Home » Politik
You are browsing entries filed in “Politik”
JAKARTA–MICOM: Mahkamah Agung (MA) memutuskan mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus Sisminbakum Yohanes Waworuntu. Terkait putusan tersebut, Kejaksaan Agung mengaku akan segera melakukan pengkajian untuk memutuskan langkah hukum yang akan diambil selanjutnya. “Kita pelajari dulu jadi putusan itu setelah kita terima, kita akan pelajari langkah-langkah apa yang akan kita lakukan dengan perkara itu, […]
November 28th, 2011 | Posted in Politik | Read More »
Mahkamah Agung hari ini secara resmi membacakan putusan yang isinya membebaskan Yohanes Waworuntu, salah seorang terpidana dalam kasus Sisminbakum. Putusan bebas (vrijspraak) itu diambil secara aklamasi oleh majelis hakim agung yang diketuai oleh M Taufik SH, yang menangani permohonan PK Yohanes itu. Sebelumnya, MA dalam putusan kasasi telah menghukum Yohanes 5 tahun penjara dan denda […]
November 28th, 2011 | Posted in Politik | Read More »
Rupanya wartawan Jawa Pos Puspa Purwitasari memotret saya ketika memberi ucapan selamat kepada Presiden SBY dan Ibu Anni Yudhoyono dalam acara walimah perkawinan Ibas-Aliya di Jakarta Convention Hall, Sabtu 26 November 2011 tadi malam. Foto itu dimuat di berita Jawa Pos National Network (JPNN Com). Saya memenuhi undangan SBY karena saya pikir, meskipun secara […]
November 27th, 2011 | Posted in Politik | Read More »
Lima ahli hukum dan ahli Hak Asasi Manusia sepakat mengatakan bahwa Pasal 97 ayat (1) UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian melanggar HAM dan bertentangan dengan UUD 1945. Pasal itu memberikan kewenangan kepada Menkumham, Menteri Keuangan, Jaksa Agung dan Kapolri untuk mencekal seseorang seumur hidup, asalkan diperpanjang setiap 6 bulan. Kelima ahli hukum dan […]
November 23rd, 2011 | Posted in Politik | Read More »
NASIONAL – HUKUM Rabu, 23 November 2011 , 17:41:00 Cekal Tanpa Batas Dinilai Melanggar HAM JAKARTA–Mantan ketua Panitia Kerja perumusan Revisi Undang-undang Keimigrasian Nomor 6 tahun 2011, Fachri Hamzah, meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK), membatalkan berlakunya Pasal 97 ayat 1 dalam UU tersebut yang digugat oleh Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, Pasal itu memberikan ketidakpastian hukum, […]
November 23rd, 2011 | Posted in Politik | Read More »
Dicecar Yusril, Wakil Kemenkumham Bungkam Dikhawatirkan seorang tersangka bisa saja berstatus cekal seumur hidup. Rabu, 16 November 2011, 17:26 WIB Eko Priliawito, Nur Eka Sukmawati Sidang di Mahkamah Konstitusi (ANTARA/Widodo S. Jusuf) VIVAnews – Direktur Litigasi Kemenkumham, Mualimin Abdi yang mewakili pemerintah untuk pengujian Undang-undang Keimigrasian di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa menjawab pertanyaan mantan […]
November 16th, 2011 | Posted in Politik | Read More »
Sidang pleno pertama uji materil Pasal 97 UU No 6 Tahun 2001 tentang Keimigrasian berkaitan ketentuan tentang pencegahan (cekal) akan dimulai besok, Kamis 16 November 2011. Pemohon dalam perkara ini, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Pasal 97 ayat (1) UU Keimigrasian yang memberikan kewenangan kepada pejabat pemerintahan seperti Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan dan […]
November 15th, 2011 | Posted in Politik | Read More »
Dua minggu lalu, Presiden SBY telah resmi mengumumkan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Satu hal yang menarik perhatian masyarakat ialah banyaknya wakil menteri yang diangkat dalam kabinet hasil resuffle ini. Dari 34 menteri anggota kabinet, setelah reshuffle jumlah wakil menteri kini bertambah dari 6 menjadi menjadi 19 orang. Ini berarti jumlah Wakil Menteri melebihi […]
October 31st, 2011 | Posted in Politik | Read More »
Yusril gugat pasal perpanjangan cekal Kamis, 29 September 2011 17:03 WIB | 597 Views Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. (FOTO.ANTARA) Jakarta (ANTARA News) – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana atas pengujian Pasal 97 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait aturan perpanjangan cegah tangkal (cekal) dapat dilakukan terus-menerus tanpa […]
September 30th, 2011 | Posted in Politik | Read More »
Yusril: Moratorium Remisi Pelanggaran HAM Berdasarkan konvensi PBB, kepada seluruh narapidana tidak boleh diskriminatif. Jum’at, 16 September 2011, 18:29 WIB Arry Anggadha Yusril Ihza Mahendra (VivaNews/ Nurcholis Anhari Lubis) BERITA TERKAIT Presiden Ingin Bekukan Remisi untuk Koruptor KPK Dukung SBY Hentikan Remisi Koruptor SBY Stop Remisi untuk Koruptor dan Teroris Ketua DPR: Remisi Tak Boleh […]
September 17th, 2011 | Posted in Politik | Read More »