JAKARTA — Pemerintah menegaskan bahwa penanganan hukum terhadap rangkaian kericuhan yang terjadi pada 27 Agustus 2026, termasuk kasus meninggalnya warga Pejompongan, Bambang Setiyawan, harus dilakukan secara objektif, menyeluruh, dan tanpa diskriminasi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, aparat penegak hukum harus mengungkap secara terang seluruh rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang diduga terlibat berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan. "Penyelidikan harus dilakukan terhadap siapa pun yang berdasarkan informasi dan bukti awal diduga mempunyai keterlibatan, baik individu, kelompok maupun organisasi kemasyarakatan," ujar Yusril dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/9/2026). Yusril...

JAKARTA, Rabu 2 September 2026 — Pemerintah Indonesia tengah melakukan verifikasi atas informasi mengenai 8 warga negara Indonesia (WNI) yang disebut oleh Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina (Foreign Intelligence Service of Ukraine/FISU) telah direkrut untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Federasi Rusia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan informasi tersebut perlu diverifikasi secara menyeluruh, baik mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan maupun bentuk keterlibatan masing-masing WNI. “Informasi yang disampaikan pihak Ukraina tentu kita cermati. Tetapi kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan sebelum seluruh faktanya diverifikasi. Yang harus dipastikan adalah siapa orangnya, bagaimana proses perekrutannya, apa...

Oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Soc.Sc., Ph.D. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia ABSTRAKAdministrasi Hukum Umum (AHU) sering kali dipandang hanya sebagai urusan teknis kewenangan tata usaha negara. Padahal, AHU merupakan benteng mendasar dalam menghadirkan kepastian hukum (legal certainty), keabsahan (validity), serta legalitas tindakan hukum masyarakat dan dunia usaha. Makalah ini menguraikan esensi reformasi AHU sejak dimulainya digitalisasi sistem pelayanan publik (e-government) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) pada era Reformasi, hingga dinamika pelayanan modern saat ini. Lebih jauh, makalah ini mengkritisi fenomena hiper-regulatif dalam birokrasi Indonesia serta menegaskan bahwa kemajuan teknologi—termasuk...

Jakarta, 27 Agustus 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mendorong penguatan rezim Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT PPSPM) sebagai bagian dari kesiapan Indonesia menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF) pada 2029. Dorongan tersebut mengemuka dalam peluncuran tiga Penilaian Risiko Nasional atau National Risk Assessment (NRA) Tahun 2026 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mencakup Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) pada Kamis...

Jakarta, 26 Agustus 2026– Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pemerintah menyatakan telah siap membahas RUU tersebut segera setelah DPR menyelesaikan proses penyusunan sebagai usul inisiatif. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra melalui keterangan langsung menyampaikan bahwa pemerintah mengikuti secara seksama perkembangan aspirasi masyarakat, termasuk rencana aksi unjuk rasa yang akan menyuarakan percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset. “Kalau ditanya apakah pemerintah sudah siap, ya sudah siap. Dari kemarin-kemarin pun pemerintah sudah siap dan sudah ada arahan Presiden kepada...

Jakarta, 23 Agustus 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menghadiri kegiatan Silaturahmi, Jalan Sehat, dan Diskusi yang digelar Komunitas Jalan Sehat Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (KB-HMI) di Lapangan Biru Kementerian Hukum, Jakarta, Minggu (23/8). Kegiatan yang mengambil titik start dan finish di Lapangan Biru Kementerian Hukum tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi keluarga besar alumni HMI sekaligus bertukar pandangan mengenai pembangunan hukum di Indonesia. Dalam sambutannya, Menko Yusril menekankan pentingnya menjaga ikatan kekeluargaan dan solidaritas di antara para alumni, meskipun memiliki latar belakang profesi, birokrasi, maupun pandangan...

Semarang, 30 Juli 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus berfokus pada perlindungan korban, pemutusan jaringan kejahatan, serta penguatan kerja sama internasional sebagai respons terhadap semakin kompleksnya kejahatan perdagangan orang lintas negara. Penegasan tersebut disampaikan Menko saat memberikan keynote speech bertajuk "Melampaui Ancaman Pidana: Membangun Sistem Hukum yang Memutus Rantai Perdagangan Orang" pada The 9th Legal International Conference & Studies (LICS) and Call for Papers yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Kamis (30/7). Konferensi internasional tersebut...

Jakarta, 29 Juli 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama untuk mencegah maraknya tindak pencurian, perampokan, dan pembegalan yang belakangan ini cenderung meningkat di berbagai daerah. Dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/7/2026), Yusril mengingatkan bahwa apabila negara tidak mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat, maka potensi munculnya aksi main hakim sendiri akan semakin besar. "Polisi perlu meningkatkan pengamanan dan perlindungan kepada masyarakat. Jika negara gagal memberikan rasa aman dari tindak pencurian, perampokan,...

Jakarta, 24 Juli 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, meluruskan berbagai informasi yang beredar terkait proses deportasi warga negara Palestina, Abdul Karim Miqdad. Dalam konferensi pers di Ruang Menko, Jumat (24/7), Yusril menegaskan bahwa proses deportasi dilakukan berdasarkan mekanisme hukum internasional melalui Interpol dan bukan merupakan tindakan yang dilakukan secara mendadak. Sebelum menyampaikan keterangan kepada media, Menko Yusril menerima kunjungan Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia guna membahas perkembangan penanganan kasus Abdul Karim Miqdad. Dalam pertemuan tersebut, Kedutaan Besar Palestina menegaskan bahwa deportasi Abdul Karim Miqdad merupakan persoalan...

Jakarta, 24 Juli 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menerima audiensi Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, di Ruang Rapat Menko Kumham Imipas, Jumat (24/7). Audiensi tersebut membahas penyelesaian status hukum tanah wakaf Blang Padang di Banda Aceh yang hingga kini belum memperoleh kepastian hukum. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Abu Paya Pasie, Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Ilmiza Saaduddin Djamal, anggota DPR Aceh beserta jajaran Pemerintah Aceh. Mendampingi Menko Yusril hadir Staf Khusus Bidang Administrasi Herdito Sandi Pratama, Staf Khusus Bidang...

Jakarta, 22 Juli 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa deportasi warga negara Palestina, Abdul Karim Raed Miqdad, ke Republik Siprus merupakan bagian dari kerja sama penegakan hukum internasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan sikap politik Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Penegasan tersebut disampaikan Yusril di hadapan wartawan pada Rabu (22/7), usai mengadakan audiensi dengan Duta Besar Republik Siprus untuk Republik Indonesia, H.E. Nicholas Panayiotou, di Ruang kerjanya. Pertemuan tersebut membahas proses deportasi Abdul Karim Raed Miqdad yang dilakukan Pemerintah Indonesia atas permintaan Pemerintah Siprus melalui...

Oleh Yusril Ihza Mahendra I. Landasan Konstitusional Pertahanan Negara Dalam diskursus hukum tata negara dan hukum administrasi negara, setiap tindakan hukum maupun kebijakan yang diambil oleh eksekutif—dalam hal ini Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan—haruslah senantiasa bersandar pada apa yang kita sebut sebagai legalitas konstitusional. Jika kita mencermati dokumen hukum tertinggi kita, Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit meletakkan mandat pertahanan negara sebagai tanggung jawab fundamental presiden. Sebagai derivasi kedudukan mandatori konstitusi tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pertahanan negara bersifat semesta, yang mengintegrasikan...

Depok, 2 Juli 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, resmi meraih gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia setelah berhasil mempertahankan disertasinya dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor yang diselenggarakan di Balai Sidang Universitas Indonesia, Kamis (2/7). Dalam sidang tersebut, Yusril mempertahankan disertasi berjudul "Penafsiran Kembali Pemikiran Mohammad Natsir tentang Relasi Islam dengan Negara: Sebuah Telaah Filsafat dengan Pendekatan Hermeneutika Fenomenologis-Eksistensial." Berdasarkan hasil sidang, promovendus dinyatakan lulus dengan hasil sangat memuaskan. Sidang promosi dipimpin oleh Dr. Untung Yuwono, S.S. selaku Ketua Sidang. Adapun proses penyusunan...

Putrajaya, Malaysia, 29 Juni 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, melakukan kunjungan kehormatan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Senin (29/6/2026). Sejumlah isu dibahas secara sepintas, termasuk draf perjanjian pemindahan narapidana antar kedua negara yang segera akan ditandatangani kedua negara. Draf telah dibahas bersama antara Kementerian Dalam Negeri Malaysia dan Kemenko Kumham Imipas RI. Pertemuan berlangsung di Kantor Perdana Menteri Malaysia, Blok Utama, Bangunan Perdana Putra, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya, Malaysia. Menko Yusril didampingi Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas, Nofli, dan Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan I...

Jakarta – Menjelang ujian promosi doktor bidang filsafat di Universitas Indonesia pada 2 Juli 2026 mendatang, Yusril Ihza Mahendra berziarah ke makam Pahlawan Nasional Mohammad Natsir di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat. Ziarah pribadi tersebut menjadi momen refleksi sekaligus penghormatan kepada Natsir, sosok yang selama ini menginspirasi perjalanan intelektual dan pemikiran Yusril. "Saya datang ke pemakaman ini untuk berziarah ke makam almarhum Bapak Mohammad Natsir. Saya mendoakan beliau ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah menerima segala amal kebajikan dan pengorbanan beliau selama hidupnya serta mengampuni segala khilaf dan kesalahannya," tutur Yusril usai berziarah pada Rabu (24/6/2026). Yusril mengenang...

Jakarta, 23 Juni 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menggelar rapat dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (23/6). Rapat tersebut membahas penguatan kelembagaan dan penyelarasan fungsi koordinasi Kemenko Kumham Imipas guna meningkatkan efektivitas penanganan isu-isu hukum lintas sektor. Dalam pertemuan tersebut, Yusril menyampaikan bahwa masih diperlukan penyesuaian terhadap pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan antarinstansi agar pelaksanaan koordinasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. "Masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan penyesuaian dan penyelarasan. Karena...

Jakarta, 23 Juni 2026 - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah negara yang paling dekat dengan masyarakat. Menurutnya, kualitas pelayanan publik yang baik menjadi kunci terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. “Pelayanan publik sesungguhnya merupakan wajah negara yang paling dekat dengan rakyat. Hukum tidak hanya hidup dalam teks undang-undang, tetapi juga harus hadir dalam praktik pemerintahan sehari-hari dan dalam kualitas pelayanan yang diterima masyarakat,” ujar Yusril dalam Peringatan Hari Pelayanan Publik Internasional Tahun 2026...

Jakarta, 22 Juni 2026 – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang berlangsung di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senin (22/6). Rapat tersebut membahas dukungan anggaran bagi kementerian koordinator dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah. Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra didampingi Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, Staf Ahli, Staf Khusus, Pimti Madya dan Pimti Pratama di Lingkungan Kemenko Kumham Imipas Rapat dipimpin oleh...

Jakarta, 18 Juni 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menerima audiensi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) untuk mendengarkan dan mengklarifikasi lima tuntutan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa 12 Juni 2026, terutama terkait perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG, serta memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kamis (18/6). “Kami mendengarkan aspirasi dari mahasiswa. Kami akan sampaikan dalam bentuk laporan kepada Bapak Presiden. Dialog ini penting. Kami membuka diri untuk semua pihak, termasuk kepada mahasiswa setelah...

Jakarta, 11 Juni 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menghadiri perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 yang digelar di Jakarta, Kamis malam. Dalam sambutannya, Menko Yusril menyampaikan ucapan selamat atas nama Pemerintah dan rakyat Republik Indonesia kepada Pemerintah dan rakyat Amerika Serikat. Ia menyebut peringatan bersejarah tersebut sebagai momentum untuk mengenang keberanian, pengorbanan, serta keyakinan bahwa kemerdekaan harus memberi manfaat bagi martabat dan kesejahteraan rakyat. “Peringatan ini bukan hanya perayaan kemerdekaan, tetapi juga perayaan persahabatan yang terus mendekatkan Indonesia dan Amerika Serikat,” ujar Menko Yusril. Menko Yusril menegaskan bahwa sejak hubungan...