiran seenaknya terhadap Pasal 65 dan 116 KUHAP yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur di dalam UUD 1945. Saya minta MK menilai apakah tafsir seenaknya di buat oleh petinggi Kejaksaan Agung itu sah atau tidak,  sesuai atau tidak dengan prinsip-prinisp yang dianut konstitusi kita.

Saya mengajukan uji tafsir ini bukan semata-mata kepentingan saya sendiri. Jutaan orang di negara ini bisa diperlaukan sewenang-wenang oleh penyidik, baik jaksa maupun polisi, jika mereka menafsirkan semaunya sendiri ketentuan Pasal 65 dan 116 KUHAP itu.  Bayangkan, bagaimana orang akan dapat mengajukan alibi, kalau saksi menguntungkan yang dia minta dipanggil dan diperiksa tidak mau dipenuhi oleh polisi dan jaska. Ambillah contoh kasus pembunuhan dan pencurian. Si Ahmad dituduh polisi membunuh dan merampok sebuah toko di Pasar Baru, Jakarta, hari Sabtu 16 Oktober 2010 jam 18.oo. Ada sepuluh saksi yang menurut polisi melihat Ahmad membunuh dan merampok.  Senjata api yang digunakan merampok dan membunuh ditemukan di sana. Sidik jari Ahmad juga katanya ada di lokasi.

Tapi Ahmad menyangkal dia melakukan pembunuhan dan perampokan. Hari Sabtu 16 Oktober 2010 jam 18.oo itu dia tidak berada di Pasar Baru. Dia justru menjadi imam shalat maghrib di Masjid Raya Pondok Indah dan sempat memberikan Kultum di sana. Ahmad minta agar polisi atau jaksa memanggil sepuluh saksi, yakni pengurus masjid dan jemaah Masjid Raya Pondok Indah yang menjadi makmum shalat maghrib  dan mendengar Kultumnya hari itu untuk memberikan keterangan yang menyanggah keterangan saksi yang didatangkan polisi. Tapi permintaan Ahmad yang didasarkan atas ketentuan Pasal 65 dan 116 KUHAP itu ditolak polisi atau jaksa dengan alasan saksi-saksi itu tidak relevan, dan tidak ada kaitannya dengan peristiwa pembunuhan dan perampokan di Pasar Baru.

Kalau begitu ceritanya, saya haqqul yaqin Ahmad akan masuk penjara, bahkan dihukum mati karena membunuh dan merampok. Di mana keadilan dan keseimbangan bagi Tersangka, ketika dia berhadapan dengan aparat yang berwajah garang dan memiliki segala kewenangan dan kekuasaan? Jutaan orang akan menjadi korban kesewenang-wenangan dan ketidak-adilan, apalagi rakyat kecil yang miskin dan buta hukum. Seperti itulah nasib yang saya hadapi sekarang. Walaupun saya Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia dan dua kali menjadi Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia,  tetap saja diperlakukan sewenang-wenang, apalagi orang yang buta hukum. Kejaksaan Agung yang merupakan lembaga penegak hukum, justru mempermainkan hukum dan ingin benar sendiri. Banyak orang, termasuk intelektual  kelas kakap seperti Magnis Suseno dan Azyumardi Azra,  yang tidak mengerti hal-hal seperti ini.

Seenaknya saja Magnis dan Azyumardi menuduh orang yang melawan ke Mahkamah Konstitusi  tidak etis dan menghalalkan segala cara demi menghindari ancaman masuk bui. Kalau orang salah masuk bui atau dihukum mati, memang sudah sepantasnya. Tapi kalau orang tak salah, itu adalah kesewenang-wenangan negara terhadap warganya. Sebagai intelektual besar, seharusnyalah mereka mempelajari duduk persoalan, sebelum memberikan pernyataan yang akhirnya akan mempermalukan martabat intelektualitas mereka sendiri. Sejak kapan kedua tokoh ini berkolaborasi dengan penguasa yang sewenang-wenang untuk menjerumuskan seseorang ke lembah kezaliman?

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.A., M.Soc.Sc., Ph.D.

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.A., M.Soc.Sc., Ph.D.

“Sistem yang baik akan memaksa orang jahat menjadi orang baik dan, sebaliknya, sistem yang tidak baik akan memaksa orang baik menjadi tidak baik.”

Berita Terbaru

"Apa yang baik wajib kita teruskan, apa yang salah wajib kita koreksi dan perbaiki..."

Berkelanjutan dan terintegrasi—itulah prinsip utama dalam mengelola negara. 

Hari ini, Kemenko Kumham Imipas menghadirkan Rekomendasi Kebijakan 2026 sebagai panduan strategis bagi 50 kementerian dan lembaga. Melalui sinergi lintas sektor yang kuat, mari kita teruskan langkah nyata membangun Indonesia bersama-sama. 🇮🇩

#YusrilIhzaMahendra #KemenkoKumhamImipas #Rekomendasikl #Kebijakan2026 #IndonesiaEmas

...

509 81
Di sela agenda kunjungan kerja di Korea Selatan akhir September lalu, saya berdiskusi hangat dengan Dubes RI untuk Korea Selatan, Pak Cecep Herawan, mengenai fungsi diplomasi dan pelindungan WNI. Salut atas komitmen KBRI Seoul yang terus mengoptimalkan layanan konsuler, legalisasi dokumen, advokasi ketenagakerjaan, hingga program "Rumah Kita" bagi warga yang jauh dari ibu kota. Sebuah dedikasi penting dalam memastikan jaminan hukum dan kehadiran negara bagi seluruh masyarakat Indonesia di Negeri Ginseng.

...

432 62
Naskah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sejatinya bukanlah sebuah produk peradilan ataupun undang-undang, melainkan sebuah putusan luhur dari para pemuda Indonesia. 

Kongres pemuda saat itu membuktikan bahwa tekad dan putusan yang lahir dari para pemuda menjadi fondasi utama berdirinya negara kita tercinta.

Senang sekali bisa hadir di tengah civitas akademika di Kampus Universitas Indonesia dalam Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2026 ini. Semoga semangat dan putusan visioner para pemuda pendahulu kita terus menginspirasi generasi muda hari ini untuk terus menjaga, merawat, dan memajukan Indonesia.

#SumpahPemuda #SumpahPemuda2026 #UniversitasIndonesia #YusrilIhzaMahendra #profyusril

...

1156 47
Menerima audiensi dan silaturahmi dari jajaran pengurus Kadin Indonesia yang dipimpin oleh Pak Anindya Bakrie (22/10).

Kami membahas urgensi revisi UU Kadin yang sudah berjalan hampir 4 dekade. Dunia usaha berkembang pesat, dan landasan hukumnya harus selaras agar mampu memberikan kepastian, perlindungan, serta ruang gerak bagi para pelaku usaha dari skala mikro hingga besar.

Pemerintah berkomitmen menyelesaikan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk mengawal pembahasan RUU Kadin bersama DPR RI. Kepastian hukum yang kokoh adalah kunci agar perekonomian nasional terus tumbuh berdaya saing.

#YusrilIhzaMahendra #profyusril #kadinindonesia #duniausaha #hukum

...

1569 42
Bernostalgia sejenak sambil berdiskusi bersama rekan-rekan Kohati PB HMI dalam Kohati Diplomacy Forum.

Dulu waktu pertama kali masuk kampus UI, sempat diajak gabung berbagai organisasi, tapi karena darah Masyumi mengalir dari Ayah, pilihannya tentu jatuh ke HMI.

Senang melihat semangat kritis, energi positif, dan potensi besar dari para kader HMI-Wati hari ini. Teruslah menjadi pelopor gagasan dan agen perubahan untuk Indonesia yang lebih baik.  

#YusrilIhzaMahendra #profyusril #KohatiDiplomacyForum #Kohati #HMI

...

2305 37