Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menerima audiensi langsung dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di ruang rapat Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Rabu (30 April 2026). Pertemuan ini membahas secara mendalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta upaya penguatan kelembagaan di bidang HAM nasional. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah didampingi Wakil Ketua Eksternal Putu Elvina, Sekretaris Jenderal Henry Silka Innah, dan Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama Gatot Ristanto hadir dalam audiensi tersebut. Anis Hidayah menyampaikan bahwa perubahan UU...

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menerima audiensi secara langsung dari Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) di ruang kerjanya, Selasa (28 April 2026). Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi profesi apoteker untuk menyelaraskan langkah organisasi dengan arah kebijakan pemerintah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Ketua Umum PP IAI, Noffendri, beserta rombongan hadir untuk memperoleh penjelasan, arahan, serta pencerahan mendalam terkait substansi Putusan MK Nomor 182/PUU-XXII/2024 dan Nomor 111/PUU-XXII/2024. Kedua putusan tersebut dinilai membawa implikasi signifikan terhadap tata kelola profesi di sektor kesehatan, khususnya farmasi. “Kami berharap melalui audiensi ini dapat...

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Prof. Yusril Ihza Mahendra kembali menunjukkan komitmennya terhadap sektor kesehatan nasional. Kali ini, ia menerima audiensi langsung dari Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito beserta rombongan di Jakarta, Selasa (28/4/2026). Pertemuan ini membahas berbagai tantangan sekaligus solusi untuk memperkuat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar lebih efektif dan sustainable di masa depan. BPJS Kesehatan melaporkan bahwa kepesertaan JKN saat ini telah menjangkau hampir 250 juta jiwa dengan tingkat keaktifan mencapai 97 persen. Namun, masalah iuran tunggakan dan peserta nonaktif masih menjadi pekerjaan rumah yang harus...

Tangerang – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Prof. Yusril Ihza Mahendra menghadiri Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 yang digelar di Muladi Dome, Gedung Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Tangerang, Senin (27/4/2026). Kehadiran Yusril Ihza Mahendra menunjukkan dukungan kuat pemerintah terhadap upaya transformasi pemasyarakatan menuju pelayanan prima dan berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 tahun 2026 mengusung tema “Pemasyarakatan Kerja Nyata, Pelayanan Prima”. Tema ini menjadi landasan utama dalam memperkuat reformasi sistem pemasyarakatan agar lebih profesional, berintegritas, dan memberdayakan warga binaan. Dalam laporannya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi menyatakan bahwa...

Jakarta, 25 April 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia tidak boleh berhenti pada penguasaan teknologi semata, melainkan harus melahirkan manusia berintegritas, kritis, dan bertanggung jawab sosial. Dalam orasi ilmiah di Universitas YARSI, Yusril menekankan bahwa era transformasi global yang dipicu digitalisasi, revolusi industri 4.0, dan kecerdasan buatan menuntut perguruan tinggi beradaptasi secara mendasar, sekaligus membentuk lulusan yang mampu memilah kebenaran di tengah banjir informasi. Menko Yusril menggarisbawahi bahwa perubahan global yang dipicu oleh digitalisasi, revolusi industri 4.0, dan kecerdasan buatan menuntut perguruan tinggi beradaptasi secara mendasar. Menurutnya,...

Jakarta, 22 April 2026 — Pembangunan hukum nasional kembali ditegaskan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, saat membuka Rapat Koordinasi Pembangunan Hukum Nasional di Hotel Gran Melia, Jakarta. Forum strategis ini tidak hanya menjadi ajang koordinasi lintas kementerian dan lembaga, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat Indeks Pembangunan Hukum (IPH) sebagai indikator keberhasilan pembangunan hukum yang terukur, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto; Ketua KPK, Setyo Budiyanto;...

Jakarta, 20 April 2026 — Dalam rangka memperingati 24 tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APUPPT), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar kegiatan bertajuk “Optimalisasi Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Penanganan Kejahatan Siber melalui Penguatan Kolaborasi Komite TPPU”. Acara yang berlangsung di Jakarta pada Senin (20/4) ini menjadi momentum penting bagi PPATK dan Kemenko Kumham-IMIPAS untuk mempererat sinergi antarlembaga, menghadapi ancaman kejahatan siber yang semakin canggih serta merugikan triliunan rupiah, sekaligus mempersiapkan Indonesia menghadapi Mutual Evaluation FATF mendatang. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa momentum tersebut...

Jakarta - Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa peradilan koneksitas dapat dilakukan dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Hal itu akan diterapkan jika penyidikan menemukan adanya tersangka sipil di luar anggota TNI. Hal itu disampaikan Yusril saat menjawab pertanyaan terkait laporan Andrie Yunus di Bareskrim Polri. Sementara Oditurat Militer II-07 Jakarta juga telah melimpahkan berkas perkara penyiraman air keras dengan tersangka empat prajurit TNI ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta. "Laporan itu akan dipelajari oleh penyidik Polri untuk memastikan apakah memang ada tersangka dari kalangan sipil yang terlibat dalam kasus (Andrie)...

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Polri harus berperan sebagai pilar utama keadilan humanis dalam upaya transformasi hukum nasional sesuai program Asta Cita. Penegasan tersebut disampaikan Menko Yusril sebagai pemateri dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang digelar Divisi Hukum Polri Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (16/4). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat peran hukum Polri dalam mendukung transformasi hukum pidana nasional. Dalam arahannya, Menko Yusril menekankan bahwa Polri memiliki posisi kunci dalam sistem peradilan pidana sebagai pintu masuk utama proses penegakan hukum. Oleh karena itu,...

Bali – Menko Kumham-Imipas Yusril Ihza Mahendra mendorong reformasi hukum pemilu secara menyeluruh dan sistemik, bukan tambal sulam. Ia sampaikan ini dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Selasa (14 April 2026). Kuliah umum yang berlangsung di Kerthasabha Convention Hall, mengangkat tema “Penataan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Regulasinya dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis”. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Kemenko Kumham Imipas, pimpinan Universitas Udayana, akademisi, serta perwakilan lembaga terkait seperti KPU, Bawaslu, dan unsur penegak hukum. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Udayana, Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T.,Ph.D., menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menko Yusril yang dinilai menjadi momentum...

Jakarta, 29 Januari 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menjadi pembicara kunci dalam kegiatan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia di Gedung Ombudsman RI, Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pimpinan daerah dari berbagai wilayah di Indonesia dan menjadi bagian dari upaya nasional untuk memperkuat komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus mencegah praktik maladministrasi di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah. Dalam pidatonya, Menko Kumham Imipas menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah paling nyata dari kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat, sehingga kualitasnya berbanding lurus...

Jakarta, 28 Januari 2026 - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai langkah strategis memperkuat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, serta para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenko Kumham Imipas. Dalam sambutannya, Menko Yusril menegaskan bahwa pembangunan zona integritas bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan komitmen nyata seluruh jajaran birokrasi. “Pencanangan Zona Integritas ini merupakan langkah...

Jakarta, 21 Januari 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa ketentuan mengenai penempatan anggota Polri pada jabatan tertentu tetap sah dan berlaku, menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 223/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada Senin, 19 Januari 2026. Putusan tersebut menolak permohonan uji materiil yang diajukan oleh dua pemohon terhadap Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan penolakan tersebut, Mahkamah...

Jakarta, 14 Januari 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Universitas Indonesia (UI) harus terus menjaga relevansi dan perannya dalam dinamika politik nasional di tengah perubahan zaman dan transisi pemerintahan. Hal tersebut disampaikan Yusril saat menjadi pembicara kunci dalam peringatan 50 Tahun Surat Kabar Kampus Universitas Indonesia yang diselenggarakan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Salemba, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Yusril menyampaikan bahwa perubahan politik dan pemerintahan merupakan keniscayaan dalam sistem demokrasi. Meski demikian, nilai-nilai intelektual, integritas, serta keberpihakan pada kepentingan publik harus tetap menjadi fondasi utama...

Jakarta, 12 Januari 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pentingnya penguatan reformasi hukum nasional, soliditas antar kementerian, serta integritas aparatur negara dalam memasuki tahun 2026. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan apel bersama yang diikuti oleh jajaran Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam amanatnya, Menko Yusril menyampaikan bahwa kegiatan bersama di awal tahun ini menjadi momentum refleksi dan konsolidasi bagi seluruh aparatur negara untuk menyatukan langkah dalam menghadapi tantangan ke depan.“Apel bersama ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi...

Jakarta, 21 Desember 2025, — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan alasan pemerintah memilih menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) daripada langsung merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dalam mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian. Menurut Yusril, langkah penyusunan PP ditempuh untuk menyelesaikan persoalan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus merespons polemik yang muncul akibat terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025. "Pemerintah saat ini fokus menuntaskan problem pasca Putusan MK dan polemik terhadap Perpol Nomor 10 Tahun 2025 agar...

Labuan Bajo, 6 Desember 2025 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan keynote speech pada Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Ke-4 dengan menegaskan tiga agenda utama ketatanegaraan: penguatan konstitusionalisme digital, reformasi pemilu, dan tata kelola sovereign wealth fund (Danantara) yang lebih transparan. Dalam kesempatan tersebut, Yusril menekankan bahwa perubahan teknologi harus direspons dengan pembaruan kerangka hukum. “Kita tidak bisa lagi membaca konstitusi hanya dalam konteks analog. Hak-hak warga di ruang digital harus dilindungi dengan standar konstitusional yang sama,” ujarnya. Yusril juga menyoroti perlunya penataan ulang...

  Website Sekretariat Kabinet, Sabtu 9 Juni 2012,  menginformasikan bahwa Presiden SBY telah menerbitkan Keppres No 65 Tahun 2012 yang mengangkat kembali semua Wakil Menteri (Wamen) ke posisi semula, kecuali Wamen ESDM yang wafat beberapa waktu yang lalu. Keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Penjelasan Pasal 10 UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara. Untuk mendasari pengangkatan Wamen versi baru tersebut, Presiden telah menerbitkan Perpres No 60/2012 yang hingga hari ini belum dapat dibaca secara utuh seperti apa pengaturannya. Website Sekretariat Kabinet menyebutkan keberadaan Perpres tersebut, namun ketika diklik, sampai Minggu sore 10 Juni 2012, Perpres...

Jaksa Agung Basrief Arief  hari ini membenarkan bahwa penyidikan kasus Sisminbakum dengan tersangka Yusril Ihza Mahendra, Hartono Tanoesoedibjo dan Ali Amran Jannah dihentikan. Namun Basrief tidak menjelaskan alasan penghentian penyidikan kasus itu. Kejagung berencana akan memberikan keterangan pers sehubungan dengan penghentian itu sore ini (Kamis 31/5/2012). Menanggapi penghentian penyidikan itu, Yusril mengatakan bahwa seharusnya sudah sejak lama kasus itu dihentikan, yakni sejak dibebaskannya Romli Atmasasmita  oleh Mahkamah Agung pada bulan Desember 2010. Dua terdakwa lain yang didakwa bersama-sama dengan Yusril dan Hartono, yakni Yohannes Waworunto dan Zulkarnain Yunus, juga telah dibebaskan oleh Mahkamah Agung.  Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa...

  Saya memenuhi undangan Presiden SBY untuk bertukar-pikiran di rumahnya di Cikeas malam ini (Kamis  17/5/2012) dari jam 21.00 sampai jam 22.30. Secara spesifik Presiden mendiskusikan Putusan sela PTUN Jakarta yang menunda pelaksanaan Keppres 40 dan No 48/P Tahun 2012 tentang pemberhentian Agusrin dan pelantikan  Junaidi Hamsyah sebagai Gubernur Bengku defenitif. Saya katakan kepada Presiden bahwa Kepres tersebut mengandung kesalahan, bertentangan dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena cukup alasan, maka pengadilan menunda pelaksanaan Kepres tersebut sampai ada putusan yang berkekuatan tetap. Prosesnya berlangsung cepat  karena waktu yang sangat mendesak, namun telah memenuhi ketentuan hukum acara tentang proses...