Jakarta, 10 Juni 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta terhadap empat prajurit TNI yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. "Pemerintah menghormati penuh putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Putusan tersebut merupakan wujud independensi peradilan dalam menegakkan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tanpa intervensi dari pihak manapun," ujar Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (10/6/2026). Yusril menilai pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam menjatuhkan...

Jakarta, 8 Juni 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pentingnya pembenahan organisasi secara menyeluruh guna mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, responsif, dan berintegritas. Penegasan tersebut disampaikan Menko Yusril dalam kegiatan Konsolidasi Pelayanan Publik yang berlangsung di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Senin (8/6). Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari penguatan komitmen bersama dalam menjaga kualitas layanan publik, khususnya di tengah sorotan terhadap dugaan penyimpangan layanan keimigrasian yang tengah diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan...

Jakarta, 8 Juni 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa tidak ada jabatan yang dapat menjadi pelindung bagi penyimpangan dalam pelayanan publik. Ia meminta seluruh aparatur negara menjaga integritas, profesionalisme, serta memastikan layanan kepada masyarakat berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel. Kegiatan yang berlangsung di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Senin (8/6) turut dihadiri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto serta Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, dan sejumlah pimpinan tinggi di lingkup Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imipas. Dalam...

Jakarta, 5 Juni 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut secara tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Menurut Yusril, informasi terakhir yang diterimanya menunjukkan bahwa perkara yang tengah disidik KPK tidak terbatas pada periode 2023–2024 saat Silmy Karim menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, melainkan diduga berlanjut hingga saat ini. “Informasi terakhir yang kami terima dari KPK adalah bahwa kasus korupsi yang disidik di jajaran imigrasi rupanya tidak terbatas hanya pada tahun 2023–2024 ketika...

Depok, 4 Juni 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menekankan pentingnya hukum yang berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan melalui penguatan kerja sama regional dalam Konferensi Tahunan ke-23 Asian Law Institute (ASLI) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kamis (4/6). Dalam pidatonya, Yusril menyampaikan apresiasi kepada Asian Law Institute dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah menyelenggarakan konferensi tersebut. Menurutnya, selama dua hari pelaksanaan, konferensi ini tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya akademisi hukum dari berbagai negara, tetapi juga menjadi ruang pertukaran pengalaman, gagasan, dan cara pandang mengenai masa depan hukum di Asia....

Jakarta, 4 Juni 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus hukum yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyimpangan layanan keimigrasian. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas) Silmy Karim, Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus Jakarta Barat, serta sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Menko Yusril menegaskan bahwa di tengah komitmen besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi, kejadian ini menjadi tamparan sekaligus tantangan berat yang harus dihadapi secara...

Sentul, 3 Juni 2026 – Upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi menjadi fokus dalam kegiatan Building Indonesia’s Future Generations through Nutrition – An Inspiring Session by Tony Robbins: 500 Billion Meals Challenge yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional di Sentul International Convention Center, Rabu (3/6).  Kegiatan ini menghadirkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan dihadiri sejumlah menteri serta pejabat pemerintah, termasuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra. Kehadiran para pemangku kepentingan dalam kegiatan tersebut mencerminkan dukungan terhadap berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat program pemenuhan gizi masyarakat sebagai...

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menghadiri dan memberikan sambutan hangat dalam agenda Gala Dinner of Malaysia's BEST SPM Talents Trip to Indonesia bersama Dato' Zuraidi Rahim di Jakarta pada Selasa (2/6/2026). Dalam sambutannya, Yusril memperkenalkan sejarah dan keberagaman Indonesia, khususnya Jakarta, yang berkembang dari Jayakarta dan Batavia hingga menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan nasional. Ia juga menjelaskan bagaimana keberagaman etnis, budaya, dan agama menjadi kekuatan yang membentuk identitas Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Yusril menuturkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki kedekatan historis, budaya, serta bahasa yang...

Keadilan pidana pada abad ke-21 tidak lagi dapat dipahami semata sebagai kemampuan negara menjatuhkan hukuman. Ia harus dilihat sebagai upaya membangun keseimbangan antara akuntabilitas, perlindungan korban, keselamatan publik, penghormatan terhadap martabat manusia, serta peluang perubahan bagi pelaku. Dalam konteks ini, probation dan parole (masa percobaan dan pembebasan bersyarat) menjadi instrumen penting yang menandai kedewasaan sistem hukum. Probation dan Parole sebagai Instrumen Kedewasaan Probation dan parole bukanlah instrumen pinggiran, melainkan ukuran kedewasaan negara hukum. Negara yang matang bukan hanya tahu menghukum, tetapi juga tahu kapan harus tegas, bagaimana harus adil, dan dengan cara apa tanggung jawab pidana diarahkan untuk mengoreksi serta...

Jakarta, 22 Mei 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) berhasil meraih penghargaan Best Integrated Digital Innovation for Public Service dalam ajang Digital Innovation Awards 2026 yang diselenggarakan oleh I-News TV, Jumat (22/5/2026). Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Kemenko Kumham Imipas menghadirkan ekosistem digital terintegrasi melalui PPID Kemenko Kumham Imipas, yang memungkinkan akses informasi publik menjadi lebih cepat, transparan, dan on demand. Digital Innovation Awards 2026 merupakan program apresiasi kepada institusi dan pihak-pihak yang dinilai berhasil menciptakan serta mengembangkan inovasi berbasis digital yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pelayanan publik. Dalam...

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang unik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: membubarkan partai politik. Kewenangan ini diatur dalam Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2008, yang menetapkan prosedur pembubaran partai. Namun, menariknya, regulasi tersebut belum pernah digunakan sejak MK berdiri. Tidak ada satu pun permohonan pembubaran partai yang diajukan hingga kini. Mengapa MK Berwenang Membubarkan Partai?Kewenangan ini bukan sekadar soal prosedur hukum. Ia berakar pada sejarah panjang partai politik di Indonesia dan makna demokrasi itu sendiri. Partai politik adalah pilar utama demokrasi, karena demokrasi modern berasumsi masyarakat bersifat plural, bukan homogen. Tanpa partai, aspirasi beragam kelompok masyarakat tidak akan terwakili. Sebaliknya,...

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Prof. Yusril Ihza Mahendra beserta seluruh jajaran Kemenko Kumham Imipas menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Acara ini digelar untuk mendengar penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027 langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya di hadapan DPR RI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan mengarahkan kebijakan ekonomi nasional dan RAPBN 2027 untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas fiskal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan....

Surabaya – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Prof. Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan regulasi yang adaptif, progresif, dan responsif terhadap disrupsi teknologi digital. Pernyataan ini disampaikan saat menjadi narasumber utama dalam Seminar Nasional bertema “Tantangan Regulasi dalam Menghadapi Gig Economy and Artificial Intelligence” di Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Selasa (19/5/2026). Kegiatan turut dihadiri oleh Rektor Universitas Negeri Surabaya, Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.; Jajaran Wakil Rektor; Dekan Fakultas Hukum Unesa, Arinto Nugroho; para dosen, serta para mahasiswa. Dalam sambutannya, Rektor Unesa, Prof. Dr. Nurhasan menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menko...

Jakarta, 19 Mei 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan keprihatinan pemerintah atas penangkapan lima Warga Negara Indonesia (WNI) oleh tentara Israel. Hingga saat ini, pemerintah masih menghadapi kesulitan untuk menghubungi kelima WNI tersebut. Yusril menambahkan kesulitan itu karena Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Para WNI delegasi kemanusiaan itu ditangkap saat berada di perairan internasional. "Sampai hari ini kita ketahui bahwa masih dalam keadaan sulit untuk menghubungi (WNI yang ditangkap tentara Israel)," kata Yusril di Unesa, dilansir detikJatim, Selasa (19/5/2026). Yusril menjelaskan pemerintah sangat prihatin dan menyesalkan apa...

Surabaya, 19 Mei 2026 — Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan penting terkait maraknya calon jemaah haji yang berangkat secara nonprosedural. Beliau menegaskan bahwa kasus ini murni merupakan persoalan administratif, bukan pelanggaran pidana yang harus dipenjarakan. Imigrasi dan Bandara Internasional Soekarno Hatta menggagalkan keberangkatan 32 calon jemaah haji nonprosedural. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Surabaya juga menggagalkan 18 calon jemaah haji nonprosedural. Para pelanggar tersebut menggunakan visa ziarah, kunjungan, dan kerja, untuk menunaikan ibadah haji di Arab Saudi tanpa secara resmi masuk kuota yang ditetapkan Pemerintah Indonesia. Tak tanggung-tanggung, calon...

Kuliah oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 17 April 2026 Kuliah ini membahas “hukum tata negara dalam keadaan darurat” yang merupakan kondisi luar biasa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia yang tidak dapat diatasi dengan ketentuan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan biasa. Keadaan darurat berbeda dengan keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Keadaan darurat diatur dalam Pasal 12 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Pasal 22 UUD 1945 mengatur kewenangan Presiden mengeluarkan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yaitu situasi di mana Pemerintah...

Jakarta, 14 Mei 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan resmi terhadap pemutaran atau kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”. Hal tersebut disampaikan Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (14/5/2026). “Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” ujar Yusril. Menurut Yusril, pola tersebut...

Jakarta, 8 Mei 2026 — Pemerintah melalui Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan komitmen kuat untuk menghormati sepenuhnya independensi lembaga peradilan dalam penanganan kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Harapan agar persidangan berjalan transparan dan adil menjadi sorotan utama untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa Pemerintah mengharapkan seluruh proses persidangan berjalan sesuai hukum acara pidana dan ketentuan KUHP militer yang berlaku. "Pemerintah berharap proses persidangan terhadap para terdakwa berjalan secara profesional, obyektif, dan menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas serta...

Jakarta, 5 Mei 2026 — Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) resmi menyerahkan laporan akhir dan rekomendasi reformasi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra bersama Wakil Menko Otto Hasibuan. Ketua KPRP Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa rekomendasi yang disusun tidak hanya menyasar pembenahan internal Polri, tetapi juga perubahan regulasi di tingkat undang-undang. Menurut Jimly, pendekatan reformasi yang diusulkan adalah memperkuat institusi tanpa membentuk lembaga baru. “Kami mengusulkan revisi undang-undang tentang Polri yang akan ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga instruksi presiden...

Pada kunjungan kerja ke Pontianak selama dua hari mulai 1 Mei 2026, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan kuliah umum di Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat. Kuliah yang juga dihadiri oleh civitas academica dari beberapa perguruan tinggi lain di Kalimantan Barat itu mengangkat tema “Demokrasi dan Pemilihan Umum”. Secara runtut, Menko Yusril menguraikan bagaimana embrio model demokrasi sudah dipikirkan bahkan jauh sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tumbuh berkembang dengan begitu dinamis hingga sekarang. Mendirikan negara adalah mewujudkan ide-ide yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Berbagai gagasan tentang praktik demokrasi—termasuk Pemilu—terus berubah seiring perkembangan masyarakat...