“Sistem yang baik akan memaksa orang jahat menjadi orang baik dan, sebaliknya, sistem yang tidak baik akan memaksa orang baik menjadi tidak baik.”
Berita Terkini
Peringatan 50 Tahun SKK (Surat Kabar Kampus) Salemba, 14 Januari 2026 yang lalu menjadi ajang reuni para aktivis gerakan mahasiswa lintas generasi dan juga lintas kampus. Sampai-sampai Prof. Emil Salim (95 tahun) menyempatkan hadir meski beliau datang dengan berkursi roda.
Paparan Prof. Emil yang adalah Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DMUI) pertama tentang tiga kredo mahasiswa pada zaman beliau kuliah, yakni “buku, pesta & cinta” membuat kami tergelak.
Dalam keynote speech, saya yang pernah jadi Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UI tahun 1977-1978 antara lain mengemukakan, terlepas dari kesalahan dan kekurangannya, kita perlu untuk menerima siapapun kepala negara sebagai pemimpin bangsa pada zamannya. Tak terkecuali Presiden Soeharto, tokoh yang jadi sasaran demonstrasi mahasiswa saat kami jadi aktivis di era Orde Baru.
Sementara sambutan Chairul Tanjung, Ketua DMUI terakhir, antara lain mengisahkan betapa Bos Trans Corp. itu ingin masuk UI hanya karena terpukau oleh pledoi dua senior aktivis saat diadili akibat aksi mereka, yakni Lukman Hakim (Ketua DM UI) berjudul “Indonesia Memanggil” dan Heri Akhmadi (Ketua DM ITB) berjudul “Mendobrak Belenggu”.
Selain Pemimpin Umum SKK Salemba, Antony Zeidra Abidin, acara di Aula FKUI Salemba ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh aktivis mahasiswa era tahun 70-an, seperti Hariman Siregar, Dipo Alam, Lukman Hakim, Ikrar Nusa Bhakti, Saur Hutabarat, Heri Akhmadi.
_
#profyim #yimstory #salemba #ui #aktivis
Peringatan 50 Tahun SKK (Surat Kabar Kampus) Salemba, 14 Januari 2026 yang lalu menjadi ajang reuni para aktivis gerakan mahasiswa lintas generasi dan juga lintas kampus. Sampai-sampai Prof. Emil Salim (95 tahun) menyempatkan hadir meski beliau datang dengan berkursi roda.
Paparan Prof. Emil yang adalah Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DMUI) pertama tentang tiga kredo mahasiswa pada zaman beliau kuliah, yakni “buku, pesta & cinta” membuat kami tergelak.
Dalam keynote speech, saya yang pernah jadi Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UI tahun 1977-1978 antara lain mengemukakan, terlepas dari kesalahan dan kekurangannya, kita perlu untuk menerima siapapun kepala negara sebagai pemimpin bangsa pada zamannya. Tak terkecuali Presiden Soeharto, tokoh yang jadi sasaran demonstrasi mahasiswa saat kami jadi aktivis di era Orde Baru.
Sementara sambutan Chairul Tanjung, Ketua DMUI terakhir, antara lain mengisahkan betapa Bos Trans Corp. itu ingin masuk UI hanya karena terpukau oleh pledoi dua senior aktivis saat diadili akibat aksi mereka, yakni Lukman Hakim (Ketua DM UI) berjudul “Indonesia Memanggil” dan Heri Akhmadi (Ketua DM ITB) berjudul “Mendobrak Belenggu”.
Selain Pemimpin Umum SKK Salemba, Antony Zeidra Abidin, acara di Aula FKUI Salemba ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh aktivis mahasiswa era tahun 70-an, seperti Hariman Siregar, Dipo Alam, Lukman Hakim, Ikrar Nusa Bhakti, Saur Hutabarat, Heri Akhmadi.
_
#profyim #yimstory #salemba #ui #aktivis
...
PEMERINTAH SUSUN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGGANTIKAN PERPOL NOMOR 10 TAHUN 2025
Pemerintah menyepakati penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyusunan RPP ini sekaligus juga akan merevisi Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025, sebagai respons atas dinamika wacana dalam masyarakat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penempatan anggota Polri di luar institusi kepolisian.
Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan Kepala Lembaga yang dipimpin Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, di Jakarta, Sabtu (20/12), dengan melibatkan 17 kementerian dan lembaga. Penyusunan PP ini ditujukan untuk mengakhiri beragam tafsir serta memperkuat kepastian hukum secara konstitusional.
Menko Yusril menegaskan adanya kesepakatan untuk segera menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU Kepolisian. “Jika kita jelaskan secara terbuka kepada publik, ini akan meredakan keresahan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama draf RPP dapat kita selesaikan,” ujarnya.
_
#profyim #perpol #asn #putusanmk #kemenkokumhamimipas
PEMERINTAH SUSUN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGGANTIKAN PERPOL NOMOR 10 TAHUN 2025
Pemerintah menyepakati penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyusunan RPP ini sekaligus juga akan merevisi Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025, sebagai respons atas dinamika wacana dalam masyarakat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penempatan anggota Polri di luar institusi kepolisian.
Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan Kepala Lembaga yang dipimpin Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, di Jakarta, Sabtu (20/12), dengan melibatkan 17 kementerian dan lembaga. Penyusunan PP ini ditujukan untuk mengakhiri beragam tafsir serta memperkuat kepastian hukum secara konstitusional.
Menko Yusril menegaskan adanya kesepakatan untuk segera menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU Kepolisian. “Jika kita jelaskan secara terbuka kepada publik, ini akan meredakan keresahan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama draf RPP dapat kita selesaikan,” ujarnya.
_
#profyim #perpol #asn #putusanmk #kemenkokumhamimipas
...
Kemenko Kumham Imipas menyampaikan 33 rekomendasi kebijakan kepada 14 kementerian dan lembaga.
Acara penyampaian rekomendasi berlangsung di Jakarta, 17 Desember 2025, dihadiri oleh menteri, kepala lembaga serta wakil dari kementerian dan lembaga yang menerimanya.
Rekomendasi kebijakan dibuat untuk menjamin keselarasan kebijaksanaan kementerian dan lembaga dengan arah pembangunan nasional, menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan pelaksanaan program-program dapat berjalan efektif.
Kemenko Kumham Imipas akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi tersebut pada tahun depan.
_
#yim #profyim #kemenkokumhamimipas #rekomendasi #kebijakan
Kemenko Kumham Imipas menyampaikan 33 rekomendasi kebijakan kepada 14 kementerian dan lembaga.
Acara penyampaian rekomendasi berlangsung di Jakarta, 17 Desember 2025, dihadiri oleh menteri, kepala lembaga serta wakil dari kementerian dan lembaga yang menerimanya.
Rekomendasi kebijakan dibuat untuk menjamin keselarasan kebijaksanaan kementerian dan lembaga dengan arah pembangunan nasional, menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan pelaksanaan program-program dapat berjalan efektif.
Kemenko Kumham Imipas akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi tersebut pada tahun depan.
_
#yim #profyim #kemenkokumhamimipas #rekomendasi #kebijakan
...
Pemilihan umum adalah sumber utama legitimasi kekuasaan. Tanpa pemilu yang adil, berintegritas dan dipercaya, legitimasi tersebut tentu akan rapuh.
Pembuatan norma-norma pengatur pemilu melibatkan para politisi yang punya agenda dan kepentingan masing-masing.
Oleh karena itu, ketika organisasi masyarakat sipil berinisiatif memperbaiki undang-undang pemilu, Pemerintah tidak memandangnya sebagai sebuah tandingan, apalagi sebuah tantangan. Kami malah menghargai semangat dan sumbangan yang diberikan sebagai wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memang memerlukan masukan dan pemikiran-pemikiran yang jernih dari berbagai kelompok masyarakat, apalagi yang bebas dari kepentingan politik secara langsung, ikut menyumbangkan pikiran dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum terkait dengan penyelenggaraan pemilu, Pemerintah menyambut gembira dan berterima kasih.
Saya hargai prakarsa Perludem bersama kawan-kawan dari Koalisi masyarakat sipil dalam menyelenggarakan diskusi “Transformasi Demokrasi melalui Kodifikasi Undang-Undang Pemilu” pada 3 Desember 2025 di Jakarta.
Saya kira, melalui opini yang kuat dan jernih di tengah masyarakat, para pembentuk undang-undang—baik Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat—akan sungguh-sungguh memperhatikan dan menyerap aspirasi untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil yang menjadi harapan seluruh rakyat.
_
#yim #perludem #demokrasi #transformasi #pemilu
Pemilihan umum adalah sumber utama legitimasi kekuasaan. Tanpa pemilu yang adil, berintegritas dan dipercaya, legitimasi tersebut tentu akan rapuh.
Pembuatan norma-norma pengatur pemilu melibatkan para politisi yang punya agenda dan kepentingan masing-masing.
Oleh karena itu, ketika organisasi masyarakat sipil berinisiatif memperbaiki undang-undang pemilu, Pemerintah tidak memandangnya sebagai sebuah tandingan, apalagi sebuah tantangan. Kami malah menghargai semangat dan sumbangan yang diberikan sebagai wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memang memerlukan masukan dan pemikiran-pemikiran yang jernih dari berbagai kelompok masyarakat, apalagi yang bebas dari kepentingan politik secara langsung, ikut menyumbangkan pikiran dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum terkait dengan penyelenggaraan pemilu, Pemerintah menyambut gembira dan berterima kasih.
Saya hargai prakarsa Perludem bersama kawan-kawan dari Koalisi masyarakat sipil dalam menyelenggarakan diskusi “Transformasi Demokrasi melalui Kodifikasi Undang-Undang Pemilu” pada 3 Desember 2025 di Jakarta.
Saya kira, melalui opini yang kuat dan jernih di tengah masyarakat, para pembentuk undang-undang—baik Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat—akan sungguh-sungguh memperhatikan dan menyerap aspirasi untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil yang menjadi harapan seluruh rakyat.
_
#yim #perludem #demokrasi #transformasi #pemilu
...
Usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Menteri Kehakiman Jepang Hiroshi Hiraguchi, saya, istri saya Rika Kato Mahendra dan kakak ipar saya Kyoko Yokoyama melakukan kunjungan silaturahmi secara pribadi dengan Menteri Hiraguchi. Beliau menyambut kami dengan ramah dan bersahabat. Beliau tahu istri saya berdarah Jepang dan karena itu sangat senang menerima kami. Pertemuan silaturrahmi sekitar lima belas menit betul-betul berkesan. Hubungan pribadi yang baik, kadang-kadang sangat membantu memudahkan hubungan formal antar pejabat kedua negara.
Usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Menteri Kehakiman Jepang Hiroshi Hiraguchi, saya, istri saya Rika Kato Mahendra dan kakak ipar saya Kyoko Yokoyama melakukan kunjungan silaturahmi secara pribadi dengan Menteri Hiraguchi. Beliau menyambut kami dengan ramah dan bersahabat. Beliau tahu istri saya berdarah Jepang dan karena itu sangat senang menerima kami. Pertemuan silaturrahmi sekitar lima belas menit betul-betul berkesan. Hubungan pribadi yang baik, kadang-kadang sangat membantu memudahkan hubungan formal antar pejabat kedua negara. ...
Kemarin Senin 17 November 2025 saya memimpin pembicaraan bilateral antara Kemenko Kemenko Kumham Imipas dengan Kementerian Kehakiman Jepang yang dipimpin oleh Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi di Kementerian Kehakiman di Tokyo. Pertemuan membahas peningkatan kerjasama hukum kedua negara antara lain mengenai reformasi hukum dan birokrasi, sistem peradilan, penyelesaian sengketa di luar peradilan, keimigrasian dan kekayaan intelektual.
Dalam pertemuan pihak Jepang juga menanyakan pembentukan komisi percepatan reformasi kepolisian oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya menjelaskan inisiatif melakukan reformasi kepolisian datang dari Presiden Prabowo sebagai respons atas perkembangan zaman dan aspirasi rakyat Indonesia. Saya mengatakan di masa depan sangat perlu peningkatan kerjasama antara Kepolisian Jepang dengan Kepolisian RI. Kami juga ingin belajar dari pengalaman Jepang membangun kepolisiannya, walaupun kami menyadari bahwa Indonesia dan Jepang, di samping mempunyai banyak kesamaan, banyak pula perbedaannya. Namun perbedaan-perbedaan itu bukanlah penghalang untuk melakukan kerjasama yang lebih erat.
Kemarin Senin 17 November 2025 saya memimpin pembicaraan bilateral antara Kemenko Kemenko Kumham Imipas dengan Kementerian Kehakiman Jepang yang dipimpin oleh Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi di Kementerian Kehakiman di Tokyo. Pertemuan membahas peningkatan kerjasama hukum kedua negara antara lain mengenai reformasi hukum dan birokrasi, sistem peradilan, penyelesaian sengketa di luar peradilan, keimigrasian dan kekayaan intelektual.
Dalam pertemuan pihak Jepang juga menanyakan pembentukan komisi percepatan reformasi kepolisian oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya menjelaskan inisiatif melakukan reformasi kepolisian datang dari Presiden Prabowo sebagai respons atas perkembangan zaman dan aspirasi rakyat Indonesia. Saya mengatakan di masa depan sangat perlu peningkatan kerjasama antara Kepolisian Jepang dengan Kepolisian RI. Kami juga ingin belajar dari pengalaman Jepang membangun kepolisiannya, walaupun kami menyadari bahwa Indonesia dan Jepang, di samping mempunyai banyak kesamaan, banyak pula perbedaannya. Namun perbedaan-perbedaan itu bukanlah penghalang untuk melakukan kerjasama yang lebih erat.
...
Pemberantasan tindak pidana perjudian hanya akan efektif jika dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Perjudian adalah tindak kejahatan, mengedarkan uang terkait perjudian masuk ke dalam sistem adalah juga tindak kejahatan. Kedua-duanya tentu harus ditindak tegas oleh Pemerintah.
Demikian saya sampaikan dalam acara diseminasi “Penguatan Komite TPPU dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang terkaita Perjudian Online” yang diselenggarakan PPATK di Jakarta, 4 November 2025.
Uang yang beredar terkait perjudian jauh lebih besar daripada uang yang terkait korupsi. Begitu pun uang yang terkait peredaran narkoba. Ketiganya memperoleh perhatian serius dari Pemerintah.
Selaras dengan visi dan misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, kami akan memberantasnya.
_
#yim #tppu #judionline #korupsi #astacita
Pemberantasan tindak pidana perjudian hanya akan efektif jika dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Perjudian adalah tindak kejahatan, mengedarkan uang terkait perjudian masuk ke dalam sistem adalah juga tindak kejahatan. Kedua-duanya tentu harus ditindak tegas oleh Pemerintah.
Demikian saya sampaikan dalam acara diseminasi “Penguatan Komite TPPU dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang terkaita Perjudian Online” yang diselenggarakan PPATK di Jakarta, 4 November 2025.
Uang yang beredar terkait perjudian jauh lebih besar daripada uang yang terkait korupsi. Begitu pun uang yang terkait peredaran narkoba. Ketiganya memperoleh perhatian serius dari Pemerintah.
Selaras dengan visi dan misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, kami akan memberantasnya.
_
#yim #tppu #judionline #korupsi #astacita
...
Hari ini, 10 November, kita mengenang para pahlawan yang telah gugur membela kemerdekaan, kedaulatan dan kehormatan Bangsa Indonesia.
Peluh, air mata dan darah mereka adalah tinta sejarah, pengorbanan, keberanian dan keikhlasan mereka adalah energi penggugah semangat membangun Indonesia yang lebih baik.
Pahlawanku Teladanku,
Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan
_
#yim #haripahlawan #pahlawan #perjuangan #indonesia
Hari ini, 10 November, kita mengenang para pahlawan yang telah gugur membela kemerdekaan, kedaulatan dan kehormatan Bangsa Indonesia.
Peluh, air mata dan darah mereka adalah tinta sejarah, pengorbanan, keberanian dan keikhlasan mereka adalah energi penggugah semangat membangun Indonesia yang lebih baik.
Pahlawanku Teladanku,
Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan
_
#yim #haripahlawan #pahlawan #perjuangan #indonesia
...
Ketua Komite TPPU Yusril Ihza Mahendra: Negara Dapat Merampas Uang Kejahatan Judi Online https://t.co/2rLdrR4Ewp
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 4, 2025
Yusril Dorong RUU KUHAP Atur Jangka Waktu Status Tersangka 1 Tahun
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) October 26, 2025
Klik untuk baca: https://t.co/T9Xb8kuJXR
















