“Sistem yang baik akan memaksa orang jahat menjadi orang baik dan, sebaliknya, sistem yang tidak baik akan memaksa orang baik menjadi tidak baik.”
Berita Terkini
Setelah kurang lebih dua tahun menghabiskan waktu di sini, Gedung Menara Sentra Mulia, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, tiba saatnya untuk melangkah ke babak baru.
Mulai hari ini, kantor Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan resmi pindah ke Gedung Trinity Tower, Lantai 36, Jl. H.R. Rasuna Said Blok C22 (persis di depan Kedubes Malaysia).
Semoga, di tempat yang baru ini, kami dapat bekerja dengan lebih fokus, optimal, dan amanah dalam melayani masyarakat serta menjalankan tugas-tugas yang dibebankan oleh negara.
Mohon doa dan dukungan selalu dari rekan-rekan sekalian.
#YusrilIhzaMahendra #kantor #profyim #kemenkokumhamimipas #bekerja
Perdagangan manusia bukan sekadar angka statistik atau jumlah vonis penjara. Ia adalah serangan langsung terhadap martabat manusia (karimah insaniyah). 🇮🇩⚖️
Hari ini, pada kesempatan memberikan pidato kunci untuk “Legal International Conference and Studies 2026” di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, saya mengingatkan bahwa solusi terbesar memerangi TPPO tidak selalu terletak pada tumpukan regulasi atau hukuman yang lebih berat. Seringkali, akar masalahnya ada pada kemiskinan struktural, rendahnya literasi, dan hilangnya kesadaran kolektif kita sebagai bangsa.
Regulasi penting, tapi tanpa etika dan kewaspadaan dari keluarga, ulama, dan masyarakat akar rumput, rantai eksploitasi tak akan pernah putus. Mari bangun kesadaran sebelum jerat kejahatan mengikat saudara-saudara kita.
#MenkoKumhamImpas #YusrilIhzaMahendra #profyim #HakAsasiManusia #humantrafficking
Kembalinya saya ke tanah kelahiran, Bangka Belitung, selalu membawa kehangatan dan rasa bangga tersendiri. Hari ini, saya berkesempatan menyampaikan Orasi Ilmiah pada Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-37 Universitas Bangka Belitung.
Kehadiran para sarjana dan magister baru di tengah-tengah masyarakat bukan sekadar menandai berakhirnya masa studi, melainkan dimulainya babak baru tanggung jawab moral dan intelektual.
Ijazah bukanlah sekadar lembar kertas penanda selesai belajar, melainkan bukti bahwa para sarjana baru telah dilatih untuk berpikir kritis, membedakan fakta dari prasangka, serta mencari solusi atas persoalan nyata di masyarakat.
Di era yang dipenuhi tantangan eksploitasi sumber daya alam hingga disrupsi Kecerdasan Buatan (AI), saya menekankan pentingnya etika dan nilai kemanusiaan. AI dan teknologi secanggih apa pun tidak akan pernah bisa menggantikan posisi serta tanggung jawab moral manusia. Sebagai khalifah fil `ardh, kita berkewajiban menjaga kelestarian alam dan memanfaatkan potensi daerah secara bijak demi keberlanjutan masa depan.
Selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati UBB. Jadilah sarjana dan magister yang utuh—yang memadukan ilmu pengetahuan, keahlian, etika, dan kepekaan sosial.
Salam hangat dari Serumpun Sebalai. 🇲🇨
#yusrilihzamahendra #profyusril #orasiilmiah #universitasbangkabelitung #wisuda
Menegakkan Hukum, Memelihara Diplomasi: Penjelasan Resmi Kasus Deportasi WN Palestina
Menyikapi berbagai informasi yang beredar terkait deportasi WN Palestina, Abdul Karim Miqdad, berikut poin-poin utama yang perlu dipahami publik:
Hubungan Bilateral Tetap Solid
Duta Besar Palestina YM Abdulfattah A.K. Al-Sattari menegaskan bahwa kasus ini bersifat personal dan sama sekali tidak memengaruhi hubungan baik antara Indonesia dan Palestina.
Klarifikasi Profesi & Aktivitas
Konfirmasi dari Dubes Palestina, MUI, serta ormas-ormas Islam memastikan bahwa yang bersangkutan adalah pelaku usaha, bukan seorang ulama atau aktivis kemanusiaan.
Jaminan Perlindungan HAM
Sesuai Statuta Interpol dan jaminan diplomatik dari Siprus, Pemerintah memastikan subjek tidak akan diserahkan kepada pihak ketiga (Israel).
Prosedur Hukum Internasional
Deportasi ini dilakukan atas dasar verifikasi resmi _Red Notice_ Interpol Lyon yang berproses sejak Mei–Juni 2026. Karena lokasi tindak pidana berada di luar negeri, prosesnya tunduk pada mekanisme hukum internasional, bukan penangkapan domestik berbasis KUHAP. Seluruh langkah penegakan hukum dilakukan secara transparan, akuntabel, serta berlandaskan prinsip kemanusiaan dan hukum yang berlaku.
Silahkan lihat penjelasan lengkapnya di chanel Youtube.
#YusrilIhzaMahendra #profyim #Interpol #diplomasiindonesia #abdulkarimmiqdad
Penegakan Hukum Tetap Berjalan, Dukungan untuk Palestina Tidak Berkurang
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap individu pelanggar aturan tidak akan menggoyahkan komitmen historis dan konsisten Indonesia dalam mendukung kemerdekaan serta perjuangan rakyat Palestina.
Mari kita pilah dengan bijak antara urusan hukum individu dan komitmen politik negara.
#YusrilIhzaMahendra #MenkoKumhamImipas #Profyusril #abdulkarim #deportasi
Terkait proses deportasi WN Palestina yang berstatus buronan Interpol ke Siprus, ada beberapa poin penting yang perlu diluruskan:
📌 Bukan Isu Politik/Agama: Penanganan ini merupakan bagian dari kewajiban penegakan hukum internasional (Red Notice Interpol), bukan tindakan politik terhadap warga Palestina.
📌 Tanpa Deportasi Lanjutan: Melalui komunikasi langsung dengan Duta Besar Siprus untuk Indonesia, Pemerintah Siprus menjamin bahwa tidak ada pemindahan yang bersangkutan ke negara ketiga.
📌 Sikap Indonesia: Dukungan penuh Indonesia terhadap hak-hak rakyat dan kemerdekaan Palestina tetap konsisten dan tidak berubah.
Simak keterangan selengkapnya dalam video di atas.
#YusrilIhzaMahendra #MenkoKumhamImipas #Profyusril #abdulkarim #deportasi
KLARIFIKASI DAN PENJELASAN TERKAIT ISU DEPORTASI WN PALESTINA ABDUL KARIM MIQDAD
Menanggapi isu dan berita berseliweran di dalam maupun luar negeri terkait WN Palestina, Abdul Karim Miqdad—yang mengabarkan bahwa setelah dideportasi ke Siprus, beliau akan diserahkan kepada pemerintah Israel—Pemerintah bergerak cepat melakukan langkah-langkah koordinasi strategis:
- Koordinasi Diplomatik: Berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta serta Kementerian Luar Negeri RI (Menlu & Wamenlu Urusan Timur Tengah serta Eropa).
- Koordinasi Lintas Kementerian & Penegak Hukum: Berkoordinasi dengan Kemenko Polkam dan NCB Interpol Indonesia.
- Komunikasi Langsung: Memanggil Duta Besar Siprus untuk meminta penjelasan resmi secara langsung.
- Poin Penting Hukum Internasional:
Berdasarkan Statuta Interpol, apabila suatu negara memenuhi prosedur Red Notice dan proses deportasi, negara penerima (Siprus) tidak boleh menyerahkan orang yang dideportasi kepada negara ketiga (Israel).
Tindakan menyerahkan ke pihak ketiga akan melanggar Statuta Interpol dan mencederai kredibilitas Siprus sebagai negara anggota Interpol. Oleh karena itu, spekulasi mengenai penyerahan tersebut tidak berdasar secara hukum internasional.
Mari kita menyikapi setiap informasi dengan jernih, bijak, dan berdasarkan fakta hukum yang berlaku.
#YusrilIhzaMahendra #MenkoKumhamImipas #Profyusril #abdulkarim #deportasi
KLARIFIKASI MENKO KUMHAM IMIPAS TERKAIT PENDEPORTASIAN WN PALESTINA KE SIPRUS
Menanggapi berbagai tanggapan dan opini yang berkembang di masyarakat, Pemerintah memandang perlu memberikan penjelasan secara terbuka:
- Status Hukum: Sdr. Abdul Karim Miqdad dideportasi murni atas dasar penegakan hukum internasional melalui pendelegasian Red Notice Interpol NCB Siprus terkait perkara kejahatan terorganisir lintas negara.
- Bukan Figur Keagamaan: Kepolisian dan otoritas terkait mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan bukan ulama atau tokoh agama, melainkan warga negara yang tersangkut perkara pidana di Siprus.
- Komitmen RI Tetap Utuh: Penindakan terhadap oknum/individu buronan internasional tidak menggoyahkan dukungan serta komitmen historis Indonesia terhadap kemerdekaan rakyat Palestina.
#YusrilIhzaMahendra #MenkoKumhamImipas #Profyusril #abdulkarim #deportasi
Setelah kurang lebih dua tahun menghabiskan waktu di sini, Gedung Menara Sentra Mulia, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, tiba saatnya untuk melangkah ke babak baru.
Mulai hari ini, kantor Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan resmi pindah ke Gedung Trinity Tower, Lantai 36, Jl. H.R. Rasuna Said Blok C22 (persis di depan Kedubes Malaysia).
Semoga, di tempat yang baru ini, kami dapat bekerja dengan lebih fokus, optimal, dan amanah dalam melayani masyarakat serta menjalankan tugas-tugas yang dibebankan oleh negara.
Mohon doa dan dukungan selalu dari rekan-rekan sekalian.
#YusrilIhzaMahendra #kantor #profyim #kemenkokumhamimipas #bekerja
Perdagangan manusia bukan sekadar angka statistik atau jumlah vonis penjara. Ia adalah serangan langsung terhadap martabat manusia (karimah insaniyah). 🇮🇩⚖️
Hari ini, pada kesempatan memberikan pidato kunci untuk “Legal International Conference and Studies 2026” di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, saya mengingatkan bahwa solusi terbesar memerangi TPPO tidak selalu terletak pada tumpukan regulasi atau hukuman yang lebih berat. Seringkali, akar masalahnya ada pada kemiskinan struktural, rendahnya literasi, dan hilangnya kesadaran kolektif kita sebagai bangsa.
Regulasi penting, tapi tanpa etika dan kewaspadaan dari keluarga, ulama, dan masyarakat akar rumput, rantai eksploitasi tak akan pernah putus. Mari bangun kesadaran sebelum jerat kejahatan mengikat saudara-saudara kita.
#MenkoKumhamImpas #YusrilIhzaMahendra #profyim #HakAsasiManusia #humantrafficking
Kembalinya saya ke tanah kelahiran, Bangka Belitung, selalu membawa kehangatan dan rasa bangga tersendiri. Hari ini, saya berkesempatan menyampaikan Orasi Ilmiah pada Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-37 Universitas Bangka Belitung.
Kehadiran para sarjana dan magister baru di tengah-tengah masyarakat bukan sekadar menandai berakhirnya masa studi, melainkan dimulainya babak baru tanggung jawab moral dan intelektual.
Ijazah bukanlah sekadar lembar kertas penanda selesai belajar, melainkan bukti bahwa para sarjana baru telah dilatih untuk berpikir kritis, membedakan fakta dari prasangka, serta mencari solusi atas persoalan nyata di masyarakat.
Di era yang dipenuhi tantangan eksploitasi sumber daya alam hingga disrupsi Kecerdasan Buatan (AI), saya menekankan pentingnya etika dan nilai kemanusiaan. AI dan teknologi secanggih apa pun tidak akan pernah bisa menggantikan posisi serta tanggung jawab moral manusia. Sebagai khalifah fil `ardh, kita berkewajiban menjaga kelestarian alam dan memanfaatkan potensi daerah secara bijak demi keberlanjutan masa depan.
Selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati UBB. Jadilah sarjana dan magister yang utuh—yang memadukan ilmu pengetahuan, keahlian, etika, dan kepekaan sosial.
Salam hangat dari Serumpun Sebalai. 🇲🇨
#yusrilihzamahendra #profyusril #orasiilmiah #universitasbangkabelitung #wisuda
Menegakkan Hukum, Memelihara Diplomasi: Penjelasan Resmi Kasus Deportasi WN Palestina
Menyikapi berbagai informasi yang beredar terkait deportasi WN Palestina, Abdul Karim Miqdad, berikut poin-poin utama yang perlu dipahami publik:
Hubungan Bilateral Tetap Solid
Duta Besar Palestina YM Abdulfattah A.K. Al-Sattari menegaskan bahwa kasus ini bersifat personal dan sama sekali tidak memengaruhi hubungan baik antara Indonesia dan Palestina.
Klarifikasi Profesi & Aktivitas
Konfirmasi dari Dubes Palestina, MUI, serta ormas-ormas Islam memastikan bahwa yang bersangkutan adalah pelaku usaha, bukan seorang ulama atau aktivis kemanusiaan.
Jaminan Perlindungan HAM
Sesuai Statuta Interpol dan jaminan diplomatik dari Siprus, Pemerintah memastikan subjek tidak akan diserahkan kepada pihak ketiga (Israel).
Prosedur Hukum Internasional
Deportasi ini dilakukan atas dasar verifikasi resmi _Red Notice_ Interpol Lyon yang berproses sejak Mei–Juni 2026. Karena lokasi tindak pidana berada di luar negeri, prosesnya tunduk pada mekanisme hukum internasional, bukan penangkapan domestik berbasis KUHAP. Seluruh langkah penegakan hukum dilakukan secara transparan, akuntabel, serta berlandaskan prinsip kemanusiaan dan hukum yang berlaku.
Silahkan lihat penjelasan lengkapnya di chanel Youtube.
#YusrilIhzaMahendra #profyim #Interpol #diplomasiindonesia #abdulkarimmiqdad
Penegakan Hukum Tetap Berjalan, Dukungan untuk Palestina Tidak Berkurang
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap individu pelanggar aturan tidak akan menggoyahkan komitmen historis dan konsisten Indonesia dalam mendukung kemerdekaan serta perjuangan rakyat Palestina.
Mari kita pilah dengan bijak antara urusan hukum individu dan komitmen politik negara.
#YusrilIhzaMahendra #MenkoKumhamImipas #Profyusril #abdulkarim #deportasi
Terkait proses deportasi WN Palestina yang berstatus buronan Interpol ke Siprus, ada beberapa poin penting yang perlu diluruskan:
📌 Bukan Isu Politik/Agama: Penanganan ini merupakan bagian dari kewajiban penegakan hukum internasional (Red Notice Interpol), bukan tindakan politik terhadap warga Palestina.
📌 Tanpa Deportasi Lanjutan: Melalui komunikasi langsung dengan Duta Besar Siprus untuk Indonesia, Pemerintah Siprus menjamin bahwa tidak ada pemindahan yang bersangkutan ke negara ketiga.
📌 Sikap Indonesia: Dukungan penuh Indonesia terhadap hak-hak rakyat dan kemerdekaan Palestina tetap konsisten dan tidak berubah.
Simak keterangan selengkapnya dalam video di atas.
#YusrilIhzaMahendra #MenkoKumhamImipas #Profyusril #abdulkarim #deportasi
KLARIFIKASI DAN PENJELASAN TERKAIT ISU DEPORTASI WN PALESTINA ABDUL KARIM MIQDAD
Menanggapi isu dan berita berseliweran di dalam maupun luar negeri terkait WN Palestina, Abdul Karim Miqdad—yang mengabarkan bahwa setelah dideportasi ke Siprus, beliau akan diserahkan kepada pemerintah Israel—Pemerintah bergerak cepat melakukan langkah-langkah koordinasi strategis:
- Koordinasi Diplomatik: Berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta serta Kementerian Luar Negeri RI (Menlu & Wamenlu Urusan Timur Tengah serta Eropa).
- Koordinasi Lintas Kementerian & Penegak Hukum: Berkoordinasi dengan Kemenko Polkam dan NCB Interpol Indonesia.
- Komunikasi Langsung: Memanggil Duta Besar Siprus untuk meminta penjelasan resmi secara langsung.
- Poin Penting Hukum Internasional:
Berdasarkan Statuta Interpol, apabila suatu negara memenuhi prosedur Red Notice dan proses deportasi, negara penerima (Siprus) tidak boleh menyerahkan orang yang dideportasi kepada negara ketiga (Israel).
Tindakan menyerahkan ke pihak ketiga akan melanggar Statuta Interpol dan mencederai kredibilitas Siprus sebagai negara anggota Interpol. Oleh karena itu, spekulasi mengenai penyerahan tersebut tidak berdasar secara hukum internasional.
Mari kita menyikapi setiap informasi dengan jernih, bijak, dan berdasarkan fakta hukum yang berlaku.
#YusrilIhzaMahendra #MenkoKumhamImipas #Profyusril #abdulkarim #deportasi
KLARIFIKASI MENKO KUMHAM IMIPAS TERKAIT PENDEPORTASIAN WN PALESTINA KE SIPRUS
Menanggapi berbagai tanggapan dan opini yang berkembang di masyarakat, Pemerintah memandang perlu memberikan penjelasan secara terbuka:
- Status Hukum: Sdr. Abdul Karim Miqdad dideportasi murni atas dasar penegakan hukum internasional melalui pendelegasian Red Notice Interpol NCB Siprus terkait perkara kejahatan terorganisir lintas negara.
- Bukan Figur Keagamaan: Kepolisian dan otoritas terkait mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan bukan ulama atau tokoh agama, melainkan warga negara yang tersangkut perkara pidana di Siprus.
- Komitmen RI Tetap Utuh: Penindakan terhadap oknum/individu buronan internasional tidak menggoyahkan dukungan serta komitmen historis Indonesia terhadap kemerdekaan rakyat Palestina.
#YusrilIhzaMahendra #MenkoKumhamImipas #Profyusril #abdulkarim #deportasi
Ketua Komite TPPU Yusril Ihza Mahendra: Negara Dapat Merampas Uang Kejahatan Judi Online https://t.co/2rLdrR4Ewp
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) November 4, 2025
Yusril Dorong RUU KUHAP Atur Jangka Waktu Status Tersangka 1 Tahun
— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) October 26, 2025
Klik untuk baca: https://t.co/T9Xb8kuJXR
Karya-karya ini mendokumentasikan pemikiran, perjalanan intelektual, serta peran Yusril Ihza Mahendra dalam bidang hukum dan politik di Indonesia. Baik yang ditulis oleh beliau maupun yang membahas sosok dan gagasannya, menjadi rujukan penting dalam memahami dinamika ketatanegaraan dan demokrasi Indonesia.
Melalui tulisan-tulisan ini, kita dapat melihat kontribusi Yusril Ihza Mahendra sebagai pemikir hukum yang konsisten, berani, dan berpegang teguh pada prinsip konstitusional. Seluruh buku disediakan untuk diakses dan diunduh secara bebas sebagai upaya memperluas literasi hukum dan politik bagi masyarakat luas.
