Jakarta, 13 Oktober 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya penguatan regulasi dan kelembagaan pengelolaan zakat agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Yusril saat menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dan Grand BAZNAS Awards 2026 yang berlangsung di Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Selasa (13/10) dengan mengusung tema “Konsolidasi Zakat Indonesia yang Produktif dan Berdampak.” Dalam sambutannya, Yusril menegaskan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari perjalanan panjang hubungan antara agama dan negara...

Jakarta, 9 Oktober 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mendorong percepatan revisi Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika sebagai salah satu langkah strategis untuk mengatasi kelebihan kapasitas (overcrowding) di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Ruang Rapat Menko Kumham Imipas, Gedung Trinity Tower, Jakarta, Jumat (9/10). Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan Ombudsman Republik Indonesia dalam inspeksi mendadak di Lapas Cibinong serta berbagai persoalan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan. Pertemuan ini melibatkan kementerian, lembaga penegak hukum, dan...

Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pemerintah tidak akan mengizinkan rencana pertunjukan musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton, bersama grup musik Israel & New Breed di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Yusril setelah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait rencana pertunjukan bertajuk ‘Til The Whole World Knows Tour 2026’. Pertunjukan tersebut sebelumnya diberitakan akan digelar di Jakarta pada 24 Oktober 2026 di Graha Pengharapan dan telah menimbulkan perhatian serta penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga meminta pemerintah dan aparat terkait memastikan agar kegiatan...

Seoul, Korea Selatan, 30 September 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bertemu dengan Menteri Kekayaan Intelektual Republik Korea, KIM Yong Sun, di President Hotel, Seoul, Korea Selatan, Rabu (30/9). Pertemuan membahas penguatan kerja sama Indonesia–Korea Selatan dalam pelindungan, penegakan hukum, pertukaran informasi, serta pemanfaatan kekayaan intelektual. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) on Intellectual Property Protection and Enforcement Cooperation antara Indonesia dan Korea Selatan, serta rencana kerja sama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Ministry of Intellectual Property (MOIP) Korea Selatan periode 2026–2028. Yusril menyampaikan bahwa kekayaan intelektual...

Jakarta, Kamis, 24 September 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pemerintah akan melakukan investigasi menyeluruh terhadap proses pemberian pembebasan bersyarat kepada Moch Subchi Azal Tsani alias Bechi. Investigasi tersebut akan menelusuri seluruh proses pemberian hak-hak pemasyarakatan kepada Bechi, tidak hanya pembebasan bersyarat, tetapi juga remisi, cuti menjelang bebas, serta berbagai bentuk keringanan yang diterimanya selama menjalani pidana. "Investigasi tetap harus kita lakukan. Apakah proses pemberian bebas bersyarat kepada Muhammad Subchi ini betul-betul sesuai dengan prosedur atau tidak," kata Yusril. Menurut Yusril, investigasi diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pemberian hak dan keringanan tersebut...

Jakarta, Kamis, 24 September 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, meminta agar temuan Ombudsman RI mengenai fasilitas yang disebut berstandar apartemen di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong dapat dilihat dan diperiksa secara terbuka. Yusril mengatakan dirinya telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sejak kemarin hingga pagi ini untuk menyikapi temuan tersebut. “Kami memutuskan hari ini media dipersilakan meliput secara langsung seperti apa temuan Ombudsman tersebut. Apakah benar ada fasilitas mewah berstandar apartemen di sana,” ujar Yusril di Jakarta, Kamis (24/9). Menurut Yusril, keterbukaan diperlukan untuk memastikan terlebih dahulu apa sebenarnya fasilitas yang...

JAKARTA — Pemerintah menegaskan bahwa penanganan hukum terhadap rangkaian kericuhan yang terjadi pada 27 Agustus 2026, termasuk kasus meninggalnya warga Pejompongan, Bambang Setiyawan, harus dilakukan secara objektif, menyeluruh, dan tanpa diskriminasi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, aparat penegak hukum harus mengungkap secara terang seluruh rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang diduga terlibat berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan. "Penyelidikan harus dilakukan terhadap siapa pun yang berdasarkan informasi dan bukti awal diduga mempunyai keterlibatan, baik individu, kelompok maupun organisasi kemasyarakatan," ujar Yusril dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/9/2026). Yusril...

JAKARTA, Rabu 2 September 2026 — Pemerintah Indonesia tengah melakukan verifikasi atas informasi mengenai 8 warga negara Indonesia (WNI) yang disebut oleh Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina (Foreign Intelligence Service of Ukraine/FISU) telah direkrut untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Federasi Rusia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan informasi tersebut perlu diverifikasi secara menyeluruh, baik mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan maupun bentuk keterlibatan masing-masing WNI. “Informasi yang disampaikan pihak Ukraina tentu kita cermati. Tetapi kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan sebelum seluruh faktanya diverifikasi. Yang harus dipastikan adalah siapa orangnya, bagaimana proses perekrutannya, apa...

Oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Soc.Sc., Ph.D. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia ABSTRAKAdministrasi Hukum Umum (AHU) sering kali dipandang hanya sebagai urusan teknis kewenangan tata usaha negara. Padahal, AHU merupakan benteng mendasar dalam menghadirkan kepastian hukum (legal certainty), keabsahan (validity), serta legalitas tindakan hukum masyarakat dan dunia usaha. Makalah ini menguraikan esensi reformasi AHU sejak dimulainya digitalisasi sistem pelayanan publik (e-government) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) pada era Reformasi, hingga dinamika pelayanan modern saat ini. Lebih jauh, makalah ini mengkritisi fenomena hiper-regulatif dalam birokrasi Indonesia serta menegaskan bahwa kemajuan teknologi—termasuk...

Jakarta, 27 Agustus 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mendorong penguatan rezim Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT PPSPM) sebagai bagian dari kesiapan Indonesia menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF) pada 2029. Dorongan tersebut mengemuka dalam peluncuran tiga Penilaian Risiko Nasional atau National Risk Assessment (NRA) Tahun 2026 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mencakup Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) pada Kamis...

Jakarta, 26 Agustus 2026– Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pemerintah menyatakan telah siap membahas RUU tersebut segera setelah DPR menyelesaikan proses penyusunan sebagai usul inisiatif. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra melalui keterangan langsung menyampaikan bahwa pemerintah mengikuti secara seksama perkembangan aspirasi masyarakat, termasuk rencana aksi unjuk rasa yang akan menyuarakan percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset. “Kalau ditanya apakah pemerintah sudah siap, ya sudah siap. Dari kemarin-kemarin pun pemerintah sudah siap dan sudah ada arahan Presiden kepada...

Jakarta, 23 Agustus 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menghadiri kegiatan Silaturahmi, Jalan Sehat, dan Diskusi yang digelar Komunitas Jalan Sehat Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (KB-HMI) di Lapangan Biru Kementerian Hukum, Jakarta, Minggu (23/8). Kegiatan yang mengambil titik start dan finish di Lapangan Biru Kementerian Hukum tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi keluarga besar alumni HMI sekaligus bertukar pandangan mengenai pembangunan hukum di Indonesia. Dalam sambutannya, Menko Yusril menekankan pentingnya menjaga ikatan kekeluargaan dan solidaritas di antara para alumni, meskipun memiliki latar belakang profesi, birokrasi, maupun pandangan...

Semarang, 30 Juli 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus berfokus pada perlindungan korban, pemutusan jaringan kejahatan, serta penguatan kerja sama internasional sebagai respons terhadap semakin kompleksnya kejahatan perdagangan orang lintas negara. Penegasan tersebut disampaikan Menko saat memberikan keynote speech bertajuk "Melampaui Ancaman Pidana: Membangun Sistem Hukum yang Memutus Rantai Perdagangan Orang" pada The 9th Legal International Conference & Studies (LICS) and Call for Papers yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Kamis (30/7). Konferensi internasional tersebut...

Jakarta, 29 Juli 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama untuk mencegah maraknya tindak pencurian, perampokan, dan pembegalan yang belakangan ini cenderung meningkat di berbagai daerah. Dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/7/2026), Yusril mengingatkan bahwa apabila negara tidak mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat, maka potensi munculnya aksi main hakim sendiri akan semakin besar. "Polisi perlu meningkatkan pengamanan dan perlindungan kepada masyarakat. Jika negara gagal memberikan rasa aman dari tindak pencurian, perampokan,...

Jakarta, 24 Juli 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, meluruskan berbagai informasi yang beredar terkait proses deportasi warga negara Palestina, Abdul Karim Miqdad. Dalam konferensi pers di Ruang Menko, Jumat (24/7), Yusril menegaskan bahwa proses deportasi dilakukan berdasarkan mekanisme hukum internasional melalui Interpol dan bukan merupakan tindakan yang dilakukan secara mendadak. Sebelum menyampaikan keterangan kepada media, Menko Yusril menerima kunjungan Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia guna membahas perkembangan penanganan kasus Abdul Karim Miqdad. Dalam pertemuan tersebut, Kedutaan Besar Palestina menegaskan bahwa deportasi Abdul Karim Miqdad merupakan persoalan...

Jakarta, 24 Juli 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menerima audiensi Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, di Ruang Rapat Menko Kumham Imipas, Jumat (24/7). Audiensi tersebut membahas penyelesaian status hukum tanah wakaf Blang Padang di Banda Aceh yang hingga kini belum memperoleh kepastian hukum. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Abu Paya Pasie, Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Ilmiza Saaduddin Djamal, anggota DPR Aceh beserta jajaran Pemerintah Aceh. Mendampingi Menko Yusril hadir Staf Khusus Bidang Administrasi Herdito Sandi Pratama, Staf Khusus Bidang...

Jakarta, 22 Juli 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa deportasi warga negara Palestina, Abdul Karim Raed Miqdad, ke Republik Siprus merupakan bagian dari kerja sama penegakan hukum internasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan sikap politik Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Penegasan tersebut disampaikan Yusril di hadapan wartawan pada Rabu (22/7), usai mengadakan audiensi dengan Duta Besar Republik Siprus untuk Republik Indonesia, H.E. Nicholas Panayiotou, di Ruang kerjanya. Pertemuan tersebut membahas proses deportasi Abdul Karim Raed Miqdad yang dilakukan Pemerintah Indonesia atas permintaan Pemerintah Siprus melalui...

Oleh Yusril Ihza Mahendra I. Landasan Konstitusional Pertahanan Negara Dalam diskursus hukum tata negara dan hukum administrasi negara, setiap tindakan hukum maupun kebijakan yang diambil oleh eksekutif—dalam hal ini Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan—haruslah senantiasa bersandar pada apa yang kita sebut sebagai legalitas konstitusional. Jika kita mencermati dokumen hukum tertinggi kita, Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit meletakkan mandat pertahanan negara sebagai tanggung jawab fundamental presiden. Sebagai derivasi kedudukan mandatori konstitusi tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pertahanan negara bersifat semesta, yang mengintegrasikan...

Depok, 2 Juli 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, resmi meraih gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia setelah berhasil mempertahankan disertasinya dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor yang diselenggarakan di Balai Sidang Universitas Indonesia, Kamis (2/7). Dalam sidang tersebut, Yusril mempertahankan disertasi berjudul "Penafsiran Kembali Pemikiran Mohammad Natsir tentang Relasi Islam dengan Negara: Sebuah Telaah Filsafat dengan Pendekatan Hermeneutika Fenomenologis-Eksistensial." Berdasarkan hasil sidang, promovendus dinyatakan lulus dengan hasil sangat memuaskan. Sidang promosi dipimpin oleh Dr. Untung Yuwono, S.S. selaku Ketua Sidang. Adapun proses penyusunan...

Putrajaya, Malaysia, 29 Juni 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, melakukan kunjungan kehormatan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Senin (29/6/2026). Sejumlah isu dibahas secara sepintas, termasuk draf perjanjian pemindahan narapidana antar kedua negara yang segera akan ditandatangani kedua negara. Draf telah dibahas bersama antara Kementerian Dalam Negeri Malaysia dan Kemenko Kumham Imipas RI. Pertemuan berlangsung di Kantor Perdana Menteri Malaysia, Blok Utama, Bangunan Perdana Putra, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya, Malaysia. Menko Yusril didampingi Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas, Nofli, dan Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan I...